Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan tahap finalisasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholders terkait aturan Produk Asuransi Kesehatan yang akan tertuang dalam Surat Edaran OJK (SEOJK).

"Sampai saat ini, OJK masih dalam tahap finalisasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholders mengenai area-area yang perlu perbaikan dan penyempurnaan atas praktek pemasaran asuransi kesehatan saat ini," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (10/9).

Lebih lanjut, Ogi menyebut beberapa aspek penguatan yang akan tertuang dalam aturan tersebut, antara lain pengaturan desain produk asuransi kesehatan, tata kelola pengelolaan produk asuransi kesehatan, dan kriteria bagi perusahaan yang akan melakukan pemasaran asuransi kesehatan.

Dia bilang rencana pengaturan yang akan dituangkan dalam Surat Edaran OJK merupakan salah satu aturan pelaksanaan POJK 8 Tahun 2024 mengenai Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Adapun aturan itu direncanakan akan masuk program legislasi OJK Tahun 2025 dengan target triwulan I-2025.

Sementara itu, terkait kinerja asuransi kesehatan, Ogi menyampaikan pendapatan premi asuransi kesehatan di asuransi jiwa per Juli 2024 mencapai Rp 17,24 triliun. Nilai itu naik 32,98% secara Year on Year (YoY). Adapun klaim asuransi kesehatan pada periode yang sama mencapai Rp 12,45 triliun, atau naik sebesar 22,33% YoY.

Pada asuransi umum, pendapatan premi asuransi kesehatan per Juli 2024 mencapai Rp 5,83 triliun atau naik 19,47% YoY, sedangkan klaim asuransi kesehatan pada periode yang sama mencapai Rp 4,1 triliun atau naik 7,99% YoY. Adapun rasio klaim asuransi kesehatan baik untuk asuransi jiwa maupun asuransi umum masih terjaga di sekitar 80%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh perusahaan asuransi menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 yang berlaku efektif per 1 Januari 2025.

Terkait hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan saat ini, mayoritas perusahaan asuransi telah menyampaikan laporan parallel run kuartal I-2024 dengan tepat waktu.

"Adapun OJK sedang melakukan analisis data parallel run terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi secara industri," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (10/9).

Ogi menyampaikan OJK akan memonitor ketat perusahaan yang belum menyampaikan parallel run.

Di sisi lain, OJK juga sedang melakukan pengkajian terhadap metode pengukuran kesehatan/solvabilitas keuangan perusahaan yang disesuaikan dengan implementasi PSAK 117 dalam hal ini New RBC.

Selain New RBC, Ogi bilang OJK juga sedang menyusun peraturan terkait untuk mengakomodir bentuk dan susunan laporan keuangan yang akan digunakan oleh perusahaan pada 2025.

Sebelumnya, OJK telah meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi segera melakukan parallel run PSAK 117 Kontrak Asuransi.

Ogi mengatakan OJK telah meminta perusahaan asuransi dan reasuransi menyampaikan laporan parallel run PSAK 117 Kontrak Asuransi untuk kuartal I-2024 paling lambat 31 Agustus 2024.

Ogi menerangkan OJK telah memberikan penjelasan teknis kepada seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi atas bentuk dan susunan laporan parallel run. Selain itu, OJK juga memimpin working group untuk berkoordinasi dan melakukan pemantauan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi dalam memenuhi pelaporan parallel run tersebut.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BCIC) berkomitmen menjalan prinsip Environmental, social, and governance (ESG) dalam operational perusahan dan juga proses bisnisnya.

Salah satu langkah perseroan menjalankan aspek ESG adalah dengan menghadirkan produk berbasis green dalam mendorong penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), yakni produk simpanan dengan nama Tora Green Saving.

EVP Branch Management Bank JTrust, Agus Syabarrudin menjelaskan, TORA Green Savings merupakan program simpanan J Trust Bank pertama yang diciptakan sebagai bagian dari implementasi aspek keberlanjutan perusahaan.

Melalui TORA Green Savings, J Trust Bank memfasilitasi Nasabah yang ingin berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan menyisihkan 0.5% p.a dari bunga tabungan untuk penanaman Mangrove. Setiap Rp25,000,- dari dana yang terkumpul secara kolektif akan ditanam 1 (satu) pohon Mangrove di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

Per Juni 2024, DPK J Trust Bank telah mencapai mencapai Rp 34,36 triliun. angka tersebut tumbuh sebesar 17,53% secara tahunan atau year on year (yoy).

Atas inovasinya tersebut, Bank JTrust berhasil meraih penghargaan kategori Green Saving Program of the Year pada ajang bergengsi Marketeers Editor’s Choice Award 2024

Produk tersebut dinilai mampu menerapkan strategi kreativitas dan inovasi dalam kampanye marketing, membangun inovasi, melakukan customer engagement, serta merilis produk dan layanan yang tidak hanya impactful, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan serta mendukung kemajuan perusahaan.

“TORA Green Savings memberikan kemudahan bagi Nasabah untuk menabung sekaligus berbuat baik pada lingkungan. Donasi yang terkumpul dari sebagian bunga tabungan Nasabah selama periode program akan kami salurkan kepada CarbonEthics untuk penanaman Mangrove.” pungkas Agus.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - Bagi kaum hawa, berbelanja dapat menjadi cara untuk melepas stres. Pasalnya, belanja memicu pelepasan hormon endorfin dan dopamin yang dapat menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan perasaan bahagia.

Belanja juga dapat menjadi cara untuk menghibur diri sendiri. Terlebih, saat membeli barang favorit atau barang incaran.

Momen berbelanja juga semakin menyenangkan jika orang yang bersangkutan berkesempatan mendapatkan keuntungan. Misalnya, mendapat harga yang lebih terjangkau atau mendapat potongan harga. Selain itu, pemberian hadiah setelah berbelanja juga menjadi keuntungan tersendiri.

Maka dari itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk atau BRI memberikan promo spesial Sogo Romancing September khusus nasabah setianya. Dalam program ini, BRI memberikan tiga penawaran menarik yang bisa Anda rasakan manfaatnya. Simak informasi berikut.

Promo Kartu BRI di Thursday

Setiap hari Kamis selama September 2024, pelanggan Sogo akan mendapatkan penawaran menarik dari BRI.

Setiap pelanggan yang berbelanja menggunakan kartu Debit BRI dan Kartu Kredit BRI Regular plus SPC/Mapclub members dengan minimal pembelanjaan Rp 2 juta akan mendapatkan voucher belanja hingga Rp 750.000. Dengan denominasi Rp 100.000, Rp 150.000, Rp 200.000, atau Rp 750.000

Voucher tersebut dapat digunakan untuk pembelanjaan selanjutnya dengan minimal transaksi dua kali dari nominal voucher. Setelah menggunakan voucher belanja, Anda tidak akan mendapatkan voucher belanja lagi.

Promo BRI Thursday berlaku untuk satu kartu per hari per transaksi dan tidak berlaku kelipatan. Promo ini tidak dapat digabung dengan promosi lain.

Untuk mendapatkan promo BRI Thursday, Anda harus berbelanja langsung ke gerai Sogo Department Store.

Promo BRI Prioritas di Thursday Rebate

Selain memberikan voucher belanja, BRI juga memberikan potongan harga langsung bagi pelanggan yang berbelanja menggunakan Debit BRI Prioritas, Debit BRI Private, Credit Card Infinite, dan Credit Card World Acces plus SPC/Mapclub members setiap Kamis pada September 2024.

Adapun potongan belanja yang diberikan sebesar Rp 150 ribu dengan minimal belanja Rp 2 juta, potongan Rp 400 ribu dengan minimal belanja Rp 5 juta, dan Rp 850 ribu dengan minimal belanja Rp 10 juta.

Promo tersebut berlaku untuk satu kartu per hari per transaksi dan tidak berlaku kelipatan. Promo ini juga tidak dapat digabung dengan promosi lain. Transaksi menggunakan voucher belanja tidak akan mendapatkan potongan langsung lagi.

Payday Rebate CF

Penawaran menarik selanjutnya adalah potongan langsung untuk barang cosmetic and fragrance (CF). Pelanggan yang berbelanja menggunakan Debit BRI dan Kartu Kredit BRI plus SPC/Mapclub members dengan minimal pembelanjaan Rp 2 juta akan mendapatkan potongan langsung sebesar 10 persen dengan maksimal potongan Rp 800.000.

Promo berlangsung pada periode 27-29 September 2024. Promo ini berlaku untuk satu kartu per hari per transaksi dan tidak berlaku kelipatan. Promo ini juga tidak dapat digabung dengan promosi lain. Transaksi menggunakan voucher belanja tidak akan mendapatkan potongan langsung lagi.

Payday Rebate CF hanya berlaku untuk transaksi langsung di gerai Sogo serta tidak berlaku untuk reseller dan bulk buyer.

Itulah tiga penawaran menarik yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah BRI yang berbelanja di Sogo Department Store selama September 2024.

Namun perlu diingat, ketiga promo tersebut tidak berlaku untuk pembelian Gold Mart, Prima Gold, Julia Jewelry, MAP Gift Voucher, Electronics (Philips), Salon treatment, Deposit payment, Innisfree, UBS Gold Jewelry, Digimap, food & beverage, dan Charity Products seperti Clinique, Estee Lauder, Bobbi Brown, La Mer, dan Jo Malone.

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, follow akun Instagram BRI @bankbri_id dan klik disini Promo Spesial BRI di Sogo.

Yuk, transaksi dengan Kartu BRI di EDC BRI. Nikmati beragam promo menarik lainnya.

#PromoMerchantBRI #Promoholic #DebitBRI #KartuKreditBRI #EDCBRI

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kualitas kredit sektor properti masih memburuk dan membayangi industri perbankan. Rasio kredit macet alias non performing loan (NPL) di segmen properti yang kembali merangkak naik dari bulan ke bulan.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat, NPL kredit properti per Juli 2024 berada di level 2,68%. Angka ini naik tipis dari bulan sebelumnya di 2,64%.

Industri perbankan sejatinya sudah mencatatkan penurunan NPL kredit properti sejak April 2024. Kala itu, NPL kredit properti di 2,72%. Hanya saja, jika dilihat secara tahunan NPL properti masih turun dari Juli 2023 di 2,81%.

EVP Consumer Loan Bank Central Asia (BCA) Welly Yandoko mengakui, NPL properti meningkat. Namun posisinya masih di batas aman.

Welly menjelaskan, penyebab penurunan kualitas kredit dikarenakan daya beli masyarakat yang melemah. Otomatis, proses pembayaran alias repayment capacity para kreditur menjadi lebih lemah. Terlebih masa restrukturisasi kredit mulai berakhir.

Untuk itu, Welly menyebut, BCA akan selalu disiplin menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit. "Setiap aplikasi KPR yang masuk ke BCA sudah melalui proses screening yang sangat mendalam dan hati-hati," ujar dia, Jumat (13/9).

Welly memaparkan, ia belum bisa memproyeksikan sampai kapan tren kenaikan NPL di KPR ini bisa selesai. Ia mengaku masih akan melihat bagaimana perkembangan situasi ekonomi ke depan.

"Semoga kondisi semakin baik, sehingga daya beli kembali naik. Kami di BCA masih yakin NPL akan turun kembali di kisaran 1,5%-1,6%, bahkan turun lebih dari itu," papar Welly. Per semester I lalu, NPL BCA ada di 1,72%.

Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Yuddy Renaldi memaparkan, segmen masyarakat menengah ke bawah memang mengalami penurunan dalam kemampuan membayar kredit properti. Ia membeberkan, NPL KPR di BJB naik 0,5%. Namun secara keseluruhan NPL emiten berkode BJBR ini masih terjaga pada level 1,5%.

Untuk mencegah NPL segmen KPR terus merangkak naik, Bank BJB mengaku lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Ini terlihat dari pertumbuhan kredit properti BJBR yang tidak sekencang tahun lalu.

Per Juli 2024, KPR Bank BJB hanya naik 9,8% secara tahunan. Ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang selalu tumbuh dua digit. "Kami cenderung lebih konservatif dan berhati-hati dalam penyaluran kredit properti," ujar Yuddy.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) untuk seluruh kegiatan usaha kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Menanggapi hal itu, Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan pemberian sanksi PKU hanya akal-akalan OJK untuk menunjukkan mereka telah menempuh berbagai langkah pengawasan, sebelum diakhiri dengan likuidasi atau cabut izin usaha terhadap Jiwasraya.

"Dengan demikian, menutup celah dalil gugatan nasabah terhadap pemailitan di PTUN, seperti dilakukan nasabah Kresna Life yang berakhir dimenangkan PTUN," ucapnya kepada Kontan, Sabtu (14/9).

Lebih lanjut, Irvan berpendapat pemberian sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha terhadap Jiwasraya sudah sangat terlambat. Dia bilang seharusnya sanksi itu sudah harus dilakukan jauh sebelum kasus Jiwasraya meledak pada 2018.

Irvan menyampaikan apabila nantinya Jiwasraya akhirnya dicabut izin usaha dan melalui proses likuidasi, kemungkinan besar para nasabah yang tertinggal (0,3% dari total nasabah) hanya bisa mendapat dari aset hasil likuidasi yang nilainya juga tak seberapa.

Menurutnya, hal itu merupakan tindakan semena-mena yang mengabaikan hukum. Sebab, sebagian nasabah ada yang memegang hasil inkracht pengadilan.

"Menjadi suatu langkah ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim investasi," katanya.

Mengenai waktu cabut izin usaha Jiwasraya, Irvan menerangkan semuanya tergantung dari pihak Jiwasraya dapat memenuhi penyebab dikenakannya PKU atau tidak. Apabila Jiwasraya tidak bisa, tinggal penilaian dari OJK memutuskan waktu cabut izin usaha.

Menurut Irvan, besar kemungkinan Jiwasraya tak akan memenuhi penyebab dikenakannya PKU. Sebab, sudah dikuatkan dari statement Kementerian BUMN yang mana akan segera membubarkan Jiwasraya.

Irvan menerangkan, setelah itu, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan membentuk Tim Likuidasi yang menurut POJK mempunyai masa kerja maksimal 2 tahun untuk melakukan pemberesan dan pembagian hasil likuidasi.

Hal itu tertuang dalam Pasal 15 POJK 28/2015 mengenai pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi.

Dalam hal pelaksanaan Likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka RUPS berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 kali masing-masing paling lama 1 tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.

Selain itu, OJK dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi paling banyak 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK.

Sebagai informasi, Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus OJK Muchlasin menyebut pemberian sanksi PKU Jiwasraya itu tertuang dalam S-96/PD.1/2024 per 11 September 2024.

Muchlasin menerangkan pemberian sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut diberikan karena PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah melanggar sejumlah ketentuan.

"Pelanggaran tersebut, yakni rasio pencapaian tingkat solvabilitas dan jumlah ekuitas minimum yang dipersyaratkan untuk perusahaan asuransi," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (13/9).

Dengan dikenakannya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk seluruh kegiatan usaha, Muchlasin menyebut PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak 11 September 2024 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha untuk seluruh kegiatan usaha.

Di samping itu, dia menyampaikan perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo sesuai ketentuan perundangan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aktivitas judi online masih marak terjadi di Indonesia saat ini. Terkait hal itu, sejumlah fintech peer to peer (P2P) lending menerapkan berbagai upaya untuk mengantisipasi adanya aktivitas judi online. Salah satunya, fintech P2P lending BantuSaku.

Direktur Utama BantuSaku Arnoldyth Rodes Medo menyebut, saat ini pihaknya hanya melakukan imbauan kepada semua borrower terkait dengan bahayanya judi online. Adapun imbauan itu disampaikan melalui semua saluran media sosial resmi milik BantuSaku maupun melalui aplikasi BantuSaku.

"Upaya lainnya, yakni sebelum melakukan pencairan kepada borrower, BantuSaku melakukan penilaian secara ketat kepada calon borrower," ucapnya kepada Kontan, Kamis (12/9).

Arnold menerangkan penilaian tersebut, di antaranya dengan melakukan pengecekan pekerjaan, penghasilan, dan histori pinjaman sebelumnya (jika ada). Ditambah, BantuSaku hanya menyalurkan pinjaman kepada borrower dengan kredit score A (sangat baik).

Selain itu, dia bilang BantuSaku juga sudah melakukan langkah preventif terkait aktivitas judi online kepada seluruh karyawan dengan memberikan informasi dampak negatif dari judi online tersebut. Sejauh ini, Arnold menyampaikan BantuSaku tidak pernah menemukan aktivitas judi online melalui platform.

Senada dengan BantuSaku, fintech P2P lending PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) juga menerapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi adanya aktivitas judi online. Chief of Public Affairs AdaKami Karissa Sjawaldy menyebut salah satu upayanya, yakni AdaKami selalu berupaya mengedukasi pengguna untuk menggunakan pinjaman secara bijak dan produktif.

"AdaKami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi keuangan, lewat edukasi kepada masyarakat dan pengguna kami tentang pengelolaan keuangan yang sehat serta pemanfaatan fasilitas keuangan secara bertanggung jawab," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Jumat (13/9).

Selain itu, Karissa bilang AdaKami juga berkomitmen untuk menjaga kualitas kredit yang disalurkan dengan lebih cermat, memilah nasabah, dan potensi pendanaan yang berkualitas melalui proses e-KYC (Know Your Customer). Dengan demikian, dia mengatakan perusahaan lebih bisa mengenali konsumen, sekaligus membantu dalam penilaian risiko.

Sebagai bentuk lain dari komitmen untuk mencegah aktivitas judi online, Karissa menyampaikan AdaKami juga telah menandatangani Pakta Integritas, sebagaimana yang diwajibkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui surat edaran beberapa waktu lalu.

Sementara itu, fintech P2P lending PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) turut menerapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi aktivitas judi online. Mengenai hal itu, CEO Samir Yonathan Gautama mengatakan salah satu upayanya adalah menerapkan Know Your Customer (KYC) yang ketat, menggunakan teknologi terkini dengan bantuan mitra yang terpercaya untuk memantau aktivitas transaksi, dan memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan melalui platform digunakan sesuai dengan tujuan yang sah.

"Selain itu, kami berkolaborasi dengan regulator, termasuk asosiasi dan Kominfo, untuk terus memperbarui langkah-langkah pencegahan terhadap aktivitas ilegal, termasuk yang terkini larangan/pencegahan judi online," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (13/9).

Lebih lanjut, Yonathan menerangkan hingga saat ini, pihaknya belum menemukan indikasi aktivitas judi online yang menggunakan platform sebagai sarana. Meskipun demikian, Samir menyatakan akan terus memantau secara aktif segala aktivitas dengan memanfaatkan analitik data dan teknologi pengolahan data untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan.

"Jika ditemukan indikasi aktivitas ilegal, kami akan segera mengambil langkah tegas, seperti menolak pengajuan pinjaman, termasuk melaporkannya ke pihak berwenang," kata Yonathan.

Yonathan juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam mengelola keuangan dan menggunakan layanan pinjaman bukan untuk kegiatan yang sifatnya spekulatif. Dia bilang pinjaman hendaknya digunakan hanya untuk kebutuhan yang mendesak, produktif, dan mendukung kesejahteraan.

"Kami juga terus melakukan edukasi finansial kepada pengguna agar lebih memahami risiko yang terkait dengan aktivitas ilegal dan pentingnya menjaga keamanan data finansial," ucap Yonathan.

Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut masih ada indikasi aktivitas judi online melalui fintech P2P lending. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan sampai saat ini, fintech P2P lending masih digunakan oleh para pemain judi online yang memerlukan pendanaan.

"Jadi orang yang terjebak judi online akan cenderung melakukan pinjaman online. Hal tersebut terlihat dari sampel mutasi rekening pemain judi online," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (13/9).

Secara rinci, Ivan menerangkan sekitar 80% pemain judi online masih dari kalangan menengah ke bawah. Untuk klasifikasi pemain, dia bilang sekitar 53% berada pada usia 20 hingga 30 tahun. Ivan juga menyampaikan nilai transaksi judi online sepanjang 2023 mencapai Rp 327 triliun. Dia bilang sampai semester I-2024, nilai transaksi judi online mencapai Rp 174 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta dan mengingatkan kepada penyelenggara fintech peer to peer (P2P) lending melalui surat resmi untuk melakukan langkah dan mitigasi risiko yang diperlukan agar produk atau layanan keuangan fintech lending tidak digunakan sebagai sarana kejahatan ekonomi, seperti judi online.

"Langkah-langkah mitigasi tersebut penting untuk memastikan bahwa penyaluran pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, termasuk fintech lending, tidak digunakan untuk aktivitas judi online yang dapat merugikan masyarakat atau melanggar peraturan perundang-undangan," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam jawaban tertulis, Senin (9/9).

Terkait hal itu, fintech peer to peer (P2P) lending BantuSaku telah menerapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi adanya aktivitas judi online.

Direktur Utama BantuSaku Arnoldyth Rodes Medo menyebut saat ini pihaknya hanya melakukan imbauan kepada semua borrower terkait dengan bahayanya judi online. Adapun imbauan itu disampaikan melalui semua saluran media sosial resmi milik BantuSaku maupun melalui aplikasi BantuSaku.

"Upaya lainnya, yakni sebelum melakukan pencairan kepada borrower, BantuSaku melakukan penilaian secara ketat kepada calon borrower," ucapnya kepada Kontan, Kamis (12/9).

Arnold menerangkan penilaian tersebut, di antaranya dengan melakukan pengecekan pekerjaan, penghasilan, dan histori pinjaman sebelumnya (jika ada). Ditambah, BantuSaku hanya menyalurkan pinjaman kepada borrower dengan kredit score A (sangat baik).

Selain itu, dia bilang BantuSaku juga sudah melakukan langkah preventif terkait aktivitas judi online kepada seluruh karyawan dengan memberikan informasi dampak negatif dari judi online tersebut. Sejauh ini, Arnold menyampaikan BantuSaku tidak pernah menemukan aktivitas judi online melalui platform.

Senada dengan BantuSaku, fintech P2P lending PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) juga menerapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi adanya aktivitas judi online. Chief of Public Affairs AdaKami Karissa Sjawaldy menyebut salah satu upayanya, yakni AdaKami selalu berupaya mengedukasi pengguna untuk menggunakan pinjaman secara bijak dan produktif.

"AdaKami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi keuangan, lewat edukasi kepada masyarakat dan pengguna kami tentang pengelolaan keuangan yang sehat serta pemanfaatan fasilitas keuangan secara bertanggung jawab," ungkapnya kepada Kontan, Jumat (13/9).

Selain itu, Karissa bilang AdaKami juga berkomitmen untuk menjaga kualitas kredit yang disalurkan dengan lebih cermat, memilah nasabah, dan potensi pendanaan yang berkualitas melalui proses e-KYC (Know Your Customer). Dengan demikian, dia mengatakan perusahaan lebih bisa mengenali konsumen, sekaligus membantu dalam penilaian risiko.

Sebagai bentuk lain dari komitmen untuk mencegah aktivitas judi online, Karissa menyampaikan AdaKami juga telah menandatangani Pakta Integritas, sebagaimana yang diwajibkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui surat edaran beberapa waktu lalu.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Non Performing Financing (NPF) gross Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater perusahaan pembiayaan membaik per Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan NPF gross BNPL perusahaan embiayaan per Juli 2024 sebesar 2,82%.

"Posisi itu membaik, jika dibandingkan Juni 2024 yang sebesar 3,07%," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Sabtu (7/9).

Dari nilai NPF gross per Juli 2024, Agusman menyampaikan jumlah kontrak pembiayaan bermasalah sebanyak 1,5 juta kontrak atau sebesar 1,80% dari jumlah kontrak pembiayaan BNPL.

Terkait dengan orang yang tak bisa menyicil rumah atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena terganjal utang paylater, Agusman menyebut belum terdapat informasi apakah mereka termasuk dalam 1,5 juta kontrak tersebut memang mengajukan KPR atau tidak.

Meskipun demikian, Agusman mengatakan pengguna paylater atau fintech lending diimbau agar tetap bijak dalam menggunakan layanan pembiayaan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar.

Sebagai informasi, piutang pembiayaan BNPL per Juli 2024 sebesar Rp 7,81 triliun. Nilai itu meningkat sebesar 73,55%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT AXA Financial Indonesia (AFI) meluncurkan produk asuransi kesehatan baru yaitu AXA Health Protector. Produk baru ini diharapkan mampu mengendalikan premi perusahaan ke depannya.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), klaim asuransi kesehatan pada semester I-2024 tercatat meningkat 26% menjadi Rp 11,83 triliun.

Chief of Health AXA Financial Indonesia Yudhistira Dharmawata mengatakan, tingginya inflasi medis menjadi salah satu penyebab meningkatnya klaim asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa.

"Dari 15 hari sampai 80 tahun, semua masih bisa diterima di produk ini. Selain itu pertanggungannya akan terjalan sampai usia 99 tahun. Fitur XtraSave ini preminya akan lebih rendah 15%, pertanggungannya full di rumah sakit dan lebih penting lagi yaitu potensi kenaikan premi di masa mendatang lebih terkendali,” kata Yudhistira saat konferensi pers peluncuran AXA Health Protector, Senin (9/9).

Lebih lanjut, Yudhistira bilang produk ini juga menyediakan perlindungan bagi masyarakat yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Kemudahan ini diperkuat melalui fitur XtraSave yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan premi yang lebih kompetitif dan kenaikan premi yang lebih mudah dikendalikan.

"Nasabah bisa memilih antara plan dasar dengan cakupan penuh di seluruh rumah sakit sesuai dengan plan nasabah, atau juga bisa memilih XtraSave dengan premi 15% lebih rendah, di mana pelanggan akan mendapatkan cakupan penuh di rumah sakit pilihan yang telah dikurasi oleh AXA Financial Indonesia," tuturnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan kebijakan baru yang memungkinkan manajer investasi untuk mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dalam rancangan Peraturan OJK (POJK) tersebut, salah satu syarat utama adalah manajer investasi harus memiliki dana kelolaan minimal sebesar Rp 25 triliun.

Saat ini, pembentukan DPLK masih terbatas pada bank dan perusahaan asuransi jiwa. Kebijakan baru ini mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak di industri investasi.

PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW), menyambut baik regulasi ini. Direktur Bahana TCW, Danica Adhitama, menilai bahwa regulasi ini membuka peluang yang signifikan dan merupakan langkah strategis dalam memperkuat sektor pengelolaan dana pensiun, termasuk DPLK.

"Dengan pengalaman kami selama 30 tahun dalam industri pengelolaan investasi serta dana kelolaan yang mencapai Rp 70 triliun, kami merasa siap untuk mengeksplorasi peluang di bidang DPLK," ujar Danica kepada Kontan, Sabtu (7/9).

Meskipun demikian, Bahana TCW masih dalam tahap evaluasi dan diskusi internal untuk menentukan strategi yang tepat. Menurut Danica, syarat dana kelolaan minimal dalam aturan baru ini dapat menimbulkan tantangan sekaligus peluang.

Saat ini, dana kelolaan Bahana TCW per Agustus 2024 mencapai Rp 74,9 triliun, sehingga memenuhi salah satu syarat untuk mendirikan DPLK. Namun, Danica menyebutkan bahwa mereka sedang mengkaji dampak dan merumuskan strategi untuk menghadapi aturan baru ini.

Sementara itu, PT Pinnacle Persada Investama atau Pinnacle Investment juga mengungkapkan sikap positif terhadap kebijakan ini.

CEO Pinnacle Investment, Guntur Putra, menyebutkan bahwa mayoritas manajer investasi melihat kebijakan ini sebagai kesempatan untuk memperluas lini bisnis dan mendiversifikasi portofolio produk mereka.

"Namun, beberapa manajer investasi mungkin perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan sumber daya sebelum memutuskan untuk masuk ke bisnis DPLK," kata Guntur.

Menurutnya, tingkat minat manajer investasi terhadap bisnis DPLK akan sangat bergantung pada kondisi masing-masing perusahaan, khususnya terkait kemampuan mereka untuk memenuhi syarat dana kelolaan minimal Rp 25 triliun.

Dia menambahkan, bagi manajer investasi besar yang telah memiliki dana kelolaan di atas angka tersebut, akses terhadap peluang ini akan lebih mudah.

Namun, manajer investasi yang belum mencapai ambang batas tersebut mungkin akan menghadapi tantangan. "Hanya manajer investasi dengan kapasitas dana kelolaan memadai yang akan tertarik dan mampu memenuhi syarat ini," ungkapnya.

Guntur juga mengungkapkan bahwa dengan adanya syarat dana kelolaan minimal, kegiatan DPLK kemungkinan akan terbatas pada sebagian kecil pelaku industri investasi.

Berdasarkan data Juli 2024, hanya ada 8 dari hampir 90 manajer investasi yang memiliki dana kelolaan reksadana di atas Rp 25 triliun (tidak termasuk KPD dan produk investasi lainnya). Ini menunjukkan bahwa hanya manajer investasi yang berada di Top 15 berdasarkan total AUM yang dapat memanfaatkan peluang ini.

Selain itu, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen juga menyambut baik kebijakan ini. Direktur Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Eri Kusnadi, menilai kebijakan ini bermanfaat karena akan menambah jumlah pemain di sektor DPLK dan memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat.

Hingga Juli 2024, dana kelolaan Batavia Prosperindo Aset Manajemen mencapai Rp 43,44 triliun, sehingga memenuhi salah satu syarat untuk mendirikan DPLK.

Selain syarat dana kelolaan, manajer investasi juga harus memenuhi persyaratan tambahan, seperti tidak mengalami defisit atau kerugian dalam tiga tahun terakhir dan selalu memenuhi nilai modal kerja bersih disesuaikan yang dipersyaratkan selama tiga tahun terakhir.

Ketentuan mengenai pembentukan DPLK oleh manajer investasi juga diatur dalam Pasal 137 ayat 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mulai 1 Januari 2025 mendatang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan seluruh perusahaan asuransi menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117.

Dus, industri asuransi perlu melakukan berbagai langkah dan strategi pada tahun ini.

Sebab, sesudah implementasi PSAK 117 itu berlaku, perasuransian akan kembali disibukkan dengan adanya aturan peningkatan permodalan minimum sesuai POJK 23/2023.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan perusahaan asuransi perlu memiliki modal yang mumpuni guna memenuhi kewajiban implementasi PSAK 117 atau IFRS 17. Sebab, Irvan menilai perusahaan asuransi membutuhkan biaya investasi yang tidak sedikit, bahkan bisa sampai jutaan dolar AS.

Menurutnya, kesiapan PSAK 117 membutuhkan biaya investasi teknologi yang nilainya mencapai US$ 3 juta-US$ 5 juta setiap perusahaan dan hanya tersedia dengan teknologi yang harus diimpor.

"Oleh karena itu, yang paling siap hanya perusahaan asuransi joint venture," ucapnya kepada Kontan, Jumat (13/9).

Untuk mempersiapkan itu, Irvan bilang perusahaan asuransi harus memperkuat permodalan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang teknologi. Dengan demikian, hal itu bisa menjadi beban bagi perusahaan asuransi di saat pertumbuhan asuransi yang tidak signifikan dan penetrasi asuransi yang masih rendah saat ini.

Oleh karena itu, Irvan memprediksi akan terjadi merger dan akuisisi perusahaan asuransi jiwa menjelang batas waktu pelaksanaan kedua aturan tersebut. Bahkan, dia memperkirakan akan ada perusahaan asuransi yang tumbang dalam memenuhi peraturan tersebut.

Sebelumnya, OJK telah meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi segera melakukan parallel run PSAK 117 Kontrak Asuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono bilang OJK juga meminta perusahaan asuransi dan reasuransi menyampaikan laporan parallel run PSAK 117 Kontrak Asuransi untuk kuartal I-2024 paling lambat 31 Agustus 2024.

"OJK juga telah memberikan penjelasan teknis kepada seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi atas bentuk dan susunan laporan parallel run. Selain itu, OJK memimpin working group untuk berkoordinasi dan melakukan pemantauan seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi dalam memenuhi pelaporan parallel run tersebut," ucap Ogi.

Sebagai informasi, PSAK 117 adalah standar akuntansi yang diterapkan khusus untuk industri asuransi, yang mencakup pedoman dan aturan baru dalam penyusunan laporan keuangan. Secara umum, penerapan PSAK 117 bertujuan meningkatkan transparansi dan komparabilitas atas pelaporan keuangan untuk industri asuransi, terutama di tingkat global. Standar itu mengadopsi amendemen dari International Financial Reporting Standard (IFRS) 17, yang berlaku secara global sejak 1 Januari 2023.