![[POPULER MONEY] Ketentuan Baru,](https://asset.kompas.com/crops/t1xdADVjlZUUwlEklBBg45uPy1w=/0x0:0x0/1200x800/data/photo/2023/10/18/652fd7028ab3b.jpg)
[POPULER MONEY] Ketentuan Baru, "Tap In"-"Tap Out" di Stasiun LRT Sama Kena Tarif Maksimal | Pemerintah Ternyata Punya Aset Rp 13.072,8 Triliun
Berikut berita populer Money hari ini. Halaman all
(Kompas.com) 05/07/24 05:00 9727166
1. Penumpang "Tap In" dan "Tap Out" di Stasiun yang Sama, LRT Jabodebek Kenakan Tarif Maksimal
LRT Jabodebek memberlakukan ketentuan baru terkait tarif LRT Jabodebek mulai 1 Juli 2024. Ketentuan baru ini berlaku bagi penumpang yang tap in dan tap out di stasiun yang sama.
Dikutip dari Instagram @lrt_jabodebek, mulai bulan ini LRT Jabodebek menerapkan tarif maksimal bagi penumpang yang melakukan tap in dan tap out di stasiun yang sama dalam waktu lebih dari 60 menit.
Adapun tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp 20.000 berlaku saat Senin-Jumat pukul 06.00-08.59 dan 16.00-19.59 sedangkan selain waktu tersebut dan libur nasional berlaku Rp 10.000.
Sementara bagi penumpang yang melakukan tap in dan tap out di stasiun yang sama untuk waktu kurang dari 60 menit diberlakukan tarif minimum yakni sebesar Rp 5.000.
Selengkapnya klik di sini.
2. Buka-bukaan Bos Garuda Indonesia soal Potong Gaji dan Pensiun Dini Karyawan
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra buka-bukaan terkait kebijakan pemotongan gaji dan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Ia bilang, kebijakan tersebut dilakukan saat pandemi Covid-19.
Dia menuturkan, keputusan pemotongan gaji sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada karyawan. Menurut Irfan, saat itu jika tidak ada pemotongan gaji, maka perusahaan hanya mampu beroperasi hingga 3 bulan saja.
"Kami lakukan itu setelah berapa kali sosialisasi ke teman-teman karyawan. \'Kalau anda enggak mau dipotong, hidup kita mungkin tinggal 3 bulan lagi," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (4/7/2024).
"Tapi kalau Anda mau dipotong, Anda tidak keberatan untuk dipotong, kita mungkin punya room untuk bisa bernapas 6-7 bulanan\'," imbuh Irfan.
Ia menjelaskan, pemotongan gaji tidak hanya berlaku untuk karyawan, tetapi juga direksi dan komisaris yang bahkan pemotongannya mencapai 50 persen. Kebijakan ini pun berlangsung selama hampir satu tahun.
Selengkapnya klik di sini.
3. BI Ungkap Perbedaan AS dan RI dalam Mengatasi Inflasi dan Tren Suku Bunga Tinggi
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, dalam membuat kebijakan pihaknya memperhatikan dan concern kepada beberapa faktor. Hal ini diperlukan ketika RI dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi yang masih tinggi, indeks dollar AS yang masih mungkin meningkat, dan tren suku bunga higher for longer.
“Proses disinflasi khususnya di negara maju, itu sangat lambat. Ini berbeda dengan Indonesia, karena (dalam mengatasi inflasi tinggi) kita melihat sumbernya dari mana,” kata Destry di Jakarta, Rabu (3/6/2024).
Destry mengatakan, BI memiliki bauran kebijakan yang dilakukan dalam menghadapi masalah inflasi. Hal ini berbeda dengan AS yang ketika melihat inflasi tinggi tidak berani menurunkan suku bunga, walaupun data ekonomi bagus.
Saat ini, sentimen suku bunga The Fed menjadi salah satu katalis di market global. Ketua The Fed Jerome Powell awal pekan ini mengatakan bahwa inflasi sudah menunjukkan tanda-tanda kemajuan, namun pihaknya masih belum siap untuk menurunkan suku bunga.
Selengkapnya klik di sini.
4. Melihat Prospek Saham-saham Sektor Perbankan, Layak Koleksi?
Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim menilai sektor perbankan masih menunjukkan pertumbuhan yang bagus dan stabil. Beberapa indikator pertumbuhan sampai dengan kuartal I-2024 berada di kisaran 12 persen.
“Itu adalah hal yang positif dan menurut saya setelah Covid-19, ekonomi di Indonesia itu recovery-nya jauh lebih cepat dari apa yang kami ekspetasi,” kata Vera di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Vera mengatakan, di sektor perbankan, NPL menjadi salah satu hal yang merupakan indikator pertumbuhan. Sejauh ini NPL perbankan cukup terjaga di kisaran 2,33 persen, permodalan perbankan juga cukup tinggi, di atas 25 persen.
“Itu menggambarkan pertumbuhan yang bisa berkelanjutan. Bank biasanya akan bertumbuh kalau ekonominya juga bertumbuh,” ujar dia.
Selengkapnya klik di sini.
5. Sri Mulyani: Aset Pemerintah Capai Rp 13.072,8 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, nilai aset pemerintah mencapai Rp 13.072,8 triliun sampai dengan akhir Desember 2023. Hal ini sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023.
Nilai aset itu tercatat meningkat sekitar 6,06 persen secara tahunan. Tercatat posisi aset pemerintah sampai dengan akhir tahun Desember 2022 sebesar Rp 12.325,5 triliun.
"Neraca per 31 Desember 2023 yang terdiri dari aset Rp 13.072,8 triliun," kata dia dalam Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Adapun aset itu terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap bersih sebesar, properti investasi, piutang jangka panjang, serta jumlah aset lainnya.
Sementara itu, jumlah kewajiban utang pemerintah sebesar Rp 9.536,7 triliun sampai dengan akhir tahun lalu. Nilal itu meningkat 6,91 persen dari akhir tahun 2022 sebesar Rp 8.920,6 triliun.
Selengkapnya klik di sini.