Kami meminta pemerintah agar menimbang kembali dampak yang akan dirasakan oleh pedagang pasar apabila aturan ini disahkan. Kehidupan pasar rakyat semestinya dilindungi oleh pemerintah, bukan malah dirugikan

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi) menekankan pentingnya partisipasi dari seluruh pihak terkait agar aturan tembakau di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan tidak menimbulkan pro-kontra.

Adapun RPP Kesehatan merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

"Kami meminta pemerintah agar menimbang kembali dampak yang akan dirasakan oleh pedagang pasar apabila aturan ini disahkan. Kehidupan pasar rakyat semestinya dilindungi oleh pemerintah, bukan malah dirugikan," kata Ketua Umum Aparsi Suhendro lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.

Aparsi sendiri menolak aturan tembakau di RPP Kesehatan, khususnya terkait larangan penjualan produk tembakau dengan zonasi 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Aturan itu dinilai tidak masuk akal untuk diimplementasikan serta dapat menekan perekonomian pedagang pasar yang sebagian besar menggantungkan pendapatannya dari produk tembakau.

Suhendro menjelaskan aturan larangan penjualan rokok dengan zonasi 200 meter itu membingungkan. Menurut dia, rencana larangan penjualan rokok dengan zonasi 200 meter itu tidak berpihak pada rakyat kecil.

"Aturan ini menimbulkan perdebatan yang makin meresahkan nasib para pedagang pasar ke depannya. Hal ini juga menimbulkan pertanyaan apakah aturan ini ingin menekan jumlah konsumsi perokok atau justru menekan pendapatan para pedagang pasar?" ujarnya.

Selain itu, aturan tersebut berpotensi menggerus pendapatan anggota Aparsi, yaitu sekitar 9 juta pedagang pasar yang berada di 9.000 pasar yang tersebar di seluruh Indonesia. Padahal, saat ini para pedagang pasar juga tengah mengalami tekanan akibat harga sembako yang tak kunjung stabil.

"Aturan ini bisa berdampak pada sekitar 9 juta pedagang pasar di seluruh Indonesia. Banyak di antara mereka yang berjualan rokok dan menggantungkan pendapatannya pada rokok. Usaha mereka yang akan jadi taruhannya," tuturnya.

Oleh karena itu, Suhendro pun memohon kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan aturan tembakau dari RPP Kesehatan atau menunda pengesahan RPP Kesehatan apabila pasal aturan larangan penjualan produk tembakau dengan zonasi 200 meter tetap berada di dalamnya.

Aparsi pun siap mendukung upaya pemerintah dalam mencegah prevalensi perokok anak melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi bahaya merokok pada anak kepada masyarakat luas sehingga pemahaman terkait hal tersebut semakin baik.

"Kami yakin bahwa edukasi merupakan kunci peningkatan pemahaman bahaya merokok pada anak. Berbagai upaya edukasi bisa dioptimalkan termasuk melalui kolaborasi dengan kami pelaku yang berhadapan langsung dengan konsumen di lapangan," kata Suhendro.

Aparsi menganggap regulasi yang berlaku saat ini sudah menjadi jalan tengah yang baik, di mana batas umur pembelian rokok hanya bisa dilakukan oleh konsumen berumur 18 tahun ke atas tanpa harus menghambat usaha masyarakat yang juga tengah berjuang mendorong gerakan ekonomi kerakyatan melalui perdagangan di pasar tradisional.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Untuk itu, IAS siap menjadi Top 10 Global Player di industri layanan aviasi support

Jakarta (ANTARA) - PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS) melakukan transformasi untuk menargetkan menjadi kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandar udara serta maskapai penerbangan.

"Melalui transformasi, sinergi dan semangat #ElevateAviationJourney, IAS akan menjadi kekuatan sentral dalam memberikan layanan pendukung bandar udara serta maskapai penerbangan demi pertumbuhan industri pariwisata Indonesia," kata Direktur Utama InJourney Aviation Services Dendi T. Danianto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dengan visi menjadi penyedia jasa layanan aviasi support yang profesional dan kompeten di Indonesia dan regional, IAS yang secara hukum dibentuk pada 4 Januari 2024 itu bertekad menjadi kekuatan sentral di industri aviasi.

"Untuk itu, IAS siap menjadi Top 10 Global Player di industri layanan aviasi support," kata Dendi.

Diketahui, IAS terbentuk dari konsolidasi sembilan anak usaha di bawah PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II). IAS beroperasi di 55 kota dengan 155 area wilayah kerja di seluruh Indonesia dan memiliki empat portfolio bisnis dengan 12 layanan bisnis.

Empat portfolio bisnis yang dijalankan IAS mencakup ground handling & cargo terminal, logistics, hospitality, dan operations support.

Proses penggabungan tersebut telah dan akan dijalankan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IAS, AP I, dan AP II secara bersama-sama terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan tetap patuh terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk aspek ketenagakerjaan.

Di sisi lain, IAS yang diperkuat oleh kurang lebih 36.000 karyawan di seluruh Indonesia itu akan menciptakan value creation yang akan membawa perusahaan berkembang lebih pesat dan IAS memastikan bahwa semua proses merger akan dilakukan.

Hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan tetap mengacu kepada Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023, yang mengatur tata kelola perusahaan, pengelolaan aset, dan kebijakan strategis BUMN agar proses merger tersebut membawa manfaat besar bagi semua pihak, terutama untuk seluruh karyawan, pemangku kepentingan, dan pelanggan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Kebijakan ini sejalan dengan fokus PHR WK Rokan dalam menjalankan operasi yang ramah lingkungan

Pekanbaru (ANTARA) - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) meraih sertifikasi ISO 14001 (Lingkungan), ISO 45001 (Keselamatan), dan ISO 9001 (Mutu) dari lembaga sertifikasi internasional yang diakui.

"Perolehan tiga sertifikasi itu sekaligus membuktikan perusahaan migas di Riau ini terus memperkuat pengelolaan aspek lingkungan, meningkatkan pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja serta meningkatkan kualitas dan konsistensi mutu perusahaan," kata Corporate Secretary PHR WK Rokan, Rudi Ariffianto kepada wartawan di Pekanbaru, Kamis.

Menurut Rudi pencapaian sertifikasi ISO ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh insan PHR WK Rokan dalam menerapkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan, keselamatan kerja dan kualitas.

Ia menyebutkan bahwa Sertifikat ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan mengesahkan komitmen PHR WK Rokan dalam meminimalisasi dampak operasi terhadap lingkungan dan meningkatkan kinerja lingkungan secara berkelanjutan.

"Kebijakan ini sejalan dengan fokus PHR WK Rokan dalam menjalankan operasi yang ramah lingkungan, memenuhi kewajiban penaatan dan menangani risiko dan peluang," katanya.

Selain itu sertifikat ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja membuktikan dedikasi PHR WK Rokan dalam menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan dan kontraktor.

Penerapan sistem manajemen ini katanya diharapkan dapat meminimalisasi potensi kecelakaan kerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja, mencegah cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja dan secara berkelanjutan meningkatkan budaya K3.

"Untuk sertifikat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu menjadi penegasan komitmen PHR WK Rokan dalam menghadirkan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Penerapan sistem ini memastikan bahwa setiap proses di PHR WK Rokan terstruktur, terukur dan terkendali dengan baik sehingga menghasilkan produk dan layanan yang bermutu dan konsisten," katanya.

Dengan demikian sebutnya, penerapan sistem manajemen mutu, lingkungan dan keselamatan kerja yang tersertifikasi ISO juga membangun kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

Pewarta: Frislidia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Optimisme yang baru bahwa tekanan inflasi sudah cukup mereda, dan memungkinkan langkah itu mendorong pasar

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menilai situasi pasar global saat ini cukup optimistis terhadap kemungkinan penurunan suku bunga Bank Sentral AS atau The Fed.

Hal ini tercermin dari indeks saham Asia yang ditutup lebih tinggi dengan Hang Seng yang naik 0,3 persen menjadi 18.028,3, dan Nikkei 225 naik 0,8 persen menjadi 40.913,7 karena para investor global dengan antusias menunggu kemungkinan penurunan suku bunga dari The Fed.

Sementara, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,3 persen menjadi 7.220,9 mengikuti kinerja positif pasar global.

“Optimisme yang baru bahwa tekanan inflasi sudah cukup mereda, dan memungkinkan langkah itu mendorong pasar, menyusul pernyataan dovish dari Ketua The Fed Jerome Powell dan data pelemahan ekonomi AS,” kata Andry Asmoro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Namun, Asmo mengatakan, pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) menunjukkan perbedaan pendapat di antara anggota komite mengenai arah kebijakan moneter ke depan.

Meskipun mayoritas mengindikasikan potensi penurunan suku bunga The Fed pada akhir tahun, timbul kekhawatiran tentang risiko terkait penurunan suku bunga yang terlalu dini.

Hal ini menunjukkan bahwa The Fed tetap berhati-hati dalam pengambilan keputusan terhadap penurunan suku bunga.

Secara domestik, dalam pembahasan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2023 dengan DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel sebagai instrumen kebijakan strategis bagi negara untuk mencapai tujuannya.

Dalam analisanya, Asmo menyampaikan beberapa saham unggulan di antaranya BRI yang naik 4,1 persen menjadi 4.790, BMRI (naik 0,4 persen menjadi 6.250), dan BRPT (naik 2,9 persen menjadi 1.260).

Sementara, saham yang mengalami penurunan termasuk BBCA ( turun 1,8 persen menjadi 9.825), TLKM (turun 2,3 persen menjadi 2.960), dan BYAN (turun 1,4 persen menjadi 18.975).

Kemudian dalam penutupan hari ini, nilai perdagangan saham mencapai Rp10,4 triliun, dan rata-rata perdagangan harian pada 2024 sekarang adalah Rp12,3 triliun.

“Terdapat aliran masuk bersih investor asing sebesar Rp0,8 triliun (aliran masuk bersih sebesar Rp2,1 triliun mtd, aliran keluar bersih sebesar Rp5,7 triliun ytd). Broker paling aktif berdasarkan nilai adalah Mandiri Sekuritas (Rp2,39 triliun), Maybank Sekuritas (Rp2,16 triliun), dan CGS-CIMB (Rp1,47 triliun),” jelasnya.

Sementara, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun IDR turun sebesar 1,9 basis poin (bps) menjadi 7,01 persen dan imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun (INDON) turun sebesar 0,1 bps menjadi 5,26 persen.

Kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah per 1 Juli 2024 tercatat mencapai Rp810,2 triliun yang mencakup aliran masuk bersih sebesar Rp2,1 triliun mtd dan aliran keluar bersih sebesar Rp31,9 triliun ytd, atau 14 persen dari total yang beredar.

“Rupiah menguat sebesar 0,2 persen menjadi Rp16.330 per dolar AS (menguat 0,27 persen mtd, melemah 6,06 persen ytd) pada pukul 17.00 WIB. Rupiah diperdagangkan antara 16.328 dan 16.352,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - TikTok menjadi salah satu media sosial populer yang saat ini banyak digunakan masyarakat. Tidak hanya menjadi sekadar platform hiburan, kini TikTok juga bisa menjadi lahan untuk menghasilkan uang melalui monetisasi atas konten yang diunggah.

Monetisasi istilah yang digunakan konten kreator untuk mendapatkan uang dari hasil unggahan konten yang terhubung dengan penonton mereka. Nantinya, TikTok akan memberi fee kepada konten kreator atas setiap iklan yang ada di kontennya.

Lantas, bagaimana cara monetisasi akun TikTok agar dapat hasilkan uang? Yuk simak, berikut informasinya yang dilansir dari laman resmi TikTok:

Cara monetisasi TikTok
1. Buka aplikasi TikTok
2. Klik bagian ‘Profil’, kemudian klik tiga garis horizontal di pojok kanan atas
3. Klik ‘TikTok Studio’.
4. Scroll dan pilih monetisasi TikTok sesuai kebutuhan

Jenis dan syarat monetisasi TikTok
Ada beberapa jenis monetisasi TikTok yang bisa para kreator pilih, di antaranya:
1. TikTok Creator Marketplace (TCM)
Fitur ini untuk kolaborasi merek dan kreator di TikTok, yang memungkinkan merek dan agensi terhubung dengan kreator. Dengan salah satu metode monetisasi ini, kreator akan lebih mudah dijangkau oleh sebuah brand. Adapun syarat untuk bergabung dengan TikTok Creator Marketplace, yaitu:
-Berusia minimal 21 tahun
-Memiliki minimal 100.000 followers
-Mengunggah 3 video atau lebih pada 30 hari terakhir.
-Memiliki 1000 views atau lebih pada 30 hari terakhir, dan
-Konten yang diunggah tidak menyalahi pedoman komunitas.

2. Video gifts
Melalui fitur ini, kreator TikTok akan mendapatkan penghasilan dari gift yang diberi pengguna lain atas video yang diunggah. Adapun syarat monetisasi untuk video gifts, seperti:
-Memiliki minimal 1000 followers
-Video harus lulus moderasi keamanan agar memenuhi syarat untuk menerima hadiah
-Memiliki akun aktif paling tidak 30 hari terakhir
-Bukan akun pemerintahan, politikus, atau partai politik.

3. Live subscription
Fitur yang memungkinkan kreator untuk mendapatkan penghasilan dari pengguna lain yang ingin berlangganan live darinya. Untuk memonetisasi fitur ini, berikut syarat yang harus dipenuhi:
-Memiliki akses untuk melakukan live
-Telah melakukan live paling tidak 30 menit pada 28 hari terakhir, dan
-Memiliki paling tidak 1.000 followers

4. TikTok Shop for Creator
Fitur ini merupakan program afiliasi untuk kreator TikTok yang ingin memasarkan produk yang dijual oleh pihak lain. Setiap pembelian produk yang dipromosikan, kreator tersebut akan mendapatkan komisi. Adapun syarat untuk bergabung, seperti:
-Berusia minimal 18 tahun
-Memiliki minimal 1.000 followers
-Mengunggah video TikTok paling tidak 28 hari terakhir, dan
-Konten yang diunggah tidak menyalahi pedoman komunitas.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Pertumbuhan lapangan kerja masih kuat, tetapi tidak memiliki jangkauan yang luas," ujar Nela Richardson, kepala ekonom di ADP.

Washington (ANTARA) - Sektor swasta Amerika Serikat mencatat pertambahan 150.000 lapangan kerja pada Juni tahun ini, yang merupakan pertanda terbaru bahwa pasar tenaga kerja mulai melambat, ungkap sebuah laporan yang dirilis pada Rabu (3/7).

Data terbaru tersebut diumumkan oleh Automatic Data Processing (ADP) dan Moody's Analytics dalam Laporan Ketenagakerjaan Nasional (National Employment Report) berdasarkan sebuah survei bulanan.

"Pertumbuhan lapangan kerja masih kuat, tetapi tidak memiliki jangkauan yang luas," ujar Nela Richardson, kepala ekonom di ADP.

"Seandainya bukan karena rebound dalam perekrutan di sektor rekreasi dan perhotelan, Juni akan menjadi bulan yang suram."

Jumlah pertambahan lapangan kerja pada Mei direvisi naik dari 152.000 menjadi 157.000. Data Juni ini menandai kenaikan terkecil dalam lima bulan, kata MarketWatch.

Kenaikan gaji secara tahunan untuk para pekerja yang masih aktif bekerja terhitung sebesar 4,9 persen pada Juni, laju pertumbuhan paling lambat dalam kurun hampir tiga tahun, tunjuk laporan ADP.

Laporan ADP itu diterbitkan dua hari sebelum laporan ketenagakerjaan bulanan krusial yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja (Bureau of Labor Statistics) Departemen Ketenagakerjaan AS, yang akan mencakup data ketenagakerjaan baik dari sektor swasta maupun pemerintah.

Pewarta: Xinhua
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi kendaraan bermotor di Indonesia, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyarankan pemerintah untuk turut memberikan insentif bagi mobil hybrid meski dengan besaran lebih kecil dari insentif untuk mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV).

“Insentifnya (mobil hybrid) tidak perlu disamakan seperti BEV, dibedakan saja, kalau BEV itu misalnya diberikan subsidi PPNBM-nya 10 persen hanya bayar 1 persen, ini tidak perlu, separuhnya misalnya, hybrid 5 persen,” ujar Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto kepada ANTARA, Kamis.

Saat ini mobil hybrid dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen. Hal ini berbeda dengan BEV yang mendapatkan beragam fasilitas, mulai dari PPnBM 0 persen hingga PPN ditanggung pemerintah (DTP).

Fasilitas PPN DTP diberikan khusus atas mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 40 persen. Adapun besaran PPN DTP yang diberikan sebesar 10 persen.

Dengan fasilitas ini, PPN yang dikenakan atas penyerahan mobil listrik dengan TKDN minimal 40 persen adalah sebesar 1 persen. Fasilitas PPN DTP diberikan untuk masa pajak Januari hingga Desember 2024.

“Atau setidaknya (mobil hybrid) boleh bebas melintas area ganjil genap, itu kan juga sudah merupakan insentif, jadi industri mobil hybrid ini bisa berkembang,” kata Jongkie.

Meski masih menggunakan separuh tenaga bensin dan listrik, mobil hybrid, menurut Jongkie, lebih efektif untuk digunakan sebagai kendaraan harian masyarakat dengan kondisi saat ini, namun juga tetap memberikan dampak pada pengurangan emisi karbon, mengingat penggunaan BBM mobil hybrid yang minim.

Selain penggunaan bahan bakar yang jauh lebih hemat dibandingkan dengan mobil bermesin pembakaran internal (ICE), Jongkie menyebut mobil hybrid lebih efisien dan andal untuk digunakan masyarakat Indonesia saat ini, sebab tidak memerlukan infrastruktur pendukung seperti BEV.

“Mobil hybrid jelas sudah mengurangi pemakaian bahan bakar, menurunkan polusi, dan tidak memerlukan infrastruktur berupa charging station, bisa membantu percepatan yang Indonesia sudah tanda tangani, Paris Agreement, bisa membantu juga subsidi BBM yang 500 triliun itu, dengan pemakaian BBM-nya menurun dari penggunaan hybrid, kan ini menguntungkan untuk pemerintah,” jelas Jongkie.

Jakarta (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Mobil listrik mulai menjadi pilihan populer di Indonesia belakangan ini. Banyak produsen mobil global dan lokal yang mulai memasarkan model-model mobil listrik mereka di Indonesia, dengan menawarkan teknologi canggih dan efisiensi energi yang tinggi serta harga yang bervariasi.

Meskipun masih dalam tahap awal, minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan ini semakin meningkat.

Meski tantangan seperti infrastruktur pengisian daya masih kurang tersebar secara menyeluruh, tetapi harapan untuk masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan akan semakin terasa nyata.

Berikut ini, mari kita simak daftar harga mobil listrik di Indonesia:

1. Hyundai Ioniq 5
Rp748 Juta sampai Rp859 Juta

• Harga IONIQ 5 Prime – Standard Range: Rp748.000.000
• Harga IONIQ 5 Prime – Long Range: Rp789.000.000
• Harga IONIQ 5 Signature – Standard Range: Rp809.000.000
• Harga IONIQ 5 Signature – long Range: Rp859.000.000

2. Wuling Air ev
Rp238 Juta sampai Rp311 Juta

• Harga Wuling Air ev Standard Range : Rp238 Juta
• Harga Wuling Air ev Long Range : Rp311 Juta

3. Wuling Binguo EV
Rp317 Juta sampai Rp372 Juta

4. Chery Omoda E5
• Rp488,8 Juta

5. Tesla model Y
Rp2 miliar sampai Rp2,3 miliar

6. BMW i4
• Rp2.061 miliar

Mobil listrik telah menjadi pilihan populer dalam beberapa tahun terakhir, banyak konsumen yang ingin berkontribusi pada lingkungan sambil menikmati teknologi canggih.

Dengan berbagai fitur dan harga yang ditawarkan, kini semakin mudah bagi masyarakat untuk menemukan mobil listrik yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

Dari mobil listrik ekonomis hingga yang mewah, setiap pilihan memberikan keunggulan tersendiri, baik dari segi efisiensi energi, biaya operasional yang lebih rendah, maupun pengalaman berkendara yang modern dan nyaman.

Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan dukungan dari berbagai pemerintah melalui insentif dan kebijakan ramah lingkungan, diharapkan tren positif ini akan terus berkembang.

Memilih mobil listrik bukan hanya keputusan bijak untuk saat ini, tetapi juga investasi untuk masa depan yang lebih hijau dan bersih. Jadi, apakah anda sudah siap untuk beralih ke mobil listrik?

Itu kami memutuskan sudah dengan hati-hati sekali, tidak asal memutuskan, bahkan kalau effort (upaya) pemerintah bisa penerimaan negara itu 12,3 persen (dari PDB), itu sudah kan luar biasa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), dan Bank Indonesia beserta Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati defisit APBN 2025 sebesar 2,29-2,82 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisitnya sudah diputuskan 2,29 persen. Dan hitungan prediksi saya, untuk pemerintahan baru menjaga kesinambungan fiskal, hitungan saya (defisit) paling maksimal sekitar 2,4-2,5 persen,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Jakarta, Kamis.

Terkait pendapatan negara, lanjutnya, ditargetkan mencapai 12,30-12,36 persen dari PDB dengan proyeksi penerimaan negara sebesar Rp2.900-3.000 triliun.

Said Abdullah mengatakan, target tersebut diputuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi global, termasuk geopolitik dan rantai pasok (supply chain), yang masih belum stabil, sehingga kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih dari dampak perlambatan akibat pandemi.

“Itu kami memutuskan sudah dengan hati-hati sekali, tidak asal memutuskan, bahkan kalau effort (upaya) pemerintah bisa penerimaan negara itu 12,3 persen (dari PDB), itu sudah kan luar biasa,” ujar Said.

Ia menilai bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat menjadi sumber pendapatan negara yang yang lebih dapat diandalkan daripada pajak dan cukai.

Selain itu, menurut dia, diperlukan reformasi perpajakan serta implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang efektif agar dapat mewujudkan target penerimaan tersebut.

Said juga menyoroti diperlukannya langkah yang efektif dalam penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk memperkuat pengelolaan belanja dan penerimaan negara.

“Pemerintah bisa mencari terobosan yang bersifat terstruktur dan institusional, menghilangkan ego sektoral antarkementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan TKD. Perlu kebijakan untuk menerbitkan pedoman dan peraturan terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga disepakati belanja negara sebesar 14,59-15,18 persen dari PDB, belanja pemerintah pusat 10,92-11,17 persen dari PDB, TKD 3,67-4,01 persen dari PDB, keseimbangan primer -0,14 hingga -0,61 persen dari PDB, pembiayaan investasi 0,3-0,5 persen dari PDB, serta rasio utang 37,82-38,71 persen dari PDB.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024