Pembangkitan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7 raih penghargaan Subroto Award Keselamatan Bidang Ketenagalistrikan (K2) Kategori Termal Subkategori PLTU > 200 MW. Kementerian ESDM penyematan penghargaan Subroto Award pada PLTU Jawa 7 merupakan penilaian langsung dari Kementerian ESDM RI yang dianggap yang telah melakukan kinerja sangat baik dalam memajukan sektor ESDM di Indonesia

Menanggapi penghargaan ini, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jisman P. Hutajulu mengatakan, pihaknya mengapresiasikan atas keberadaan PLTU Jawa 7 yang telah memberikan kontribusi besar terhadap kecukupan dan keandalan sistem tenaga listrik di Pulau Jawa.

“Kami juga mengapresiasi dukungan dan partisipasi aktif PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali, sebagai pengelola PLTU Jawa 7, atas kontribusinya terhadap program Pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi emisi global,” terang Jisman Hutajulu dalam keterangan resminya pada Warta Ekonomi di Surabaya, Jumat (11/10/2024).

Sementara itu Presiden Direktur PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (PT SGPJB), Zhao Zhigang mengatakan, sebagai perusahaan penerima Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) Fase 1 Peta Jalur Perdagangan Karbon (2023-2024) bahwa, PLTU Jawa 7 akan terus meningkatkan kontribusi penyediaan listrik yang aman, andal, ekonomis, bersih, dan ramah lingkungan.

"Kami terus mendukung program-program pemerintah untuk terwujudnya Indonesia Maju Berkelanjutan," kata Zhao Zhigang.

Disisi lain General Affair (GA) Director PT SGPJB, Doddy Nafiudin mengatakan, penghargaan Subroto Award yang diperoleh Jawa PLTU 7 ikut berkontribusi memperkokoh komitmen PLN Nusantara Power (PLN NP) selaku subholding pembangkitan terbesar di Asia Tenggara, dalam menghadirkan listrik yang andal dengan mengedepankan aspek keselamatan di lingkup bisnisnya sekaligus menorehkan catatan emas.

"PLTU Jawa 7 telah menjadi pionir penggunaan teknologi baru Ultra Super Critical (USC). Selain memiliki efisiensi yang tinggi, teknologi USC dan Clean Coal Technology (CCT) menjadikan pengoperasian PLTU Jawa 7 lebih aman, andal, ekonomis, bersih, dan ramah lingkungan," terang Doddy Nafiudin

Bahkan kata Doddy Nafiudin, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) berpesan, bahwa sektor ESDM merupakan sektor yang sangat strategis dan memiliki potensi yang sangat besar, memiliki multiplier besar untuk perekonomian nasional.

"Regulasi harus mulai disederhanakan agar investasi datang ke negara, membuka kesempatan kerja sehingga bisa bersaing dengan negara-negara lain. Perlu penyiapan SDM untuk mencapai target net zero emission,” ungkap Doddy Nafiudin menirukan pesan Presiden Jokowi

Seperti diketahui, puncak Penghargaan Subroto Award dilangsungkan di Jakarta (10/10/2024) bagian Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-79 yang mengusung tema “Energi dan Mineral Wujudkan Indonesia Maju Berkelanjutan" yang merupakan penyelenggaraan tahun ke-7 dan dihadiri secara langsung oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang secara simbolis menyerahkan penghargaan Subroto Award kepada 68 penerima penghargaan dari 6 kelompok sektor ESDM. PLTU Jawa 7 bersama PLTGU Muara Karang, PLTA Sutami, PLTA Cirata, dan PLTU Punagaya.

Para pengusaha transportasi barang dan logistik yang tergabung dalam Perkumpulan Keamanan dan Keselamatan Indonesia (Kamselindo) mendukung dibentuknya Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur yang salah satu prioritasnya menyelesaikan masalah Over Dimension Overload (ODOL). Hal ini bertujuan agar ada yang mengkoordinir kementerian-kementerian teknis terkait untuk membuat sebuah roadmap atau kebijakan yang bisa disepakati bersama.

“Selama ini kan tidak pernah ada peta jalannya. Masing-masing kementerian teknisnya jalan sendiri-sendiri dengan mengutamakan egosentrisnya. Makanya, kami para pengusaha barang dan logistik sangat mendukung wacana pembentukan Menko Infrastruktur ini,” ujar Ketua Umum Kamselindo, Kyatmaja Lookman kepada media baru-baru ini.

Menurutnya, selain mengkoordinir penyelesaian masalah ODOL, tugas Menko Infrastruktur ini nantinya juga akan mengkoordinir pembangunan infrastruktur dan merawat infrastruktur jalan serta memastikan umur pakainya. “Untuk itu, Kemenko Infrastruktur ini nantinya harus segera mengumpulkan semua menteri-menteri terkaitnya seperti Kemenhub, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Korlantas, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan,” katanya.

Kalau selama ini, Kyatmaja menuturkan belum pernah ada opsi-opsi yang disajikan untuk penyelesaian ODOL ini. “Jangankan opsi, ODOL ini juga nggak pernah dibahas secara komprehensif. Hal inilah yang menyebabkan masalah ODOL ini selama puluhan tahun belum bisa diselesaikan,” tuturnya.

Dia berharap agar masalah ODOL ini nantinya menjadi agenda prioritas di Kementerian Infrastruktur yang wacananya akan dibentuk nanti. “Harus menjadi prioritas. Karena, ODOL ini membuat daya saing produk-produk kita masih lemah,” ungkapnya.

Dia mengusulkan agar pemerintah melakukan pemetaan terhadap komoditas-komoditas yang berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Seperti, bagaimana pola pendistribusian dan tata cara logistik yang paling ideal untuk jenis produk itu.

Untuk itu, lanjutnya, harus dipetakan titik muatnya mana, titik bongkarnya mana, kalau perlu digeser kemana, dan infrastruktur apa saja yang perlu disiapkan. “Jadi, memang harus tiap-tiap industri itu dibahas, dan itu nggak gampang. Tapi, itu merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk membuat daya saing produk kita meningkat agar tidak menjadi jajahan negara lain dalam memasarkan produknya ke Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono merespons positif rencana presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto membentuk Kemenko Bidang Infrastruktur. Dia berharap Menteri Koordinator baru ini bisa menyelesaikan persoalan truk yang kelebihan muatan atau ODOL.

Pasalnya, selama ini, kebijakan larangan truk ODOL belum terealisasi. Namun, menurut Basuki, dengan kemauan kuat pemerintahan berikutnya, kebijakan ini bisa dieksekusi melalui Menko Bidang Infrastruktur.

Dia mengatakan penyelesaian masalah ODOL ini harus dilakukan dengan melibatkan semua institusi terkait. Hal itu bertujuan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan saat Zero ODOL diterapkan.

Dia mengakui jika hanya beberapa pihak saja yang terlibat seperti saat ini hanya Kemenhub, KemenPUPR, Korlantas saja, masalah ODOL ini tidak bisa terselesaikan. “Jadi, perlu adanya pembahasan dengan semua instansi terkait agar masalah ini bisa diselesaikan,” katanya.

Pakar Transportasi Senior dari Institut Transportasi & Logistik Trisakti, Suripno, juga menyarankan untuk menghindari kerugian-kerugian yang terjadi terhadap para stakeholder akibat penerapan Zero ODOL, pemerintah harus menyeting ulang kebijakannya. Jika dipaksakan untuk tetap dilanjutkan juga, menurutnya, kebijakan ini dipastikan tidak akan berhasil untuk dijalankan dengan mulus.

“Pelanggaran ODOL selalu gagal untuk ditegakkan selama ini lebih karena pendekatannya hanya penegakkan hukum saja dan bukan menyeluruh. Sama juga dengan yang sekarang, hanya melakukan penegakan hukum saja dan cuma nyontek saja alurnya kayak yang lama. Saya yakin ini juga tidak akan berhasil dan sia-sia,” katanya.

Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kemenhub ini mengatakan ODOL ini pada dasarnya adalah suatu akibat karena tidak efisiennya sistem transportasi. “Jadi, penyelesaiannya juga perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terstruktur,” ujarnya.

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) berhasil merealisasikan program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSL) melalui pembangunan sumur bor dan reservoir air bersih di Desa Oelpuah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Proyek ini bertujuan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat setempat, yang selama ini mengalami kesulitan air, terutama saat musim kemarau.

Bantuan ini disediakan dengan kapasitas reservoir sebesar 31.416 liter, yang dapat mencukupi kebutuhan air bagi 1.696 jiwa di desa Oelpuah. Sebelum adanya program ini, warga sering kali harus membeli air dari mobil tangki seharga Rp150 ribu per mobil karena pasokan air bersih yang terbatas. Beberapa warga bahkan terpaksa mengais sungai kering untuk mendapatkan air.

"Terima kasih banyak kepada PTPP dan Tim TJSL PTPP yang telah menyelesaikan program air bersih di desa kami. Sumur bor dan reservoir ini sangat bermanfaat, dan kami akan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk kebutuhan sehari-hari," ujar Kepala Desa Oelpuah.

Program ini diluncurkan bersamaan dengan HUT PTPP ke-71 pada Agustus 2024 dan rampung pada awal Oktober 2024. PTPP menyadari pentingnya akses air bersih, terutama di daerah terpencil seperti Oelpuah. Inisiatif ini juga merupakan wujud komitmen PTPP untuk mendukung pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat.

"PTPP sebagai BUMN memiliki kewajiban untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Program TJSL air bersih ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk meningkatkan akses air, terutama di daerah yang membutuhkan," kata Joko, perwakilan PTPP.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi inisiatif-inisiatif TJSL lainnya yang menyasar wilayah terpencil dan kekurangan akses sumber daya vital seperti air bersih.

Penyandang disabilitas di Indramayu ternyata jumlahnya ribuan. Pada 2022, menurut data BPS terdapat 1.792 penyandang disabilitas dengan berbagai jenis di kabupaten di pesisir utara Jawa tersebut. Ratusan di antaranya adalah penderita tuna rungu. Sebanyak 119 orang penyandang diabilitas tersebut tergabung dalam komunitas Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin).

Gerkatin kerap melakukan advokasi agar diabilitas mendapatkan hak dan akses yang sama seperti warga negara lain terhadap infrastruktur, lapangan pekerjaan, atau media informasi yang ramah dengan kelompok tuna rungu wicara.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Unit Balongan bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Mutiara Hati, Indramayu, menggagas program pemberdayaan yang menyasar teman tuli. Maka, lahirlah program Perintis (Pemberdayaan Inklusi Teman Istimewa).

“Kerjasama dengan SLBN Mutiara Hati dilakukan karena adanya permasalahan dan potensi pengembangan teman tuli karena sekolah tersebut memiliki program vokasional dengan meningkatkan kemampuan motorik dan peningkatan skill untuk mempersiapkan masuk ke dunia kerja setelah lulus,” kata Area Manager Communication, Relation and CSR PT KPI Unit Balongan Mohamad Zulkifli, baru-baru ini.

Program Perintis dimulai dua tahun lalu dengan menyasar para penyandang disabilitas atau teman istimewa yang mengangkat isu-isu disabilitas terkait kesetaraan, keterbatasan akses lapangan kerja dan ruang pemberdayaan yang inklusif.

Melalui program ini, PT KPI Unit Balongan ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya inklusifitas dan kesadaran untuk memberikan kesempatan nyata bagi individu penyandang disabilitas untuk kembali berfungsi secara sosial dan mencapai kemandirian ekonomi.

Program kegiatan dimulai dari peningkatan kapasitas teman tuli melalui sistem pembelajaran vokasi di SLB, Pelatihan Barista Kopi, Program Magang Barista, kemudian menginisiasi kafe "Kopi Teman Istimewa", penciptaan ruang inklusi, hingga workshop inklusif yang melibatkan masyarakat sekitar.

Kafe itu memberdayakan 8 orang teman tuli sebagai barista kopi. Kedai Kopi dipilih karena kopi merupakan ruang publik yang menjadi titik temu bagi berbagai lapisan masyarakat dan berbagai jenis pekerjaan.

Kilang Balongan pun berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan selain SLBN Mutiara Hati seperti Mr. Ino Coffee, dan UMKM "Kopi Seduh". Para penyandang disabilitas dirangkul untuk mandiri melalui potensi UMKM. "Tim Manajemen PT KPI Unit Balongan berkomitmen untuk selalu menggunakan produk kopi dari Kopi Teman Istimewa sebagai sajian pada saat rapat dan juga hampers pada saat hari besar," tutur General Manager PT KPI Unit Balongan Sugeng.

Mengembangkan bisnis Kopi Teman Istimewa tidak mudah. Sejumlah tantangan bermunculan sehingga muncul inovasi untuk menggandeng selebgram di Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui media sosial Instagram.

Upaya ini berhasil meningkatkan community engagement sehingga masyarakat mulai banyak yang berkunjung ke kedai kopi tersebut. Kini, Kopi Teman Istimewa sudah mulai dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya wilayah Kabupaten Indramayu saja melainkan wilayah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Informasi mengenai Kopi Teman Istimewa menyebar cepat. Kolaborasi dengan para content creator memicu antusiasme masyarakat untuk belajar bahasa isyarat di Kopi Teman Istimewa. Tempat ngopi ini kini tidak hanya sebatas menjual kopi kepada masyarakat tetapi juga berhasil memperkenalkan bahasa isyarat dan menciptakan ruang kreatif bagi berbagai kelompok masyarakat.

Teman istimewa menjadi wadah kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas, media edukasi, dan kemitraan dengan UMKM sekitar sekaligus menjadi ruang edukasi dan inklusi bagi penyandang disabilitas dan masyarakat umum, kami menyebutnya konsep Collaboration Hub

Pada Oktober 2023, Kopi Teman Istimewa menjadi ruang inklusi, kampung ramah disabilitas pertama, dan media pengenalan ejaan huruf BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) di Kabupaten Indramayu. Alhasil, kafe ini menjadi tempat berkumpulnya kelompok tuli dan disabilitas lain dari wilayah Kota/Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan lain-lain. Pada Ramadhan 2024, Kopi Teman Istimewa sukses menyelenggarakan Talkshow Al-Qur'an Bahasa Isyarat pertama di Kabupaten Indramayu yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat.

Penggunaan bahasa isyarat oleh anak-anak, remaja dan dewasa sudah mulai menjadi hal yang biasa di desa sekitar operasional Kopi Teman Istimewa. Selain itu, para barista tuli yang telah berhasil menularkan ilmunya untuk mengajarkan cara membuat kopi kepada 103 teman penyandang disabilitas di SLBN Mutiara Hati dan SLBN Pahlawan.

"Saya senang bisa menjadi barista tuli pertama di Indramayu. Selain mendapatkan penghasilan untuk menunjang kebutuhan kelompok disabilitas, eksistensi kelompok disabilitas kini juga sudah diakui oleh masyarakat, terbukti dari jumlah pengunjung yang ramai setiap harinya sehingga semakin banyak dan kini kami sudah dilibatkan dalam kegiatan masyarakat seperti pengajian," ungkap Saep, Barista Tuli Kopi Teman Istimewa.

Program Perintis juga berinovasi menciptakan DEALS (Deaf Emergency Alert System) untuk barista tuli sebagai bentuk early warning system terhadap potensi kebakaran yang terjadi di kafe dan dapat memudahkan dalam memulai komunikasi antara konsumen dan barista tuli.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Kopi Teman Istimewa memiliki program penukaran botol plastik bekas seberat 2 kilogram dengan segelas kopi. Sampah plastik yang terkumpul akan diolah oleh kelompok disabilitas menjadi thropy/plakat, furnitur dan kerajinan tangan yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

Selain pemberdayaan di sektor hilir, program Perintis menyasar pemberdayaan pada sektor hulu yaitu kebun kopi dan kelompok tani di kaki Gunung Ciremai. Pemberdayaan bekerjasama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) Sekar Wangi di Desa Cibereum, Kabupaten Kuningan. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang membudidaya kopi yang bijinya kemudian dijual dan menjadi pemasok biji kopi di kedai Kopi Teman Istimewa.

Kelompok diajarkan mengenai budidaya dan perlakuan pascapanen yang ramah lingkungan. Selain itu, mereka diberikan pelatihan mengenai pengemasan dan pemasaran yang baik. Adapun dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, perusahaan bersama kelompok masyarakat Desa Cibereum menjaga salah satu mata air yang digunakan warga desa itu melalui revitalisasi sumber mata air.

Dari sisi ekonomi, program Perintis mengakibatkan penyandang tuna rungu yang tadinya tidak bekerja menjadi memiliki penghasilan tetap. Pendapatan barista yang bekerja dikafe lebih dari Rp2 juta/bulan, atau di atas UMR Kabupaten Indramayu yang mencapai Rp2,62 juta.

Masyarakat di sekitar kafe Kopi Teman Istimewa turut mendapat manfaat berupa perbaikan jalan, infrastruktur dan media informasi yang ramah terhadap disabilitas, serta kelengkapan fasilitas kebersihan lingkungan. "Kopi Teman Istimewa terbukti berhasil memberikan lapangan pekerjaan bagi para alumni dan berhasil menciptakan ruang inklusi pertama di Kabupaten Indramayu. Selain itu, penerimaan yang baik oleh masyarakat juga menjadi bentuk keberhasilan karena kelompok disabilitas kini tidak minder tetapi juga memiliki harga diri yang baik dengan keterampilan yang mereka miliki saat ini,’ ujar Kepala Sekolah SLBN Mutiara Hati Cicih Arningsih

Program Perintis mampu meningkatkan 50% pendapatan UKM setelah menitipkan barang dagangannya di Kopi Teman Istimewa sehingga perputaran ekonomi masyarakat sekitar juga meningkat. Kafe memiliki workshop yang sering digunakan masyarakat dan teman istimewa untuk belajar seperti menjahit, memasak, design dan CNC Router, serta sablon. Pengajar dalam workshop tersebut adalah warga sekitar dan mitra binaan CSR PT KPI Unit Balongan yang lain untuk menyebarluaskan ilmunya.

Program Perintis mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) yaitu poin ke-4. Pendidikan Berkualitas; poin ke-8 yaitu Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi; dan poin ke-10 yakni Pengurangan Kesenjangan.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) menggelar unjuk rasa di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (10/9/2024). Unjuk rasa ini ialah imbas dari rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dan diterbitkannya PP Nomor 28 Tahun 2024 beberapa waktu lalu.

Berdasarkan pantauan lapangan, aksi massa tiba di Kantor Kemenkes pukul 11.00 WIB. Dalam unjuk rasa tersebut masa aksi membawa sejumlah poster dan spanduk yang berisikan tuntutannya antara lain “Tolak aturan kemasan polos”, "Cabut pasal-pasal PP 28/2024 tentang Kesehatan”, dan “Tolak Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunannya yang mengancam industri kelangsungan para pekerja".

Ketua Umum PP FSP RTMM SPSI Sudarto AS mengungkapkan bahwa unjuk rasa ini merupakan langkah kesekian yang ditempuh pihaknya dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja yang terancam kehidupannya akibat adanya pasal restriktif inisiatif Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui PP 28/2024 dan Rancangan Permenkes.

Sudarto mengatakan pihaknya sudah berulang kali mengirimkan surat dan mengajak audiensi kepada Kemenkes. Tapi usaha dialog yang diajukan tidak kunjung mendapat respons oleh Kemenkes. Oleh karena itu, hari ini melakukan unjuk rasa turun ke jalan dengan ribuan buruh dan pekerja tembakau yang tergabung dalam RTMM SPSI.

"Kami sudah mengirim surat kepada kemenkes tapi tidak diterima, kedua sudah mencoba audiensi berulang kali namun tidak direspons, ketiga, pemerintah sudah diminta untuk audiensi tapi tetap tidak datang. Maka kami tenaga kerja turun ke Jakarta," katanya.

Sudarto mengatakan, PP 28/2024 merupakan kebijakan yang membuat industri rokok beserta usaha masyarakat yang terkait di dalamnya akan semakin terancam. Pasalnya saat ini saja industri rokok sudah terlalu banyak tekanannya. Ditambah lagi kata Sudarto dalam aturan tersebut terdapat aturan kemasan rokok polos tanpa merek, dirancang melalui RPMK yang penuh kejanggalan.

Ia mengatakan aturan tersebut akan berdampak pada menjamurnya produk rokok ilegal yang tersebar di masyarakat. Hal ini nantinya akan berdampak terhadap penurunan pemasukan negara melalui cukai hasil tembakau. Imbasnya lagi antara lain ancaman bagi ketersediaan lapangan kerja yang sebelumnya ada di lingkup industri tembakau.

"Sehingga peraturan menyengsarakan para buruh, saat ini lapangan pekerjaan sulit, Kedua akibat rokok ditekan terlalu mahal karena setiap tahun cukai naik dan produksi harus dibatasi,penjualan dibatasi, yang akhirnya yang berkembang adalah rokok ilegal," katanya.

Setelah beberapa jam menyuarakan aspirasinya dengan lantang di jalan Rasuna Said, akhirnya pihak Kemenkes yang diwakili oleh Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kemenkes RI, Benget Saragih membuka ruang untuk audiensi saat massa melakukan aksi. Benget mengatakan, pihaknya akan melibatkan buruh dalam menyusun RPMK, khususnya terkait kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

"Terima kasih untuk teman-teman, sesuai kesepakatan bersama. kami sangat menerima aspirasi dan akan melibatkan bapak ibu dalam penyusunan RPMK yang mana yang terdampak adalah buruh ya pak. Kita akan bersama-sama menyusun, ini bukan janji tapi ini akan kita laksanakan," katanya.

Dari hasil pertemuan tersebut, Sudarto mengatakan bahwa terkait dengan aturan kemasan rokok polos tanpa merek merupakan aturan yang dibuat untuk melihat reaksi publik maupun industri rokok itu sendiri. Terkait dengan zonasi larangan penjualan dan iklan rokok nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut.

"Tadi soal kemasan polos sudah nggak, mereka udah bilang nggak kok pak, kita juga mikir lah pak, itu kan cek ombak katanya. Nah itu kebiasaan, jadinya ngaku tadi. Ada beberapa yang juga diakui seperti larangan zonasi penjualan produk tembakau dengan radius 200 meter itu nanti lah katanya kita bicarakan. yang penting adalah kita akan dilibatkan," tutup Sudarto.

Kemenkes menyatakan akan melibatkan FP RTMM-SPSI dan organisasi terkait lainnya dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Permenkes mengenai pengamanan produk tembakau, rokok elektronik, serta makanan dan minuman.

Sudarto mengatakan pihaknya akan menagih janji dari pihak Kemenkes yang akan melibatkan buruh dalam pembahasan RPMK ke depannya. Jika pihaknya tidak dilibatkan maka akan ada aksi unjuk rasa dan penyampaian pendapat lagi.

Untuk lebih memperkenalkan dunia koperasi dan mengangkat tokoh-tokoh koperasi di tanah air agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, pegiat Koperasi Irsyad Muchtar beserta sejumlah tokoh lainnya melakukan seleksi untuk memilih 100 orang paling berpengaruh dalam dunia koperasi di Indonesia.

Menurut Irsyad yang juga berprofesi sebagai penulis, selama ini pegiat koperasi kurang dikenal dan dunia koperasi itu sendiri belum terlalu mendapat tempat di hati masyarakat.

"Di Indonesia ada sekitar 130 ribu koperasi yang bagus, namun sejauh ini hanya terdengar beritanya 8 koperasi dinyatakan gagal bayar. Hal ini yang menjadi konsentrasi saya untuk mengangkat tokoh-tokoh koperasi di Indonesia ," ungkap Irsyad Muchtar disela-sela launching buku yang berjudul 'Apa dan Siapa 100 Orang Koperasi Indonesia' yang digelar di Royal Kuningan Hotel Jakarta pada Kamis (11/10).

Untuk memilih 100 orang tokoh yang memiliki pengaruh di dunia koperasi lanjut Irsyad dibutuhkan sebuah team yang memiliki dedikasi. Team tersebut beranggotakan Bagio dari Ikopin, Junaidi dari BRIN serta sejumlah tokoh dan jurnalis lainnya yang turut dilibatkan.

"100 orang yang paling berpengaruh dalam dunia koperasi di Indonesia telah saya kenal selama 20 hingga 30 tahun. Mereka tersaring dari sekitar 200 orang dan mengerucut pada 128 orang yang terpilih untuk kemudian diseleksi kembali hingga menjadi 100," tandas Irsyad.

100 orang yang terpilih oleh team menurut Irsyad Muchtar merupakan tokoh koperasi yang diseleksi dengan ketat dan memperoleh nilai tertinggi dari 128 orang yang dinilai. Irsyad menegaskan bahwa bisa dipastikan 100 orang yang terpilih tersebut telah memiliki track record baik yang panjang dalam dunia koperasi di Indonesia.

Sementara itu Ketua umum Koperasi Astra Internasional - Agus Baskoro yang turut terpilih sebagai 100 orang paling berpengaruh dalam dunia koperasi di Indonesia tercatat pernah menaikan aset koperasi perusahaan sebesar 3,14% dari Rp 1,37 triliun pada 2022 menjadi Rp 1,41 triliun pada 2023. Adapun Sisa Hasil Usaha (SHU) yang sering menjadi parameter kesejahteraan anggota pada periode yang sama naik sebesar 17,05% dari Rp 54,38 miliar menjadi Rp 63,65 miliar.

Koperasi yang beranggotakan 66.179 orang, dibawah kepemimpinan Agus, dirinya juga terus mengembangkan platform pembayaran yang bernama Astra Apps untuk memudahkan transaksi pembayaran. "Membangun kesejahteraan anggota adalah moto saya dalam menegaskan eksistensi Koperasi Astra," jelas Agus.

Ketua Koperasi Makmur Mandiri (KMM) - Tumbur Naibaho yang juga terpilih sebagai 100 orang tokoh koperasi di Indonesia, prestasinya begitu gemilang dalam memberdayakan koperasi yang didirikannya.

KMM yang didirikan semenjak tahun 2005 di rumahnya di Perumahan Griya Asri 1 Tambun Bekasi, pada akhir tahun 2023 lalu telah beranggotakan sebanyak 100 orang. Penambahan jumlah anggota tersebut telah berdampak positif pada kenaikan aset sebesar 18,18% dari Rp 1,022 triliun di 2022 menjadi Rp 1,208 triliun di 2023.

"Partisipasi anggota juga meningkatkan yang terlihat pada kenaikan simpanan sebesar 17,94% dari Rp 621,247 miliar menjadi Rp 732,683 miliar. Volume usaha naik sebesar 21,56% dari Rp 784,338 miliar menjadi Rp 953,467 miliar. Total simpanan anggota sebesar Rp 132,955 miliar, total ekuitas tercatat sebesar Rp 238,842 miliar dengan SHU sebesar Rp 8,781 miliar," ungkap Tumbur.

Dari 100 orang tokoh dunia perkoperasian di Indonesia yang diinisiasi oleh Majalah Peluang juga tercatat sejumlah nama seperti Yakobus Jano, Mochamad Andy Arslan Djunaid, Kamaruddin Batubara, Aun Gunawan, Agus Setia Irawan serta sejumlah nama lainnya.

Adapun tokoh-tokoh koperasi dari kalangan wanita tercatat sejumlah nama seperti Sri Untari Bisowarno, Isminarti Perwirani, Syahnas Rasyid, Eva Marliyanti, Rini Sukesih Rahmah serta Sri Yuliani.

PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melalui program PKT Proaktif, menyalurkan bantuan kemanusiaan internasional kepada korban bencana tanah longsor di Papua Nugini. Bantuan ini mencakup material untuk pemulihan infrastruktur, medical kit, serta pakaian untuk anak-anak dan dewasa, dengan harapan mempercepat pemulihan pasca-bencana.

Penyaluran bantuan ini disampaikan langsung oleh perwakilan Pupuk Kaltim kepada Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini, Andriana Supandy, di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Port Moresby. Bantuan ini merupakan respons atas bencana yang menimbulkan ribuan korban di Papua Nugini.

Direktur Utama Pupuk Kaltim, Budi Wahju Soesilo, mengatakan bahwa kontribusi ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang melampaui batas nasional. "Kami merasa perlu memberikan dukungan untuk pemulihan kondisi di Papua Nugini, salah satu negara tetangga Indonesia," ujarnya.

Bantuan ini dihasilkan melalui kolaborasi antara Pupuk Kaltim dan anak perusahaan Pupuk Indonesia Grup, yang menekankan sinergi dalam mendukung aksi sosial. Penyaluran bantuan juga dilakukan dengan menggandeng International Committee of the Red Cross (ICRC) dan Palang Merah Papua Nugini untuk menjangkau area yang terdampak parah.

“Kami berharap bantuan ini bisa meringankan beban para korban dan mempercepat pemulihan kondisi mereka melalui kolaborasi internasional,” tambah Soesilo.

Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini, Andriana Supandy, menyambut baik kontribusi Pupuk Kaltim yang dinilai mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Papua Nugini. "Dukungan ini mencerminkan solidaritas Indonesia dalam membantu negara tetangga yang sedang tertimpa bencana," ungkap Andriana.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dan kini tengah menyusun aturan turunannya, yaitu Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang telah menuai banyak polemik di dalamnya karena memicu gelombang PHK serta tergerusnya penerimaan negara. Hal ini lantaran minimnya pelibatan stakeholder yang bersinggungan langsung dengan aturan tersebut, seperti industri tembakau dan ekosistem di dalamnya. Bukan hanya itu, namun pernyataan Kemenkes serta LSM kesehatan kerap kali tidak konsisten.

Dua aturan inisiasi Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tersebut mengatur kemasan rokok polos tanpa merek, zonasi larangan penjualan rokok hingga larangan iklan di media luar ruang. Pada RPMK yang diunggah di situs resmi Kemenkes, bagian Pencantuman Informasi pada Kemasan pasal 15 ayat (3) menyatakan, ‘Merek produk diletakkan di bawah Peringatan Kesehatan pada sisi depan atau belakang kemasan menggunakan huruf kapital Arial Bold’.

Sementara pada pasal 5 ayat (1) poin g disebutkan bahwa ‘kemasan produk tembakau dilarang menambahkan gambar dan atau tulisan dalam bentuk apapun selain yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini’.

Namun dalam beberapa pernyataannya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa penggunaan logo dalam kemasan rokok masih diperbolehkan, termasuk kewajiban untuk menyematkan peringatan dan informasi kesehatan. Di kesempatan lain Nadia menyatakan branding tidak diperbolehkan.

“Nama dan logo produk masih bisa. Tapi memang peringatan, informasi, gambar mengenai dampak dari merokok memang ada. Branding-nya nggak boleh. Untuk warna kita standardisasi, termasuk rokok elektrik,” kata Nadia dalam sebuah diskusi media belum lama ini.

Pernyataan dari Kemenkes ini kontradiktif dengan aturan yang ada dalam draft kebijakan tersebut. Ini juga membuktikan kurangnya pemahaman terkait rancangan aturan yang diinisiasi oleh Kemenkes sendiri.

Perbedaan antara pernyataan Siti dengan draft RPMK juga terlihat pada pengaturan nama merek. Pada Pasal 5 ayat (1) poin e dijelaskan bahwa ‘penulisan merek dan varian produk tembakau menggunakan Bahasa Indonesia’ sedangkan pada poin f dinyatakan ‘penulisan identitas produsen menggunakan Bahasa Indonesia dengan font Arial’.

Dalam diskusi tersebut, Siti justru mengatakan tidak ada standarisasi terkait nama atau penulisan merek rokok. “Kalau nama merek rokok itu tidak kita lakukan standardisasi. Bahasa Indonesia hanya untuk peringatan, lalu informasi. Untuk nama merek sesuai dengan mereknya,” papar dia.

Adapun Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, menyatakan bahwa memang perlu adanya penjelasan terkait dengan aturan kemasan rokok polos tanpa merek.

"Sebenarnya harus diklarifikasi yang disebut rokok polos itu, bukan rokok polos seperti yang di luar negeri ya yang sebagian negara telah menerapkan yaitu di Australia dan Selandia Baru," katanya.

Tulus mengatakan, bahwa dalam konteks aturan PP 28/2024, kemasan rokok tersebut itu bukan kemasan rokok polos tanpa merek, tetapi kemasan rokok yang distandarkan. Ia juga menyampaikan bahwa kemasan polos di negara lain berwarna putih. Hal ini berbeda dengan kenyataan di lapangan.

"Distandarkan itu nanti tetap ada peringatan kesehatan bertambahnya yaitu 50 persen dan warna-warna yang sudah distandarkan. Artinya tetap ada kemasan yang distandarkan dan itu berbeda dengan rokok polos. Kalau rokok polos di Australia dan Selandia Baru dan juga mungkin di beberapa negara lain itu betul-betul warnanya putih, tidak ada gambar dan juga tidak ada peringatan kesehatan," katanya.

Penolakan atas rancangan aturan ini sudah lantang disuarakan berbagai pihak, dari petani hingga akademisi. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji menyatakan terdapat beberapa kejanggalan atau disharmoni dalam RPMK. Di antaranya, ketentuan dalam RPMK terkait penyeragaman kemasan/kemasan polos. Padahal, katanya, ketentuan penyeragaman kemasan/kemasan polos pada dasarnya tidak dimandatkan oleh PP 28/2024.

"Beberapa negara yang menerapkan penyeragaman kemasan/kemasan polos terbukti tidak secara drastis menurunkan angka perokok aktif. Yang terjadi justru peredaran rokok ilegal makin meningkat. Dampak lain, penerimaan cukai negara turun, serta melahirkan kemiskinan baru," tegas Agus Parmuji.

Hal senada juga dikatakan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS yang menyatakan ketidakpuasan atas RPMK yang merupakan aturan turunan dari PP 28/2024 yang dinilai tidak mengakomodir masukan dari tenaga kerja.

Sudarto menilai bahwa polemik dalam PP 28/2024 dan RPMK menunjukkan kelalaian pemerintah dalam memperkirakan dampak ekonomi dari regulasi tersebut terhadap pekerja dan industri. Ia khawatir banyak buruh akan menjadi korban PHK jika kebijakan ini diterapkan. Ia menekankan pentingnya memperhitungkan dampak kebijakan terhadap tenaga kerja dan sektor terkait.

Kekhawatiran Sudarto ini juga tercermin dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan adanya ancaman badai PHK pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Solo Agustus lalu.

Jokowi menyebut bahwa dampak ancaman ini bisa menyebabkan hilangnya 85 juta pekerjaan, di saat Indonesia sedang menyambut bonus demografi 2030 yang memerlukan banyak lapangan pekerjaan.

"Kita tahu 96 negara sudah menjadi pasiennya IMF, ini sebuah angka yang menurut saya sangat mengerikan. Oleh sebab itu, kita harus fokus dalam bekerja mengelola ekonomi kita," imbuhnya.

Peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE), Universitas Brawijaya, Imanina Eka Dalilah mengatakan industri tembakau ini melibatkan berbagai pihak yang didalamnya banyak industri yang bergantung produksi tembakau.

Ia mengatakan, adanya aturan kemasan polos rokok dapat menurunkan daya saing produk. Sebab, dapat menghilangkan identitas visual dan branding dari industri rokok legal.

“Hadirnya RPMK juga berdampak pada industri terkait lainnya, seperti industri kemasan, percetakan, dan logistik, juga akan terkena dampaknya. Mereka akan kehilangan permintaan dari industri rokok, yang berujung pada menurunnya pendapatan dan potensi pemutusan hubungan kerja,” imbuhnya.

Akademisi asal Universitas Gadjah Mada, AB Widyanta mengungkapkan bahwa rancangan tersebut adalah suatu kebijakan yang tidak bisa disahkan. Sebab, apa yang diatur oleh Kemenkes tidak melihat banyak sektor industri lainnya.

“Jika Kemenkes mengatakan rancangan tersebut kebijakan publik, mengapa kementerian lain tidak dilibatkan? Bagaimana dengan peran Kemenperin, Kementan, Kemendag, dan kementerian-kementerian lainnya yang terkait?” kata AB Widyanta.

PT Chandra Daya Investasi (CDI), melalui anak usahanya PT Chandra Shipping International (CSI), menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Pertamina International Shipping (PIS) untuk menjajaki potensi kerja sama di bidang kimia, bitumen, dan logistik angkutan laut. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, serta memperluas jangkauan global dalam sektor transportasi laut.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Presiden Direktur CSI, Lingga Widastri, dan Direktur Gas, Petrokimia, serta Bisnis Baru PIS, Arief Sukmara, di Jakarta pada 4 Oktober 2024.

Kemitraan strategis ini menekankan pentingnya kolaborasi dalam mengoptimalkan operasi rantai pasokan serta penerapan teknologi ramah lingkungan untuk meningkatkan efisiensi transportasi laut. "Kolaborasi ini dirancang untuk menyederhanakan operasi rantai pasokan dan memberikan layanan yang lebih responsif melalui inovasi teknologi," kata Erwin Ciputra, Presiden Direktur Chandra Asri Group dan CEO CDI, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Erwin menambahkan bahwa kemitraan ini juga akan memperkuat kapasitas Chandra Asri dalam mengirimkan produk secara efisien dan berkelanjutan. “Inisiatif ini memungkinkan berbagai sektor industri untuk memanfaatkan layanan transportasi laut global yang kami sediakan," lanjutnya.

Arief Sukmara dari PIS menilai kerja sama ini dapat memperkuat posisi PIS di pasar domestik dan internasional. "Dengan sinergi bersama Chandra Shipping International, kami berharap menjadi pemimpin pasar di bisnis angkutan petrokimia dan sektor industri lainnya,” ujarnya.

Studi kelayakan yang dilakukan oleh CSI dan PIS akan mengeksplorasi peluang untuk menyinergikan operasi rantai pasokan dan meningkatkan keberlanjutan, dengan fokus pada solusi teknologi ramah lingkungan. Kemitraan ini diharapkan menjadi tolok ukur baru dalam transportasi dan logistik laut di Indonesia.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berhasil memperkuat posisinya di sektor perbankan digital dengan peluncuran aplikasi mobile banking terbaru, wondr by BNI. Sejak diluncurkan pada 5 Juli 2024, aplikasi ini telah menarik lebih dari 2 juta pengguna hingga September 2024, mencatatkan tingkat penggunaan aktif sebesar 65%. Angka ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan platform sebelumnya, BNI Mobile, yang hanya mencatat active rate sebesar 30%.

Peluncuran wondr by BNI diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan Current Account Saving Account (CASA) bank pelat merah ini. Kinerja positif aplikasi tersebut juga terlihat dari frekuensi transaksi yang tercatat dua kali lebih tinggi dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya. Hal ini menjadi sinyal positif bagi BNI dalam upaya meningkatkan kinerja bisnis dan mempertahankan margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM).

Victoria Venny, analis dari MNC Sekuritas, menilai langkah BNI dalam meluncurkan wondr sebagai langkah ambisius yang memberikan hasil signifikan dalam waktu singkat. “Aplikasi ini dikembangkan hanya dalam satu tahun dengan kolaborasi yang kuat antara tim TI dan digital. Hasilnya luar biasa dengan 1,2 juta pengguna pada bulan pertama dan 2 juta pada September 2024, dengan rasio pengguna aktif sebesar 65%—dua kali lipat dari aplikasi sebelumnya,” ujar Venny.

Pengembangan aplikasi wondr ini merupakan bagian dari strategi BNI untuk mengoptimalkan dana murah atau CASA. Hingga kuartal II-2024, sekitar 69% tabungan nasabah ritel berasal dari pengguna mobile banking. Hal ini berperan dalam menjaga biaya dana (Cost of Fund/CoF) BNI tetap efisien.

Hingga Agustus 2024, BNI berhasil mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 745 triliun, naik 3,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan simpanan tabungan yang mencapai Rp 240 triliun, tumbuh 7,3% secara tahunan.

Dalam upaya memperkuat posisinya sebagai pionir dalam perbankan digital, BNI menginvestasikan USD100 juta untuk pengembangan aplikasi wondr, dengan rencana ekspansi layanan ke segmen korporat guna mengoptimalkan CoF. “BNI juga memiliki rencana strategis untuk memperluas layanan aplikasi ini ke segmen korporat guna menyediakan layanan keuangan yang lebih komprehensif,” tambah Venny.

Aplikasi wondr by BNI hadir dengan fitur-fitur inovatif seperti insights, transaksi, dan growth, yang dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik bagi nasabah. Fitur insight memungkinkan nasabah untuk memantau pemasukan dan pengeluaran, sedangkan fitur growth membantu perencanaan keuangan termasuk investasi. "Peningkatan di masa mendatang dan fitur-fitur baru dapat ditambahkan dengan cepat. Kemampuan aplikasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan jangka panjang," jelas Venny.

Bank Indonesia (BI) menyampaikan perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah berdasarkan kondisi perekonomian global dan domestik terkini.

Perkembangan indikator stabilitas nilai Rupiah tersebut sebagai berikut:

Perkembangan Nilai Tukar 7-11 Oktober 2024

Pada akhir hari Kamis, 10 Oktober 2024

1. Rupiah ditutup pada level (bid) Rp15.660 per dolar AS.

2. Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 6,67%.

3. DXY menguat ke level 102,99.

4. Yield UST (US Treasury) 10 tahun naik ke level 4,061%.

Pada pagi hari Jumat, 11 Oktober 2024

1. Rupiah dibuka pada level (bid) Rp15.640 per dolar AS.

2. Yield SBN 10 tahun turun ke 6,65%.

Aliran Modal Asing (Minggu II Oktober 2024)

1. Premi CDS Indonesia 5 tahun per 10 Oktober 2024 sebesar 68,30 bps, naik dibandingkan 4 Oktober 2024 sebesar 67,25 bps.

2. Berdasarkan data transaksi 7 – 10 Oktober 2024, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp2,84 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp4,47 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp4,37 triliun di pasar SBN, dan jual neto sebesar Rp2,73 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

3. Selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen s.d. 10 Oktober 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp46,68 triliun di pasar saham, Rp41,19 triliun di pasar SBN dan Rp193,51 triliun di SRBI.

4. Pada semester-II 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp46,33 triliun di pasar saham, Rp75,15 triliun di pasar SBN dan Rp63,16 triliun di SRBI.

BI terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Bank Mandiri, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konsisten mendukung pengembangan ekonomi dan wirausaha di Indonesia untuk naik kelas melalui dukungan dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2024. Acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan ini, ditujukan untuk mempromosikan produk dan jasa unggulan Indonesia ke pasar internasional.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyampaikan, Keterlibatan Bank Mandiri dalam TEI 2024 merupakan cerminan komitmen perseroan untuk berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional dan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar penting pertumbuhan ekonomi. Adapun pameran perdagangan terbesar di Indonesia ini, berlangsung di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City pada 9-12 Oktober 2024 yang mempertemukan pelaku usaha, pembeli internasional, dan investor dari berbagai sektor.

“Dengan ribuan calon pembeli yang akan hadir dari lebih 130 negara, acara ini tidak hanya menjadi kesempatan bagi wirausaha lokal untuk menunjukkan keunggulan produk mereka, tetapi juga menjadi platform untuk membangun jaringan bisnis yang lebih luas,” terang Darmawan di Tangerang Selatan, Rabu (9/10/2024).

Bank berlogo pita emas ini menambahkan, keterlibatan Bank Mandiri dalam TEI 2024 menjadi bagian dari misi untuk mendukung pengembangan UMKM dan memperkuat perekonomian Indonesia. “Kami percaya bahwa melalui akses yang lebih baik ke pasar internasional, kami dapat membantu pelaku usaha lokal untuk tidak hanya meningkatkan volume ekspor, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di kancah global,” paparnya.

Selain berfokus pada event peningkatan ekspor dan menarik minat investor asing, TEI juga menyajikan serangkaian kegiatan seperti business matching, business counseling, seminar internasional, serta buyers night. Untuk itu, Bank Mandiri turut mengikutsertakan wirausaha serta UMKM binaan terpilih dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL), Wirausaha Muda Mandiri (WMM), dan Rumah BUMN.

Produk-produk yang dipamerkan akan mencakup kategori Food, Beverages & Agriculture Product (Hall 3A) dan Home Living (Hall 8). Menurutnya, seluruh produk tersebut telah memenuhi standar ekspor dan memiliki legalitas usaha yang jelas, sehingga siap untuk bersaing di pasar internasional.

“Kami berharap bahwa melalui partisipasi di TEI 2024, produk-produk UMKM ini dapat mengukuhkan posisinya di pasar global dan mendapatkan pengakuan yang lebih luas,” tambah Darmawan.

Melalui TEI 2024, Bank Mandiri berharap dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain kunci di pasar global. Keterlibatan Bank Mandiri dalam event ini merupakan bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berbasis kerakyatan.

Lebih dari itu, dukungan Bank Mandiri untuk TEI 2024 mencakup persiapan hingga pelaksanaan acara, termasuk serangkaian roadshow ke 7 (tujuh) kota untuk memberikan wawasan dan edukasi kepada para exhibitor dan pengunjung.

“Kami berkomitmen membantu networking antara berbagai pelaku usaha, investor, dan stakeholder lainnya melalui kegiatan business matching selama acara. Kehadiran kami di TEI 2024 juga merupakan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan para pelaku industri, menjalin kemitraan yang bermanfaat, dan berkontribusi pada pengembangan ekosistem bisnis di Indonesia.” imbuhnya.

Bukan hanya itu, Bank Mandiri berkomitmen untuk menyediakan layanan dan solusi perbankan yang inovatif dan efisien untuk mendukung pelaku usaha dalam menghadapi tantangan pasar global yang semakin kompetitif melalui Kopra by Mandiri. Bukan tanpa sebab, Kopra by Mandiri kini hadir dengan personalized management dashboard yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan bisnis serta berbagai tambahan fitur transaksi digital. Komitmen ini sejalan dengan aspirasi Bank Mandiri untuk menjadi institusi keuangan terbaik di Asia Tenggara.

“Sebagai Bank yang memiliki core competence di wholesale bank dengan all-rounder unique ecosystem, kami memiliki fokus dalam pemenuhan kebutuhan perbankan bagi pelaku bisnis, khususnya segmen korporasi. Kopra by Mandiri dengan berbagai solusi digital sangat relevan dengan kebutuhan nasabah dan ekosistem bisnis yang terus berkembang,” ujar Darmawan.

Dalam konteks perdagangan internasional, Bank Mandiri juga menawarkan berbagai layanan dan skema pembiayaan yang mendukung setiap tahap aktivitas eksportir. “Kami menyediakan solusi layanan dan pembiayaan untuk fase pra-pengiriman maupun pasca-pengiriman barang melalui layanan perbankan digital, Kopra Trade dan Kopra Value Chain. Transaksi Trade Service dan Trade Finance, termasuk proses penerbitan Letter of Credit (LC) dan Bank Garansi, dapat diakses oleh pelaku bisnis dengan mudah dan cepat,” imbuhnya.

Sementara itu, transaksi pembiayaan ekosistem mitra eksportir, baik di dalam negeri maupun luar negeri juga dapat difasilitasi oleh Kopra Value Chain. Tidak hanya itu, dengan Kopra Cash Management juga para eksportir dapat melakukan transaksi valuta asing (valas) melalui fitur e-FX yang memungkinkan pelaku usaha melakukan penjualan/pembelian mata uang asing secara mudah.