Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pinjaman online alias pinjol semakin menjamur di Indonesia. Karenanya, masyarakat diimbau untuk jeli dalam memilih pinjol.

Jika ingin mengajukan pinjaman, sebaiknya mengajukan ke pinjol resmi alias legal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar pinjaman online (pinjol) resmi secara berkala.

Melansir ojk.go.id, sampai dengan 21 Oktober 2024, total jumlah penyelenggara fintech peer-t​o-peer lending atau fintech lending yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 97 perusahaan.

Daftar pinjol legal berkurang satu perusahaan pasca OJK mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya alias Investree.

Pencabutan Izin Usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kine​rja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari paya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu ​menggunakan jasa pe​nyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK.

Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan WhatsApp 081 157 157 157 untuk mengecek status penawaran produk jasa keuangan yang anda terima.

Daftar Pinjol Legal OJK Oktober 2024

1. Danamas - https://p2p.danamas.co.id
2. ETHIS - https://ethis.co.id
3. amartha - https://amartha.com
4. DOMPET Kilat - https://www.dompetkilat.co.id
5. Boost- https://myboost.co.id
6. TOKO MODAL - https://www.tokomodal.co.id
7. Findaya - http://findaya.co.id
8. modalku - https://modalku.co.id
9. KTA KILAT - http://www.pendanaan.com
10. Kredit Pintar - http://kreditpintar.co.id
11. Maucash - http://maucash.id
12. Finmas - https://www.finmas.co.id
13. KlikA2C - https://klika2c.co.id
14. Akseleran - https://www.akseleran.co.id
15. Ammana.id - https://ammana.id
16. PinjamanGO - https://www.pinjamango.co.id
17. KoinP2P - https://koinp2p.com
18. pohondana - http://pohondana.id

19. MEKAR - https://mekar.id
20. AdaKami - www.adakami.id
21. ESTA KAPITAL FINTEK - https://www.estakapital.co.id
22. KREDITPRO - http://kreditpro.id
23. FINTAG - http://fintag.id
24. RUPIAH CEPAT - www.rupiahcepat.co.id
25. CROWDO - https://crowdo.co.id
26. Indodana - indodana.id
27. JULO - www.julo.co.id
28. Pinjamwinwin - pinjamwinwin.com
29. DanaRupiah - danarupiah.id
30. Taralite - www.taralite.com
31. Pinjam Modal - pinjammodal.id
32. ALAMI - p2p.alamisharia.co.id
33. AwanTunai - www.awantunai.co.id
34. Danakini - https://danakini.co.id
35. Singa - http://singa.id
36. DANAMERDEKA - http://danamerdeka.co.id
37. EASYCASH - http://indo.geteasycash.asia
38. PINJAM YUK - http://www.pinjamyuk.co.id
39. FinPlus - www.finplus.co.id
40. UangMe - http://uangme.id
41. PinjamDuit - http://pinjamduit.co.id
42. DANA SYARIAH - http://danasyariah.id
43. BATUMBU - www.batumbu.id
44. Cashcepat - http://cashcepat.id
45. klikUMKM - www.klikUMKM.co.id
46. Pinjam Gampang - http://www.kreditplusteknologi.id
47. cicil - https://www.cicil.co.id
48. lumbungdana - http://lumbungdana.co.id

49. 360 KREDI - www.360kredi.id
50. SAMIR - www.samir.co.id
51. Kredinesia - www.kredinesia.id
52. Pintek - http://pintek.id
53. ModalRakyat http://modalrakyat.id
54. SOLUSIKU - www.solusi-ku.id
55. Cairin - www.cairin.id
56. TrustIQ - http://trustiq.id
57. KLIK KAMI - www.klikkami.co.id
58. Duha SYARIAH - www.duhasyariah.com
59. Invoila - http://invoila.co.id
60. Sanders One Stop Solution - http://sanders.co.id
61. DanaBagus - www.danabagus.id
62. UKU - ukuindo.com
63. KREDITO - https://kredito.id
64. AdaPundi - www.adapundi.com
65. ShopeePayLater - www.lenteradana.co.id/lender/
66. Modal Nasional - www.modalnasional.co.id
67. Komunal - www.komunal.co.id

68. Restock.ID - www.restock.id
69. Asetku - http://asetku.co.id
70. Ringan - www.ringan.co.id
71. Avantee - www.avantee.co.id
72. Gradana - gradana.co.id
73. Danacita - www.danacita.co.id
74. IKI Modal - www.ikimodal.com
75. Ivoji - www.ivoji.id
76. Indofund.id - indofund.id
77. iGrow - igrow.asia
78. Danai.id - http://danai.id
79. DUMI - minjem.com
80. LAHAN SIKAM - www.lahansikam.co.id
81. qazwa.id - qazwa.id
82. KrediFazz - www.kredifazz.id
83. Doeku - doeku.id
84. Aktivaku - aktivaku.com
85. Danain - www.danain.co.id
86. Indosaku - indosaku.id
87. UATAS - www.uatas.id
88. EDUFUND - www.edufund.co.id
89. GandengTangan - www.gandengtangan.co.id
90. PAPITUPI SYARIAH - www.papitupisyariah.com
91. BantuSaku - bantusaku.id
92. danabijak - danabijak.com
93. AdaModal - www.adamodal.co.id
94. SamaKita - samakita.co.id
95. KawanCicil - http://kawancicil.co.id
96. CROWDE - https://crowde.co
97. KlikCair - klikcair.com

Tonton:98 Pinjol Berizin OJK Per Oktober 2024, Cek Daftarnya

Ini (pinjol ilegal) sudah ditutup ratusan bahkan mungkin ribuan tapi muncul terus, server di luar negeri

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, pinjaman online (pinjol) ilegal masih terus bermunculan meski sudah dilakukan penutupan di dalam negeri karena server utamanya berada di luar negeri.

“Ini (pinjol ilegal) sudah ditutup ratusan bahkan mungkin ribuan tapi muncul terus, server di luar negeri,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara di sela konferensi internasional terkait edukasi keuangan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Ia menjelaskan, meski aplikasi atau laman pinjol ilegal di dalam negeri sudah ditutup namun karena server pinjol ilegal berada di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, membuat aktivitas ilegal itu tetap tumbuh.

Mirza mengatakan bahwa upaya penutupan pinjol ilegal itu merupakan bagian dari tindakan hukum termasuk menelusuri rekening bank terkait pinjol ilegal itu untuk kemudian dilakukan penutupan.

“Kalau di ranah hukum sudah dilakukan, (pinjol ilegal) kan ditutup,” imbuhnya.

Untuk itu, lanjut dia, kerja sama antar-negara khususnya regulator keuangan dan aparat penegak hukum perlu dibangun dan diperkuat.

“Tapi kalau server di luar negeri harus ada kerja sama dengan luar negeri bukan hanya regulator keuangan tapi juga aparat hukum,” katanya.

Di sisi lain ia menekankan pentingnya konsumen termasuk generasi muda untuk memahami sebelum melakukan transaksi keuangan dengan skema beli sekarang bayar kemudian (buy now pay later/BNPL) dan termasuk mengakses peer to peerlending (P2P/pinjaman daring) baik sebagai pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.

Selain itu, lembaga jasa keuangan (LJK), lanjut dia, juga perlu memberikan edukasi dan pemahaman terkait produk secara lengkap dan transparan.

OJK, lanjut dia, sudah memberikan sanksi kepada lembaga jasa keuangan yang tidak menerapkan kaidah perlindungan konsumen.

“Harus dijelaskan transparan, dijelaskan baik. Jangan dengan tulisan kecil-kecil karena setiap pinjaman itu pasti ada bunga dan pengembaliannya kalau tidak bayar ada penagih. Kami menerima banyak keluhan tentang metode penagihan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) mencatat sejak 2018 hingga Februari 2023, sebanyak 4.567 perusahaan pinjol ilegal telah ditutup.

Satgas Pasti juga mencatat sejak Januari-September 2024 telah melakukan pemblokiran terhadap 2.741 entitas keuangan Ilegal.

Dari 2.741 aktivitas keuangan ilegal tersebut sebanyak 2.500 entitas di antaranya adalah pinjol ilegal dan 241 investasi ilegal.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Makassar: Kredit Pintar, sebuah platform fintechlending memperluas pasar ke Indonesia Timur dengan mengedukasi dan literasi keuangan di kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Perusahaan, sebagai platform fintech lending yang berlisensi, terdaftar, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsisten mengedukasi dan meliterasi keuangan yang menyasar masyarakat umum, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan generasi muda.

Kelas Pintar Bersama menjadi inisiatif Kredit Pintar yang selaras dengan imbauan OJK bagi para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan yang baik. Hal ini dilakukan agar dapat memperluas dan membuka basis ekonomi baru di daerah.
"Dengan adanya akses keuangan masyarakat yang lebih luas, bertanggung jawab, dan produktif, maka diharapkan dapat mendukung meningkatnya kesejahteraan dan memperkuat pembangunan ekonomi nasional," jelas Direktur Bisnis & Operasi Kredit Pintar, Kokko Cattaka, dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.

Komitmen Kredit Pintar melalui Kelas Pintar Bersama secara konsisten telah dilakukan baik secara online dan offline selama kurun waktu 2021-2024. Untuk periode Januari hingga September 2024, Kelas Pintar Bersama telah diikuti oleh 450 peserta yang terdiri dari mahasiswa, blogger, UMKM, hingga masyarakat umum.

"Melalui literasi keuangan yang kami lakukan di Kelas Pintar Bersama, kami berharap dapat memberikan banyak manfaat dan berdampak pada penguatan literasi keuangan serta peningkatan potensi UMKM, serta bertumbuhnya iklim yang sehat bagi industri fintech lending di Indonesia," tambah Kokko.

Baca juga: Akses Pembiayaan Inklusif Naikkan Literasi Keuangan

Ilustrasi. Foto: AFP/Bay Ismoyo

Membantu mengelola pinjaman dengan bijak

Brand Manager Kredit Pintar, Puji Sukaryadi, menambahkan, melalui kegiatan ini perusahaan membantu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi kredit, yaitu kemampuan mengelola pinjaman dengan bijak, memahami suku bunga, risiko, dan dampaknya pada keuangan.

"Ini penting agar masyarakat bisa memilih kredit yang tepat dan menghindari utang berlebih, terutama di era digital," kata Puji.

Menyasar pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa khususnya di Sulawesi Selatan, telah dilakukan Kredit Pintar melalui jalinan kerja sama dengan klub sepakbola PSM Makassar pada September 2024 lalu.

"Tujuan Kredit Pintar mensponsori klub PSM Makassar adalah untuk memperluas brand exposure di luar Pulau Jawa dan kami ingin memberikan manfaat bagi masyarakat indonesia, khususnya melalui jalur olahraga yang penuh dengan semangat sportivitas," jelas Puji.

Baca juga: Agustus 2024, Fintech Lending Raup Cuan Rp656,80 Miliar

Pada kesempatan kali ini, Kelas Pintar Bersama diadakan di Bikin Bikin Creative Hub, Nipah Mall, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan mengangkat tema ‘Pahami Kredit untuk Keuangan yang Lebih Baik’ dan menghadirkan narasumber yaitu seorang perencana keuangan; Rista Zwestika, CFP®.

Rista berbagi informasi kepada para peserta Kelas Pintar Bersama bagaimana cara memahami kredit agar kondisi keuangan bisa lebih baik.

Kredit Pintar adalah salah satu dari 97 perusahaan peer-to-peer (P2P) lending yang berizin OJK. Sepanjang Januari hingga Oktober 2024 Kredit Pintar telah membukukan penyaluran pinjaman hingga menyentuh angka Rp6,5 triliun.

Sementara itu, sejak berdiri pada 2017, total akumulasi pinjaman yang telah disalurkan oleh Kredit Pintar yaitu mencapai Rp48,5 triliun. Selain itu berdasarkan data OJK hingga Juni 2024, lanskap industri P2P lending di Indonesia, agregat pencairan telah mencapai angka Rp899,15 triliun.

"Untuk cakupan wilayah Sulawesi Selatan, Kredit Pintar telah mencatatkan angka penyaluran pinjaman yang cukup tinggi sepanjang 2024 ini yaitu sekitar Rp135 miliar. Melihat angka tersebut, kami optimis pertumbuhan geliat ekonomi baru di luar Pulau Jawa seperti di Sulawesi Selatan ini akan semakin menggeliat dan tumbuh positif," ungkap Kokko.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pinjaman online alias pinjol semakin menjamur di Indonesia. Karenanya, masyarakat diimbau untuk jeli dalam memilih pinjol.

Jika ingin mengajukan pinjaman, sebaiknya mengajukan ke pinjol resmi alias legal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar pinjaman online (pinjol) resmi secara berkala.

Melansir ojk.go.id, sampai dengan 21 Oktober 2024, total jumlah penyelenggara fintech peer-t​o-peer lending atau fintech lending yang berizin di Otoritas Jasa Keuangan adalah sebanyak 97 perusahaan.

Daftar pinjol legal berkurang satu perusahaan pasca OJK mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya alias Investree.

Pencabutan Izin Usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kine​rja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari paya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

OJK mengimbau masyarakat untuk selalu ​menggunakan jasa pe​nyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK.

Hubungi Kontak OJK 157 melalui nomor telepon 157 atau layanan WhatsApp 081 157 157 157 untuk mengecek status penawaran produk jasa keuangan yang anda terima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online alias pinjol.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pinjol sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

"Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Namun pada kenyataannya, ia bilang, pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan.

"Sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru," imbuh dia.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Waspada pergadaian ilegal

Lebih lanjut, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk waspada pada jasa pegadaian ilegal.

Kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Satgas PASTI juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian," terang dia.

Ciri-ciri gadai ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online alias pinjol.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pinjol sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

"Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Namun pada kenyataannya, ia bilang, pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan.

"Sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru," imbuh dia.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Waspada pergadaian ilegal

Lebih lanjut, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk waspada pada jasa pegadaian ilegal.

Kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Satgas PASTI juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian," terang dia.

Ciri-ciri gadai ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 106 ayat (1) huruf (e) UU No. 4 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), disebutkan ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan meliputi kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.

Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (1) UU P2SK disebutkan juga, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pemblokiran kontak debt collector

Pada periode Agustus sampai September 2024, Satgas PASTI juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih utang (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Hudiyanto menyebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

"Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online alias pinjol.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pinjol sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

"Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Namun pada kenyataannya, ia bilang, pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan.

"Sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru," imbuh dia.

Untuk itu, masyarakat diminta untuk berhati-hati terhadap penawaran jasa pelunasan utang pinjaman online.

Waspada pergadaian ilegal

Lebih lanjut, Satgas PASTI mengimbau masyarakat untuk waspada pada jasa pegadaian ilegal.

Kepada para pelaku usaha yang melakukan kegiatan pergadaian dan belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Satgas PASTI juga mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian," terang dia.

Ciri-ciri gadai ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 106 ayat (1) huruf (e) UU No. 4 Tahun 2024 tentang Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), disebutkan ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan meliputi kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian.

Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (1) UU P2SK disebutkan juga, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 106 wajib memperoleh izin usaha sebagai penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali apabila diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pemblokiran kontak debt collector

Pada periode Agustus sampai September 2024, Satgas PASTI juga menemukan nomor whatsapp pihak penagih utang (debt collector) terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Hudiyanto menyebut, Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

"Pemblokiran tersebut akan terus dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk menekan ekosistem pinjaman online ilegal yang masih meresahkan masyarakat," tutup dia.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap tawaran pelunasan utang pinjaman online (pinjol) yang justru merugikan para korban.

"Pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pada pinjaman online sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya," ujar Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto dalam keterangan resmi, Selasa (5/11).

Tawaran itu mengklaim akan mengurus dan menyelesaikan seluruh utang pinjol korban. Namun, setelah korban menyerahkan sejumlah dana sebagai imbal jasa, penyelesaian utang yang dijanjikan ternyata tidak terpenuhi, sehingga korban terjebak dalam lingkaran utang yang semakin besar.

"Pada kenyataannya, pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan, sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru," ujarnya.

Karenanya, Satgas PASTI mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran pelunasan utang ini, yang hanya akan memperparah kondisi keuangan para korban.

Masyarakat disarankan untuk menghubungi pihak berwenang atau lembaga keuangan resmi yang berlisensi jika membutuhkan bantuan terkait pengelolaan utang, daripada mempercayai pihak-pihak tak resmi yang berpotensi menipu.

Sejak berdiri pada 2017, hingga 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.398 entitas keuangan ilegal. Dari jumlah tersebut, 1.528 merupakan entitas investasi ilegal, 9.610 terkait pinjaman online ilegal atau pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Untuk itu, Satgas PASTI mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan tidak menggunakan layanan pinjol atau pinpri ilegal, mengingat risiko besar, termasuk penyalahgunaan data pribadi.

Masyarakat juga diminta untuk lebih waspada terhadap penawaran investasi yang beredar di media sosial, terutama Telegram, yang kerap digunakan sebagai saluran oleh pelaku penipuan dengan modus impersonation.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti pada periode Agustus sampai dengan September 2024 menemukan 400 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi.

Selain itu, Satgas Pasti juga menemukan 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, Satgas Pasti juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan.

Adapun, modus yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, ia menuturkan, Satgas Pasti telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sejak 2017 sami dengan 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Ia menambahkan, masyarakat perlu untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online alias pinjol ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat.

"Termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam," imbuh dia.

Hudiyanto juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti pada periode Agustus sampai dengan September 2024 menemukan 400 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi.

Selain itu, Satgas Pasti juga menemukan 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, Satgas Pasti juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan.

Adapun, modus yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, ia menuturkan, Satgas Pasti telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sejak 2017 sami dengan 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Ia menambahkan, masyarakat perlu untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online alias pinjol ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat.

"Termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam," imbuh dia.

Hudiyanto juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti pada periode Agustus sampai dengan September 2024 menemukan 400 entitas pinjaman online ilegal di sejumlah situs dan aplikasi.

Selain itu, Satgas Pasti juga menemukan 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) yang berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengatakan, Satgas Pasti juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan.

Adapun, modus yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, ia menuturkan, Satgas Pasti telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sejak 2017 sami dengan 30 September 2024, Satgas telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Ia menambahkan, masyarakat perlu untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjaman online alias pinjol ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan masyarakat.

"Termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam," imbuh dia.

Hudiyanto juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan data pribadi yang perlu dijaga kerahasiaannya. Pasalnya, data-data di KTP bisa disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab, seperti digunakan secara ilegal untuk pinjaman online atau pinjol.

Penyalahgunaan data pribadi untuk pinjol semakin meningkat, melibatkan informasi sensitif seperti nomor ponsel, alamat, dan NIK KTP. Data ini rentan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Berdasarkan ancaman di atas, sangat penting untuk sadar akan rentannya data pribadi Anda. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui apakah data pribadi tersebut digunakan untuk pinjol atau tidak oleh orang lain.

Pemerintah telah menyediakan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk membantu memeriksa apakah data pribadi digunakan untuk pinjol atau kredit lainnya.

Melansir Antara, berikut cara untuk mengetahui apakah data pribadi Anda disalahgunakan untuk pinjol:

Anda bisa menggunakan layanan "idebku.ojk.go.id" atau aplikasi iDebku OJK untuk mengetahui apakah data Anda digunakan untuk pinjol atau tidak. Berikut cara mengaksesnya:

1. Buka "idebku.ojk.go.id" atau unduh aplikasi iDebku.2. Pilih Pendaftaran dan isi informasi seperti jenis debitur, identitas, kewarganegaraan, dan kode captcha.3. Klik Selanjutnya setelah memverifikasi data Anda.Selanjutnya, Anda akan diminta untuk melengkapi formulir SLIK OJK:

1. Unggah dokumen pendukung.2. Centang pernyataan kebenaran data dan klik Ajukan Permohonan.3. Anda akan menerima email dengan nomor pendaftaran untuk memantau status di menu Status Layanan.Proses ini memakan waktu maksimal satu hari kerja. Setelah selesai, Anda dapat melihat rincian pinjaman atau kredit yang terdaftar dengan data Anda.

Selain itu, Anda juga bisa langsung mendatangi kantor OJK terdekat dengan membawa dokumen berikut:

* WNI: Kartu Tanda Penduduk (KTP)* WNA: Paspor* Tambahan: Surat kuasa (jika mewakili orang lain)Setelah Anda menyerahkan dokumen, OJK akan melakukan verifikasi dan mengirimkan hasilnya melalui email terdaftar.

Jika Anda menduga data Anda disalahgunakan, Anda dapat menghubungi layanan berikut:

1. Call Center OJK di nomor 081-157-157-157 untuk memverifikasi status pinjaman yang terdaftar.2. Layanan Pengaduan OJK melalui email di [email protected], sertakan deskripsi masalah dan bukti pendukung.Dengan melakukan langkah-langkah di atas, Anda dapat mengurangi risiko penyalahgunaan data dan menghindari kerugian finansial. Laporkan aktivitas mencurigakan terkait data pribadi Anda kepada pihak yang berwenang.