Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan proses pembayaran hasil likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) masih berjalan saat ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menerangkan Tim Likuidasi Wanaartha Life telah melakukan pembayaran tahap 1 dan tahap 2 kepada para pemegang polis (pempol).

"Tim Likuidasi sedang memproses pembayaran tahap 3 kepada pemegang polis dengan jumlah pembayaran secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Senin (4/11).

Ogi mengatakan OJK akan terus memantau secara berkala proses penyelesaian likuidasi Wanaartha Life. Adapun proses likuidasi dilakukan setelah OJK mencabut izin usaha Wanaartha Life pada Desember 2022.

Sebelumnya, Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) menyatakan pembagian proporsional hasil likuidasi Tahap Ketiga dilakukan mulai September 2024 dengan nilai pembagian sebesar Rp 80 miliar.

"Dana itu bersumber dari Dana Jaminan Asuransi," tulis Tim Likuidasi Wanaartha Life dalam keterangan resmi, Selasa (10/9).

Tim Likuidasi melakukan pembayaran proporsional Tahap Ketiga kepada Pemegang Polis yang tercatat pada Daftar Tagihan Pemegang Polis Yang Diakui dan Diakui Sementara per 26 Januari 2024 dan telah mengajukan konfirmasi penerimaan melalui Aplikasi Likuidasi Wanaartha atau WhatsApp admin Tim Likuidasi. Disebutkan pembayaran tersebut akan dilakukan dalam beberapa kloter mulai September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (dalam likuidasi) Christian berkeluh kesah terkait lambannya penanganan kasus yang menimpa dirinya dan ribuan korban lainnya.

Wanaartha Life, yang terjerat skandal manipulasi laporan keuangan dengan total kerugian mencapai Rp12 triliun, telah menyisakan banyak korban yang hingga kini masih berjuang mendapatkan hak mereka.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Bareskrim dan membuat LP [laporan polis]. Bahkan ada salah satu anggota aliansi korban, ada yang pergi ke Beverly Hills untuk mencari keadilan, tapi kan engga bisa masuk. Dia juga komunikasi dengan Komjen segala macam. Terakhir komunikasi dikatakan ya butuh dari government to government,” kata Christian kepada Bisnis, pada Kamis (17/10/2024).

Nasabah Wanaartha kini menunggu hasil dari tim likuidasi yang dibentuk untuk mengejar aset perusahaan. Namun, Christian mengaku kecewa karena tim likuidasi terkesan lepas tangan.

“Kami datang ke tim likuidasi untuk berkoordinasi. Mereka yang semestinya mengejar aset yang bermasalah, tetapi mereka mengatakan urusan yang seharusnya mudah pun sulit dilakukan,” katanya.

Tidak hanya sampai disitu, Christian juga merasa tidak mendapat dukungan dari OJK. Menurutnya regulator terkesan lepas tangan, karena kasusnya ditangani oleh Bareskim.

Dia menilai bahwa OJK seharusnya bisa lebih proaktif dalam kasus tersebut, terlebih kepada mereka sebagai pemegang polis.

Christian juga menyinggung sikap pasif OJK yang hanya menyodorkan data dan tidak melakukan inisiatif untuk mendorong penyelesaian kasus ini.

“Kami berharap OJK bisa bicara dengan presiden atau DPR untuk menyampaikan kendala ini, tapi mereka hanya bilang bola sudah ada di Bareskrim,” katanya.

Ketidakpastian nasib ini membuat Christian bertanya-tanya apakah harus mencari keadilan di institusi lain. “Saya sampai bilang ke OJK, kalau begini caranya, korban bisa marah dan mungkin akan banyak demo. Mereka hanya menjawab, itu hak kalian. Saya merasa bingung, seolah-olah mereka sudah lepas tangan.”

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono tidak menampik pertemuan antara pihak regulator dengan korban Wanaartha Life.

Namun demikian, dia tidak berkomentar lebih terkait dengan pertemuan tersebut. Dia hanya menyinggung terkait dengan peluang perpanjangan masa tim likuidasi hingga tahun depan.

“Aturannya bisa diperpanjang,” kata Ogi ditemui usai Konferensi Pers yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada Jumat (18/10/2024).

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berupaya untuk meminta pemilik PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) untuk kembali ke Indonesia. Kabarnya dua pemilik Wanaartha Life, yakni Evelina dan Manfred Armin Pietruschka saat ini tengah berada di Amerika Serikat.

"Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik Wanaartha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggung-jawabkan perbuatan hukum yang terjadi," ucap Kepala eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (3/10).

Selain itu, Ogi menyampaikan OJK selalu menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga saat ini terhadap Wanaartha Life.

Sementara itu, Ogi mengatakan Tim Likuidasi Wanaartha Life sudah menyampaikan laporan terkait pembagian dana jaminan dalam tiga tahap secara proporsional kepada pemegang polis. Selanjutnya, dia bilang Tim Likuidasi saat ini sedang melakukan upaya likuidasi terhadap aset lainnya antara lain penjualan aset properti tersisa dan upaya hukum terhadap beberapa aset keuangan yang dimiliki oleh WAL yang saat ini masih dalam proses hukum.

Sebelumnya, Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) telah mengumumkan soal pembagian proporsional hasil likuidasi Tahap Ketiga kepada para pemegang polis. Tim Likuidasi melakukan pembagian proporsional Tahap Ketiga dengan nilai pembagian sebesar Rp 80 miliar Rupiah.

"Dana itu bersumber dari Dana Jaminan Asuransi," tulis Tim Likuidasi Wanaartha Life dalam keterangan resmi, Selasa (10/9).

Tim Likuidasi melakukan pembayaran proporsional Tahap Ketiga kepada Pemegang Polis yang tercatat pada Daftar Tagihan Pemegang Polis Yang Diakui dan Diakui Sementara per 26 Januari 2024 dan telah mengajukan konfirmasi penerimaan melalui Aplikasi Likuidasi Wanaartha atau WhatsApp admin Tim Likuidasi.

Disebutkan pembayaran tersebut dilakukan dalam beberapa kloter pada September 2024. Lebih lanjut, Tim Likuidasi akan menyampaikan informasi kepada pemegang polis apabila pembayaran telah dilakukan, yang akan disampaikan melalui Aplikasi Likuidasi Wanaartha atau melalui pengumuman yang akan dipublikasikan dalam website Tim Likuidasi.

Tim Likuidasi menyampaikan pemegang polis yang telah menerima pembayaran proporsional pada Tahap Pertama dan Tahap Kedua, tidak perlu melakukan konfirmasi penerimaan ulang. Sebab, pembayaran akan dilakukan secara otomatis sesuai dengan pembayaran pada kloter masing-masing pemegang polis.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan proses likuidasi aset PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (WAL) terus berjalan.

OJK mendesak pemilik Wanaartha, Evelina Pietruschka dan sejumlah kerabat yang terlibat dalam kasus gagal bayar ini untuk kembali ke Indonesia.

“Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik Wanaartha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggung-jawabkan perbuatan hukum yang terjadi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, Kamis (3/10).

Tim likuidasi WAL, lanjut Ogi, sedang melakukan upaya likuidasi terhadap aset lainnya, antara lain penjualan aset properti tersisa.

Sementara upaya hukum terhadap beberapa aset keuangan yang dimiliki oleh WAL juga masih dalam proses.

“OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini,” ujar Ogi.

Kasus yang bergulir sejak 2022 ini mendapat perhatian publik seiring jeritan para pemegang polis. Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) telah menetapkan tiga orang tersangka berstatus DPO atas kasus ini.

Ketiganya adalah Evelina Larasati Fadil atau Evelina Pietruschka, Manfred Armin Pietruschka (suami Evelina), dan anaknya Rezanantha Fadil Pietruschka.

Kabar yang beredar, Evelina Cs telah menetap di Amerika Serikat (AS). Polri dikabarkan telah menggandeng FBI untuk melacak keberadaan para tersangka ini.

(Fiki Ariyanti)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan masih mengejar salah satu tersangka dari kasus Asuransi WanaArtha Life yang berada di luar negeri. Diketahui tersangka asuransi itu merupakan anak bungsu dari pemilik WanaArtha Life.

"OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini. Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik WanaArtha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang terjadi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Sementara ini, OJK menyebut, Tim Likuidasi melaporkan telah melakukan pembagian dana jaminan dalam tiga tahap secara proporsional kepada pemegang polis. Proses pembagian dana jaminan itu akan terus diupayakan dengan memanfaatkan aset dari asuransi tersebut.

"Selanjutnya, Tim Likuidasi saat ini sedang melakukan upaya likuidasi terhadap aset lainnya antara lain penjualan aset properti tersisa dan upaya hukum terhadap beberapa aset keuangan yang dimiliki oleh WAL yang saat ini masih dalam proses hukum," jelasnya.

Tersangka yang ada di luar negeri itu terungkap sebelumnya dari Kepala Sub Direktorat Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Bareskrim Polri Kombes Pol Ma'mun. Kepolisian Indonesia bahkan sampai mengejar ke Amerika Serikat dan meminta bantuan FBI.

Selain anak bungsu pemilik WanaArtha, kepolisian sebenarnya telah menetapkan 7 tersangka. Kasus ini telah bergulir sejak 2022, dan sampai saat ini proses hukum masih berjalan.

Sebagai informasi, OJK telah membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha alias WanaArtha Life pada awal 2023 lalu.

Hal ini ditegaskan lewat Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-13/D.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Adisarana Wanaartha.

Pencabutan itu menjadi buntut akibat asuransi tersebut gagal bayar polis nasabahnya, bahkan perusahaan melakukan dosa besar dengan memanipulasi laporan keuangannya.

Sebelumnya, Ogi pernah mengatakan sejak 2019 laporan keuangan Wanaartha Life tercatat seolah-olah normal. Saat itu kewajiban perusahaan tercatat sebanyak Rp 3,7 triliun sedangkan asetnya Rp 4,712 triliun, dan ekuitas tercatat positif Rp 977 miliar.

"Namun dilakukan audited tahun 2020 adanya polis tidak tercatat pada pembukuan perusahaan. Ketika dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan maka kewajiban PT WAL tahun 2020 meningkat kewajibannya menjadi Rp 15,84 triliun, naik Rp 12,1 triliun kenaikan kewajibannya. Kemudian asetnya naik sedikit Rp 5,68 triliun sehingga ekuitas Rp 10,8 triliun ini audited terakhir dilakukan 2020," jelasnya, dalam konferensi pers, Senin (5/12/2022) yang lalu.

Menurut Ogi, laporan keuangan hasil audit menunjukkan kewajiban jauh dari aset dan tidak bisa disanggupi oleh pemegang saham untuk melakukan penambahan modal atau investasi baru.

Telah bergulir bertahun-tahun, kasus tersebut juga belum kunjung selesai. Pada awal 2024, para korban yang tergabung dalam Aliansi korban WanaArtha Life melakukan aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes karena kasusnya yang tidak bertemu titik terang.

Ketua Aliansi Korban WanaArtha Life Johanes Buntoro mengatakan kasusnya telah berjalan selama 4 tahun. Namun, hingga kini, kasusnya tidak sedikitpun menemui titik terang. Dengan begitu, dia menilai hak asasi manusia (HAM) para korban seperti sudah mati.

"Iya ini kami juga kan RIP HAM Indonesia, seperti mati lah nggak ada harganya. Ya kalau ini kan sudah jalan 4 tahun. Bayangkan sudah 4 tahun nggak ada sedikitpun titik terangnya," katanya kepada detikcom, Senin (8/1/2024).

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan terkini mengenai penanganan penyelesaian masalah dua perusahaan asuransi jiwa yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life).

Perkembangan yang dimaksud diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono kepada wartawan pada Kamis (3/10/2024) malam. Pertama-tama, Ogi menerangkan perkembangan kasasi yang diajukan pihak OJK terkait putusan Kresna Life.

“Hingga saat ini upaya hukum kasasi masih berlangsung,” ujar Ogi.

Sebagai konteks, OJK mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan pemilik Kresna Life, Michael Steven, untuk membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis dari OJK. Upaya ini dilakukan regulator salah satunya guna memastikan Michael Steven tidak mengulangi pelanggaran serupa di sektor pasar modal.

OJK menilai, Michael Steven melakukan intervensi dalam penempatan investasi di Grup Kresna yang salah satunya adalah Kresna Life. Intervensi semacam itu dinilai OJK syarat akan benturan kepentingan dan merugikan konsumen.

Masih tentang Kresna Life, Ogi mengungkapkan bahwa saat ini proses likuidasi Kresna Life terus berlangsung dengan telah diterimanya tagihan kreditur dan pemegang polis kepada tim likuidasi. Selanjutnya tim likuidasi telah memulai proses untuk menunjuk akuntan publik dalam menyusun neraca penutupan.

Sementara soal Wanaartha Life, OJK menjawab upaya untuk memulangkan pemilik perseroan yang kini disebut-sebut masih berada di luar negeri. Dalam hal ini, OJK juga menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini. Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik wanaartha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggung-jawabkan perbuatan hukum yang terjadi,” ujar Ogi.

Di sisi lain, Ogi juga menjelaskan kondisi terkini mengenai pembagian hak kepada pihak terkait seiring dengan proses likuidasi Wanaartha Life yang tengah berjalan. Berdasarkan laporan Tim Likuidasi kepada OJK, mereka telah melakukan pembagian dana jaminan dalam tiga tahap secara proporsional kepada pemegang polis.

“Selanjutnya, Tim Likuidasi saat ini sedang melakukan upaya likuidasi terhadap aset lainnya antara lain penjualan aset properti tersisa dan upaya hukum terhadap beberapa aset keuangan yang dimiliki oleh WAL (Wanaartha Life) yang saat ini masih dalam proses hukum,” pungkas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) akan melakukan pembagian proporsional hasil likuidasi Tahap Ketiga kepada para pemegang polis. Tim Likuidasi akan melakukan pembagian proporsional Tahap Ketiga dengan nilai pembagian sebesar Rp 80 miliar

"Dana itu bersumber dari Dana Jaminan Asuransi," ungkap Tim Likuidasi Wanaartha Life dalam keterangan resmi, Selasa (10/9).

Tim Likuidasi akan melakukan pembayaran proporsional Tahap Ketiga kepada Pemegang Polis yang tercatat pada Daftar Tagihan Pemegang Polis Yang Diakui dan Diakui Sementara per 26 Januari 2024 dan telah mengajukan konfirmasi penerimaan melalui Aplikasi Likuidasi Wanaartha atau WhatsApp admin Tim Likuidasi.

Pembayaran tersebut akan dilakukan dalam beberapa kloter pada September 2024. Lebih lanjut, Tim Likuidasi akan menyampaikan informasi kepada pemegang polis apabila pembayaran telah dilakukan, yang akan disampaikan melalui Aplikasi Likuidasi Wanaartha atau melalui pengumuman yang akan dipublikasikan dalam website Tim Likuidasi.

Tim Likuidasi menyampaikan pemegang polis yang telah menerima pembayaran proporsional pada Tahap Pertama dan Tahap Kedua, tidak perlu melakukan konfirmasi penerimaan ulang. Sebab, pembayaran akan dilakukan secara otomatis sesuai dengan pembayaran pada kloter masing-masing pemegang polis.

Tim Likuidasi mengimbau dan mengingatkan kembali kepada pemegang polis yang belum melakukan konfirmasi penerimaan pembagian proporsional, serta tercantum pada Daftar Tagihan Pemegang Polis Diakui dan Diakui Sementara per 26 Januari 2024, untuk segera melakukan pengajuan penerimaan melalui aplikasi Likuidasi Wanaartha atau melalui WhatsApp admin Tim Likuidasi, paling lambat pada tanggal 30 September 2024 pukul 17.00 WIB.

Sebelumnya, Ketua Tim Likuidasi Wanaartha Life Harvardy Muhammad Iqbal menyebut pihaknya telah melakukan pembagian proporsional pembayaran hasil likuidasi Tahap Kedua Kloter 5 pada 21 Agustus 2024 kepada 566 pemegang polis (pempol) berjumlah sebesar Rp 2,4 miliar.

Pembayaran itu diberikan kepada pemegang polis yang telah memberikan konfirmasi persetujuan sampai 31 Juli 2024. Disebutkan para pemegang polis dapat melakukan pengecekan secara berkala pada mutasi/rekening koran masing-masing rekening pemegang polis atas penerimaan pembayaran proporsional Tahap Kedua Kloter 5 tersebut.

Harvardy menambahkan sebagaimana telah disampaikan melalui situs resmi Tim Likuidasi pada 5 Juli 2024, pembayaran proporsional Tahap Kedua Kloter 1 hingga 4 telah dijalankan kepada 8.809 pemegang polis.

"Adapun jumlah nilai proporsionalnya sebesar Rp 49,3 miliar," ungkapnya.

Harvardy mengatakan Tim Likudasi akan melakukan pembagian proporsional Tahap Kedua Kloter 6 yang dilakukan pada September 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) akan melakukan pembagian proporsional hasil likuidasi Tahap Ketiga kepada para pemegang polis. Tim Likuidasi akan melakukan pembagian proporsional Tahap Ketiga dengan nilai pembagian sebesar Rp 80 miliar

"Dana itu bersumber dari Dana Jaminan Asuransi," ungkap Tim Likuidasi Wanaartha Life dalam keterangan resmi, Selasa (10/9).

Tim Likuidasi akan melakukan pembayaran proporsional Tahap Ketiga kepada Pemegang Polis yang tercatat pada Daftar Tagihan Pemegang Polis Yang Diakui dan Diakui Sementara per 26 Januari 2024 dan telah mengajukan konfirmasi penerimaan melalui Aplikasi Likuidasi Wanaartha atau WhatsApp admin Tim Likuidasi.

Pembayaran tersebut akan dilakukan dalam beberapa kloter pada September 2024. Lebih lanjut, Tim Likuidasi akan menyampaikan informasi kepada pemegang polis apabila pembayaran telah dilakukan, yang akan disampaikan melalui Aplikasi Likuidasi Wanaartha atau melalui pengumuman yang akan dipublikasikan dalam website Tim Likuidasi.

Tim Likuidasi menyampaikan pemegang polis yang telah menerima pembayaran proporsional pada Tahap Pertama dan Tahap Kedua, tidak perlu melakukan konfirmasi penerimaan ulang. Sebab, pembayaran akan dilakukan secara otomatis sesuai dengan pembayaran pada kloter masing-masing pemegang polis.

Tim Likuidasi mengimbau dan mengingatkan kembali kepada pemegang polis yang belum melakukan konfirmasi penerimaan pembagian proporsional, serta tercantum pada Daftar Tagihan Pemegang Polis Diakui dan Diakui Sementara per 26 Januari 2024, untuk segera melakukan pengajuan penerimaan melalui aplikasi Likuidasi Wanaartha atau melalui WhatsApp admin Tim Likuidasi, paling lambat pada tanggal 30 September 2024 pukul 17.00 WIB.

Sebelumnya, Ketua Tim Likuidasi Wanaartha Life Harvardy Muhammad Iqbal menyebut pihaknya telah melakukan pembagian proporsional pembayaran hasil likuidasi Tahap Kedua Kloter 5 pada 21 Agustus 2024 kepada 566 pemegang polis (pempol) berjumlah sebesar Rp 2,4 miliar.

Pembayaran itu diberikan kepada pemegang polis yang telah memberikan konfirmasi persetujuan sampai 31 Juli 2024. Disebutkan para pemegang polis dapat melakukan pengecekan secara berkala pada mutasi/rekening koran masing-masing rekening pemegang polis atas penerimaan pembayaran proporsional Tahap Kedua Kloter 5 tersebut.

Harvardy menambahkan sebagaimana telah disampaikan melalui situs resmi Tim Likuidasi pada 5 Juli 2024, pembayaran proporsional Tahap Kedua Kloter 1 hingga 4 telah dijalankan kepada 8.809 pemegang polis.

"Adapun jumlah nilai proporsionalnya sebesar Rp 49,3 miliar," ungkapnya.

Harvardy mengatakan Tim Likudasi akan melakukan pembagian proporsional Tahap Kedua Kloter 6 yang dilakukan pada September 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka kemungkinan perpanjangan masa kerja tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (dalam likuidasi).

Ini meningat masa kerja tim likuidasi adalah dua tahun.

Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank OJK Moch. Muchlasin mengatakan, tim likuidasi saat ini masih mencoba melakukan pencairan aset untuk membayar kewajiban kepada nasabah.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank OJK Moch. Muchlasin ketika ditemui di Jakarta, Selasa (27/8/2024)

"Mereka sekarang ada di level itu. Nah, nanti akan disampaikan ke kami apakah perlu diperpanjang atau tidak (masa kerjanya)," kata dia ketika ditemui di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Ia menambahkan, tim likuidasi dapat mendapatkan perpanjangan waktu satu tahun ke depan.

Adapun, ketika waktu itu masih belum cukup, tim likuidasi masih memiliki waktu satu tahun kembali.

"Mereka (tim likuidasi) belum disampaikan kepada kami. Proses yang selama ini baru dilaporkan sampai di tahap melakukan pembagian itu," imbuh dia.

Muchlasin menuturkan, sampai saat ini proses pembayaran kewajiban kepada nasabah Wanaartha dinilai masih lancar.

"Saat ini mereka masih fokus pada apa yang dapat dicairkan terlebih dahulu. Kalau setelah itu mereka merasa perlu waktu untuk yang masih bermasalah itu, mungkin mereka mengajukan kembali (masa kerja)," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka kemungkinan perpanjangan masa kerja tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (dalam likuidasi).

Ini meningat masa kerja tim likuidasi adalah dua tahun.

Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank OJK Moch. Muchlasin mengatakan, tim likuidasi saat ini masih mencoba melakukan pencairan aset untuk membayar kewajiban kepada nasabah.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus Industri Keuangan Non Bank OJK Moch. Muchlasin ketika ditemui di Jakarta, Selasa (27/8/2024)

"Mereka sekarang ada di level itu. Nah, nanti akan disampaikan ke kami apakah perlu diperpanjang atau tidak (masa kerjanya)," kata dia ketika ditemui di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Ia menambahkan, tim likuidasi dapat mendapatkan perpanjangan waktu satu tahun ke depan.

Adapun, ketika waktu itu masih belum cukup, tim likuidasi masih memiliki waktu satu tahun kembali.

"Mereka (tim likuidasi) belum disampaikan kepada kami. Proses yang selama ini baru dilaporkan sampai di tahap melakukan pembagian itu," imbuh dia.

Muchlasin menuturkan, sampai saat ini proses pembayaran kewajiban kepada nasabah Wanaartha dinilai masih lancar.

"Saat ini mereka masih fokus pada apa yang dapat dicairkan terlebih dahulu. Kalau setelah itu mereka merasa perlu waktu untuk yang masih bermasalah itu, mungkin mereka mengajukan kembali (masa kerja)," tutup dia.

SHUTTERSTOCK/SEWCREAMSTUDIO Ilustrasi asuransi jiwa.

Dilansir dari Kontan, Ketua Tim LikuidasiWanaartha Life Harvardy Muhammad Iqbal menyatakan telah melakukan pembagian proporsional pembayaran hasil likuidasi tahap kedua kloter 5 pada 21 Agustus 2024 kepada 566 pemegang polis (pempol) berjumlah sebesar Rp 2,4 miliar.

Harvardy menambahkan, pembayaran proporsional tahap kedua kloter 1 hingga 4 telah dijalankan kepada 8.809 pemegang polis.

"Adapun jumlah nilai proporsionalnya sebesar Rp 49,3 miliar," ucap dia.

Sebagai informasi, pembentukan tim likuidasi Wanaartha Life dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan pata pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham (RUPS) Wanaatha Life Nomor 11 tanggal 30 Desember 2022 (keputusan sirkuler).

Pada tanggal 13 Januari 2023 tim likuidasi memberikan informasi telah melaksanakan proses pembubaran sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK 28/2015 yaitu mendaftarkan dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang seperti Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan HAM.

Pemberitahuan tersebut terkait dengan akta penetapan RUPS sirkuler, serta mengumumkannya pada surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas pada tanggal 11 Januari 2023.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi) menyampaikan kabar terbaru soal aset Wanaartha Life yang bermasalah.

Ketua Tim Likuidasi Wanaartha Life Harvardy Muhammad Iqbal menerangkan seluruh aset berupa tanah dan bangunan Wanaartha Life saat ini masih dalam blokir pidana.

"Kami masih melakukan upaya hukum non litigasi dengan pihak penyidik untuk membuka blokir terhadap aset-aset yang seharusnya tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri," ucapnya kepada Kontan, Senin (26/8).

Selain itu, Harvardy mengatakan aset reksadana dengan nilai sekitar Rp 300 miliar juga ada yang sudah dalam status dirampas negara dan ada yang dalam status sita eksekusi oleh pihak Kejaksaan (Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat).

Harvardy menjelaskan menurut pihak Kejaksaan, seluruh aset reksadana tersebut disita karena masuk di dalam satu Single Investor Identification (SID) Wanaartha yang telah dirampas negara sebesar Rp 2,7 triliun.

"Dari surat sita eksekusi yang diterima, tujuan sita eksekusi sisa aset reksadana Wanaartha tersebut adalah untuk memenuhi uang pengganti berkaitan dengan tindak pidana korupsi Benny Tjokrosaputro," tuturnya.

Harvardy menerangkan saat ini, Tim Likuidasi masih dalam tahap upaya hukum non litigasi dengan pihak Kejaksaan untuk melepaskan blokir terhadap aset-aset yang belum dilakukan sita eksekusi.

Sementara itu, Harvardy juga membeberkan pengumuman terbaru mengenai perkembangan pembagian hasil likuidasi kepada pemegang polis. Dia menyebut pihaknya telah melakukan pembagian proporsional pembayaran hasil likuidasi Tahap Kedua Kloter 5 pada 21 Agustus 2024 kepada 566 pemegang polis (pempol) berjumlah sebesar Rp 2,4 miliar.

Pembayaran itu diberikan kepada pemegang polis yang telah memberikan konfirmasi persetujuan sampai 31 Juli 2024. Disebutkan para pemegang polis dapat melakukan pengecekan secara berkala pada mutasi/rekening koran masing-masing rekening pemegang polis atas penerimaan pembayaran proporsional Tahap Kedua Kloter 5 tersebut.

Harvardy menambahkan sebagaimana telah disampaikan melalui situs resmi Tim Likuidasi pada 5 Juli 2024, pembayaran proporsional Tahap Kedua Kloter 1 hingga 4 telah dijalankan kepada 8.809 pemegang polis.

"Adapun jumlah nilai proporsionalnya sebesar Rp 49,3 miliar," ungkapnya.

Selanjutnya, Harvardy mengatakan Tim Likuidasi akan melakukan pembagian proporsional Tahap Kedua Kloter 6 yang dilakukan pada September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli Hukum Perdata dari Universitas Airlangga Koesrianti menilai gugatan perwakilan kelompok alias class action pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life atau WAL) terhadap Otoritas Jasa Keuangan atau OJK salah sasaran. Menurut dia, pemegang polis seharusnya menuntut perusahaan yang melakukan wanprestasi, bukan ditujukan ke lembaga negara.

“Gugatan itu seharusnya ditujukan kepada pihak yang merugikan secara materiil pada dirinya atau individu atas perbuatan produk atau jasa pihak yang menyediakan,” kata Koesrianti dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip dari keterangan resmi, Kamis, 22 Agustus 2024.

Sidang ini merupakan lanjutan dari tuntutan sejumlah pemegang polis Wanaartha yang melakukan gugatan class action terhadap Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung RI, OJK, dan perusahaan asuransi Wanaartha Life. Koesrianti menyatakan, gugatan harus ditujukan ke pihak yang merugikan secara langsung.

“Jika ada hubungan atau perjanjian antara pihak individu, jika terjadi wanprestasi, maka para pihak bisa mengajukan gugatan pada pihak lain. Ini berjanji dengan siapa, tapi dia menggugat pihak lain di luar ikatan yang ada,” ujarnya.

Lebih jauh Koesrianti menyebutkan OJK sebagai pengawas industri jasa keuangan sudah melakukan kewenangannya dalam pengawasan terhadap WAL. “Tahapan itu sudah dilalui OJK dan punya kewenangan sesuai legal basis ada dasar hukum. PT WAL itu sudah diingatkan bahwa keuangannya tidak sehat dan sudah mendapat peringatan 1,2,3 dan sebagainya sampai dilikuidasi,” kata dia.

Selain itu, OJK sudah menjalani aturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti mencabut izin usaha WAL dan mengeluarkan ketentuan mengenai proses likuidasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono sebelumnya dalam keterangan tertulis pada 8 Agustus 2024, menyampaikan bahwa tim likuidasi Wanaartha tengah bekerja dalam menyelesaikan kewajiban dan dalam proses pembagian proporsional tahap kedua kepada pemegang polis.

Ia menjelaskan, jumlah pemegang polis yang telah menerima pembayaran sebanyak 8.809 pemegang polis. Sebelumnya diketahui tim likuidasi telah menerima tagihan klaim dari pemegang polis dan kreditur lainnya. Pada November 2023, tim memverifikasi 26.285 jumlah polis dari 12.577 pemegang polis.

Menurut OJK, perpanjangan masa tugas tim likuidasi merupakan kewenangan RUPS sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. OJK terus mendorong tim likuidasi Wanaartha untuk melakukan segala upaya termasuk langkah hukum dalam rangka optimalisasi pengembalian dana kepada pemegang polis atas aset-aset yang saat ini bermasalah akibat adanya sengketa hukum.

Kasus ini bermula dari Wanaartha Life yang mengalami gagal bayar polis (insolven) terhadap para nasabahnya. Gagal bayar klaim polis asuransi mencapai Rp 15 triliun.

OJK kemudian mencabut izin Wanaartha Life sejak Senin, 5 Desember 2022. Wanaartha dilarang menjalankan seluruh kegiatan usaha, baik di kantor pusat maupun luar kantor pusat.

Perusahaan tersebut juga diminta menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada OJK, paling lambat 15 hari setelah pencabutan izin usaha. Namun, kedua pemilik perusahaan itu sudah kabur keluar negeri dan masuk dalam Daftar Pencarian Internasional (DPO) dengan status Red Notice dari Interpol.

Pencabutan izin ini dilakukan karena Wanaartha tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas (risk based capital) yang ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, perusahaan tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor.

Tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian akibat penjualan produk sejenissaving plan. Wanaartha menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Kondisi ini direkayasa oleh Wanaartha sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Moh Khory Alfarizi dan Amelia Rahima Sari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.