Wanti-wanti Para Ekonom soal Upaya Pemerintah Bidik Dana dari "Family Office"
Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain atau individu-individu super kaya untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Halaman all
(Kompas.com) 05/07/24 08:30 9731937
Rentan jadi tempat pencucian uang
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah harus melakukan mempertimbangkan secara mendalam membentuk Family Office dan menjadi negara surga pajak.
Bhima mengatakan, pemerintah harus memastikan family office tidak disalahgunakan untuk tempat pencucian uang.
"Membuka peluang masuknya family offices dan jadikan surga pajak perlu dipertimbangkan secara mendalam. Apakah indonesia cuma dijadikan sebagai suaka pajak dan tempat pencucian uang misalnya?," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/7/2024).
Bhima mengatakan, ide menarik minat orang super kaya menyimpan dananya lewat family office ini bertolak belakang dari hasil survei Earth4All yang menunjukkan 86 persen masyarakat di Indonesia mendukung pemberlakuan pajak kekayaan /wealth tax.
Ragukan pendapatan negara
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mempertanyakan pendapatan negara dari pembentukan Family Office tersebut.
Pasalnya, konsep family office memberikan keringanan pajak bahkan bebas pajak kepada individu super kaya dunia.
"Pendapatannya apa? Kan enggak dipajakin biasanya, terus uangnya dia remote, jadi makin enggak relevan," kata Faisal saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Faisal mengatakan, Family Office juga tidak menambah cadangan devisa negara. Alih-alih untuk menyimpan dana, ia mengatakan, Family Office berpotensi menjadi tempat pencucian uang. Hal tersebut, kata dia, pernah dialami Singapura.
"Ada (potensi pencucian uang), gampang dideteksi kok. Di Singapura kan itu masalahnya. Cukup banyak family business office itu menjadikan Singapura buat cucian uang. Jadi, mereka (Singapura) sekarang lebih ketat," ujarnya.
Faisal mengatakan, tak melihat tujuan konkret Presiden Jokowi dalam membentuk Family Office. Ia juga mempertanyakan kesiapan regulasi untuk menghadirkan Family Office khususnya terkait pajak.
"(Sebaiknya) identifikasi masalah kita apa. Kita ingin investasi yang berkualitas, menyerap lapangan kerja banyak, kemudian alih teknologi, meningkatkan devisa gitu-gitu kan," ucap dia.