Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. CIMB Niaga Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Bank CIMB Niaga Tbk, turut merasakan tren kenaikan harga emas setahun belakangan ini. Terlihat dari pertumbuhan bisnis pembiayaan emas pada pertengahan tahun 2024.

Direktur Syariah Banking CIMB Niaga, Pandji P. Djajanegara mengatakan, minat nasabah dalam berinvestasi pada segmen emas ini terlihat dari pembiayaan emas yang terus naik setiap bulannya.

"Alhamdulillah trennya terus naik setiap bulannya meskipun ada kenaikan harga emas," ungkap Panjdi kepada Kontan belum lama ini.

Dalam rincian, pertumbuhan pembiayaan emas di CIMB Niaga Syariah bertumbuh 129% secara tahunan (year on year/YoY) per Juli 2024, atau tumbuh sekitar Rp 400 miliar.

Adapun nilai pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berkisar Rp 20 juta sampai dengan Rp 250 juta.

Ke depan, Pandji menyebut dengan adanya kenaikan harga emas justru akan mendorong nasabah berlomba untuk investasi emas.

"Dan kami proyeksikan akan mendorong kenaikan pembiayaan emas di CIMB Niaga syariah. Proyeksi di Kuartal III-2024 akan tumbuh sesar 20% dibanding Kuartal II 2024. Inline dengan target yang kita canangkan yaitu Rp 800 Miliar di Kuartal III-2024," ungkap Pandji.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT BNI Life Insurance (BNI Life) mencatat hasil investasi per Juli 2024 sebesar Rp 723,61 miliar. Hasil investasi ini telah mencapai 85% dari target yang telah ditetapkan di sepanjang tahun 2024.

Plt Direktur Utama BNI Life Neny Asriany mengatakan bahwa pertumbuhan investasi BNI Life per Juli 2024 tumbuh 118% secara tahunan, untuk portofolio non-unitlink. Sedangkan untuk portofolio PAYDI juga naik sekitar 232% secara tahunan.

“Hasil investasi BNI Life per Juli 2024 sebesar Rp 723,61 miliar, sedangkan per Juni 2024, hasil investasi BNI Life turun 36% dari Rp 841,99 miliar pada periode yang sama pada tahun sebelumnya,” kata Neny kepada Kontan.co.id, Senin (26/8).

Ia menjelaskan, kenaikan hasil investasi ini seiring dengan strategi BNI Life yang selalu mengoptimalkan hasil investasi.

Selain itu, BNI Life juga aktif melakukan trading dan realized gain, serta berusaha untuk memperhatikan setiap momentum yang terjadi di pasar.

“Jadi saya lihat, hasil investasi perusahaan asuransi jiwa secara umum mencatat kenaikan yang beragam pada Juli 2024, setelah sebelumnya kami mengalami penurunan,” ungkapnya.

Asal tahu saja, sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penurunan signifikan pada hasil investasi asuransi jiwa per Juni 2024. Di mana, hasil investasi asuransi jiwa turun sebesar 29,99% per akhir Juni 2024 dibandingkan tahun lalu menjadi Rp 11,46 triliun.

Neny menambahkan bahwa BNI Life melihat adanya peluang positif untuk instrumen investasi pendapatan tetap di semester II-2024 yang disebabkan adanya kemungkinan pemangkasan suku bunga. Untuk itu, BNI Life akan mengandalkan instrumen tersebut.

"Kami juga tetap mengoptimalkan instrumen saham karena kami melihat cukup banyak saham-saham yang masih under price sehingga layak untuk di-maintain," imbuhnya.

Neny menyebutkan, porsi investasi di instrumen pendapatan tetap sekitar 90% dari aset yang terdiri dari obligasi dan reksadana pendapatan.

Namun dia mengatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi hasil investasi perusahaan adalah volatilitas market, baik di pasar obligasi maupun pasar saham.

Lebih lanjut, Neny menargetkan hasil investasi dapat mencapai Rp 1,09 triliun sepanjang tahun 2024. Dia menyatakan keyakinannya bahwa target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun ini.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyampaikan, hingga Juli 2024 penerbitan surat utang di sektor keuangan masih lebih tinggi dibandingkan di sektor non-keuangan.

Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin mengatakan, meskipun berbeda tipis, penerbitan surat utang dari sektor keuangan lebih tinggi yaitu senilai Rp 42,83 triliun selama Januari-Juli 2024. Sementara yang diterbitkan oleh sektor non-keuangan mencapai Rp 41,49 triliun.

Penerbitan surat utang di sektor keuangan sebagian besar berasal dari industri multifinance yang mencakup sekitar 42,06%, kemudian dari industri perbankan sebesar 20,07%, lembaga keuangan khusus sebesar 19,38%, dan pembiayaan non-multifinance sebesar 10,64%.

Jika dibandingkan dengan yang direalisasikan pada sepanjang tahun 2023, persentase penerbitan di sektor keuangan tersebut sebesar 61,34% dari realisasi selama setahun penuh di tahun 2023. Dengan kata lain, masih ada kekurangan Rp 26,99 triliun untuk menyamai penerbitan di tahun lalu.

"Kami melihat bahwa angka realisasi penerbitan surat utang di tahun ini masih belum tumbuh tinggi. Lingkungan bunga tinggi yang ternyata masih terus dipertahankan berdampak berdampak pada biaya dana yang menjadi mahal," kata Nasrudin kepada Kontan, Senin (26/8).

Hingga Juli 2024, Pefindo memperoleh mandat pemeringkatan sebesar Rp 14,62 triliun dari sektor keuangan.

Nasrudin berharap semuanya bisa terealisasi hingga akhir tahun ini, jika terealisasi maka jika maka kemungkinan penerbitan dari sektor keuangan akan mencapai Rp 57,45 triliun.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terkait Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional.

Adapun, Penerbitan POJK ini merupakan salah satu amanat Pasal 8A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu kewajiban bank umum melakukan transparansi suku bunga untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga Perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa menjelaskan dalam beleid terbaru ini, format publikasi SBDK lebih informatif, yaitu dengan mengumumkan masing-masing komponen pembentuk SBDK serta menambahkan jenis SBDK pada sektor UMKM yang lebih detail.

“Dalam penyusunan SBDK, BUK agar mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (26/8).

Ia juga menegaskan penyampaian laporan SBDK kepada OJK perlu lebih detil dan tervalidasi dengan laporan terintegrasi OJK, BI, dan LPS, yang terdiri atas Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK).

“Antara lain terdiri dari biaya dana pihak ketiga dan biaya non-dana pihak ketiga,” tambahnya.

Selanjutnya, perlu juga ditampilkan biaya overhead yang mencakup antara lain biaya sumber daya manusia di BUK, biaya promosi terkait kredit, dan penyusutan aset.

Ada juga margin yang ditetapkan oleh BUK dalam kegiatan penyaluran kredit dengan mempertimbangkan target Return on Asset (ROA) yang ingin dicapai sesuai rencana bisnis bank setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar dengan mempertimbangkan going concern kinerja BUK.

“POJK mulai berlaku sejak di undangkan,” tambahnya.

Ia bilang penyampaian laporan detail SBDK kepada OJK paling lambat tanggal 15 atas posisi akhir bulan sebelumnya.

Sanksi kesalahan pengumuman SBDK bergradasi, termasuk denda paling banyak Rp 15 miliar.

Ia pun berharap penerbitan POJK SBDK diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perhitungan, pengumuman, dan penyampaian SBDK dalam rangka meningkatkan keterbandingan, edukasi dan perlindungan konsumen, serta transmisi kebijakan moneter.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) menyampaikan kabar terbaru soal aset Wanaartha Life yang bermasalah.

Ketua Tim Likuidasi Wanaartha Life Harvardy Muhammad Iqbal menerangkan seluruh aset berupa tanah dan bangunan Wanaartha Life saat ini masih dalam blokir pidana.

"Kami masih melakukan upaya hukum non litigasi dengan pihak penyidik untuk membuka blokir terhadap aset-aset yang seharusnya tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri," ucapnya kepada Kontan, Senin (26/8).

Selain itu, Harvardy mengatakan aset reksadana dengan nilai sekitar Rp 300 miliar juga ada yang sudah dalam status dirampas negara dan ada yang dalam status sita eksekusi oleh pihak Kejaksaan (Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat).

Harvardy menjelaskan menurut pihak Kejaksaan, seluruh aset reksadana tersebut disita karena masuk di dalam satu Single Investor Identification (SID) Wanaartha yang telah dirampas negara sebesar Rp 2,7 triliun.

"Dari surat sita eksekusi yang diterima, tujuan sita eksekusi sisa aset reksadana Wanaartha tersebut adalah untuk memenuhi uang pengganti berkaitan dengan tindak pidana korupsi Benny Tjokrosaputro," tuturnya.

Harvardy menerangkan saat ini, Tim Likuidasi masih dalam tahap upaya hukum non litigasi dengan pihak Kejaksaan untuk melepaskan blokir terhadap aset-aset yang belum dilakukan sita eksekusi.

Sementara itu, Harvardy juga membeberkan pengumuman terbaru mengenai perkembangan pembagian hasil likuidasi kepada pemegang polis. Dia menyebut pihaknya telah melakukan pembagian proporsional pembayaran hasil likuidasi Tahap Kedua Kloter 5 pada 21 Agustus 2024 kepada 566 pemegang polis (pempol) berjumlah sebesar Rp 2,4 miliar.

Pembayaran itu diberikan kepada pemegang polis yang telah memberikan konfirmasi persetujuan sampai 31 Juli 2024. Disebutkan para pemegang polis dapat melakukan pengecekan secara berkala pada mutasi/rekening koran masing-masing rekening pemegang polis atas penerimaan pembayaran proporsional Tahap Kedua Kloter 5 tersebut.

Harvardy menambahkan sebagaimana telah disampaikan melalui situs resmi Tim Likuidasi pada 5 Juli 2024, pembayaran proporsional Tahap Kedua Kloter 1 hingga 4 telah dijalankan kepada 8.809 pemegang polis.

"Adapun jumlah nilai proporsionalnya sebesar Rp 49,3 miliar," ungkapnya.

Selanjutnya, Harvardy mengatakan Tim Likuidasi akan melakukan pembagian proporsional Tahap Kedua Kloter 6 yang dilakukan pada September 2024.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan pembiayaan atau multifinance cukupaktif dalam mengikuti acara pameran otomotif salah satunya Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) termasuk GIIAS 2024, sebab acara tersebut dapat mendongkrak penyaluran pembiayaan di multifinance.

Selain itu, GIIAS 2024 hadir di tengah kondisi pasar mobil masih lesu. Berdasarkan data Gabungan Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil masih mengalami penurunan hingga Mei 2024. Penjualan mobil secara wholesales sepanjang Januari-Mei 2024 tercatat 334.969 unit, turun 21% secara tahunan dari 423.771 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menanggapi hal ini, Co-Project Director Astra Financial GIIAS 2024, Yulian Warman mengakui bahwa adanya acara GIIAS Tangerang 2024, sangat bermanfaat karena membantu perusahaan dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda dua. Sayangnya, dia enggan menyebutkan besaran dari peningkatan tersebut.

Kendati begitu, Yulian menyebutkan, pada GIIAS Jakarta 2024 yang dilaksanakan pada 18-28 Juli lalu, Astra Financial mencatatkan nilai transaksi senilai Rp 2,53 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 4,80% dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah SPK sebanyak 6.210 SPK.

Berdasarkan transaksi yang terjadi di Astra Financial selama pelaksanaan GIIAS 2024 Tangerang, Yulian menyebut komposisi pembiayaan yang paling banyak adalah permintaan untuk kendaraan roda empat Internal Combustion Engine (ICE), yakni sebanyak 4.865 unit atau meningkat 78,34% dibandingkan GIIAS tahun lalu.

"Kemudian, peringkat kedua disusul oleh mobil Hybrid Electrical Vehicle (HEV) sebanyak 1.261 unit atau naik 20,31%, serta mobil Battery Electrical Vehicle (BEV) sebanyak 84 unit atau naik 1,35%," kata Yulian, kepada Kontan.co.id, Senin (26/8).

Dari bisnis pembiayaan roda dua, Yulian menjelaskan, transaksi untuk sepeda motor Honda yang dilakukan oleh FIFGROUP di GIIAS 2024 mencapai Rp 12,42 miliar. Berdasarkan jumlah unit yang dibiayai, pencapaiannya hampir sama dengan GIIAS tahun 2023, yakni dari 567 unit menjadi 570 unit atau meningkat 0,50%.

Untuk itu, Astra Financial akan kembali berpartisipasi di GIIAS Surabaya 2024 di Grand City Convex yang akan berlangsung pada 28 Agustus hingga 1 September 2024. Astra Financial menargetkan nilai transaksi sebesar Rp 400 miliar untuk kegiatan ini.

Dia menjelaskan, alasan pihaknya ikut dalam acara GIIAS di Surabaya karena mengingat Jawa Timur merupakan provinsi dengan potensi dan pasar yang besar bagi industri otomotif.

"Selain itu, Astra Financial juga berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi industri Gaikindo, agen pemegang merek, pelaku industri otomotif, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," imbuhnya.

Ia mengatakan bahwa dalam acara tersebut, Astra Financial mengusung tema Visioning Beyond, pihaknya hadir bersama 10 unit bisnisnya. Mulai dari layanan pembiayaan kendaraan roda empat termasuk kendaraan hybrid dan listrik (HEV & EV) oleh Astra Credit Companies (ACC) & Toyota Astra Financial Services (TAF), serta layanan pembiayaan kendaraan roda dua Honda oleh FIFGROUP.

Selaras dengan hal ini, Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman mengatakan, pada momentum GIIAS 2024 tentu menjadi salah satu faktor pendorong pembiayaan kendaraan di CNAF, di mana pada GIIAS 2024 ini, perusahaan menargetkan pembiayaan baru sebesar Rp 80 Miliar.

Ristiawan menuturkan, CNAF optimis target tersebut dapat tercapai, terlebih dalam acara GIIAS 2024 banyak tipe kendaraan baru dari kendaraan konvensional hingga kendaraan ramah lingkungan yang diluncurkan dari berbagai merek.

"CNAF juga melihat trend kenaikan dan permintaan akan pembiayaan ramah lingkungan meningkat setiap tahunnya," kata Ristiawan saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (26/8).

Menurut dia, momentum GIIAS tahun 2024, masih sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, yang mana menjadi potensi pertumbuhan kinerja perusahaan sampai dengan akhir tahun 2024. Selain itu, juga mendongkrak kinerja CNAF di tahun ini.

Lebih lanjut, Ristiawan mengatakan bahwa CNAF juga melakukan sejumlah strategi dengan memberikan progam khusus untuk pergelaran pameran otomotif termasuk GIIAS. Salah satunya yaitu perusahaan memberikan suku bunga yang bersaing dengan market, atau menawarkan suku bunga yang lebih murah dari pembiayaan reguler untuk kendaraan ramah lingkungan.

"Bahkan kami juga menawarkan suku bunga 0% dengan syarat khusus dan tentunya hal ini menjadi salah satu alternatif pilihan nasabah, selain itu CNAF mengedepankan percepatan proses pengajuan, serta dokumen yang sederhana sehingga membuat pertumbuhan pembiayaan kendaraan baru dapat semakin meningkat," ungkapnya.

Sampai dengan akhir tahun 2024, CNAF optimistis pembiayaan kendaraan di semester II-2024 akan terus bertumbuh, seiring dengan target pertumbuhan pembiayaan baru perusahaan sebesar Rp 9 triliun.

Sementara, strategi yang dilakukan CNAF dalam mendongkrak kinerja di tahun 2024 adalah dengan mengembangkan digitalisasi yang membuat transaksi menjadi semakin mudah, aman, efisien, dan terjangkau. Serta memberikan suku bunga dengan metode Risk Based Pricing atau penetapan suku bunga yang disesuaikan dengan profil risiko nasabah dan juga terus bersinergi dengan induk usaha yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk menjaring nasabahnya dengan terus mengembangkan program referral.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengeluarkan beleid baru untuk industri perbankan. Kini, giliran transparansi Suku Bunga Dasar Kredit yang menjadi fokus dalam aturan tersebut.

Pembahasan aturan terkait transparansi suku bunga sejatinya merupakan bukan barang baru. Mengingat, ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa, mengungkapkan POJK ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perhitungan, pengumuman, dan penyampaian SBDK salah satunya dalam rangka meningkatkan keterbandingan, edukasi dan perlindungan nasabah.

Artinya, salah satu tujuan OJK mengeluarkan beleid tersebut agar nasabah bisa membandingkan SBDK tiap bank serta elemen pembentuknya. Sebab, kini bank juga wajib menyertakan biaya overhead dan margin yang ditetapkan oleh bank dalam kegiatan penyaluran kredit.

Sayangnya, beberapa pengamat melihat hal tersebut tak akan banyak memiliki pengaruh terhadap kebutuhan nasabah. Sebab, realisasi pelaporan SBDK yang selama ini terjadi tidak memiliki perbedaan dari tiap-tiap bank.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah bilang nasabah tak bisa terlalu banyak berekspetasi pada SBDK. Sebab, itu realisasi bunga kredit yang didapatkan oleh tiap-tiap nasabah akan berbeda.

“Penetapan suku bunga itu akan didasarkan kepada profil risiko dari masing-masing nasabah itu sendiri,” ujar Piter.

Alhasil, ia melihat publikasi SBDK dan segala pembentuknya juga sudah cukup untuk dilakukan di situs-situs resmi milik bank. Sehingga nasabah jika memang membutuhkan tinggal mengunjungi situs resmi bank.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan Pensiunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (PPJ) menghadiri audiensi dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (27/8). PPJ yang mewakili 2.300 pensiunan Jiwasraya menuntut agar Jiwasraya menyelesaikan pembayaran kewajiban dana sebesar Rp 371 miliar kepada Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya.

Ketua Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) Pusat De Yong Adrian menyampaikan pihaknya sempat mengaku resah dan khawatir dengan rencana likuidasi Jiwasraya. Sebab, bisa saja kewajiban Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya tak dituntaskan oleh Jiwasraya.

Hal itu diperparah saat mengetahui DPPK Jiwasraya tak masuk dalam Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya sehingga tak termasuk dalam program penyehatan.

"Kami para pensiunan bersikap, kami tidak bisa menerima dan menolak rencana direksi Jiwasraya melikuidasi DPPK Jiwasraya sebelum kewajiban kepada DPPK Jiwasraya dilunasi terlebih dahulu sesuai dengan perhitungan aktuarianya," ucapnya dalam audiensi dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (26/8).

De Yong mengatakan, saat ini Jiwasraya dalam keadaan defisit pendanaan atau insolven. Adapun defisit pendanaan DPPK Jiwasraya berdasarkan Laporan Aktuaris untuk Valuasi Aktuaria per 31 Desember 2023 mencapai Rp 371 miliar.

Dia menjelaskan defisit terjadi ketika kewajiban aktuaria (manfaat pensiun sekarang dan yang akan datang) melebihi kekayaan dana pensiun. Ketika dana pensiun mengalami defisit pendanaan, sesuai ketentuan perundang-undangan, pemberi kerja wajib memberikan iuran tambahan untuk memenuhi pendanaan.

De Yong menerangkan apabila defisit pendanaan DPPK Jiwasraya tidak dibayar Jiwasraya sampai akhir 2024, tentu kemampuan likuiditas DPPK Jiwasraya untuk membayar uang pensiun bulanan kepada para pensiunan diperkirakan hanya sampai Mei 2025.

"Dengan demikian, pada Juni 2025, para pensiunan tidak lagi mendapatkan uang pensiun. Oleh karena itu, kami meminta agar kewajiban itu dilunasi sekaligus," tuturnya.

De Yong menyampaikan sebenarnya jajaran direksi Jiwasraya sempat berjanji mencicil kewajiban kepada para pensiunan sebesar Rp 132 miliar pada 2022. Namun, dia bilang janji tersebut tak pernah terealisasi hingga sekarang.

Dia pun memohon kepada DPR agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sebab, bukan hanya 2.300 pensiunan Jiwasraya saja yang terdampak atas hal tersebut, melainkan para keluarga dari pensiunan juga.

"Hal itu juga menyangkut nasib hidup dan kelanjutan dari 7.000 orang. Sebab, dari 2.300 orang pensiunan, tentu mereka punya istri dan tanggungan," ungkapnya.

Sementara itu, De Yong juga menyampaikan para pensiunan Jiwasraya memiliki penghasilan yang tidak besar saat ini. Kalau dihitung, rata-ratanya hanya mencapai Rp 1,3 juta per bulan untuk satu orang, bahkan ada yang hanya mendapat uang pensiunan sebesar Rp 350 ribu saja.

Oleh karena itu, De Yong juga mengatakan PPJ mengambil sikap, seandainya DPPK Jiwasraya akhirnya dilikudasi karena pendiri terlikuidasi, pihaknya meminta agar manfaat pensiun dapat tetap dibayarkan seumur hidup.

Sebab, dia bilang para pensiunan sudah membayar iuran selama bekerja dengan tujuan memperoleh manfaat pensiun bulanan seumur hidup untuk kelangsungan penghasilan saat menjalani masa pensiun.

Selain itu, PPJ juga menuntut seandainya DPPK Jiwasraya dilikuidasi dan manfaat pensiun dibayarkan sekaligus, maka manfaat pensiun yang diterima pensiunan sebesar nilai tunai dengan ratio solvabilitas 100%. Kemudian, apabila DPPK Jiwasraya dilikuidasi dan pengelolaan dialihkan kepada pihak lain, maka manfaat bulanan tetap dibayarkan 100% (tidak ada pengurangan).

"Selain itu, para pensiunan Jiwasraya tidak bersedia menerima adanya penerbitan Surat Pengakuan Utang oleh Jiwasraya terhadap sisa manfaat pensiun sekaligus yang belum dibayar," jelasnya.

PPJ juga meminta kepada direksi Jiwasraya agar kewajiban solvabilitas yang masih terhutang kepada DPPK Jiwasraya dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Jiwasraya untuk mendapatkan persetujuan Pemegang Saham.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan pihaknya akan mendiskusikan permasalahan pensiunan Jiwasraya bersama IFG Life dan Kementerian BUMN agar mendapatkan solusi yang terbaik.

"Seharusnya satu skema dalam penyelesaian Panitia Kerja (Panja), tetapi agak tertinggal, maka mau disusulkan," kata Aria.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Belakangan ini beredar kabar adanya bencana alam gempa megathrust yang akan menerpa Indonesia. Hal itu juga marak diperingatkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Adapun gempa megathrust memiliki dampak risiko hingga kerugian masyarakat, seperti gedung hingga rumah bisa saja rusak parah.

PT Asuransi Asei Indonesia menyebut, ancaman megathrust memang telah menjadi perhatian serius. Kepala Divisi Klaim & Subrogasi Asei Indonesia Eko Sulistyo Raharjo tak memungkiri adanya kabar itu juga berimbas pada peningkatan minat terhadap asuransi properti, terutama dengan perluasan gempa bumi, meskipun kenaikannya belum terlalu signifikan.

"Kami mengamati adanya peningkatan kesadaran di wilayah-wilayah yang diprediksi terdampak, tetapi masih ada ruang untuk meningkatkan penetrasi asuransi di segmen tersebut," katanya kepada Kontan, Senin (26/8).

Lebih lanjut, Eko mengatakan Asei terus melakukan edukasi baik secara langsung maupun bekerja sama dengan lembaga kegempaan dan Pools Asuransi Gempa Nasional untuk mensosialisasikan titik tertentu yang memiliki potensi gempa megathrust. Selain itu, pihaknya terus mencermati riset-riset dari lembaga yang ada terkait situasi tersebut.

"Kami juga berkomitmen untuk menyediakan solusi proteksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk memperkuat layanan klaim dan mitigasi risiko untuk potensi-potensi gempa megathrust tersebut," tuturnya.

Sementara itu, Eko menyebut Asei mencatatkan kinerja positif terkait pendapatan premi asuransi properti hingga Juli 2024. Dia mengatakan total pendapatan premi asuransi properti perusahaan mencapai Rp 14,8 miliar hingga Juli 2024.

"Nilai itu mengalami pertumbuhan sebesar 90%, jika dibandingkan periode yang sama pada 2023," ucapnya.

Eko menerangkan peningkatan itu terutama didorong oleh meningkatnya beberapa saluran distribusi yang diterapkan Asei, misalnya memperbesar kerja sama dengan broker, memperkuat keagenan, dan crossing dengan produk lainnya.

Eko menambahkan peningkatan premi yang diterima Asei kebanyakan dari sektor manufaktur atau bisnis, bukan dari sektor kredit perumahan. Dia bilang hanya sebagian kecil saja porsi asuransi rumah dari perbankan tertentu yang bekerja sama dengan Asei.

Dia menyebut salah satu penyebab utama proporsi rumah tanpa kredit yang menggunakan asuransi properti masih relatif kecil karena masih rendahnya kesadaran di kalangan masyarakat mengenai pentingnya asuransi properti dan rendahnya literasi asuransi terhadap risiko kebakaran.

"Kebanyakan kredit perumahan berada di lingkungan perumahan bukan berarti hal itu aman dari risiko kebakaran," ungkapnya.

Meskipun demikian, Eko mengatakan Asei melalui cabang-cabang terus melakukan edukasi secara mandiri maupun melalui perbankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa risiko terhadap properti tetap ada, baik rumah tersebut masih kredit maupun tidak. (*)

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pengamat menyambut baik rencana Muhammadiyah untuk ikut membesarkan BTN Syariah dalam bentuk pengendalian bersama. Hal tersebut bukan hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BTN Syariah, juga memberikan dampak signifikan kepada industri keuangan syariah di negeri ini.

Dengan kolaborasi tersebut, BTN Syariah nantinya memiliki akses dana murah yang melimpah dan potensi pembiayaan ke ekosistem Amal Usaha Muhammadiyah. Sementara Muhammadiyah mendapatkan kesempatan terbaik untuk kembali ke industri perbankan syariah, meneruskan visi besar para pendiri dalam memajukan dan memberdayakan ekonomi umat.

“Jadi atau tidaknya kemitraan strategis itu hanya Muhammadiyah dan BTN yang tahu. Tapi kami hanya bisa mendoakan yang baik karena apabila mereka bersatu dalam sebuah kepemilikan bank syariah, dampaknya ke industri akan signifikan. Mereka bisa menjadi sparring partner yang tangguh bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk bersama sama memajukan ekonomi syariah,” kata Direktur Komite Nasional Keuangan Ekonomi Syariah (KNKES) Sutan Emir Hidayat baru-baru ini.

Emir menjelaskan salah satu tantangan utama industri keuangan syariah saat ini adalah permodalan dan kapasitas pembiayaan. Untuk itu dibutuhkan banyak pemain baru dengan skala aset yang jauh lebih besar sehingga dapat mendorong percepatan pertumbuhan industri.

Ia bilang, KNKES setuju dengan arahan OJK bahwa pemain baru dengan skala lebih besar harus terus dimunculkan demi industri keuangan syariah yang lebih sehat, lebih kuat dan dapat tumbuh secara berkelanjutan. Menurutnya, rencana Muhammadiyah di BTN Syariah menjadi relevan.

Dengan munculnya pemain baru dengan skala aset yang lebih besar, maka gap antara industri keuangan konvensional dan syariah bisa terus diperkecil. “Konsolidasi itu merupakan hal positif karena menghasilkan bank yang kuat secara permodalan dan fundamental yang kokoh untuk ikut menopang pertumbuhan industri perbankan syariah,” kata Emir Hidayat.

Sementara itu, Direktur Segara Research Institute Piter Abdullah menjelaskan faktor kepemilikan saham menjadi penting karena terkait voting rights, dan penempatan personel di jajaran direksi maupun komisaris.

Menurutnya, sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tentu ingin menempatkan kadernya di kepengurusan bank untuk memastikan bahwa visi misi besar para pendirinya dalam mensejahterakan dan memajukan ekonomi warganya berdasarkan prinsip syariah dapat terwujud.

“Mereka belajar dari kemitraan dengan bank syariah sebelumnya bahwa tanpa ikut menjadi pemegang saham pengendali, mimpi besar itu sulit terealisasi. Pengendalian bersama sama menjadi pilihan paling rasional daripada menjalankan sendiri,” kata Piter.

Piter menjelaskan, Muhammadiyah dulu pernah punya bank syariah, namanya Bank Persyarikatan. Akibat salah urus dan kesulitan modal, bank ini akhirnya dilepas ke investor strategis lain dan kini dikenal sebagai KB Syariah (Bukopin Syariah).

Ia melihat bahwa Muhammadiyah tetap punya keinginan memiliki bank syariah sendiri meski mengalami pengalaman pahit di masa lalu, dengan mencari partner strategis yang disokong permodalan kuat dan berpengalaman dalam penerapan manajemen risiko.

Gelagat Muhammadiyah dan BTN mulai terendus ketika keduanya mengadakan pertemuan di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Pada acara penandatangan MoU kerjasama, Direktur Utama BTN Nixon L.P Napitupulu mengapresiasi peran historis lembaga atau amal usaha Muhammadiyah dalam menggerakkan ekonomi, mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan warganya. “Muhammadiyah melalui lembaga amal dan ekosistem ekonominya juga terus berikhtiar mengikis kesenjangan sosial. Kami mengagumi konsistensi mereka,” kata Nixon.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp 172 miliar dalam acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang pada 18-28 Juli 2024.

Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) Ristiawan Suherman mengatakan bahwa jumlah transaksi tersebut melebihi target yang telah ditentukan perusahaan, yang sebesar Rp 80 miliar.

“Jadi memang pada momentum GIIAS 2024 lalu juga menjadi salah satu faktor pendorong pembiayaan kendaraan di CNAF,” kata Ristiawan saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (26/8).

Ristiawan mengatakan, keberhasilan tersebut didorong oleh sejumlah strategi salah satunya yakni, dengan memberikan progam khusus untuk GIIAS 2024.

Di mana, perusahaan memberikan suku bunga yang bersaing dengan market, atau menawarkan suku bunga yang lebih murah dari pembiayaan reguler untuk kendaraan ramah lingkungan.

“Bahkan kami juga menawarkan suku bunga 0% dengan syarat khusus dan tentunya hal ini menjadi salah satu alternatif pilihan nasabah,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Ristiawan bilang, CNAF juga mengedepankan percepatan proses pengajuan, serta dokumen yang sederhana sehingga membuat pertumbuhan pembiayaan kendaraan baru dapat semakin meningkat.

Menurut dia, momentum GIIAS tahun 2024, masih sama seperti di tahun-tahun sebelumnya, yang mana dapat mendongkrak pertumbuhan kinerja perusahaan sampai dengan akhir tahun ini.

Di sisi lain, Ristiawan menyebutkan bahwa CNAF mencatatkan penyaluran pembiayaan baru sebanyak Rp 4,62 triliun sampai dengan Juni 2024.

Angka tersebut meningkat 20% secara tahunan (year-on-year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,84 triliun.

Ristiawan menuturkan bahwa kenaikan pada semester 1-2024 ini didukung oleh momentum Ramadan, di mana kebutuhan akan kendaraan bekas atau baru mengalami peningkatan pada bulan Ramadan.

“Kami juga senantiasa mengadakan event-event untuk mendongkrak kenaikan pertumbuhan pembiayaan baru seperti mengadakan bursa dan lelang kendaraan mobil bekas,” tandasnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ruang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) terbuka lebar pasca The Fed memberi sinyal pemangkasan suku bunga. Namun, tampaknya itu tak akan berdampak langsung pada bunga kredit perbankan.

Penurunan suku bunga acuan bisa menjadi salah satu indikator agar bunga kredit, terutama di sektor properti, bisa turun. Mengingat, laju pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sedikit tertahan di rezim bunga tinggi.

Mengutip data Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit untuk sektor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) menunjukkan sedikit perlambatan. Pada Juli 2024, pertumbuhan KPR dan KPA tercatat sebesar 14,2% YoY, sedikit menurun dari bulan sebelumnya yang mencapai 14,3% YoY.

Meskipun, pertumbuhan kredit KPR dan KPA sudah menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan awal tahun ini, di mana pertumbuhan kredit di dua sektor tersebut berada di kisaran 12% pada dua bulan pertama 2024.

Direktur Retail Banking PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Corina Leyla Karnalies menyadari ada fenomena nasabah menahan pengajuan KPR akibat suku bunga yang tinggi. Hanya saja, ia melihat fenomena tersebut tidak banyak jumlahnya.

Hal tersebut berkat ada upaya yang dilakukan BNI untuk memberikan strategi bunga promo yang relatif murah. Apalagi bila pengajuan berasal dari end user yang membutuhkan rumah di perumahan besar untuk ditinggali.

Ia melihat potensi penurunan suku bunga acuan akan menjadi kabar gembira bagi industri properti karena mayoritas pembiayaan masih berasal dari kredit. Namun, ia mengingatkan tak serta merta bank juga akan langsung menurunkan bunga KPR-nya.

Corina menegaskan dampak penurunan suku bunga acuan membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan untuk bisa menurunkan suku bunga kredit karena bank memerlukan waktu menata struktur biaya dana pihak ketiga.

“Namun bank juga mempertimbangkan yang kondisi persaingan di pasar sebelum melakukan penyesuaian,” ujar Corina kepada KONTAN, Senin (26/8).

Jika sesuai dengan skenario BI yang baru akan menurunkan suku bunga acuan pada kuartal IV/2024 ini, maka bank baru akan menurunkan bunga KPR pada kuartal I/2025. Artinya, dampaknya pada penyaluran KPR baru akan terasa di tahun depan.

Meski demikian, Corina optimistis portofolio KPR BNI ditargetkan tumbuh di atas 10% YoY di Tahun 2024 menjadi Rp 63,8 triliun. Hal ini melihat tren portofolio KPR BNI yang cenderung tumbuh di atas 13% YoY, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

“Strategi utama kami adalah fokus ekspansi melalui mitra pengembang kerjasama dengan program bunga spesial, seperti bunga berjenjang yang dimulai dengan 2,75% per tahun,” ujarnya.

Sementara itu, Executive Vice President Consumer Loan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Welly Yandoko bilang secara historis, perubahan suku bunga KPR tidak hanya dipengaruhi oleh penurunan suku bunga acuan, namun juga dipengaruhi oleh kondisi internal dari bank tersebut, seperti likuiditas, ratio CASA, ratio LDR, maupun kondisi NPL yang juga menjadi concern.

Hal ini terlihat dari kondisi suku bunga di pasar selama masa pandemi, di mana meskipun suku bunga acuan meningkat dari 3.25% pada saat sebelum pandemi, menjadi 6.25% saat ini, suku bunga KPR di pasar tidak bergerak jauh.

Oleh karenanya, dalam kondisi situasi yang mendukung, baik eksternal maupun internal, ia bilang BCA berupaya memberikan suku bunga yang ringan dan sesuai dengan kebutuhan seluruh segmen masyarakat, dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah.

Lebih lanjut, ia melihat bahwa perlambatan laju pertumbuhan KPR di industri bukan karena faktor menunggu suku bunga turun, namun hal ini lebih dipengaruhi karena adanya perlambatan laju pertumbuhan penjualan rumah, sesuai data dari Survei Harga Perumahan Residensial Triwulan 2/2024 yang dikeluarkan Bank Indonesia.

“Perlambatan ini diduga akibat dari berkurangnya launching project baru yang dilakukan oleh developer di kuartal 2/2024 dan menurunnya stimulus PPN-DTP dari 100% menjadi 50%,” ujar Welly.

Direktur Consumer Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk Noviady Wahyudi menambahkan bahwa walaupun suku bunga acuan naik atau turun, bank memiliki penawaran bunga tetap pada awal-awal pengajuan KPR. Di mana, hal tersebut cukup membantu nasabah.

“Suku bunga saat ini pada periode fix sudah berada jauh di bawah BI rate,” ujarnya.

Namun demikian, ia berpandangan bahwa tahun ini ada tantangan untuk permintaan pembelian properti. Ia menyebutkan permintaan baru akan diperkirakan meningkat pada tahun depan.

Di sisa tahun ini, ia menargetkan masih bisa mendapat kredit baru untuk KPR mencapai kisaran Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun. Di mana, saat ini kredit baru KPR di CIMB Niaga sudah mencapai Rp 5 triliun.