Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan saat ini masih menyusun pengaturan khusus terkait Buy Now Pay Later (BNPL).

Oleh karena itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman bilang saat ini perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan BNPL masih mengacu pada peraturan lama.

"BNPL tunduk kepada pengaturan kegiatan usaha, prudensial, kualitas aset, dan mitigasi risiko yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 7/POJK.05/2022," ucapnya dalam jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (5/11).

Agusman menerangkan akan ada sejumlah poin yang akan masuk dalam pengaturan khusus terkait BNPL. Salah satunya, yakni mengenai persyaratan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan kegiatan

BNPL, kepemilikan sistem informasi, perlindungan data pribadi, rekam jejak audit, sistem pengamanan, akses dan penggunaan data pribadi, kerja sama dengan pihak lain, serta manajemen risiko.

"Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan bisnis BNPL yang sehat dengan memperhatikan prinsip perlindungan konsumen," tuturnya.

Sementara itu, Agusman menyampaikan piutang pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan per September 2024 tercatat tumbuh sebesar 103,40% Year on Year (YoY) menjadi Rp 8,24 triliun. Dia bilang angka itu lebih rendah dari BNPL perbankan yang tercatat sebesar Rp 19,81 triliun.

Meskipun demikian, Agusman memproyeksikan kinerja dan pertumbuhan BNPL oleh perusahaan pembiayaan diperkirakan akan terus meningkat, seiring perkembangan perekonomian berbasis digital.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan otoritas pengawas keuangan sejumlah negara, yakni Financial Supervisory Service (FSS) Korea Selatan dan The Investor & Financial Education Council (IFEC) Hong Kong untuk memperkuat program literasi dan pelindungan konsumen masyarakat di sektor jasa keuangan.

Adapun pertemuan dengan FSS Korea Selatan dan IFEC Hong Kong dilakukan di Kantor OJK Provinsi Bali, Senin dan Selasa (4-5/11).

Dalam pertemuan dengan FSS Korea Selatan, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan perlunya kolaborasi otoritas antarnegara dalam memberantas kejahatan penipuan di sektor jasa keuangan.

“Upaya pemberantasan penipuan di sektor jasa keuangan tidak dapat dilakukan oleh satu organisasi saja, pemberantasan penipuan keuangan merupakan pekerjaan bersama lintas organisasi,” kata Friderica dalam keterangan resmi yang dipublikasikan pada Kamis (7/11).

Lebih lanjut, Friderica menyampaikan bahwa kolaborasi dengan sejumlah negara, termasuk dengan FSS Korea Selatan menjadi sangat penting untuk menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan serta pemahaman tentang praktik terbaik dalam upaya pemberantasan tindak penipuan di sektor keuangan.

Dalam pertemuan tersebut, FSS Korea Selatan juga membagikan pengalaman dalam menangani kasus-kasus penipuan sektor keuangan.

Pertemuan itu juga membahas langkah-langkah yang diterapkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk mendeteksi tindak penipuan dan aktivitas keuangan ilegal dalam melindungi aset nasabah, serta mekanisme kolaborasi dengan lembaga pemerintah lainnya, termasuk aparat penegak hukum.

Saat bertemu dengan The Investor & Financial Education Council (IFEC) Hong Kong pada 5 November 2024, OJK membahas topik peningkatan literasi keuangan untuk pekerja migran Indonesia di Korea.

Friderica berharap kolaborasi antara OJK dengan FSS Korea Selatan dan IFEC Hong Kong memperkuat program literasi keuangan, serta pelindungan kepada konsumen dan masyarakat.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memeriksa perdagangan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang diduga terjadi manipulasi alias transaksi semu karena dilakukan oleh pihak terafiliasi.

Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon OJK menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan OJK sampai ini tidak ada indikasi pihak terafiliasi yang melakukan transaksi.

"Kedua pemegang saham, sampai saat ini memang tidak terdapat indikasi terafiliasi ya," jelasnya saat dihubungi Kontan, Jumat (8/11).

Sebelumnya, FTSE Russell mencoret BREN dari daftar Indeks FTSE Global Equity Indonesia kategori large cap karena adanya konsentrasi pemegang saham yang tinggi atau terkait dengan jumlah saham beredar di pasar reguler.

Ada empat pemegang saham yang menguasai sebanyak 97% saham BREN berdasarkan prospektus IPO, yaitu PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebanyak 64,66%, Green Era Energy Pte. Ltd. 23,60%, Jupiter Tiger Holdings 4,36% dan Prime Hill Funds 4,36%.

Seperti diketahui, BRPT merupakan pengendali BREN. Sedangkan, Green Era Energy Pte. Ltd dimiliki oleh keluarga Pangestu, khususnya Nancy Pangestu yang merupakan anak kedua dari Prajogo Pangestu.

Sampai dengan 19 September 2024, porsi kepemilikan BRPT dan Green Era Energy masih sama, masing-masing 64,66% dan 23,60%. Sedangkan Jupiter Tiger Holdings berubah menjadi 3,94% dan Prime Hill Funds sebanyak 3,76%

Adapun 23 Agustus 2024 merupakan tanggal pengumuman FTSE Global Equity Index Series yang memasukkan BREN ke dalam indeks, sedangkan 19 September 2024 merupakan pengumuman BREN tidak lagi menjadi konstituen indeks

JAKARTA, investor.id – Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 yang digelar selama Oktober mencatat total capaian akses keuangan sebanyak 9.509.528 akses produk layanan/jasa keuangan. Jumlah ini naik sebesar 19,82% dari capaian BIK 2023.

“Capaian ini juga melebihi kenaikan 10% yang kami targetkan pada saat Kick off BIK 5 Oktober lalu di Balikpapan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam keterangan, pada Kamis (7/11/2024).

Adapun rincian capaian BIK 2024 adalah sebagai berikut:

Industri Perbankan: pembukaan 3.547.861 rekening;

Industri Pasar Modal: pembukaan 156.537 rekening efek;

Industri Perasuransian: pembukaan 745.218 polis;

Industri Pembiayaan: penyaluran pembiayaan kepada 764.201 debitur;

Industri Pergadaian: pembukaan 3.438.854 rekening; dan

Industri fintech: pembukaan 856.857 akun.

Selama periode BIK 2024, telah diselenggarakan 6.137 kegiatan atau meningkat sebanyak 3.286 kegiatan dibanding BIK 2023 dengan total peserta 6.478.027 atau meningkat 4.636.670 peserta dibanding BIK 2023. Dari jumlah kegiatan tersebut, sebanyak 661 kegiatan dilakukan oleh Kantor OJK di daerah bekerja sama dengan stakeholders terkait.

Dengan mengusung tema “Akses Keuangan Inklusif, Wujudkan Masyarakat Produktif”, BIK 2024 telah diselenggarakan secara masif di seluruh Indonesia oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dari sektor perbankan, non-bank, hingga pasar modal baik konvensional dan syariah.

Rangkaian BIK 2024 dimulai dengan kegiatan periode Road to BIK pada September dan periode BIK pada Oktober. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode BIK antara lain Edukasi Keuangan melalui Seminar/Webinar, Industri Jasa Keuangan Goes to School/Campus; Klinik konsultasi produk dan/atau layanan jasa keuangan; Training of Trainers/facilitators; dan Outreach program.

Target Inklusi Keuangan

Selain itu, dilakukan juga pembukaan rekening, polis, dan produk keuangan lainnya; pemberian kredit/pembiayaan bagi masyarakat serta pelaku usaha kecil dan mikro antara lain melalui kegiatan product/business matching; dan kegiatan kampanye dan publikasi program literasi, inklusi keuangan serta perlindungan konsumen secara masif.

Menurut Friderica, kesuksesan BIK pada tahun 2024 tidak terlepas dari partisipasi aktif kementerian/lembaga, PUJK, asosiasi dan stakeholders terkait. Oleh karena itu, OJK mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilan pelaksanaan BIK.

“Sinergi dan kolaborasi diharapkan dapat terus dilakukan dalam rangka pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% di 2024 dan pada akhirnya tercapai tingkat inklusi keuangan sebesar 98% pada periode Indonesia Emas 2045.” kata Friderica.

Sejak 2016, OJK bersama Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), asosiasi dan stakeholders telah menyelenggarakan BIK untuk mendorong peningkatan literasi atau pemahaman serta penggunaan produk dan atau layanan jasa keuangan masyarakat.

BIK merupakan program OJK yang juga menjadi program Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan menjadi bagian dari implementasi Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang telah dicanangkan pada tanggal 22 Agustus 2024.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengumumkan kebijakan baru yang mulai berlaku pada Oktober 2024 terkait pengelolaan dana pensiun.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi peserta dana pensiun, serta mendorong penggunaan produk anuitas sebagai sumber pendapatan utama setelah pensiun.

Pembatasan Pencairan Dana Pensiun

Mulai Oktober 2024, peserta dana pensiun tidak akan dapat mencairkan dana pensiun mereka sebelum mencapai usia kepesertaan minimal 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa kebijakan ini diterapkan untuk mencegah pencairan dana pensiun terlalu cepat, yang dapat mengurangi manfaat program pensiun itu sendiri.

Menurut Ogi, praktik pencairan dana pensiun yang sering dilakukan sebelum waktunya menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

"Begitu dana masuk ke Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), kemudian dibeli produk anuitas dan dicairkan dalam waktu kurang dari sebulan, meskipun ada penalti besar," ujarnya Senin (30/9).

Praktik ini, lanjut Ogi, tidak sejalan dengan tujuan utama dari dana pensiun, yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang setelah pensiun, bukan menjadi tabungan biasa.

Wajib Membeli Produk Anuitas

Dalam kebijakan baru ini, OJK juga mewajibkan peserta dengan saldo manfaat pensiun lebih dari Rp 500 juta setelah memperhitungkan PPh 21 untuk membeli produk anuitas.

Produk anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara berkala kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, serta kepada janda/duda atau anak, untuk jangka waktu tertentu.

Anuitas ini nantinya akan menjadi sumber pendapatan utama bagi penerima dana pensiun, yang dapat memastikan penerima pensiun memiliki aliran pendapatan yang berkelanjutan setelah masa kerja mereka berakhir.

Ogi menambahkan bahwa peserta PPIP yang pensiun harus mengalihkan 80% dari saldo manfaat pensiun mereka ke dalam produk anuitas. Namun, jika pendapatan yang dihasilkan dari anuitas tersebut tidak memenuhi batas pertumbuhan yang ditentukan, peserta masih bisa mencairkan dana tersebut secara tunai.

Tujuan Kebijakan

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa dana pensiun benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta setelah mereka memasuki masa pensiun.

Dengan melarang pencairan dana pensiun sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun, OJK berharap agar dana pensiun tidak disalahgunakan sebagai tabungan biasa yang dapat diambil kapan saja.

Ogi menegaskan bahwa program pensiun seharusnya memberikan manfaat setelah masa pensiun, bukan diambil lebih awal.

"Jika dana pensiun dicairkan terlalu cepat, itu hanya menjadi tabungan biasa, bukan program pensiun. Ini perlu dijelaskan dengan baik kepada peserta," ujarnya.

Melalui kebijakan ini, OJK berharap dapat meningkatkan pertumbuhan dana pensiun di Indonesia, serta mendorong peserta untuk lebih bijak dalam mengelola dana pensiun mereka agar dapat menikmati masa pensiun dengan lebih sejahtera.

JAKARTA, investor.id – Aksi akuisisi perusahaan pembiayaan atau multifinance makin semarak. Dalam kurun sebulan belakangan, ada dua multifinance baru yang bakal diakuisisi.

Seperti kabarkan Investor Daily pada awal Oktober 2024 lalu, OJK mengungkap ada enam multifinance yang akan diakuisisi oleh investor asing dan lokal. Mereka berasal dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang.

Bedanya, kali ini pengawas multifinance mengungkap terdapat delapan multifinance yang berencana diakuisisi. Artinya, ada tambahan dua entitas multifinance yang akan diakuisisi.

“Saat ini terdapat delapan Perusahaan Pembiayaan yang sedang dalam proses akuisisi, baik oleh perusahaan asing maupun lokal,” beber Agusman, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK kepada wartawan pada Rabu (6/11/2024).

Agusman menegaskan, saat ini dua dari delapan multifinance dalam proses diambil alih oleh investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Hong Kong dan Jepang.

Di samping dua multifinance itu, dalam perkembangannya saat ini terdapat empat multifinance yang telah menyampaikan laporan realisasi akuisisi oleh asing.

“Akuisisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan dan ekspansi perusahaan sehingga lebih kompetitif dalam melayani kebutuhan pasar, melindungi konsumen, dan memperkenalkan berbagai produk baru,” ungkap Agusman.

Daya Pikat Multifinance

Lebih lanjut, industri multifinance dinilai menjadi salah satu sektor yang menjanjikan untuk para investor. Agusman bilang, lini pembiayaan kendaraan bermotor masih mendominasi segmen perusahaan pembiayaan yang akan diakuisisi oleh asing.

Sebagai gambaran, piutang pembiayaan pokok kendaraan bermotor per September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,93% year on year (yoy) menjadi Rp 408,72 triliun. Piutang pembiayaan kendaraan bermotor ini masih bertumbuh, mengingat pada saat bersamaan penjualan kendaraan masih diselimuti stagnasi atau bahkan penurunan.

“Hal ini menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor. Untuk lebih mengembangkan industri perusahaan pembiayaan, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan,” beber Agusman.

Selain itu, para investor yang tertarik menempatkan dananya ke industri multifinance disebut turut melirik potensi besar layanan pinjaman bayar nanti alias buy now pay later (BNPL). “BNPL dapat menjadi alternatif peluang bisnis yang dapat dikembangkan,” kata Agusman.

Dalam catatan OJK, piutang pembiayaan BNPL oleh multifinance per September 2024 melesat 103,4% (yoy) menjadi Rp 8,24 triliun. Meski naik signifikan, tingkat pembiayaan bermasalah alias non-performing financing (NPF) gross dan net masing-masing tetap terjaga di level 2,60% dan 0,71%.

Di sisi lain, multifinance yang jadi bagian di sektor jasa keuangan juga dikenal sebagai industri padat modal. Tak pelak, beberapa multifinance masih dihadapkan pada persoalan permodalan, sehingga, mendatangkan investor strategis adalah salah satu yang didorong pihak OJK.

“Per September 2024, terdapat enam Perusahaan Pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Hal ini disebabkan antara lain karena belum dilakukannya penyuntikan modal atau proses peningkatan permodalan yang sedang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian jelas Agusman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha penyelenggara fintech p2p lending PT Investree Radhika Jaya (Investree), baru-baru ini. Meski begitu, OJK menegaskan bahwa para peminjam (borrower) tetap berkewajiban untuk melunasi sisa utang atau pinjamannya.

Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK, Agusman mengatakan, setelah pencabutan izin usaha Investree, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan.

“Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada pemberi dana atau lender. Proses penyelesaian kewajiban tersebut dilakukan melalui Tim Likuidasi,” ungkap Agusman kepada wartawan, pada Rabu (6/11/2024).

Adapun OJK dalam kesempatan sebelumnya telah mengumumkan telah mencabut izin usaha (CIU) penyelenggara PT Investree Radhika Jaya (Investree). CIU Investree itu diakibatkan sederet persoalan mulai dari pelayanan kepada masyarakat, modal cekak, dan hal-hal lainnya menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

CIU Investree diteken OJK melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Sebelumnya, OJK telah memberi waktu kepada Investree untuk memenuhi segala ketentuan, salah satunya tentu mengenai penyuntikkan modal.

“Namun demikian, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, pada Senin (21/10/2024).

Selanjutnya, sesuai POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (POJK 10/2022), Investree diwajibkan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dicabutnya izin usaha.

Kejar Eks CEO Adrian Gunadi

Di sisi lain, Agusman kembali menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah memburu Eks CEO Investree, Adrian Asharyanto Gunadi yang diketahui sedang berada di luar negeri. Langkah ini diambil sebagai upaya penegakkan hukum pidana di sektor jasa keuangan

“OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dalam melakukan proses penegakan hukum terhadap Sdr. Adrian Gunadi terkait dengan dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan, termasuk antara lain mengupayakan untuk mengembalikan Sdr. Adrian Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan,” ungkap Agusman.

OJK dalam kesempatan sebelumnya juga menyatakan melakukan lima langkah lain yang diperlukan terhadap Adrian Gunadi. Pertama, melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Adrian Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Keuangan. Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Kedua, melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keempat, OJK melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk. Aset-aset Mantan Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) itu selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kelima, melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Mengenai hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman berharap penerbitan POJK itu menjadi salah satu upaya regulator dalam memperkuat pengawasan PT SMI sebagai Special Mission Vehicle (SMV) sekaligus fiscal tools pemerintah, untuk menyediakan pembiayaan infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Penerbitan POJK itu juga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan OJK secara menyeluruh, pascaberlakuknya UU P2SK," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Agusman menerangan POJK itu memperkuat penerapan tata kelola dan pengawasan dengan melakukan koordinasi bersama pemerintah terkait penilaian kemampuan dan kepatutan serta penilaian kembali terhadap Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, serta penyampaian informasi mengenai penetapan status pengawasan PT SMI kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku pemegang saham.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dia menyampaikan PT SMI telah diawasi sebagai salah satu pelaku industri perusahaan pembiayaan infrastruktur oleh OJK. Hal itu berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Namun, Pasal 106 ayat (5) huruf c UU P2SK mengatur bahwa perusahaan pembiayaan infrastruktur dan/atau kegiatan pembangunan yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah, yaitu PT SMI, tidak termasuk dalam ruang lingkup usaha jasa pembiayaan berdasarkan undang-undang itu.

"Dengan demikian, POJK Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur tidak berlaku lagi bagi PT SMI," ungkapnya.

Selain itu, Agusman mengatakan dalam Pasal 2E Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, diatur bahwa PT SMI berada dalam pengaturan dan pengawasan otoritas yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, walaupun PT SMI sudah di luar ruang lingkup usaha jasa pembiayaan, PT SMI tetap berada dalam pengawasan OJK sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah (lembaga sui generis).

"Dengan terbitnya POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT SMI, maka POJK itu menjadi landasan hukum bagi OJK dalam melaksanakan pengawasan terhadap PT SMI yang dibentuk karena penugasan khusus dari pemerintah (lembaga sui generis)," tuturnya.

Adapun POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT SMI mengatur mengenai:

a. kelembagaan dan kepengurusan

b. penyelenggaraan usaha

c. sumber pendanaan, penyertaan, dan penempatan dana

d. penilaian Tingkat Kesehatan

e. penetapan status pengawasan

f. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, penerapan strategi antifraud, dan pelindungan konsumen

g. pelaporan

h. aspek kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

i. aspek lain yang merupakan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Agusman mengatakan POJK Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT SMI mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, laba industri fintech peer to peer (P2P) lending tercatat terus meningkat.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan, laba industri fintech lending sebesar Rp 806,05 miliar per September 2024.

"Nilai itu meningkat sebesar 66,15%, dibandingkan periode sama tahun lalu," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (6/11).

Secara month to month, laba fintech lending juga tercatat meningkat drastis. Agusman menyebut pencapaian September 2024 tumbuh sebesar 22,72%, jika dibandingkan nilai per Agustus 2024 yang sebesar Rp 656,80 miliar.

Dia menerangkan peningkatan laba fintech lending salah satunya disebabkan adanya peningkatan pendapatan operasional.

Secara kinerja, OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech P2P lending per September 2024 mencapai Rp 74,48 triliun. Nilai itu tumbuh sebesar 33,73% secara Year on Year (YoY).

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada September 2024 tercatat sebesar 2,38%. Adapun TWP90 pada September 2024 tercatat membaik drastis dari posisi September 2023 yang sebesar 2,82%. TWP90 pada September 2024 terbilang stabil, jika dibandingkan dengan posisi Agustus 2024 yang juga meraih 2,38%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan menyelenggarakan The 6th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2024. Rencananya acara tersebut berlangsung pada 12-13 November 2024 di The Kasablanka Hall Jakarta, Jakarta Selatan.

Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) OJK Djoko Kurnijanto menerangkan acara tersebut merupakan langkah untuk memperkuat industri fintech dan ekosistem ekonomi digital Indonesia.

"Selain itu, bertujuan untuk berbagi informasi mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di bidang fintech dan inovasi keuangan digital bersama dengan regulator dan praktisi industri baik di tingkat domestik maupun global," ucapnya dalam konferensi pers di Gedung OJK, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Dia menyebut kegiatan IFSE merupakan acara puncak dari pelaksanaan Bulan Fintech Nasional (BFN) selama satu bulan penuh yang dimulai 11 November 2024 atau bertepatan dengan momentum Hari Fintech Nasional hingga 12 Desember 2024.

Djoko menerangkan dalam kegiatan itu akan dibahas juga mengenai financial planning, literasi keuangan, keamanan digital, serta outlook industri fintech pada 2025. Dia menyebut tantangan industri fintech terkait teknologi juga akan dibahas dalam acara tersebut.

Lebih lanjut, Djoko menyampaikan bahwa terdapat empat tantangan utama dalam mengembangkan potensi digital khususnya di bidang inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK).

"Pertama, pertumbuhan ITSK Indonesia yang bergantung pada investasi di sektor fintech. Kedua, perlunya regulasi yang memadai. Ketiga, ketersediaan sumber daya yang kompeten, dan terakhir adalah terkait integrasi dan kolaborasi,” ungkap Djoko.

Selain itu, Djoko juga menekankan bahwa OJK terus berkomitmen mendukung penuh dalam penyelenggaraan Indonesia Fintech Summit 2024 sebagai langkah sinergi dan kolaborasi antara regulator, asosiasi industri, dan pemain industri untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang berdaya saing dan aman.

Djoko berharap bahwa IFSE dan BFN 2024 dapat menjadi wadah yang efektif untuk industri dapat terus melakukan inovasi bukan hanya dalam pengembangan produknya namun juga meningkatkan kolaborasi dengan berbagai sektor bisnis dalam memperkuat ekosistem keuangan digital.

Sekretaris Jenderal AFTECH Budi Gandasoebrata menilai The 6th IFSE dan BFN merupakan media untuk berdialog antara regulator dan industri, serta menjadi platform bagi para pelaku industri fintech untuk menampilkan inovasi produk.

Ketua Umum AFSI Ronald Yusuf Wijaya menyambut baik penyelenggaraan The 6th IFSE dan BFN 2024. Dia menilai acara itu sebagai kesempatan strategis untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan digital syariah di Indonesia.

“Dengan peringkat ketiga dalam Global Islamic Fintech Report 2023/2024 sebagai negara yang paling mendukung pertumbuhan fintech syariah, serta didukung oleh jumlah penduduk muslim yang besar, Indonesia berpotensi kuat untuk menjadi pusat ekonomi syariah berbasis fintech, yang dapat memperluas akses keuangan bagi masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal AFPI Tiar Karbala menyebut penyelenggaraan The 6th IFSE dan BFN 2024 membawa misi penting yang dapat memberikan dampak penting bagi industri fintech lending dalam memperkenalkan industri sebagai solusi inklusif yang mampu menjawab kebutuhan pendanaan UMKM.

Tiar berharap dengan partisipasi AFPI dalam penyelenggaraan The 6th IFSE dan BFN 2024, dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat dan UMKM tentang dampak positif penggunaan fintech lending dalam memberikan akses pembiayaan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) menyebut produk asuransi tradisional, termasuk di dalamnya produk endowment (dwiguna), masih menjadi kontributor utama pendapatan premi perusahaan dibandingkan produk unitlink per September 2024.

Sayangnya, Generali tak membeberkan porsi masing-masing produk tersebut.

Chief Marketing and Partnership Distribution Generali Indonesia Vivin Arbianti Gautama mengatakan, dinamika tersebut dapat didorong oleh beberapa hal.

Salah satunya dengan makin meningkatnya literasi dan nasabah makin mengerti produk yang sesuai dengan kebutuhan finansial.

"Selain itu, adanya dampak dari berbagai kebijakan di sektor asuransi,"

Vivin mengatakan, Generali akan terus memberikan perlindungan finansial atas risiko hidup, baik atas sakit dan meninggal dunia kepada banyak orang.

Terkait dengan produk tradisional dengan pengembalian premi atau endowment, Vivin menyebut salah satu contoh produk yang dimiliki adalah Cemerlang Prime.

Dia bilang produk itu bisa memberikan pengembalian premi hingga 150%, jika tidak terjadi klaim selama masa perlindungan.

"Dengan premi terjangkau sesuai usia, produk itu memberikan keleluasaan nasabah untuk memilih masa pembayaran premi mulai dari 3 tahun dan juga fleksibilitas dalam memilih periode perlindungan asuransi hingga 25 tahun," tuturnya.

Dengan fitur pengembalian premi, Vivin menerangkan hal itu bisa menjadi Unique Value Proposition (UVP) tersendiri bagi calon nasabah. Artinya, produk itu tidak hanya bisa dimanfaatkan sebagai perlindungan asuransi jika terjadi risiko meninggal dunia, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai persiapan dana di masa depan.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Generali mencetak pendapatan premi per September 2024 sebesar Rp 2,39 triliun. Nilai itu meningkat 6,22%, dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 2,25 triliun.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terjadi pergeseran penyumbang premi terbesar di asuransi jiwa setelah adanya koreksi atas unitlink.

Per September 2024, lini usaha asuransi jiwa yang menyumbangkan pendapatan premi terbesar adalah endowment dengan kontribusi pendapatan premi sebesar Rp 41,66 triliun atau 30,72% dari total premi. Diikuti produk unitlink dengan pendapatan premi sebesar Rp 37,21 triliun atau 27,43% dari total premi.

JAKARTA, investor.id – Penetrasi asuransi di Indonesia mulai merekah sejak mengalami penurunan dalam kurun beberapa tahun belakangan. Sementara densitas asuransi konsisten berkembang ke arah positif.

Merujuk Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2024, penetrasi asuransi tercatat berada di posisi 3,1% pada tahun 2020. Sejak itu, penetrasi menurun menjadi 3,0% pada 2021, lalu sebesar 2,7% pada 2022, dan kembali turun ke level 2,6% pada 2023.

Penetrasi asuransi mulai bergerak naik pada tahun 2024 ini. Berdasarkan catatan OJK, penetrasi asuransi meningkat ke posisi 2,80% pada September 2024.

Di samping itu, densitas asuransi tercatat konsisten bergerak naik kendati dihadapkan pandemi Covid-19. Densitas asuransi pada 2020 misalnya yang sebesar Rp 1.774.612, terus naik menjadi Rp 2.080.020 per September 2024.

Untuk diketahui, penetrasi asuransi merupakan rasio antara dana di industri asuransi terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara densitas asuransi merupakan rata-rata pendapatan masyarakat yang disisihkan untuk membeli produk asuransi dalam kurun satu tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono menerangan, tingkat densitas dan penetrasi asuransi relatif terus meningkat hingga September 2024. Hal ini didorong dengan masih terus bertumbuhnya premi di sektor asuransi secara umum.

“OJK akan terus mengawal agar dapat tercapai tingkat densitas 2,4 juta rupiah dan penetrasi 3,2% pada 2027 sesuai dengan target yang dicanangkan pada peta jalan pengembangan dan penguatan perasuransian Indonesia,” ungkap Ogi kepada wartawan, pada Selasa (5/11/2024).

Penetrasi Asuransi 2018-2024

Meski penetrasi dan densitas asuransi di Indonesia bergerak ke arah positif, keduanya masih jauh tertinggal di bawah sejumlah negara tetangga lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Mengacu data ASEAN Insurance Surveillance Report 2022, penetrasi asuransi Singapura yang berada pada level 12,5%, Malaysia pada level 3,8%, Thailand pada Level 4,6%. Dari sisi densitas, Singapura mencatat Rp 136.314.430, Malaysia dengan densitas Rp 6.575.570, begitu juga Thailand yang sebesar Rp 6.115.960.

Ogi menerangkan, sebagaimana diketahui bersama, sejak krisis keuangan yang terjadi di tahun 1997 dan 1998, terjadi reformasi sektor jasa keuangan di Indonesia secara besar-besaran. Namun, reformasi itu belum menyentuh sampai ke sektor perasuransian.

“Indikator berupa penetrasi dan densitas cenderung stagnan (2-3%) dalam 2 dekade ini,” terang dia.

Ogi menambahkan, hal tersebut yang memicu OJK dalam 2 tahun terakhir ini untuk melakukan berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud sejalan dengan momentum terbitnya UU P2SK untuk melakukan perubahan di sektor perasuransian.

Adapun berikut tingkat penetrasi dan densitas asuransi 2018-2024;

Tingkat penetrasi asuransi:

2018 – 2,9%

2019 – 3,0%

2020 – 3,1%

2021 – 3,0%

2022 – 2,7%

2023 – 2,6%

Sep 2024 – 2,80%

Tingkat densitas asuransi:

2018 – Rp 1.600.140

2019 – Rp 1.751.514

2020 – Rp 1.774.612

2021 – Rp 1.897.110

2022 – Rp 1.923.380

2023 – Rp 1.977.000

Sep 2024 – Rp 2.080.020

Sumber: Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian 2023-2027, AAUI

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News