Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan multifinance Mandiri Utama Finance (MUF), mencatat penyaluran pembiayaan syariah sebesar Rp 2,3 triliun hingga akhir Juli 2024. Hasil ini mengalami kenaikan 14,5% secara tahunan (YoY).

Direktur Utama MUF, Stanley Setia Atmadja mengungkapkan bahwa pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan konvensional yang hanya tumbuh 6,4% pada periode yang sama. Menurutnya pembiayaan syariah di MUF didominasi oleh segmen mobil. Mobil baru berkontribusi sebesar 62%, sedangkan mobil bekas sebesar 29%.

Selain itu, MUF juga fokus pada pembiayaan kendaraan bermotor dan belum memulai pembiayaan untuk kebutuhan haji atau umrah.

Sampai akhir tahun 2024, MUF menargetkan penyaluran pembiayaan syariah mencapai Rp 3,6 triliun. Stanley yakin, target tersebut dapat tercapai seiring perusahaan yang terus melakukan sejumlah strategi.

Adapun beberapa strategi guna mencapai target penyaluran pembiayaan syariah di akhir tahun tersebut yakni, dengan menghadirkan paket pembiayaan yang menarik, konsisten melakukan edukasi dan literasi pembiayaan syariah, dan menyediakan berbagai alternatif akad pembiayaan yang mampu menjangkau seluruh kebutuhan pembiayaan syariah.

“Kemudian, kami juga bekerja sama dengan berbagai mitra yang memiliki pasar potensial dan komunitas yang dekat dan concern dengan pembiayaan syariah,” tandasnya.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Intip tingkat kurs dollar-rupiah yang kembali memerah di perdagangan pasar spot pada Jumat (30/8). Posisi rupiah melemah ke level Rp15.455 di akhir bulan Agustus 2024.

Nah, mata uang Garuda kembali turun 0,20% dibandingkan dari hari Kamis lalu yang berada di level Rp15.424.

Adapun, kurs tengah Bank Indonesia (BI) juga alami pergerakan yang sama. Rupiah JISDOR melemah pada level Rp15.473 atau turun 0,41% dari Kamis lalu (Rp15.409).

Bank Mandiri menjadi salah satu bank umum yang menyediakan layanan penukaran valuta asing.

Penukaran Valas

Setiap nasabah dapat menukarkan valuta asing dengan mudah lewat layanan money changer dan Livin by Mandiri.

Nah, informasi kurs dollar-rupiah hari ini di Bank Mandiri, bisa diikuti oleh nasabah yang ingin menukarkan valas.

Mencatat dari situs resmi Bank Mandiri, jenis kurs dollar-rupiah seperti TT counter, special rate, dan bank notes bisa didapatkan oleh nasabah.

Adapun, tingkat kurs dollar-rupiah di Bank Mandiri pada hari ini Senin 2 September 2024 (Diperbarui 10.45 WIB).

Kurs dollar rupiah special rate:

• Kurs beli Rp15.445 per dollar AS
• Kurs jual Rp15.465 per dollar AS

Kurs dollar rupiah TT counter:

• Kurs beli Rp15.225 per dollar AS
• Kurs jual Rp15.575 per dollar AS

Kurs dollar rupiah bank notes:

• Kurs beli Rp15.225 per dollar AS
• Kurs jual Rp15.575 per dollar AS

Sebagai informasi, tingkat dollar rupiah yang ada pada kurs TT counter, kurs special rate, dan kurs bank notes akan berbeda.

Tingkat kurs dollar rupiah TT counter merupakan nilai mata uang yang berlaku saat nasabah menyetor atau transfer via counter bank terdekat.

Berikutnya, kurs dollar rupiah special rate adalah kurs yang berlaku jika nasabah melakukan transaksi dengan nilai nominal equivalen diatas 25.000 dollar AS. Bank Mandiri menghimbau nasabah untuk menghubungi cabang terdekat terlebih dahulu.

Layanan penukaran kurs dollar rupiah bank notes berlaku saat nasabah menyetor atau transfer mata uang asing melalui kantor bank secara langsung.

Bank menggunakan dua jenis kurs dalam transaksi adalah Kurs Beli. Ini adalah kurs yang digunakan oleh bank ketika bank membeli dolar dari nasabah.

Sementara, untuk kurs jual adalah kurs yang digunakan oleh bank ketika bank menjual dolar kepada nasabah.

Penting untuk diketahui bahwa informasi mengenai tingkat kurs dolar terhadap rupiah ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bank.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID -Yogyakarta, 1 September 2024 PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus menegaskan perannya dalam mendukung pengembangan UMKM. Kali ini, BSI hadir dalam event Sibakul Jogja Sport Fest (SJSF) yang digelar oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dana Keistimewaan dan Sibakul Jogja dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat khususnya pelaku UMKM di DIY melalui pemberian ruang pemasaran dalam rangkaian peningkatan ekonomi.

Sibakul Jogja Sport Fest (SJSF) 2024 diadakan 31 Agustus – 1 September 2024 di area Stadion Mandala Krida Yogyakarta yang dimeriahkan oleh pameran produk UMKM lokal lebih dari 100 tenant dan lomba lari 5 KM dan 10 KM dibuka oleh Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Penyelenggara juga memeriahkan acara dengan rangkaian agenda menarik meliputi line dance, push bike, pound fit, konser musik artis nasional.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X melepas keberangkatan para peserta lari secara resmi dengan melakukan flag off. “Saya mohon hati-hati di jalan karena juga agak siang nanti jalan makin ramai karena ini weekend. Semoga sukses,” ujar Sri Sultan HB X.

Direktur Finance & Strategy BSI Ade Cahyo Nugroho menyampaikan bahwa BSI berpartisipasi sebagai pendukung kegiatan Sibakul Jogja Sport Fest dengan latar belakang mendukung pertumbukan UMKM di DIY salah satunya melalui dukungan transaksi finansial lewat pembuatan QRIS tenant UMKM untuk kemudahan transaksi non tunai.

“Kami juga mengikutsertakan UMKM binaan UMKM Center BSI Yogyakarta sebagai tenant dalam event Sibakul Jogja Sport Fest untuk memasarkan produknya. BSI juga membuka kesempatan kepada para tenant UMKM peserta untuk bergabung menjadi binaan UMKM Center Yogyakarta yang akan diberikan bimbingan/pendampingan terkait berbagai hal antara lain pemasaran serta pembiayaan modal usaha,” ungkap Cahyo.

‘Alhamdulillah BSI menjadi bagian dalam mendukung eksistensi dari UMKM dan mendukung perekonomian nasional, tentunya kesempatan yang diberikan oleh Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X akan senantiasa kami maksimalkan,” ungkap Cahyo.

Data per Juni 2024 menunjukkan, BSI telah menyalurkan pembiayaan kepada UMKM sebesar Rp47,72 triliun atau tumbuh 14,54% secara tahunan. Di mana saat ini BSI memiliki lebih dari 3.281 UMKM binaan yang terus dibina dan ada yang berhasil go internasional.

BSI UMKM Center Yogyakarta saat ini telah membina 779 UMKM lokal yang didukung dengan berbagai kategori jenis usaha antara lain makanan dan minuman, fashion, olahan dan kerajinan.

Pada gelaran Sibakul Jogja Sport Fest (SJSF) 2024 ketiga kalinya ini telah menjadi salah satu komitmen pemerintah dalam mendukung eksistensi dari UMKM dan mendukung perekonomian nasional. Tahun 2024 tema yang diusung adalah “Getting More Spirit Getting More Experince” dengan jumlah peserta lebih dari 4.000 orang dengan dampak ekonomi dari kegiatan ini diprediksi mencapai Rp8 miliar.

BSI juga menyiapkan berbagai program menarik selama acara Sibakul Jogya Sport Fest 2024 untuk pengunjung dan nasabah BSI seperti Doorprize dua pasang Sepatu HOKA & lima unit Glasses GOODR dengan cara buka Tabungan BSI dan atau belanja menggunakan QRIS BSI Mobile di merchant UMKM. BSI juga memberikan Cashback Rp20.000 dengan belanja di merchant UMKM menggunakan QRIS BSI Mobile minimal transaksi Rp200.000 dan hadiah e-Money dengan follow akun Intagram @lifewithbsi dan @banksyariahindonesia serta belanja di merchant UMKM menggunakan QRIS BSI Mobile minimal Rp50.000.

Selain itu, ada juga hadiah merchandise eksklusif sampai dengan koper untuk setiap pembukaan rekening. BSI juga tentunya memberikan program khusus tenant UMKM dengan hadiah total Rp6 juta bagi tenant UMKM dengan transaksi tertinggi menggunakan QRIS BSI selama dua hari event.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan asuransi bermasalah masih belum bisa menyelesaikan permasalahan yang ada hingga saat ini.

Sebut saja, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi), dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun, perusahaan asuransi tersebut terus berupaya untuk membayarkan kewajiban kepada para pemegang polis (pempol).

Misalnya, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang saat ini masih melaksanakan perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) telah mendapatkan status tak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Perubahan RPK itu dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, termasuk membuat perusahaan menjadi sehat sehingga bisa membayarkan kewajiban kepada pempol.

Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah sempat menerangkan, dalam perubahan RPK tersebut, ada sejumlah hal sebagai upaya membuat perusahaan menjadi sehat. Salah satunya, yakni tertuang adanya percepatan pembayaran klaim kepada pempol dengan proyeksi hasil konversi aset tetap menjadi aset likuid.

"Adapun 50% dari hasil konversi digunakan untuk membayar klaim secara prorata proporsional bagi pemegang polis yang telah menyetujui Penurunan Nilai Manfaat (PNM) dan melakukan efisiensi biaya operasional untuk lebih fokus pada usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada AJB Bumiputera 1912," kata Hery beberapa waktu lalu.

Selain itu, Hery bilang revisi RPK telah memuat komitmen Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi, dan Dewan Komisaris, untuk melaksanakan seluruh upaya dalam revisi RPK dengan sebaik-baiknya.

Di sisi lain, memuat juga upaya perusahaan untuk dievaluasi secara berkala, termasuk untuk dilakukan Penilaian Kembali Pihak Utama, serta untuk mengkaji opsi demutualisasi atau likuidasi AJB Bumiputera 1912.

OJK menyatakan masih melakukan monitoring pelaksanaan perubahan RPK berdasarkan laporan berkala dan pertemuan dengan manajemen Bumiputera. Terkait dengan pembayaran klaim kepada pemegang polis, OJK menyampaikan AJB Bumiputera telah membayarkan klaim sebesar Rp 241,05 miliar sampai akhir Juli 2024. Pembayaran tersebut ditujukan untuk 79.743 polis asuransi perorangan.

Sementara itu, PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) sampai saat ini masih berupaya melakukan pembayaran hasil likuidasi kepada para pemegang polis.

Ketua Tim Likuidasi Wanaartha Life Harvardy Muhammad Iqbal menyatakan telah melakukan pembagian proporsional pembayaran hasil likuidasi Tahap Kedua Kloter 5 pada 21 Agustus 2024 kepada 566 pempol berjumlah sebesar Rp 2,4 miliar.

Pembayaran itu diberikan kepada pemegang polis yang telah memberikan konfirmasi persetujuan sampai 31 Juli 2024. Harvardy menambahkan, pembayaran proporsional Tahap Kedua Kloter 1 hingga 4 telah dijalankan kepada 8.809 pemegang polis. Adapun jumlah nilai proporsionalnya sebesar Rp 49,3 miliar.

Secara total, nilai yang sudah dibayarkan Tim Likuidasi Wanaartha Life hingga tahap kedua kloter 5 sebesar Rp 51,7 miliar kepada 9.375 pemegang polis. Adapun sesuai tagihan likuidasi, Wanaartha Life harus membayar sebesar Rp 11 triliun lebih kepada para pemegang polis.

Harvardy menambahkan, saat ini pihaknya masih mengejar aset perusahaan yang bisa dicairkan dan nantinya dibagikan kepada pemegang polis. Lebih lanjut, dia menerangkan seluruh aset tanah dan bangunan masih dalam blokir pidana.

Oleh karena itu, pihaknya masih melakukan upaya hukum nonlitigasi dengan pihak penyidik untuk membuka blokir terhadap aset-aset yang seharusnya tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri.

"Aset reksadana dengan nilai sekitar Rp 300 miliar juga ada yang sudah dalam status dirampas negara dan ada yang dalam status sita eksekusi oleh pihak Kejaksaan (Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)," tuturnya kepada Kontan.

Harvardy bilang, menurut pihak Kejaksaan, seluruh aset reksadana tersebut disita karena masuk di dalam satu Single Investor Identification (SID) Wanaartha yang telah dirampas negara sebesar Rp 2,7 triliun.

Dari surat sita eksekusi yang diterima, tujuan sita eksekusi sisa aset reksadana Wanaartha tersebut adalah untuk memenuhi uang pengganti berkaitan dengan tindak pidana korupsi Benny Tjokrosaputro.

"Saat ini, Tim Likuidasi masih dalam tahap upaya hukum nonlitigasi dengan pihak Kejaksaan untuk melepaskan blokir terhadap aset-aset yang belum dilakukan sita eksekusi," kata Harvardy.

Harvardy menyampaikan apabila proses nonlitigasi tak menemukan hasil yang maksimal, pihaknya akan mencoba untuk menerapkan tahap litigasi.

Sementara itu, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menerapkan skema restrukturisasi dengan cara mengalihkan polisnya ke IFG Life. Hal itu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

OJK menyampaikan liabilitas polis yang menyetujui restrukturisasi Jiwasraya yang telah dialihkan ke IFG Life sekitar Rp 38 triliun. Adapun porsi yang setuju restrukturisasi sebesar 99,7% dari total pempol Jiwasraya sebanyak 3.500 orang. Namun, ada sekitar 0,3% pempol atau 70 orang yang tak menyetujui skema tersebut.

Bahkan, pempol yang menolak salah satunya termasuk yang sudah mengantongi keputusan hukum tetap atau inkracht pengadilan. Artinya, Jiwasraya berkewajiban membayarkan klaim kepada pempol tersebut. Sampai saat ini, pempol yang menolak restrukturisasi (0,3%) masih kukuh untuk meminta Jiwasraya membayarkan hak mereka yang nilainya sebesar Rp 200 miliar.

Penjelasan Regulator

Terkait masalah Jiwasraya, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan bahwa OJK menghormati semua proses hukum.

"Kami memang mendorong supaya Jiwasraya bisa memenuhi prosesnya," ucap Iwan saat ditemui Kontan di Jakarta Selatan, Selasa (27/8).

Kalau dilihat dari sisi kesehatan Jiwasraya, Iwan tak memungkiri aset yang dimiliki perusahaan tak bisa menutupi pembayaran keseluruhan pempol. Oleh karena itu, dilakukan proses restrukturisasi.

Iwan mengatakan apabila nantinya Jiwasraya dibubarkan dan selanjutnya melalui proses likuidasi, pempol yang menolak restrukturisasi tentu akan mendapatkan bayaran lewat hasil likuidasi. Dia tak memungkiri bisa saja mereka yang menolak restrukturisasi tak mendapatkan nilai pembayaran secara penuh.

"Memang secara proses dari sisi asetnya (Jiwasraya) sudah tidak memadai. Jadi, kalau dilikuidasi itu kan aset yang tertinggal nanti dipakai untuk bayar kewajiban. Sekarang, perusahaan masih ada dana jaminan yang memang disiapkan untuk pemegang polis. Mereka yang tertinggal akan mendapat bayaran, cuma mungkin memang tidak bisa full karena ada kebutuhan bayar pegawai, kebutuhan pajak, dan lainnya," kata Iwan.

Oleh karena itu, Iwan menyebut pihaknya mendorong agar bisa tercapai penyelesaian permasalahan yang tepat oleh Jiwasraya kepada para pemegang polis yang menolak restrukturisasi.

Lebih lanjut, Iwan mengatakan tak bisa memastikan waktu pembubaran Jiwasraya. Padahal, sebelumnya Kementerian BUMN mengumumkan Jiwasraya akan dibubarkan pada bulan depan.

"Sebab, ada proses yang harus dilalui. Kami memang berharap prosesnya bisa selesai tahun ini," ungkapnya.

Butuh Waktu Selesaikan Permasalahan

Di sisi lain, Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo turut angkat bicara terkait belum terselesaikannya permasalahan di sejumlah perusahaan asuransi yang bermasalah. Menurut Irvan, hal itu dipicu berbedanya kompleksitas permasalahan di masing-masing perusahaan tersebut.

"Bumiputera jauh lebih kompleks dan sudah lama. Sebab, sejak lama tidak memiliki payung hukum bagi bentuk usaha bersama. Sekarang, persoalan likuiditas tersebut coba diatasi dengan menjual aset-aset properti," ujarnya kepada Kontan, Kamis (29/8).

Lebih lanjut, Irvan menerangkan persoalan Jiwasraya juga kompleks karena gabungan masalah korupsi, tata kelola, dan solvabilitas. Adapun Wanaartha Life masalahnya terletak pada ketidakcukupan aset likuidasi untuk mengganti pembayaran pempol.

Irvan menyebut tak bisa diperkirakan berapa lama masing-masing perusahaan tersebut bisa keluar dari permasalahan yang ada. Terlebih, dia bilang ada banyak tuntutan dari karyawan dan pensiunan masing-masing perusahaan yang hak normatifnya belum terselesaikan, seperti Bumiputera dan Jiwasraya.

Irvan mengatakan sebenarnya ada perusahaan asuransi yang bisa keluar dari permasalahan yang diderita, yakni PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Dia menerangkan Jasindo pernah masuk daftar asuransi bermasalah dan dalam pengawasan khusus OJK, bersama Kresna Life, Wanaartha Life, Jiwasraya, dan Bumiputera.

Adapun Jasindo keluar dari permasalahan tersebut dengan memperbaiki Risk Based Capital (RBC) perusahaan. Caranya, yakni menjual sebagian aset dan menjual saham di beberapa anak perusahaan, seperti Mandiri In Health hingga Tokio Marine. Selain itu, Jasindo juga melakukan restrukturisasi kerja sama asuransi kredit dengan mitra-mitra perbankan.

"Dengan cara itu, akhirnya mereka bisa menyelesaikan permasalahan kepada pempol," tuturnya.

Irvan menyampaikan sekiranya Jasindo membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Deposito bisa jadi salah satu tempat untuk menyimpan kelebihan uang. Berikut suku bunga bank BNI yang berlaku hari ini, Senin (2 September 2024).

Deposito salah satu produk perbankkan yang dianggap jadul oleh sebagian masyarakat.

Di sisi lain, deposito masih menjadi salah satu pilihan sebagian masyarakat untuk menyimpan kelebihan dananya.

Anda ingin mencoba menempatkan kelebihan dana di deposito? Produk deposito dari Bank Negara Indonesi (BNI) bisa jadi salah satu pertimbangan.

Mengutip dari situs resmi Bank BNI, perseroan menawarkan suku bunga deposito yang cukup beragam disesuaikan dengan jangka waktu penempatannya.

Bank BNI menawarkan suku bunga deposito mulai dari 2,5% per tahun untuk dana penempatan di bawah Rp 100 juta dengan waktu satu bulan.

Suku bunga deposito terbesar yang ditawarkan BNI adalah 3% untuk dana penempatan di bawah Rp 100 juta dengan waktu simpan 24 bulan.

Berikut tabel suku bunga deposito BNI yang dikutip langsung dari website resminya per tanggal 28 Agsutus 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa kontribusi atau rasio outstanding industri penjaminan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih belum optimal.

Menurut data dari Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028, rasio outstanding penjaminan terhadap PDB Indonesia pada tahun 2023 berada di kisaran 2,6%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyoroti bahwa rasio ini lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia, yang memiliki rasio outstanding penjaminan terhadap PDB masing-masing sebesar 3,8% dan 5,1% pada tahun 2022.

Negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang mencatatkan rasio outstanding penjaminan terhadap PDB yang lebih tinggi, masing-masing sebesar 7,4% dan 7,3% pada tahun 2022.

Dengan demikian, Indonesia tertinggal dalam hal kontribusi industri penjaminan terhadap perekonomian nasional dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan.

Untuk mengatasi hal ini, Ogi menargetkan agar industri penjaminan di Indonesia dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PDB menjadi 3,5%. "Dengan adanya peta jalan tersebut, diharapkan industri penjaminan akan tumbuh lebih cepat dan kontribusi terhadap PDB akan lebih meningkat," kata Ogi.

Secara keseluruhan, industri penjaminan Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan pertumbuhan sebesar 8,01% year on year (YoY) per Juni 2024.

Nilai aset industri penjaminan mencapai Rp 47,29 triliun pada periode yang sama, dengan outstanding penjaminan sebesar Rp 415,57 triliun atau tumbuh 15,79% YoY. Selain itu, gearing ratio industri tercatat sebesar 22,62 kali.

Dengan target peningkatan rasio kontribusi terhadap PDB, diharapkan industri penjaminan Indonesia dapat lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa penyaluran pendanaan fintech peer-to-peer (P2P) lending kepada peminjam (borrower) di luar Jawa mencapai Rp 6,19 triliun pada Juni 2024.

Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,96% dibandingkan dengan penyaluran pada Mei 2024 yang mencapai Rp 6,25 triliun.

Pengamat Teknologi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai bahwa penurunan tipis tersebut adalah hal yang wajar terjadi.

Namun, ia berpendapat bahwa faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah karena kebutuhan masyarakat di luar Jawa yang mungkin sedang menurun.

"Mungkin di luar Jawa, kondisi ekonomi sedang membaik sehingga tidak banyak yang meminjam," ujarnya kepada *Kontan* pada Jumat (30/8).

Heru juga menyebutkan bahwa penyaluran pendanaan yang masih relatif kecil di luar Jawa bisa jadi disebabkan oleh infrastruktur digital yang belum merata di seluruh Indonesia.

Akibatnya, akses masyarakat di luar Jawa terhadap layanan fintech lending masih belum maksimal.

Selain itu, jumlah penduduk yang lebih banyak di Pulau Jawa membuat fintech lending lebih fokus menyalurkan pendanaan di Jawa dibandingkan luar Jawa.

"Penduduk kebanyakan ada di Jawa, khususnya Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tentu memengaruhi fokus pendanaan," jelas Heru.

Meskipun begitu, Heru tidak menutup kemungkinan bahwa luar Jawa masih memiliki potensi besar untuk didanai. Namun, potensi tersebut sangat bergantung pada kebutuhan masyarakat dan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa jika fintech lending ingin meningkatkan penyaluran ke luar Jawa, maka fokus penyaluran sebaiknya lebih diarahkan pada segmen produktif daripada konsumtif.

Sebagai informasi, penyaluran pendanaan fintech P2P lending kepada borrower di luar Jawa yang mencapai Rp 6,19 triliun pada Juni 2024 hanya menyumbang 24,92% dari total penyaluran sebesar Rp 24,84 triliun pada bulan yang sama.

Artinya, penyaluran di luar Jawa masih relatif kecil dibandingkan dengan Pulau Jawa yang mencapai Rp 18,64 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa masih banyak provinsi di Indonesia yang belum memiliki perusahaan penjaminan, yang menjadi salah satu tantangan signifikan dalam industri penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebutkan bahwa saat ini terdapat 23 perusahaan penjaminan di Indonesia, namun hanya 18 di antaranya yang beroperasi di tingkat provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.

"Artinya, masih banyak provinsi yang belum memiliki perusahaan penjaminan,” ungkap Ogi saat menghadiri peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028 di Jakarta Selatan, Selasa (27/8).

Dalam peta jalan tersebut, OJK mencatat bahwa tidak ada pendirian perusahaan penjaminan baru di 38 provinsi dalam lima tahun terakhir.

Ke depan, OJK berencana untuk mendorong pemerataan layanan penjaminan agar dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penerima jaminan di semua provinsi.

Selain itu, OJK juga akan mengevaluasi ketentuan mengenai lingkup wilayah operasional perusahaan penjaminan.

Ogi juga mengungkapkan bahwa industri penjaminan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan lainnya, termasuk kapasitas permodalan yang terbatas, ekosistem yang belum memadai, kurangnya kepercayaan pasar, tingkat literasi masyarakat yang rendah, dan pengawasan yang belum optimal.

Selain itu, Ogi menyoroti bahwa kontribusi lembaga penjaminan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih rendah, berada di kisaran 2,6% pada tahun 2023.

Dia berharap bahwa lembaga penjaminan dapat meningkatkan kontribusinya terhadap PDB menjadi 3,5% di masa mendatang.

Dengan adanya peta jalan ini dan juga amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Ogi optimistis bahwa industri penjaminan akan tumbuh lebih cepat dan dapat mendorong perekonomian nasional.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) atau BSI kembali mencatatkan kinerja yang positif sepanjang semester I/2024.

Bank syariah terbesar di Indonesia ini berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 20,2% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di KONTAN pada 2 September 2024, BSI berhasil meraih laba bersih sebesar Rp 3,39 triliun. Sebagai perbandingan, laba bersih pada periode yang sama tahun lalu adalah Rp 2,82 triliun.

Meskipun berada dalam era suku bunga tinggi, anak usaha dari PT Bank Mandiri Tbk ini tetap berhasil mencatatkan peningkatan pendapatan setelah distribusi bagi hasil, yang naik sebesar 2,81% yoy menjadi Rp 8,78 triliun.

Namun, peningkatan bagi hasil untuk pemilik dana investasi juga tidak terelakkan, dengan kenaikan sekitar 39,35% yoy menjadi Rp 3,86 triliun.

Di sisi lain, kinerja positif BSI juga didukung oleh penurunan beban operasional. Beban operasional BSI turun dari Rp 4,80 triliun pada semester I/2023 menjadi Rp 4,28 triliun di semester I/2024.

Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan biaya pencadangan yang dilakukan BSI, dari Rp 1,68 triliun menjadi Rp 1,13 triliun dalam enam bulan pertama tahun ini.

Dalam hal fungsi intermediasi, BSI telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 256,77 triliun sepanjang semester I/2024, meningkat dari Rp 221,9 triliun pada semester I/2023.

Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI juga menunjukkan peningkatan, dengan total simpanan sebesar Rp 296,69 triliun pada semester I/2024, naik dari Rp 252,52 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan kinerja ini juga disertai dengan perbaikan dalam beberapa rasio keuangan, termasuk kualitas pembiayaan. Rasio Non-Performing Financing (NPF) gross BSI turun dari 2,31% menjadi 1,99%.

Meskipun kinerja saham BSI mengalami penurunan 1,85% dalam sepekan terakhir, menjadi Rp 2.650 per saham, secara year to date, saham BSI telah naik 52,30%.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia kembali menegaskan perannya di bidang audit dan tata kelola, dengan menjadi tuan rumah Konferensi Auditor Internal Asia Pasifik (ACIIA).

President IIA Indonesia, sekaligus Senior Partner & Head of Governance Risk Control & Technology Consulting RSM Indonesia Angela Simatupang mengatakan, konferensi ini merupakan momen penting untuk membahas isu-isu strategis yang dihadapi oleh auditor internal di kawasan Asia Pasifik.

"Konferensi ini memberikan kesempatan untuk belajar, berbagi, dan berkolaborasi demi meningkatkan kualitas audit internal serta tata kelola yang berdampak besar bagi keberlanjutan organisasi di Asia Pasifik," tulisnya dalam keterangan resmi, Jumat (30/8).

Dengan tema 'Purposeful Impact', konferensi ini akan membahas topik-topik strategis yang relevan dengan profesi auditor internal.

Misalnya, keuangan berkelanjutan di Indonesia, standar audit internal global terbaru yang akan efektif mulai Januari 2025, perlindungan data pribadi, hingga penerapan artificial intelligence dalam proses audit.

Topik lainnya sustainability reporting dan ESG, transformasi audit internal, serta peran auditor dalam optimisasi layanan publik.

Angela menyebutkan, sebagai tuan rumah, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang audit internal dan tata kelola.

"Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa standar audit internal di Asia Pasifik terus berkembang dan mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," jelas Angela.

Konferensi ini menghadirkan lebih dari 28 pembicara terkemuka dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura.

Beberapa pembicara yang hadir di antaranya adalah Komisioner OJK Sophia Watimena; Chairman IIA Global Board Sally-Anne Pitt; Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, dan Komisaris IFG Fauzi Ichsan.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI kembali menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya dengan membuka layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan BNI Wirausaha (BWU) di luar hari kerja.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pinjaman online alias pinjol semakin menjamur di Indonesia. Karenanya, masyarakat diimbau untuk jeli dalam memilih pinjol.

Jika ingin mengajukan pinjaman, sebaiknya mengajukan ke pinjol resmi alias legal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar pinjaman online (pinjol) resmi secara berkala.

Melansir ojk.go.id, sampai dengan 12 Juli 2024, total jumlah penyelenggara fintech peer-t​o-peer lending atau fintech lending yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 98 perusahaan.

Daftar ini masih berlaku pada September 2024.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu ​menggunakan jasa pe​nyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK.

Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan WhatsApp 081 157 157 157 untuk mengecek status penawaran produk jasa keuangan yang anda terima.

Daftar Pinjol Legal OJK Agustus 2024

1. Danamas - https://p2p.danamas.co.id
2. investree - https://www.investree.id
3. amartha - https://amartha.com
4. DOMPET Kilat - https://www.dompetkilat.co.id
5. Boost- https://myboost.co.id
6. TOKO MODAL - https://www.tokomodal.co.id
7. Findaya - http://findaya.co.id
8. modalku - https://modalku.co.id
9. KTA KILAT - http://www.pendanaan.com
10. Kredit Pintar - http://kreditpintar.co.id
11. Maucash - http://maucash.id
12. Finmas - https://www.finmas.co.id
13. KlikA2C - https://klika2c.co.id
14. Akseleran - https://www.akseleran.co.id
15. Ammana.id - https://ammana.id
16. PinjamanGO - https://www.pinjamango.co.id
17. KoinP2P - https://koinp2p.com
18. pohondana - http://pohondana.id

19. MEKAR - https://mekar.id
20. AdaKami - www.adakami.id
21. ESTA KAPITAL FINTEK - https://www.estakapital.co.id
22. KREDITPRO - http://kreditpro.id
23. FINTAG - http://fintag.id
24. RUPIAH CEPAT - www.rupiahcepat.co.id
25. CROWDO - https://crowdo.co.id
26. Indodana - indodana.id
27. JULO - www.julo.co.id
28. Pinjamwinwin - pinjamwinwin.com
29. DanaRupiah - danarupiah.id
30. Taralite - www.taralite.com
31. Pinjam Modal - pinjammodal.id
32. ALAMI - p2p.alamisharia.co.id
33. AwanTunai - www.awantunai.co.id
34. Danakini - https://danakini.co.id
35. Singa - http://singa.id
36. DANAMERDEKA - http://danamerdeka.co.id
37. EASYCASH - http://indo.geteasycash.asia
38. PINJAM YUK - http://www.pinjamyuk.co.id
39. FinPlus - www.finplus.co.id
40. UangMe - http://uangme.id
41. PinjamDuit - http://pinjamduit.co.id
42. DANA SYARIAH - http://danasyariah.id
43. BATUMBU - www.batumbu.id
44. Cashcepat - http://cashcepat.id
45. klikUMKM - www.klikUMKM.co.id
46. Pinjam Gampang - http://www.kreditplusteknologi.id
47. cicil - https://www.cicil.co.id
48. lumbungdana - http://lumbungdana.co.id