KPPU Dorong Pemerintahan Prabowo-Gibran Alihkan Subsidi LPG ke Pembangunan Jargas Kota
KPPU juga mendorong pemerintahan baru untuk secara bertahap mengurangi alokasi subsidi yang dianggarkan ke wilayah yang akan dibangun jargas tersebut. Halaman all
(Kompas.com) 06/07/24 21:30 9904306
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mengalihkan penggunaan subsidi gas LPG 3 kg ke pembangunan jaringan gas (jargas) kota sehingga dapat menghemat APBN.
KPPU juga mendorong pemerintahan baru untuk secara bertahap mengurangi alokasi subsidi yang dianggarkan ke wilayah yang akan dibangun jargas tersebut.
Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya melihat kebijakan saat ini tidak memberikan perubahan yang signifikan dalam kebijakan jargas, sedangkan subsidi LPG akan terus membebani APBN.
Sementara menurutnya, jargas kota akan menjadi solusi untuk menggantikan subsidi dan biaya dikeluarkan pemerintah untuk mendistribusikan gas LPG yang mencapai Rp 830 triliun.
"Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan berani dalam mengambil langkah strategis untuk mengganti subsidi gas LPG menjadi perluasan jaringan gas kota demi menghemat APBN, karena penggunaan subsidi saat ini tidak tepat sasaran," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/7/2024).
Dia mengungkapkan, realisasi jargas sampai dengan 2024 hanya mencapai 20 persen dari target APBN. Sementara target penggunaan jargas hingga 2024 mencapai 4 juta sambungan rumah (SR), sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Hal ini, kata dia, kemungkinan disebabkan oleh kebijakan monopoli kepada PT Pertamina Gas Negara Tbk yang tidak membuka dan berhasil melibatkan BUMD dan swasta untuk melakukan investasi di jargas kota.
Dia melanjutkan, keterbatasan jaringan pipa gas mengakibatkan konsumen bergantung pada LPG khususnya kemasan 3kg.
Data menunjukkan konsumsi LPG subsidi 3kg terus meningkat tiap tahun, sementara LPG non subsidi stagnan dan cenderung turun dan terindikasi beralih ke LPG bersubsidi. Tercatat, tingkat konsumsi LPG 3Kg meningkat dari 6,8 juta MT di 2019 menjadi 8,07 juta MT di 2023 atau tumbuh 3,3 persen secara rata rata dalam 5 tahun terakhir.
Sejalan dengan hal tersebut, biaya subsidi LPG 3Kg terus meningkat atau rata rata tumbuh 16 persen selama 5 tahun, dari Rp 54,1 triliun pada 2019 menjadi Rp 117,8 triliun di 2023. Tahun ini, terdapat alokasi subsidi LPG sebesar Rp 87,5 trilliun. Sehingga sejak 2019, total subsidi yang diberikan pemerintah untuk gas sudah mencapai Rp 460,8 trilliun.
Seperti diketahui, mayoritas LPG berasal dari impor, maka dapat diperkirakan total nilai impor LPG selama 2019-2023 mencapai Rp 288 trilliun.
Dengan membandingkan total biaya subsidi LPG dalam periode yang sama yakni sebesar Rp 373 trilliun, maka rasio biaya impor LPG mencapai 77 persen dari total subsidi LPG. Jika digabung dengan subsidi tahun ini, total biaya subsidi dan nilai impor tersebut mencapai Rp 833,8 triliun
"Besaran tersebut sangat signifikan karena mencerminkan devisa yang hilang serta opportunity loss yang subtansial, terutama apabila dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan jargas kota," ucapnya.
"Tanpa ada perubahan signifikan dalam kebijakan jargas, subsidi LPG akan terus membebani anggaran pemerintah ke depannya," sambungnya.
Dia mencontohkan, apabila 50 persen dari total akumulasi dana subsidi LPG digunakan untuk pembangunan jargas kota, dengan asumsi 1 SR sebesar Rp 10 juta, maka dapat dibangun 23 juta SR dalam periode 5 tahun.
"Tidak hanya ini akan melewati target RPJMN, peralihan ini juga akan berdampak signifikan terhadap penurunan impor LPG dan penghematan devisa bagi negara," tuturnya.