Penugasan Pemerintah Jadi Biang Kerok Rugi Berkepanjangan di Perusahaan BUMN

Penugasan Pemerintah Jadi Biang Kerok Rugi Berkepanjangan di Perusahaan BUMN

Pengamat menilai meruginya sejumlah perusahaan BUMN dalam waktu lama karena penugasan yang tidak sesuai kapasitas. 

(Kontan-Industri) 07/11/24 08:30 17646668

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat BUMN sekaligusSekretaris Jenderal Transparansi Internasional IndonesiaDanang Widoyoko mengatakan bahwa penyebab meruginya sejumlah BUMN dalam jangka waktu lama disebabkan oleh adanya penugasan pemerintah yang tidak sesuai dengankapasitas fiskal masing-masing perusahaan.
"Masalah utama sebetulnya bukan pada BUMN, tetapi pada kebijakan pemerintah yang mendorong dan menugaskan direksi BUMN untuk melakukan tugas-tugas pemerintah yang melampaui kapasitas fiskal perusahaan," ungkap Danang kepada Kontan, Rabu (06/11).
Sebelumnya, dalamRapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR pada, Senin (04/11)Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkap ada 7 BUMN dengan kondisi keuangan buruk atau yang dia sebut BUMN sakit.
Ke tujuhnya adalahPT Krakatau Steel (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Waskita Karya (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).


Terkait langkah atau skema terbaik untuk menyelamatkan BUMN-BUMN sakit ini, menurut Danang harus kembali lagi pada pertimbangan pemerintah untuk memerintahkan kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing BUMN.
"Kalau langkah dan skema yang cocok untuk menyelamatkan BUMN ya akhirnya kembali tugas pemerintah yang telah memberikan tugas kepada BUMN di luar kemampuannya," ungkapnya.
"Pada akhirnya pemerintah hanya menyediakan dana untuk bailout atau suntikan modal. Tetapi itu juga tidak cukup. Pemerintah harus memastikan BUMN yang sakit membenahi tata kelola terlebih dahulu," tutupnya.


Survei KG Media

#berita-nasional #indonesia #pemerintah #kebijakan-ekonomi #n-a

https://industri.kontan.co.id/news/penugasan-pemerintah-jadi-biang-kerok-rugi-berkepanjangan-di-perusahaan-bumn