JAKARTA - PT Anugerah Samudra Madanindo (ASM) menjamin kelancaran pembangunan PLTU Batang untuk memperkuat pasokan energi yang andal dan berkelanjutan. Hal itu sebagai upaya perusahaan dalam mendukung pemerintah mencapai swasembada energi.

"ASM berperan penting pada sejumlah pekerjaan kritis yang berkontribusi langsung pada kelancaran konstruksi pembangkit, termasuk pekerjaan pengerukan dan pembersihan lumpur di jalur pipa bawah laut intake sepanjang 1,6 km dan outfall sepanjang 1,2 km," ujar Direktur Utama Anugerah Samudra Madanindo, Faris Muhammad Abdurrahim dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (7/11/2024).

Menurut dia perusahaan juga menggarap sejumlah pekerjaan lainnya seperti pengerukan di dermaga sementara, konstruksi bangunan pelindung struktur (shore protection), pekerjaan penimbunan pipa, pengadaan material pasir dan batu, hingga survei batimetri untuk pemantauan elevasi dasar laut.

"Total nilai kontrak ASM di proyek ini mencapai nilai sekitar Rp600 miliar atau USD38,4 juta selama periode 2021 hingga 2024," imbuhnya.

Pihaknya juga memastikan kesiapan memenuhi infrastruktur maritim PLTU Batang dengan menekankan komitmen tinggi pada keberlanjutan lingkungan. ASM berkomitmen untuk menerapkan praktik berkelanjutan guna mengurangi dampak lingkungan termasuk penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab serta langkah-langkah pengurangan emisi karbon.

"Semua inisiatif ini dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar PLTU Batang dan berkontribusi pada tujuan energi berkelanjutan Indonesia," ujarnya.

Faris menambahkan, dengan keberlanjutan dan keberhasilan operasional PLTU Batang, proyek ini menjadi contoh nyata sinergi antara pemerintah, perusahaan swasta, dan masyarakat dalam mendukung ketahanan energi dan pembangunan ekonomi daerah.

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan PLTU Batang sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas). Status ini menegaskan posisi strategis PLTU Batang sebagai sumber energi yang krusial bagi jaringan Jamali (Jawa-Madura-Bali) dengan kapasitas 2 x 1.000 megawatt (MW) untuk memenuhi kebutuhan listrik Pulau Jawa.

PLTU Batang, juga dikenal sebagai Central Java Power Plant (CJPP), dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan pendekatan Build-Operate-Transfer (BOT) selama 25 tahun. Sebagai bagian dari program penyediaan listrik 35.000 MW, PLTU Batang merupakan proyek infrastruktur energi strategis terbesar di Indonesia, yang dibangun dengan skema KPBU.

Penetapan ini tidak hanya mencerminkan pengakuan pemerintah terhadap pentingnya proyek PLTU Batang dalam memenuhi kebutuhan energi Pulau Jawa tetapi juga menegaskan komitmen kuat terhadap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

Dengan posisi strategisnya, PLTU Batang menjadi salah satu dari beberapa PLTU terbesar di Indonesia dan memegang peran vital dalam mendukung sistem ketenagalistrikan Pulau Jawa melalui jaringan Jamali Grid. Proyek ini diharapkan mampu menanggulangi kebutuhan listrik Jawa dan sekitarnya yang terus meningkat, sekaligus mendorong keterlibatan investasi swasta dalam sektor energi nasional.

PLTU Batang tidak hanya memenuhi aspek operasional, namun juga berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat sekitar melalui program tanggung jawab sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, serta infrastruktur.

Selama proses pembangunan, PLTU Batang telah menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi masyarakat setempat. Pekerja lokal dilibatkan dalam berbagai tahap pembangunan, mulai dari konstruksi hingga operasional, yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Selain itu, keberadaan PLTU ini juga mendorong perkembangan sektor-sektor lain seperti transportasi, perdagangan, dan layanan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong Pemerintah untuk segera menetapkan peta jalan pensiun dini PLTU batubara. IESR menilai PLTU batubara merupakan kontributor emisi signifikan sehingga strategi pengakhiran dini PLTU batubara akan mempercepat pengurangan emisi.

Peraturan Presiden (Perpres) 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik telah membatasi pembangunan PLTU baru, kecuali di sektor industri dan PLTU yang sudah dalam perencanaan.

Analisis IESR menunjukkan agar selaras dengan target pembatasan suhu bumi 1,5 derajat Celcius dalam Persetujuan Paris maka sektor energi perlu mencapai nol emisi pada 2050.

Dengan pertimbangan kapasitas, umur aset, serta kebutuhan energi yang berbeda antara PLTU batubara dalam jaringan PLN (on grid) yang lebih tua, dengan PLTU di luar jaringan (captive) yang lebih muda, maka upaya mitigasi emisi sampai 2050 perlu dikontribusikan dari PLTU batubara on-grid mencapai 68% dan sisanya dari off-grid.

Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR, Deon Arinaldo memaparkan dalam sesi “Unlocking the Indonesia Coal Retirement Roadmap” di Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 (5/11/2024) bahwa pemerintah Indonesia masih berfokus pada pemanfaatan amonia dan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture storage, CCS) mitigasi emisi PLTU batubara.

Namun Deon menilai strategi tersebut perlu mempertimbangkan potensi kenaikan biaya listrik, keterbatasan kematangan teknologi CCS dalam penyerapan karbon, serta persaingannya dengan kebutuhan lain (ammonia untuk kebutuhan industri).

“Sebagian besar PLTU on-grid saat ini berumur sekitar 20 tahun, sedangkan PLTU captive rata-rata berumur sekitar 10 tahun. Oleh karena itu, strategi intervensi lebih mudah diterapkan pada PLTU on-grid. Berdasarkan analisis kami, strategi pengakhiran dini PLTU batubara untuk on-grid dan captive harus berbeda," jelas Deon.

Untuk PLTU on-grid kata Deon perlu mempertimbangkan kapasitas dan stabilitas listrik (aspek teknis) serta ketersediaan investasi. Sebagian PLTU on-grid bisa dihentikan operasinya, sementara sisanya dioperasikan secara fleksibel.

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengingatkan pemerintah tak memandang upaya suntik mati pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) merugikan negara.

Peringatan itu merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru-baru ini mengkhawatirkan potensi kerugian negara dari pensiun PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat. Bendahara negara itu beralasan pensiun dini PLTU memerlukan biaya besar yang ditanggung PLN dan APBN, terutama terkait peningkatan grid-transmisi untuk energi terbarukan.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menuturkan, kekhawatiran pemerintah sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, jika peningkatan grid-transmisi memerlukan investasi, maka itu adalah tanggung jawab pemerintah melalui APBN dan kerja sama swasta untuk meningkatkan bauran energi terbarukan.

"Ini seharusnya tidak dipandang sebagai kerugian negara, melainkan sebagai keuntungan dari penghematan biaya subsidi, kompensasi listrik, dan biaya kesehatan,” kata Bhima melalui keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Bhima berpendapat kendala infrastruktur dan finansial yang dianggap beban justru disebabkan oleh kelebihan pasokan listrik, terutama di Jawa dan Sumatra. Hal itu justru mengakibatkan kerugian finansial yang diperkirakan mencapai Rp18 triliun pada 2023 karena kapasitas yang tidak terpakai.

Bhima menambahkan bahwa paradigma dalam mengindikasikan kerugian negara juga problematis.

“Peningkatan belanja pemerintah untuk proyek berbasis bahan bakar fosil, seperti bandara dan ibu kota baru IKN Nusantara, telah menguras sumber daya keuangan sehingga mengurangi dana untuk proyek terbarukan. Apakah itu bukan kerugian negara?” katanya.

Bhima juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu bergerak cepat. Apalagi, negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam telah berinvestasi besar dalam peningkatan transmisi untuk mendukung energi terbarukan dan mengadopsi teknologi jaringan pintar.

Adapun, investasi itu untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. Hal itu pun berpotensi menurunkan biaya bagi konsumen dan mendukung integrasi energi terbarukan. Menurut Bhima, hal di atas dapat menjadi contoh bagi Indonesia.

“Secara keseluruhan, urgensi restrukturisasi komitmen keuangan dan pengembangan inovasi dalam teknologi jaringan listrik untuk mencapai tujuan energi terbarukan Indonesia adalah tanggung jawab negara, bukan dikategorikan sebagai kerugian negara,” tutup Bhima.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah dan pihak swasta masih mendiskusikan kesepakatan pembiayaan untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon-1 pada Desember 2035.

Padahal, sebelumnya ditargetkan kesepakatan transaksi selesai pada paruh pertama 2024. Kendati, Sri Mulyani mengaku masih banyak tantangan yang harus dibicarakan bersama sehingga kesepakatan tersebut belum tercapai hingga kini.

"Kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN, dan private sector [pihak swasta]," ujarnya usai acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, pemerintah dan swasta masih mencari jalan keluar terbaik agar transaksi yang disepakati nantinya bisa akuntabel. Sri Mulyani tidak ingin kesepakatan tersebut malah timbulkan permasalahan di masa mendatang.

"Sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," ungkapnya.

Sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) bersama PT Cirebon Electric Power (CEP) dan Indonesia Investment Authority (INA) sepakat untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat pada Desember 2035.

PLTU Cirebon dengan kapasitas 660 megawatt (MW) tersebut akan pensiun 7 tahun lebih awal daripada yang seharusnya, yaitu Juli 2042. Hal ini berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik pembangkit listrik tersebut dan pemerintah Indonesia di bawah program Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) dari ADB.

ETM merupakan pembiayaan campuran untuk mengakselerasi transisi dari energi fosil ke energi bersih oleh ADB bersama dengan pemerintah, investor swasta, filantropis, dan investor jangka panjang.

Struktur akhir transaksi juga akan menentukan ukuran pembiayaan, tetapi diperkirakan sekitar US$250 juta-US$300 juta.

Jakarta - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) meluncurkan Pilot Plant (pabrik percontohan) Wood Pellet dari Kaliandra Merah di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, Kamis (24/10/2024). Pengembangan Wood Pellet adalah untuk bahan bakar campuran batu bara (cofiring) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program budidaya Kaliandra Merah untuk biomassa yang telah dimulai PTBA pada tahun 2023. Saat ini kapasitas produksi yang mampu dihasilkan dari Pilot Plant sebanyak 200 kg per jam.

Hendra Gunawan, Direktur Teknik & Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, menyampaikan apresiasi kepada PTBA yang telah memberikan contoh inisiatif strategis dalam upaya manajemen karbon dan penurunan emisi.

"Dengan peluncuran Pilot Plant Wood Pellet milik Bukit Asam ini, kita berharap dapat menginspirasi lebih banyak pihak, khususnya di sub sektor mineral dan batu bara untuk berinovasi dalam penggunaan energi yang ramah lingkungan. Semoga Pilot Plant Wood Pellet milik Bukit Asam ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan untuk kedepannya," kata Hendra Gunawan dalam keterangan tertulis, Senin (28/10/2024).

Arsal Ismail, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung transisi energi demi mencapai target Net Zero Emission pada 2060 yang ditetapkan Pemerintah. Salah satu upayanya yakni pengembangan Wood Pellet dari Kaliandra Merah.

"Kami memiliki visi menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. PTBA terus bertransformasi untuk mencapai visi tersebut dalam upaya menghadirkan energi tanpa henti untuk negeri. Wood Pellet dari Kaliandra Merah ini diharapkan dapat menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan," kata Arsal Ismail.

Dia menambahkan, pembangunan pabrik Wood Pellet juga merupakan wujud komitmen PTBA dalam mendukung dekarbonisasi di industri pertambangan.

"Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan emisi karbon di sektor pertambangan melalui pencampuran biomassa dan batu bara," ujar Arsal.

Pembangunan Pilot Plant yang fokus pada inovasi energi terbarukan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PTBA dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta. (ily/rrd)

JEPARA, KOMPAS.com -Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU Jawa 4 atau Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 PT Bhumi Jati Power (BJP) menerapkan teknologi pembakaran batu bara ultra-supercritical (USC).

Teknologi ini merupakan salah satu upaya menekan emisi karbon.

“Secara penggunaan batu bara juga bisa diminimalisir sedikit lebih rendah dibanding teknologi lain. Gas emisinya lebih rendah,” ujar Direktur BJP Boy Gemino Kalauserang saat diwawancarai di Jepara, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024).

Dengan penggunaan teknologi USC itu, menu Boy, penurunan emisi secara empirik bisa mencapai 8 sampai 10 persen.

“Pemanfaatan teknologi ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan mengurangi gas rumah kaca,” ujar dia.

Untuk diketahui, PLTU Jawa 4 atau PLTU Tanjung Jati B 5 dan 6 beroperasi dalam naungan PT BJP. Adapun, PT BJP yang merupakan perusahaan Independent Power Producer (IPP) terdiri dari Sumitomo Corporation, The Kansai Electronic Power, dan United Tractors melalui anak usahanya PT Unitra Persada Energia.

PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 merupakan perkembangan dari proyek perluasan Kompleks PLTU Tanjung Jati B yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah.

PLTU ini berkapasitas 2x.000 megawatt (MW). Selain itu, BJP telah bekerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam perjanjian jual beli listrik jangka panjang (Power Purchase Agreement/PPA).

Sesuai dengan ketentuan PPA, pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 akan mengikuti skema Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT). Artinya, BJP akan membangun, memiliki, dan mengoperasikan PLTU ini, serta listrik yang dihasilkan pada tahap operasi komersial akan dijual kepada PLN selama 25 tahun.

JEPARA, KOMPAS.com -Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU Jawa 4 atau Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 PT Bhumi Jati Power (BJP) menerapkan teknologi pembakaran batu bara ultra-supercritical (USC).

Teknologi ini merupakan salah satu upaya menekan emisi karbon.

“Secara penggunaan batu bara juga bisa diminimalisir sedikit lebih rendah dibanding teknologi lain. Gas emisinya lebih rendah,” ujar Direktur BJP Boy Gemino Kalauserang saat diwawancarai di Jepara, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024).

Dengan penggunaan teknologi USC itu, menu Boy, penurunan emisi secara empirik bisa mencapai 8 sampai 10 persen.

“Pemanfaatan teknologi ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan mengurangi gas rumah kaca,” ujar dia.

Untuk diketahui, PLTU Jawa 4 atau PLTU Tanjung Jati B 5 dan 6 beroperasi dalam naungan PT BJP. Adapun, PT BJP yang merupakan perusahaan Independent Power Producer (IPP) terdiri dari Sumitomo Corporation, The Kansai Electronic Power, dan United Tractors melalui anak usahanya PT Unitra Persada Energia.

PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 merupakan perkembangan dari proyek perluasan Kompleks PLTU Tanjung Jati B yang berlokasi di Jepara, Jawa Tengah.

PLTU ini berkapasitas 2x.000 megawatt (MW). Selain itu, BJP telah bekerjasama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam perjanjian jual beli listrik jangka panjang (Power Purchase Agreement/PPA).

Sesuai dengan ketentuan PPA, pembangunan dan pengoperasian PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 akan mengikuti skema Build, Own, Operate, and Transfer (BOOT). Artinya, BJP akan membangun, memiliki, dan mengoperasikan PLTU ini, serta listrik yang dihasilkan pada tahap operasi komersial akan dijual kepada PLN selama 25 tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui cukup sulit untuk bisa melakukan pensiun dini (early retirement) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1. Sebab, banyak tantangan yang dihadapi mulai dari aspek keuangan, hukum hingga sosial-ekonomi.

PLTU Cirebon-1 yang memiliki kapasitas 660 megawatt (MW) direncanakan pensiun dini pada Desember 2024, lebih cepat 7 tahun dari seharusnya berhenti beroperasi di Juli 2042.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, pensiun dini pembangkit listrik berbasis batu bara merupakan salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon.

Namun, memutuskan suatu PLTU untuk bisa disuntik mati adalah hal yang sulit karena memerlukan sejumlah kajian yang matang.

"Pensiunan dini untuk (PLTU) Cirebon, ini kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan. Tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya, karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks," ungkap Andi dalam acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Ia menuturkan, saat ini memang sudah ada penawaran pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 430 juta dollar AS atau sekitar Rp 6,70 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dollar AS).

Meski begitu, kata Andi, pemerintah harus tetap melakukan hitung-hitungan yang tepat terkait rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Hal ini untuk menghindari potensi kerugian negara hingga dampak terhadap kondisi sosial budaya serta ekonomi di kawasan PLTU tersebut.

"Kan kita benar-benar harus menghitung. Jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portfolio-nya PLN, jangan sampai terdampak sama sosial budaya ekonominya di sekitar situ," papar dia.

Dia menjelaskan, kewenangan untuk memberikan persetujuan suntik mati PLTU Cirebon-1 pun berada di tiga kementerian. Terdiri dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, dalam memutuskan pensiun dini suatu PLTU, pemerintah selalu berpegang pada prinsip 'no one left behind' atau 'tidak ada seorang pun yang tertinggal', alias kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat bagi semua pihak.

"No one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," ucap Andi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan biaya dan konsekuensi yang akan terjadi jika rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 dilaksanakan.

Sebab memensiunkan sebuah PLTU akan membutuhkan biaya yang besar dan berdampak pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, keuangan negara, maupun pihak swasta.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan upaya pensiun dini PLTU ini secara hukum tidak dianggap sebagai program yang merugikan negara. Sekalipun, tujuan dari penyuntikmatian PLTU merupakan hal yang positif, yakni untuk transisi energi.

"Jadi bagaimana ini being seeing (akan terlihat) sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengakui cukup sulit untuk bisa melakukan pensiun dini (early retirement) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1. Sebab, banyak tantangan yang dihadapi mulai dari aspek keuangan, hukum hingga sosial-ekonomi.

PLTU Cirebon-1 yang memiliki kapasitas 660 megawatt (MW) direncanakan pensiun dini pada Desember 2024, lebih cepat 7 tahun dari seharusnya berhenti beroperasi di Juli 2042.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, pensiun dini pembangkit listrik berbasis batu bara merupakan salah satu upaya untuk mengurangi emisi karbon.

Namun, memutuskan suatu PLTU untuk bisa disuntik mati adalah hal yang sulit karena memerlukan sejumlah kajian yang matang.

"Pensiunan dini untuk (PLTU) Cirebon, ini kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan. Tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya, karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks," ungkap Andi dalam acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Ia menuturkan, saat ini memang sudah ada penawaran pendanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 430 juta dollar AS atau sekitar Rp 6,70 triliun (asumsi kurs Rp 15.600 per dollar AS).

Meski begitu, kata Andi, pemerintah harus tetap melakukan hitung-hitungan yang tepat terkait rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1. Hal ini untuk menghindari potensi kerugian negara hingga dampak terhadap kondisi sosial budaya serta ekonomi di kawasan PLTU tersebut.

"Kan kita benar-benar harus menghitung. Jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portfolio-nya PLN, jangan sampai terdampak sama sosial budaya ekonominya di sekitar situ," papar dia.

Dia menjelaskan, kewenangan untuk memberikan persetujuan suntik mati PLTU Cirebon-1 pun berada di tiga kementerian. Terdiri dari Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

Menurutnya, dalam memutuskan pensiun dini suatu PLTU, pemerintah selalu berpegang pada prinsip 'no one left behind' atau 'tidak ada seorang pun yang tertinggal', alias kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat bagi semua pihak.

"No one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," ucap Andi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih mempertimbangkan biaya dan konsekuensi yang akan terjadi jika rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 dilaksanakan.

Sebab memensiunkan sebuah PLTU akan membutuhkan biaya yang besar dan berdampak pada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, keuangan negara, maupun pihak swasta.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan upaya pensiun dini PLTU ini secara hukum tidak dianggap sebagai program yang merugikan negara. Sekalipun, tujuan dari penyuntikmatian PLTU merupakan hal yang positif, yakni untuk transisi energi.

"Jadi bagaimana ini being seeing (akan terlihat) sebagai transaksi yang baik dan akuntabel untuk dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024).

Jakarta -

Pemerintah berencana melakukan pensiun dini (early retirement) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 pada 2035 demi mengurangi emisi karbon. Namun, rencana 'suntik mati' PLTU berkapasitas 660 megawatt (MW) di Jawa Barat itu menghadapi sejumlah tantangan.

Plt Bidang Koordinasi Konektivitas Berkelanjutan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andi Yulianti Ramli mengatakan, keputusan itu harus memperhitungkan banyak aspek, mulai dari hukum hingga dampak sosial dan ekonomi.

"Kita kan benar-benar harus menghitung jangan sampai ada kerugian negara, jangan sampai ada pelanggaran hukum, jangan sampai membebani portofolio PLN, jangan sampai berdampak pada sosial budaya ekonominya," katanya di sela acara The Bangun Bangsa Conference 2024, Sustainability in Action: Accelerating Decarbonisation Journey in Asia Pacific di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Andi menambahkan, suntik mati PLTU Cirebon butuh persetujuan dari tiga Kementerian. Ketiganya adalah Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

"Pensiunan dini untuk Cirebon-1, kita belum bisa menyatakan bahwa yes akan dipensiunkan, tetapi saat ini sedang dilakukan kajian-kajiannya karena ternyata hal ini merupakan hal yang sangat kompleks dan prinsip no one left behind itu adalah menjadi pegangan kami," jelasnya.

Andi menyebut sudah ada penawaran pendanaan dari Asian Development Bank (ADB) untuk pensiun dini PLTU Cirebon-1 sebesar US$ 430 juta atau sekitar Rp 6,70 triliun (kurs Rp 15.600).

"Untuk pembiayaannya kita sudah dapat penawaran pendanaan dari ADB untuk net present value-nya sebesar US$ 430 juta untuk biaya tambahan kelistrikan kepada PLN. Karena pergantian PLTU Cirebon ini apapun PLTU-nya itu harus nantinya merupakan total dari EBT dan juga berikut transmisi yang harus dibangun," bebernya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan butuh biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau setara Rp 21 triliun (kurs Rp 16.200) untuk mempensiunkan dini PLTU Cirebon-1. Pelaksanaannya dilakukan lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai pendanaan campuran untuk memobilisasi sumber daya keuangan dan dukungan internasional.

"Salah satu pilot project yang sudah berjalan adalah pemensiunan dini Cirebon 1 power plant. Dengan kapasitas 660 MW, akan membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar untuk memensiunkan dini pembangkit listrik ini dalam 7 tahun ke depan," terang Sri Mulyani dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, Jumat (19/4).

Sri Mulyani menyebut pensiun dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangatlah besar.

(ily/rrd)

JEPARA - Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ) Jawa 4 atau Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 telah beroperasi secara komersil (Commercial Operation Date/COD) sejak 2022 silam. Adapun pembangkit listrik tenaga batu bara ini lebih efisien dan ramah lingkungan karena mengadopsi teknologi Ultra-Superceitical (USC).

"Teknologi USC ini menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dalam siklus termal uap, sehingga mengurangi konsumsi batu bara dibandingkan teknologi lainnya," kata Direktur Bhumi Jati Power, Boy Gemino Kalauserang, dalam rangkaian kunjungan ke PLTU Tanjung Jati B 5 dan 6, di Jepara, Jawa Tengah, Rabu (23/10/2024).

Sejumlah keunggulan dari teknologi USC, di antaranya mampu meningkatkan efisiensi pembangkit listrik secara signifikan. Di samping itu menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah per unit listriknya sehingga membantu mengurangi dampak lingkungan dari pembangkit listrik berbasis batu bara.

Lebih lanjut, teknologi ini menggunakan uap pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi sehingga memungkinkan operasi yang lebih efisien dan mengurangi limbah panas.

"Dengan teknologi ini, emisi CO2 dapat berkurang signifikan. Pemanfaatan teknologi ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap terhadap pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan mengurangi gas rumah kaca," kata dia.

Sebagai informasi, PLTU Jawa 4 atau PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 dikelola dan dioperasikan oleh PT Bhumi Jati Power (BJP), yang merupakan perusahaan Independent Power Producer (IPP) terdiri dari Sumitomo Corporation, The Kansai Electric Power, dan United Tractors melalui anak usahanya PT Unitra Persada Energia.

PLTU berlokasi di Jepara, Jawa Tengah ini memiliki kapasitas 2x1.000 megawatt (MW). BJP telah menandatangani perjanjian jual beli listrik jangka panjang (Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN sejak 21 Desember 2015.

"BJP membangun, memiliki, dan mengoperasikan PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 serta listrik yang dihasilkan pada tahap operasi komersil dijual kepada PLN selama 25 tahun," jelasnya.

Program CSR

Selain fokus pada operasional, BJP juga melaksanakan program tanggung jawab perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Berdasarkan laporan perusahaan, BJP melakukan sejumlah program, di antaranya koservasi mangrove di Desa Tanggultlare dan Ujungwatu dengan penanaman 55.000 bibit mangrove.


Seorang petani rumput laut sedang menjemur rumput laut di pesisir Pantai Bondo, Jepara, Jawa Tengah, Rabu (23/10/2024).

Ada juga pembuatan rumah ikan buatan (Artificial Fish Apartement/AFA) di Desa Bondo dan Desa Karanggondang sebanyak 150 modul AFA. Tak hanya itu, BJP juga melaksanakan program Kejar Paket B dan C untuk 305 warga. Program sekolah Adiwiyata di SDN 1 Kaliaman dan SMPN 5 Jepara.

Melalui program pengembangan ekonomi masyarakat, BJP memberikan bantuan, pelatihan hingga pendampingan budidaya rumput laut bagi kelompok tani di Desa Bondo. Selain itu, program budidaya Bandeng di Desa Bandungharjo dan Karanggondang berkolaborasi dengan kelompok nelayan setempat.

Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.Masyarakat yang tinggal di wilayah lingkar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1 berharap rencana pemensiunan dini pembangkit fosil dapat memberikan perubahan pada kondisi lingkungan dan sosial yang selama ini melanda desanya.

Masyarakat lokal sekitar PLTU Cirebon 1 terkonsentrasi di dua desa, yakni di Desa Kanci Kulon dan Desa Waruduwur. Secara tipologi masyarakat, terdapat dua kelompok masyarakat, yakni orang darat dan orang laut.

Perubahan lanskap sosial dan lingkungan di daerah lingkar pembangkit berubah setelah beroperasinya PLTU Cirebon 1. Hal ini diceritakan dalam laporan yang dirilis SALAM Institute berjudul Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat: Studi Kasus PLTU Cirebon 1 bagi Aspek Sosial dan Aspek Ketenagakerjaan.

Laporan ini membeberkan hasil tangkapan nelayan, baik ikan maupun rajungan, semakin menjauh dari daratan setelah beroperasinya pembangkit batubara Cirebon 1.

Akibatnya, nelayan harus melaut jauh ke tengah dan berdampak pada ongkos yang semakin besar maupun waktu tempuh yang semakin lama. Menjauhnya hasil tangkapan salah satunya disebabkan oleh tumpahan limbah cair maupun batubara ke dasar laut yang kemudian merusak ekosistem di dalamnya.

Dari sisi yang lain, berdasarkan catatan SALAM Institute, pendapatan masyarakat juga jadi berkurang lantaran mata pencahariannya terganggu. Kerang ijo bagi masyarakat Cirebon pesisir bukanlah sembarang mata pencaharian. Berdasarkan penuturan salah satu warga, penghasilannya dari kerang ijo saja bisa mencapai sekitar Rp 60 juta per tahunnya.

Namun, masa kejayaan kerang ijo berakhir ketika warga Waruduwur mendapatkan imbauan dari pihak PLTU untuk mencabut keramba-keramba kerang ijo mereka agar tidak mengganggu jalannya proses konstruksi. Akibatnya, warga mendapatkan dampak langsung dalam hal terganggu hingga hilangnya mata pencaharian budidaya kerang ijo.

Dengan digusurnya kerambah kerang ijo milik warga tersebut, warga hanya diberikan ganti rugi sebesar Rp 3 juta per kerambahnya. Penggantian tersebut kiranya dirasa sangat tidak sebanding dengan apa yang telah mereka peroleh sebelumnya.

Selain kerang ijo, para petani garam juga memperoleh dampak yang buruk. Salah satu warga petambak garam mengatakan, ia dapat menghasilkan Rp 19 juta dalam satu musimnya.

Namun, dengan hadirnya PLTU, tambak garam miliknya terganggu, khususnya dalam hal debu batubara yang berkeliaran. Garam miliknya berubah menjadi berwarna hitam, sehingga tidak layak lagi untuk dikonsumsi.

Selain itu, lahan yang digunakan oleh para petambak garam pun sudah beralih fungsi menjadi PLTU, sehingga salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Cirebon pesisir menjadi terdampak.

PLTU Cirebon I merupakan pembangkit pertama di Cirebon yang diresmikan oleh Menteri Jero Wacik pada tahun 2012. Pembangkit ini memiliki kapasitas produksi 660 MW dan disebut sebagai pembangkit yang menggunakan teknologi canggih karena mampu membakar batu bara berkalori rendah.

Dengan kapasitas produksi sebesar 660 MW pembangkit ini mengonsumsi kurang lebih 8.000 ton batu bara per hari. Dari konsumsi batubara sebanyak itu, PLTU Cirebon I menghasilkan kurang lebih 4.445 ton emisi karbon per hari, Maka, jika dikumpulkan selama 15 tahun kurang lebih menghasilkan emisi karbon sebanyak 30 juta ton.

PLTU Cirebon I dibangun oleh konsorsium perusahaan multinasional PT Cirebon Electric Power (CEP) menelan biaya sebesar US$ 850 juta dan dilaksanakan atas dasar perjanjian kontrak jual beli listrik selama 30 tahun.

Konsorsium PT CEP terdiri dari Marubeni (32,5%), Korea Midland Power co (27,5%), Samtan Co Ltd (20%), dan PT Indika Energy (20%).

PLTU Cirebon I dalam skema pensiun dini Just Energy Transition Partnership (JETP) direncanakan akan diberhentikan operasionalnya pada tahun 2035. Meski kabar ini sudah mengemuka sejak 2022 silam, sampai dengan September 2024 rencana ini masih terus digodog.

Untuk memensiunkan dini pembangkit Cirebon 1, menurut penuturan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dibutuhkan dana yang besar yakni kurang lebih US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 21 triliun. Adapun pendanaan pensiun dini PLTU ini akan menggunakan dana dari Asian Development Bank (ADB), melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM) sebagai bagian dari komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi menyatakan, tidak mudah mempensiunkan dini pembangkit batubara. Meski PLTU Cirebon 1 sudah masuk dalam skema JETP, masih banyak hal yang harus dikerjakan.

Rencana besarnya, pemensiunan dini PLTU Cirebon 1 bisa memberikan nilai ekonomi lain, yakni menciptakan bisnis karbon kredit. Namun hal ini masih dalam diskusi lebih dalam karena harga keekonomian karbonnya masih jauh dari harapan.

“Ini yang nilai ekonomis atau nilai value karbonnya itu saya melihatnya kemarin masih ada di skala US$ 2 per ton CO2. Sedangkan kami meminta harga karbonnya itu jika sudah dipensiunkan dihargai US$ 45 atau US$ 50 per ton CO2 ke atas,” ujarnya ditemui di Kementerian ESDM (20/8/2024).

Terlepas dari alotnya proses pemensiunan dini dari segi bisnis, ada satu hal yang tidak boleh luput dipikirkan oleh pemerintah, yakni nasib masyarakat di lingkar pembangkit setelah PLTU tidak beroperasi.

Plt. Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Syaharani menyatakan untuk menjamin transisi dilakukan secara berkeadilan diperlukan penguatan instrumen lingkungan hidup, salah satunya Amdal.

“Amdal PLTU Cirebon 1 tidak melakukan asesmen dampak pasca operasi sebagaimana yang dimandatkan oleh Permen LHK No. 4 Tahun 2021 sehingga kewajiban untuk memulihkan dampak lingkungan akibat operasi PLTU dan pemetaan dampak sosial termasuk dampak terhadap pekerja PLTU pun tidak dilaksanakan,” ujarnya belum lama ini.

Oleh karena itu, selain aksesibel amdal juga perlu diperkuat untuk mampu menganalisa dampak atau resiko dari kegiatan transisi energi untuk menjamin partisipasi dan perlindungan hak. Apalagi, JETP juga mempunya kerangka safeguards yang perlu ditaati.

Rencana pensiun dini PLTU Cirebon I ini pun berpotensi menimbulkan banyak pemutusan hubungan kerja. Potensi ini pun tidak menjadi perhatian para pemangku kebijakan, apakah para pekerja eks-PLTU ini akan dialihkan menjadi pekerja di pembangkit listrik dengan energi terbarukan ataukah dengan skema penyerapan tenaga kerja lainnya.

Pengacara Publik LBH Bandung, Maulida Zahra menyatakan, transisi energi harus satu paket dengan memperhatikan transisi pekerja yang belum banyak dibicarakan.

“Transisi energi yang dibutuhkan yang pasti harus memperhatikan keadilan untuk setiap entitas yang terlibat dalam prosesnya,” tegasnya.

Terkait ketenagakerjaan, SALAM Institute dalam laporannya, mendorong adanya pemenuhan hak-hak normatif pekerja melalui revisi UU Cipta Kerja termasuk menjamin hak pekerja untuk berserikat dan terlibat dalam pengambilan keputusan transisi.

Selain itu, mendorong adanya strategi konkret untuk alih daya dan transfer pekerja ke pasar pekerjaan hijau.

Pensiun Dini Dampak Bagi Ekonomi

Sejatinya, pemensiunan dini PLTU bisa menimbulkan implikasi ekonomi positif bagi masyarakat sekitar pembangkit. Dengan catatan, listrik fosil yang hilang, secara bersamaan diganti dengan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan.

Hasil studi yang dilakukan Yayasan Indonesia CERAH dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) melakukan studi pemodelan dengan skenario pada pembangkit batubara yang rencananya akan dipensiunkan dini yakni Cirebon-1, PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTU Suralaya.

Studi ini merupakan studi lanjutan dari laporan yang diluncurkan CERAH dan CELIOS pada Juli 2023. Dalam laporan sebelumnya, upaya mempercepat pensiun dini PLTU sering kali terhambat oleh kekhawatiran dampak negatif ekonomi yang mempengaruhi tenaga kerja, masyarakat lokal hingga hilangnya pendapatan sebagian pelaku usaha

Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur CELIOS, mengatakan dampak ekonomi dari penutupan PLTU batu bara sangat bergantung dari upaya mitigasi, kesiapan regulasi, dan komitmen mempercepat pembangkit energi terbarukan sebagai pengganti PLTU.

“Studi yang kami lakukan menunjukkan bahwa skenario penutupan PLTU batu bara di tiga lokasi pembangkit bisa menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp3,96 triliun, menciptakan risiko pengurangan tenaga kerja hingga 14.022 orang, dan meningkatkan jumlah penduduk miskin 3.373 orang,” ujarnya di Jakarta, Kamis (25/1).

Namun, dalam skenario kedua, jika penutupan PLTU batu bara dibarengi dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan justru mampu menyumbang ekonomi Rp 82,6 triliun, menyerap 639.000 tenaga kerja hingga menurunkan kemiskinan 153.755 orang secara nasional.

Berdasarkan rekomendasi studi, CELIOS mendesak negara maju yang terlibat dalam JETP, pemerintah hingga lembaga pembiayaan untuk memasukkan lebih banyak PLTU dalam pipeline pensiun dini, sekaligus mempercepat pembangunan transmisi dan pembangkit energi terbarukan secara paralel.

Pembenahan Kebijakan Pendanaan

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 tahun 2023pada 13 Oktober 2023. Aturan ini dibuat khusus untuk memberikan dukungan fiskal melalui kerangka pendanaan dan pembiayaan dalam rangka percepatan transisi energi di sektor ketenagalistrikan.

Berdasarkan penilaian Climate Policy Implementation Check 2024yang dilakukan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR), PMK ini memberikan payung hukum untuk mendukung investasi pengembangan energi terbarukan dan percepatan pengakhiran dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara lewat Platform Transisi Energi yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Aturan ini memungkinkan pendanaan platform transisi energi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber sah lainnya, seperti kerja sama pendanaan internasional.

IESR mendorong pelaksanaan PMK 103/2023 yang lebih efektif dengan memperjelas tata kelolanya, mengedepankan transparansi dalam penentuan keputusan dan alokasi pembiayaan APBN untuk dukungan pendanaan platform ini.

“Pembiayaan pengakhiran operasional PLTU batubara melalui APBN diharapkan dapat mencakup PLTU milik PLN,” ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.

Pelaksanaan pensiun PLTU juga perlu mempertimbangkan beberapa faktor penentu, misalnya usia PLTU yang mencapai sedikitnya 20 tahun atau telah melewati usia ekonomisnya, penggunaan teknologi PLTU batubara subcritical yang menghasilkan emisi sangat tinggi dan dilakukan di sistem kelistrikan yang pasokan daya listriknya berlebih (overcapacity).

Selain itu, perlu pula diperhatikan dampaknya terhadap keamanan energi dan mekanisme pembiayaannya.

Menurut Fabby, pendanaan dari APBN akan menutup kesenjangan pendanaan pengakhiran operasi PLTU lebih awal milik PLN dari luar negeri atau lembaga keuangan internasional karena sejumlah isu mengenai valuasi nilai PLTU tersebut. Menurutnya pendanaan dari APBN yang paling memungkinkan dalam kondisi ini.

Fabby menambahkan, pengakhiran operasi PLTU milik PLN akan mengalihkan dana kompensasi tersebut ke kas PLN untuk memperkuat permodalan PLN melakukan investasi yang lebih besar pada pembangkit energi terbarukan dan transmisi kelistrikan.

Studi Climate Policy Implementation Check IESR ini menyoroti terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PMK No. 103/2023 untuk memastikan transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Pertama, diperlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk memastikan PMK ini sejalan dengan kebijakan terkait, seperti persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), kewajiban pasar domestik (DMO) batubara, subsidi bahan bakar fosil, dan peraturan fiskal lainnya.

Kedua, meningkatkan transparansi dan mekanisme pelaporan dan evaluasi kebijakan yang sejauh ini belum termuat dalam regulasi ini.

Ketiga, PT SMI sebagai pengelola platform perlu memperkuat mandatnya untuk mengakses sumber daya keuangan yang lebih besar. Selain itu, platform ini perlu memiliki kerangka kerja yang jelas untuk mekanisme pemulihan biaya (cost recovery).

Rencana Besar Pemerintah untuk Pembangkit Batubara

Sebelumnya sempat muncul kabar pensiun dini PLTU tidak lagi menjadi priroitas dalam transisi energi. Namun saat ini pemerintah kembali menyusun roadmap pensiun dini PLTU dan dampaknya terhadap sistem ketenagalistrikan Tanah Air.

Pensiun dini PLTU masih berpedoman pada regulasi yang ada yakni Peraturan Presiden (Perpres) 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

Ada sebanyak 13 PLTU direncanakan akan dipensiunkan secara dini dengan mempertimbangkan keekonomian serta tidak menimbulkan gejolak kekurangan pasokan dan kenaikan harga listrik.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyatakan, di dalam Perpres 112/2022 ada beberapa kriteria yang diatur untuk pensiun dini PLTU.

“Misalnya saja umurnya, kemudian kinerjanya, efisiensinya, produktivitas. Jadi itu dilihat kita mendaftar dari umur, dari kinerja, dari emisinya semua, jadi kita udah ada daftarnya tuh yang 13 PLTU," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (21/8/2024).

Pemerintah juga mengakui terus mencari dukungan untuk memensiunkan dini PLTU yang sesuai kriteria agar tidak menimbulkan gejolak seperti kenaikan biaya pokok penyediaan listrik (BPP) dan kekurangan pasokan listrik.

Namun, terkait dengan PLTU mana saja yang akan dipensiun dini, Dadan menjelaskan saat ini belum dapat dirinci. Hanya saja dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada Perpres dan pertimbangan keekonomian PLTU itu sendiri. Yang terang, sebanyak 13 PLTU dengan total kapasitas 4,8 GW seluruhnya milik PLN.

Dirjen EBTKE, Eniya memberikan bocoran, ada beberapa pembangkit yang masuk ke dalam daftar itu. “Suralaya, Paiton, Ombilin di Sumatra itu termasuk di dalam 13 list itu,” jelasnya.

Ketiga pembangkit yang masuk ke dalam daftar pensiun dini PLTU itu dinilai tidak memiliki gangguan masalah sosial, sehingga lebih mudah digarap.

Jakarta - PLN Indonesia Power (PLN IP) telah melakukan beragam inovasi untuk mengakselerasi transisi energi guna mencapai target Net Zero Emission 2060. Di balik upaya menekan laju pemanasan global tersebut tentunya terdapat sumber daya manusia yang unggul yang dimiliki korporasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dalam pemenuhan energi sesuai amanat konstitusi, saat ini mengalami penyesuaian ke arah energi yang ramah lingkungan untuk melaksanakan transisi energi.

"Kami di Kementerian ini memang bertanggung jawab yang sangat besar, Kementerian ESDM adalah bagian dari pada Amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 33 dan dalam konteks itu kita juga mengalami perubahan transisi yang sangat luar biasa kita bicara tentang green energy dan juga bicara tentang lingkungan yang lebih baik," kata Bahlil dalam keterangan resmi, ditulis Senin (14/10/2024).

Menurut Bahlil, perubahan iklim menjadi salah satu fokus Pemerintah, sebab itu pelaksanaan transisi energi merupakan sebuah keharusan untuk mewujudkan target Net Zero Emission pada 2060.

"Fokus pada perubahan iklim dan komitmen Net Zero Emmision (NZE) maka transisi energi harus kita lakukan," tutur Bahlil.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan di balik upaya mengakselerasi transisi energi terdapat tangan terampil para enginer PLN IP yang mampu menghasilkan inovasi pada sektor ketenagalistrikan.

"PLN Indonesia Power telah menghasilkan beragam inovasi untuk meredam emisi yang dihasilkan sektor ketenagalistrikan, tentunya itu merupakan hasil dari kegigihan enginer kami yang terus melakukan pengembangan untuk menjawab tantangan ini," kata Edwin.

Adapun inovasi yang dihasilkan para enginer PLN Indonesia Power di antaranya adalah Digitalization Online Tube Boiler Analysis (DOTA), Akselerasi Produksi Green Energy Dengan Metode Baru Pencampuran Batubara-Biomassa Dalam Upaya Mendukung Energy Transition dan Inovasi yang terakhir adalah Modifikasi Oil Cooler (MODERATOR) untuk menghindari terjadinya kebocoran oli pada generator transformer PLTU Labuan PGU.

Atas inovasi tersebut, PLN Indonesia Power kembali meraih penghargaan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kali ini melalui enjiner-enjiner terbaiknya, PLN IP menerima Tanda Kehormatan dari Menteri ESDM pada momentum Hari Ulang Tahun Pertambangan dan Energi ke-79.

Adapun Enjiner PLN Indonesia Power yang menerima penghargaan diantaranya Agung Suharwanto, Didi Rooscote, Herowiko Thama Nurahman, Nico Dwi Kurniadi, Heru Hermawan, Shandy Helmi R, Prima Galih Pratama dan Setyawan Santoso.

Pada kegiatan yang dilaksanakan di Monumen Nasional (Monas) ini terdapat 150 penerima penghargaan yang diberikan kepada mereka yang telah memberikan dampak kemajuan dalam pembangunan nasional khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral, 8 diantaranya berasal dari PLN Indonesia Power.

(fdl/fdl)