![[POPULER MONEY] Penyebab Terminal Sepi dari Bus-bus Milik PO | Macet di Jakarta Bikin Rugi Rp 100 Triliun](https://asset.kompas.com/crops/Oc9gvRhUkAO8ql2TV2Y5T8Lozcc=/120x130:1080x770/1200x800/data/photo/2019/05/27/3427235682.jpg)
[POPULER MONEY] Penyebab Terminal Sepi dari Bus-bus Milik PO | Macet di Jakarta Bikin Rugi Rp 100 Triliun
Berikut artikel populer Money hari ini. Halaman all
(Kompas.com) 06/07/24 06:00 9822569
1. Terminal Kini Sepi dari Bus-bus Milik PO, Kemenhub Ungkap Penyebabnya
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan para perusahaan otobus (PO) kini enggan menggunakan terminal tipe A. Hal ini menjadi salah satu penyebab terminal-terminal bus jadi sepi pengunjung.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengatakan, sepinya terminal dari bus-bus PO dikarenakan para pemilik PO saat ini berbondong-bondong membangun pangkalan atau pool masing-masing.
"Para pengusaha angkutan bus yang saat ini begitu berinvestasi di poolnya masing-masing, ini mungkin berat untuk memasuki area terminal," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi V di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
"Sekarang kan sudah ada sebagian angkutan-angkutan kayak mungkin Juragan 99, atau Aerobus, mereka sudah membangun hal itu (pool sendiri)," tambahnya saat ditemui setelah raker.
Selengkapnya klik di sini.
2. Viral di X, "Influencer" Asal Makassar Diduga Gagal Kelola Investasi, Bikin Rugi "Follower" Rp 71 Miliar
Ramai mengenai cuitan di X (Twitter) seorang influencer yang diduga gagal mengelola investasi dan mengakibatkan kerugian para pengikut atau followers-nya sebanyak Rp 71 miliar.
Influencer tersebut telah dilaporkan oleh puluhan pengikutnya yang tertipu oleh akun investasi kelolaannya, @waktunyabelisaham. Sayangnya, usai berita tersebut viral, pemilik akun itu mengunci profilnya.
Terkait hal tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) lewat Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa sesuai Peraturan OJK, hanya pihak yang mendapatkan izin dari OJK yang boleh mengelola dana publik.
“Beberapa tahun ini BEI memberikan edukasi berupa sekolah pasar modal kepada para pegiat media sosial yang ingin memahami investasi di pasar modal,” kata Jeffrey di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Selengkapnya klik di sini.
3. Simak, Ini Tiga Skema Pemindahan ASN ke IKN
Pemerintah terus mematangkan skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Akan ada tiga skema pemindahan ASN ke IKN.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara.
Anas optimistis pemindahan ASN ke IKN sekaligus akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi.
“Alhamdulillah, skema-skema terus didetilkan. Sejauh ini lancar, dengan beberapa skema yang disiapkan. Tadi di rapat Presiden memberi arahan detil, sehingga ke depan kinerja birokrasi di IKN bisa optimal, dengan budaya dan paradigma kerja baru yang transformatif, agile, dan adaptif, bukan hanya perpindahan fisik semata,” kata Anas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (4/7/2024).
Selengkapnya klik di sini.
4. Ekonom Minta Prabowo Hati-hati Pilih Menteri Keuangan
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto harus berhati-hati memilih Menteri Keuangan.
Faisal mengatakan, sosok menteri keuangan nantinya harus bisa melakukan rem terhadap jalannya perekonomian nasional.
"Sosok Menteri Keuangan, fungsinya apa sih? Nge-rem. Dia nge-rem. Kita mau masuk jurang, di-rem gitu. Kalau Menteri Keuangannya tidak (memiliki) kuasa nge-rem, lost saja, masuk tepi jurang krisis kita. Jadi hati-hati," kata Faisal saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).
Faisal mengatakan, Prabowo tak boleh memilih sembarangan orang untuk mengisi posisi Menteri Keuangan, apalagi kandidat dari partai politik.
"Ini lebih merupakan harapan. Kalau orang partai kan banyak kepentingan, bahaya," ujarnya.
Selengkapnya klik di sini.
5. Kemacetan Jakarta Akibatkan Kerugian Rp 100 Triliun
Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Zulkifli mengungkapkan, kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian sebesar Rp 100 triliun.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, nilai kerugian itu berasal dari Rp 40 triliun biaya operasional kendaraan seperti bahan bakar minyak (BBM), oli, dan sebagainya yang terbuang akibat kemacetan.
Kemudian Rp 60 triliunnya berasal dari kerugian atas waktu yang dihabiskan selama perjalanan akibat macet, polusi udara, hingga kesehatan warga Jakarta.
"Kerugian Rp 100 triliun dihitung biaya waktu perjalanan, kemudian ada kerugian polusi udara yang mengakibatkan kesehatan terganggu, dia sakit dan itu bisa dihitung, external cost itu akan dihitung. Itu total kerugian semua polusi udara, kesehatan, kemudian waktu tempuh," ujarnya dalam diskusi Instran di Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Selengkapnya klik di sini.