Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengadakan pertemuan strategis dengan Pemerintah Amerika Serikat pada Kamis, 11 Juli 2024. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Asisten Menteri Keuangan AS, Alexia Latortue, tersebut, keduanya mempertegas komitmen bersama dalam upaya transisi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menjelaskan besarnya potensi investasi yang dimiliki Indonesia dalam sektor energi terbarukan. Dia menerangkan, Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan dengan total 3.686 GW yang terdiri dari tenaga surya sebesar 3.295 GW, tenaga air 95 GW, bioenergi 57 GW, tenaga angin 155 GW, energi panas bumi 24 GW, dan energi laut 60 GW.

“Namun, dari total kapasitas 3.686 GW tersebut, baru 12,54 MW yang telah dimanfaatkan. Dengan mengembangkan potensi ini, Indonesia dapat memiliki lebih dari 1,1 terawatt kapasitas energi terbarukan dan dapat menjadi pemimpin dalam transisi global menuju energi terbarukan,” ucap Shinta.

Indonesia, jelasnya kemudian, juga merupakan negara yang memiliki NBS (Nature Based Solutions) terbesar kedua di dunia setelah Brazil, hingga 1,5 GtCO2/tahun. Di tahun 2023 lalu, Indonesia merupakan negara penerima investasi hijau terbesar di Asia Tenggara dengan total hampir US$1,6 miliar, tumbuh sekitar 28% dibanding tahun sebelumnya. Dengan angka ini, Indonesia menyumbang 25% dari total investasi di Asia Tenggara.

Pada tahun 2023, Amerika Serikat telah berinvestasi di Indonesia sebesar US$500 juta dalam pembuatan panel surya dan modul surya. Amerika Serikat merupakan negara keenam dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia dengan nilai investasi mencapai total US$9,4 miliar selama periode tahun 2018 hingga triwulan pertama tahun 2023. Dari total realisasi investasi tersebut, terdapat 5.683 proyek yang berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 82.299 orang.

Ketua Pokja Transisi Energi Kadin Indonesia, Anthony Utomo, mengatakan, ke depannya, investasi yang dilakukan oleh AS di Indonesia dapat membuka ruang lebih untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan, pengembangan teknologi hijau, serta menarik negara lain untuk turut serta berinvestasi di Indonesia pada sektor EBT. Pihaknya bahkan telah menyiapkan tiga keyinitiatives guna membantu perusahaan di Indonesia untuk menarik investor lokal maupun global, yaitu:

1. Mendorong Implementasi Green Development Initiative:

Upaya ini berfokus pada pengembangan strategi menuju ekosistem industri hijau yang berkelanjutan dengan penggunaan energi bersih, baik dari sisi pasokan maupun permintaan.

2. Mengembangkan Renewable Energy Manufacturing:

Upaya ini bertujuan untuk mendukung kemandirian teknologi rantai pasok domestik, terutama dalam mendukung pengembangan energi bersih di Indonesia sesuai dengan roadmap TKDN Indonesia.

3. Mengakselerasi Distributed Energy:

Upaya ini bertujuan untuk mempercepat distribusi energi atau pemanfaatan generator energi bersih mandiri untuk konsumsi industri, serta mendorong penggunaan energi bersih melalui berbagai solusi inovatif yang disediakan oleh anggota kami.

“Melalui inisiatif-inisiatif tersebut, Pokja Transisi Energi Kadin optimis dapat membantu meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia serta menciptakan nilai tambah di mata investor lokal maupun global. Investasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki potensi investasi yang menjanjikan pada sektor EBT,” pungkasnya.

PT Idec Abadi Wood Industries, perusahaan manufaktur panel kayu, bersama dengan SUN Energy selaku perusahaan pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara resmi telah mengoperasikan sistem PLTS untuk mendukung kegiatan produksi.

Langkah ini menjadikan PT Idec Abadi Wood Industries sebagai pengguna PLTS atap pertama di Kalimantan Utara (Kaltara), yang menjadi bukti akan pertumbuhan kesadaran para pelaku industri dalam melakukan transisi energi dari beragam jenis sektor di berbagai wilayah di Indonesia.

Sebagaimana tercatat sebagai pengguna PLTS Atap pertama di Kalimantan Utara, Asep Sudrajat SE, MM selaku Direktur Personalia dan Umum PT Idec Abadi Wood Industries mengungkapkan, "Adopsi sumber energi baru terbarukan melalui PLTS pada kegiatan operasional menjadi langkah penting bagi perusahaan kami (PT Idec Abadi Wood Industries) dalam berkontribusi terhadap lingkungan melalui pengurangan emisi karbon serta upaya efisiensi biaya operasional."

"PT Idec Abadi Wood Industries juga mengapresiasi dukungan pemerintah serta PLN dalam proses transisi energi yang tengah dilakukan, sehingga kami semakin percaya diri untuk memaksimalkan pemanfaatan PLTS di kegiatan operasional kami dan dapat menjadi inspirasi bagi para pelaku industri lain yang ada di Kaltara," ungkap Asep Sudrajat SE, MM.

SUN Energy turut bangga menjadi bagian dari pengoperasian PLTS Atap sektor industri yang pertama di Kalimantan Utara. Oky Gunawan selaku Chief of Sales SUN Energy menjelaskan, “Pengoperasian PLTS atap pertama di Kalimantan Utara membuktikan kapabilitas SUN Energy melalui persebaran lokasi aset PLTS di berbagai wilayah di Indonesia yang dikelola oleh SUN Energy."

"Sejalan dengan dorongan pemerintah melalui kuota PLTS Atap, SUN Energy akan berupaya memaksimalkan jumlah penetrasi pengguna PLTS atap di Indonesia di setiap daerahnya. PT Idec Abadi Wood Industries diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pelaku industri di daerah Kaltara agar melakukan transisi energi dengan menggunakan energi surya,” jelas Oky.

Instalasi PLTS atap oleh PT Idec Abadi Wood Industries diestimasikan mampu menghasilkan energi sebesar 762,700 kWh setiap tahunnya yang setara dengan mereduksi 593 ton CO2 per tahun. Langkah PT Idec Abadi Wood Industries ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong transisi energi pada sektor industri. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk mengikuti jejak yang sama dalam menerapkan energi terbarukan untuk keberlanjutan perusahaan.

PT PLN (Persero) mencatat hingga Mei 2024, capaian Rasio Desa Berlistrik (RDB) Nasional mencapai 99,87%.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa PLN bersama dengan Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

"Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” jelas Darmawan dalam keterangan resminya, Kamis (12/7/2024).

Sebelumnya, PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik PLN 100%. Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk program Lisdes di tahun 2025, guna melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.

"PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi dengan tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program Lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrim yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area, dan berada di 3T,” jelasnya.

Darmawan menambahkan, lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini juga telah terintegrasi dengan peta geospasial, sehingga perencanaan dan eksekusi Lisdes dipastikan lebih terukur dan tepat sasaran.

Selanjutnya, telah dilakukan juga komunikasi ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM bertemu dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara.

"Kami terus pastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan,” jelasnya.

Sementara itu, DPR RI dalam agenda Rapat Kerja bersama Menteri BUMN, Rabu (10/7), menyetujui usulan PMN di tahun 2025 untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun. Alokasi PMN tersebut guna mendukung langkah PLN dalam mencapai Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100% selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah 3T.

Darmawan mengungkapkan bahwa selama periode 2015-2022, PLN telah berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, salah satunya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

"PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” tambahnya.

PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100%.

Menteri BUMN, Erick Thohir, berharap lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” katanya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, selaku pimpinan Rapat Kerja mendukung penuh alokasi PMN untuk mendukung upaya PLN dalam memberikan akses listrik untuk masyarakat di daerah terpencil.

“Kita (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” pungkasnya.

Sukses dengan empat varian yang menjadi favorit konsumen, Japota, merek snack keripik kentang produksi Calbee Wings, meluncurkan inovasi terbaru, yaitu Japota Nipis Pedas. Varian baru dari Japota ini menyajikan the next level keripik kentang dengan sensasi pedas yang berpadu dengan segarnya jeruk nipis.

Japota Nipis Pedas terbuat dari 100% kentang asli yang dipotong tipis sehingga menghasilkan tekstur keripik kentang yang renyah dan krenyes. Dilengkapi dengan taburan bits daun jeruk asli, membuat pengalaman snacking Japota Nipis Pedas #PedasSegarnyaGakCukupSatu.

Peluncuran Japota Nipis Pedas tak lepas dari perkembangan tren dan peluang pasar. Sudah bukan rahasia bila makanan dengan sensasi pedas, baik itu makanan ringan maupun makanan berat, begitu digemari oleh kebanyakan masyarakat dari berbagai daerah, latar belakang, dan generasi. Pasar snack keripik kentang juga memperlihatkan bahwa sensasi pedas di potato chips category masih menjadi tren dan terus bertumbuh positif double digit selama beberapa tahun terakhir.

Fascah Aprialty Situmorang, Senior Brand Manager PT Calbee Wings Food, mengatakan bahwa selama ini terdapat banyak pilihan snack dengan sensasi pedas yang mudah didapatkan di tengah masyarakat. Namun, belum ada snack keripik kentang yang menyajikan perpaduan sensasi pedas dengan segarnya jeruk nipis di Indonesia.

“Sudah saatnya masyarakat bisa menikmati era baru snack keripik kentang sensasi pedas. Tidak hanya sekadar pedas, tetapi juga berpadu dengan segarnya jeruk nipis dan bertabur bits daun jeruk asli. Itulah mengapa kami meluncurkan varian terbaru Japota Nipis Pedas dan kami berharap varian ini dapat diterima dengan baik oleh konsumen, sama seperti varian-varian Japota sebelumnya yang telah menjadi favorit di kalangan anak muda.” lanjutnya.

Perpaduan sensasi pedas dan segar jeruk nipis sebetulnya sudah cukup akrab di lidah dan digemari masyarakat Indonesia lewat berbagai citarasa pilihan kuliner. Jeruk nipis juga kerap digunakan sebagai tambahan untuk memperkaya cita rasa makanan pedas. Tak heran jika banyak masyarakat, khususnya anak muda, menyerbu varian terbaru Japota tersebut seperti terlihat pada Peluncuran Japota Nipis Pedas bersama JKT48 di Supermarket Luwes Gentan Solo (11/07).

Jessi, salah satu anggota JKT48 pun tak ragu menjadikan Japota Nipis Pedas sebagai snack favoritnya. “Rasa pedasnya Japota Nipis Pedas itu nge-blend banget sama sensasi segar jeruk nipis. Fix sih ini jadi salah satu varian Japota favorit aku. Japota Nipis Pedas benar-benar nunjukin era baru snack keripik kentang yang gak cuma pedas, tapi ada sentuhan segar ketika dinikmati. Japota bener-bener menawarkan terobosan baru untuk penikmat keripik kentang. Mirip banget dengan spirit JKT48 sekarang ya, sama-sama memasuki era baru dengan sentuhan segar di karya-karya terbaru kita,” kata Jessi pada ratusan pengunjung yang hadir memadati venue acara.

Selain Jessi, anggota JKT48 lainnya, Olla, juga menceritakan preferensi snacking ala dirinya. “Sebagai pecinta makanan pedas, aku tuh suka makanan yang gak cuma ngasih sensasi pedas di lidah. Nah, selama ini kebanyakan snack itu rasanya pedas menyengat aja belum ada yang pedas seger kayak Japota Nipis Pedas. Tekstur keripik kentangnya juga tipis, krenyes, terus ada taburan bits daun jeruk asli yang bikin momen snacking jadi makin menyenangkan. Selain itu, Japota Nipis Pedas ini cocok banget dinikmati kapan saja, misalkan lagi break aktivitas atau sekadar ingin bersantai. JKT48 approved, so teman-teman semua wajib coba!,” pungkasnya.

Berbicara soal harga, Japota Nipis Pedas dibanderol dengan harga terjangkau Rp10.000 dan telah tersedia di minimarket, hypermarket, supermarket lainnya, serta di Wings Official Store pada layanan e-commerce.

Selanjutnya, Japota bersama JKT48 akan terus menginspirasi anak muda untuk melakukan hal-hal positif di tengah tantangan era baru, melalui kampanye #EnaknyaGakCukupSatu yang diinisiasi oleh Japota di akun Instagram @japotaid.

Badan Otonom (Banom) HIPMI Tax Center BPP HIPMI meminta agar rencana pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% ditunda.

Kebijakan ini dianggap akan memberikan dampak negatif signifikan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih berjuang untuk pulih dari dampak pandemi.

Diketahui, Pemerintah akan menaikan PPN 12% di tahun 2025 mendatang seiring dengan adanya UU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 menyatakan bahwa tarif PPN sebesar 11% berlaku pada 1 April 2022. Sedangkan, untuk tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

Ketua Banom HIPMI Tax Center M. Arif R. Said Putra menyatakan bahwa, kenaikan PPN akan meningkatkan beban biaya operasional dan menurunkan daya beli masyarakat. Di sisi lain, HIPMI memahami bahwa pemerintah perlu mencari sumber pendapatan untuk anggaran negara namun menaikkan PPN bukanlah solusi yang tepat di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.

"Kami mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari alternatif lain yang lebih ramah terhadap dunia usaha dan Masyarakat misalkan dengan memberlakukan pajak karbon serta memajaki produk turunan nikel,” ujarnya dalam Forum Rabu Pon yang digelar di Kantor BPP HIPMI, Jakarta. (11/7/2024).

Arif menambahkan, ruang untuk melakukan penundaan kenaikan PPN sangat terbuka lebar mengingat didalam pasal 7 ayat 4 UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Jadi kita posisinya, memberikan perhatian pemerintah khususnya hal – hal yang tadi disebutkan seperti nilai tukar yang melemah, kemudian inflasi pangan yang relatif tinggi dan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Hal tersebut diharapkan bisa menjadi perhatian oleh pemerintah,” pungkasnya.

Selain itu, dengan adanya transisi kepemimpinan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto pelaku usaha meminta agar rencana kenaikan PPN 12% tidak langsung diimplementasikan pada awal tahun 2025 mendatang.

“Transisi kepemimpinan juga ada unsur ketidakpastiannya, kemarin kita bicara mengenai Tax Ratio mesti dinaikan terdapat ketidakcocokan pemerintah saat ini dengan tim transisi pemerintahan ke depan,” tutup Arif.

Sebagai tambahan informasi, kegiatan Forum Rabu Pon akan diadakan secara rutin setiap bulan. Nama Forum Rabu Pon ini dipilih bukan tanpa alasan. Rabu Pon merupakan weton kelahiran Presiden saat ini, Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo Subianto yang merupakan Presiden terpilih yang akan melanjutkan kepemimpinan pemerintahan ke depan.

Tentu ini bukan sesuatu yang kebetulan dan pasti ada yang istimewa dengan Rabu Pon ini. Dalam tradisi jawa, orang melakukan selamatan atau doa bersama saat weton kelahirannya.

“Jadi kita berkumpul di forum ini sekaligus untuk mendoakan beliau – beliau. Dan ini, sebagai perlambang sebuah ikhtiar untuk menjadikan pajak yang merupakan penopang utama pendapatan negara ini betul – betul dekat dan lekat dengan Presiden. Makanya forum diskusi terkait Pajak ini kita beri nama forum Rabu Pon,” tutup Arif.

Gempa Bumi yang melanda Kabupaten Batang pada tanggal 7 Juli 2024 telah menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah dan infrastruktur di beberapa wilayah. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak, PT Kawasan Industri Terpadu Batang (Grand Batang City) memberikan bantuan berupa 300 sak semen dan 100 paket sembako.

“Pengusaha-pengusaha disini peduli kepada masyarakat ini yang memang saya harapkan seperti KITB (Grand Batang City) yang memberikan bantuan bahan bangunan berupa 300 semen dan 100 paket sembako untuk meringankan beban masyarakat yang akan memperbaiki rumahnya. Dan ini kita harapkan juga kepada pengusaha yang lain kita himbau dalam kondisi seperti ini perlu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena efek dari gempa bumi ini,” kata Nana Sudjana, Penjabat Gubernur Jawa Tengah, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Grand Batang City, Ngurah Wirawan, menyampaikan bahwa sebagai bagian dari masyarakat Batang, pihaknya merasa terpanggil untuk membantu meringankan beban saudara-saudara masyarakat yang terdampak gempa bumi.

“Bantuan ini adalah bentuk nyata dari kepedulian kami terhadap sesama. Kami berharap bantuan ini dapat membantu masyarakat yang terdampak gempa untuk segera bangkit dan memulai kembali kehidupan mereka. KITB akan terus berkomitmen untuk mendukung masyarakat dalam kondisi apapun” ujar Ngurah Wirawan.

Sesuai visi dan misi Grand Batang City, menjadi kawasan industri yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama hadir saat bencana melanda. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan lain untuk turut serta memberikan dukungan dan bantuan bagi korban bencana.

Keputusan pemerintah melanjutkan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bakal menghadapi banyak tantangan. Selain ketersediaan pasokan gas pipa di dalam negeri yang terus menurun, tingginya harga Liquid Natural Gas (LNG) sebagai subtitusi gas pipa akan menyulitkan konsumen industri.

Program HGBT menetapkan harga gas bumi USD6 per MMBTU kepada 7 sektor industri tertentu. Adapun tujuh sektor penerima HGBT meliputi pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, sarung tangan karet.

Ketua Koordinator Gas Industri KADIN Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Widjaja mengatakan terdapat fakta dan merupakan persoalan yang sudah diketahui bersama bahwa terjadi natural declining atau penurunan produksi secara alami di sejumlah sumber utama gas. Terutama di wilayah Barat yang selama ini memasok sebagian besar industri.

"Pertama, saat ini di semua sisi yang disebut industrialisasi di Jawa Barat sudah kurang. Di Timur kelebihan. Artinya shifting areanya juga belum clear. Nah proses ini sangat membingungkan buat kita apakah HGBT ini benar-benar bisa diimplementasikan secara volume," ungkapnya di sebuah diskusi tentang Energi di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Dengan situasi itu, lanjutnya, melimpahnya cadangan gas tidak bisa lagi menjadi acuan utama karena pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengetahui adanya natural decline tersebut. ”Melimpahnya gas itu bukan jadi suatu topik lagi saat ini karena pemerintah kan juga sudah tahu ada declining sumur yang ada di Sumatera,” terangnya.

Maka, Achmad menegaskan, yang dibutuhkan sebenarnya adalah kepastian skema dan kebijakan yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang. ”Menurut kita di posisi seperti ini kita bisa tahu apa yang akan menjadi pegangan kita di industri 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, itu intinya,” tegasnya.

Ditambah lagi dengan rencana pemerintah yang juga akan membuka lebih banyak pihak untuk infrastruktur regasifikasi gas alam cair (LNG) di kawasan tertentu. Artinya skema blending price adalah keniscayaan dan tidak bisa dengan sekadar mematok harga murah.

”Jadi PR-nya masih panjang ya sampai ketemu satu titik antara pemangku kepentingan, duduk bersama ya paling tidak,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, dalam kesempatan yang sama mengingatkan bahwa pemerintah memang perlu berhati-hati dalam kebijakan gas bumi terutama HGBT ini. Terlebih pada akhirnya juga akan mengoptimalkan LNG sebagai solusi terjadinya natural declining ini.

”Kemampuan fiskal pemerintah sanggup tidak untuk intervensi? Kalau misalkan ICP (Indonesia Crude Price) 100, kita tergantung pada LNG, paling tidak harga LNG-nya sudah USD10. Kalau diminta USD6 (sesuai HGBT) pemerintah harus intervensi sekitar USD4 dan tidak punya bagian sama sekali ya ini di dalam LNG,” jelasnya.

Belum lagi jika nantinya bahan baku LNG harus impor penuh. Dalam situasi ini, kata Komaidi, terdapat potensi bahwa pasokan gas ke industri tidak selalu bisa terealisasi. ”Ini yang jauh lebih mengkhawatirkan. Nah karena itu perlu diinformasikan kebijakan yang lebih pas. Kalau hanya kasih HGBT dalam satu sampai dua tahun ke depan, tahun ketiga dan seterusnya menjadi bencana, saya kira ini pilihan kebijakan yang perlu dikaji ulang,” sarannya.

Maka Komaidi berharap seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah menjelaskan situasi sebenarnya. ”Sebetulnya perlu jujur sih problemnya apa, kita cari titik optimalnya ada di mana. Saya kira pengguna gas juga tidak akan menolak ketika harga rasionalnya harus USD7 (per MMBTU) misalnya mereka pasti akan sanggup membayar USD7,” ungkapnya.

Sebab yang lebih dibutuhkan industri adalah kepastian. ”Sebagai ilustrasi misalnya ketika pabrik hari ini katakan lah dapat pasokan gas bumi 1000, itu kan kapasitas pabriknya sudah disetting 1000. Jika nanti turun menjadi 500 otomatis harus turun settingnya. Tapi untuk mengubah lagi settingan itu kan tidak sederhana,” Komaidi menggambarkan.

Pemerintah sebagai fasilitator diyakini bisa berlaku adil untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kuncinya adalah keadilan untuk seluruh pemangku kepentingan. Bukan hanya industri konsumen gas bumi saja tetapi juga industri hulu, midstream, dan downstream migas.

”Problemnya itu ada di mana kita selesaikan. Kalau misalkan dari hulu sampai hilir ada untungnya USD4 yang untung itu juga didistribusikan; hulu dapat berapa, tengah dapat berapa, industri pengguna dapat pasokannya dan marginnya dapat berapa. Nah pemerintah sebagai fasilitator atau sebagai wasit, harus adil ke semua pemain,” Komaidi mengusulkan.

PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) terus mengembangkan kapasitas anak usahanya, Cargoshare Logistics, untuk memperkuat jaringan rantai pasok pada konsumen. Terbaru, Cargoshare Logistics mengantongi sertifikat halal, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang makin beragam, sekaligus memperkuat ekosistem halal di tanah air.

Direktur Logistik PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) Suyanto Tjoeng mengatakan, perseroan telah mendapatkan sertifikat halal sejak November 2023. Sertifikasi ini sangat penting, untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Terutama pengiriman Fast Moving Consumer Goods, atau produk keseharian yang paling banyak dilayani perusahaan.

“Karena masyarakat Indonesia majority muslim, kita ingin supaya ketika mereka mengonsumsi makanan sehari-hari kehalalannya itu lebih terjamin,” kata Suyanto di sela-sela Cargoshare Logistics gathering di Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Sebagai badan usaha penerima sertifikat halal, Cargoshare Logistics menjamin tiap proses pengiriman logistik, termasuk penggunaan teknologinya, telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan.

“Secara operasional, sistem, dan teknologinya kita pastikan tetap comply pada proses halal. Misalnya memastikan historical kendaraan yang dipakai tidak terkontaminasi. Kalau pernah, harus dilakukan penyucian,” katanya.

Suyanto tidak menampik, Cargoshare Logistics masih melayani pengiriman logistik umum. “Tetap ada, tapi kita segregasi. Untuk barang-barang halal tetap terjamin prosesnya,” tambah dia.

Suyanto menjelaskan, Cargoshare Logistics sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi logistik, kini telah hadir di ratusan titik di seluruh Indonesia.

“Jumlah mobil ada sekitar 1.800 unit, titiknya lebih dari 150 di seluruh Indonesia. Selain network yang banyak, kemudian pengelolaan gudangnya, pendistribusiannya, transport planningnya, salah satu keunggulan kita adalah teknologi. Jadi dengan teknologi itu kita bisa membantu menganalisa dan mengimprove proses logistiknya customer,” tuturnya.

Dengan tren kinerja yang terus menanjak, Suyanto optimis, Cargoshare Logistics berpeluang tumbuh semakin besar di tengah persaingan industri logistik tanah air.

“Melihat potensi bisnis logistik yang sangat besar, termasuk pesatnya permintaan akan produk halal, kami yakin Cargoshare Logistics mampu merebut pangsa pasar yang makin luas,” tukas Suyanto.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri asuransi di Indonesia per Mei 2024 mencapai Rp1.120,57 triliun atau naik 1,30% secara year on year (YoY). Jumlah aset asuransi meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp1.106,23 triliun.

“Untuk asuransi tradisional masih mendominasi komposisi premi asuransi jiwa yakni sebesar Rp53,72 triliun atau 73,08% dari total premi asuransi jiwa sebesar Rp73,51 triliun per Mei 2024. Sampai dengan akhir Mei 2024, premi dari produk proteksi tumbuh sebesar 12,62% YoY,” kata Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024.

Untuk asuransi komersil, total aset mencapai Rp900,99 triliun dan mengalami kenaikan sebesar 2,10%, “Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai Rp900,99 triliun atau naik 2,10 persen yoy,” jelasnya.

Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi mencapai Rp137,40 triliun, atau naik 8,59 persen yoy. Peningkatan aset dalam asuransi komersil terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,23 persen yoy dengan nilai sebesar Rp73,51 triliun.

“Yang terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,23 persen yoy dengan nilai sebesar Rp73,51 triliun,” urainya.

Ogi menambahkan untuk premi asuransi umum dan reasuransi sebanyak Rp63,98 triliun dan tumbuh menjadi 16,94% yoy, “premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 16,94 persen yoy dengan nilai sebesar Rp63,89 triliun” jelasnya.

Untuk asuransi non komersil yang terdiri dari aset BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan), serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp219,58 triliun atau terkontraksi 1,86 persen yoy.

Bank DKI kembali menjalin kemitraan bersama Transjakarta, melalui penamaan halte dari Halte Gelora Bung Karno menjadi Halte Senayan Bank DKI. Peresmian Penamaan Halte Senayan Bank DKI tersebut dilakukan pada Kamis di Jakarta (11/7/2024) oleh Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono, Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza, Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, serta disaksikan oleh jajaran Direksi Transjakarta dan Bank DKI, diantaranya Direktur Bisnis dan Pemanfaatan Aset Transjakarta Fadly Hasan, Direktur Komersial dan Kelembagaan Bank DKI, Herry Djufraini, dan Direktur Teknologi & Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo menjelaskan bahwa sinergi ini menandai langkah penting dalam memperkuat kolaborasi antara Bank DKI dan Transjakarta dalam rangka peningkatan layanan transportasi publik di Jakarta.

“Penamaan Halte Transjakarta Senayan Bank DKI merupakan wujud nyata dukungan Bank DKI untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Jakarta. Kami mempercayai, upaya ini akan mendukung peningkatan kualitas transportasi publik di Jakarta,” ujar Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan dengan menjadi pemegang hak penamaan Halte Transjakarta Senayan Bank DKI, akan menjadi awal dari berbagai program kemitraan dan inisiatif strategis lainnya yang akan dijalankan Bank DKI dan Transjakarta untuk mewujudkan layanan transportasi publik dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pengguna layanan Transjakarta.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi menambahkan bahwa dukungan penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turut menjadi kunci sukses inisiatif ini. “Bank DKI menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan Pemprov DKI Jakarta sebagai Pemegang Saham Utama, serta berharap kerja sama ini dapat terus berjalan dengan baik untuk kemajuan transportasi publik di Jakarta. Hal ini juga sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang modern dan berdaya saing,” imbuh Arie.

Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza menuturkan penamaan halte sebagai commercial branding. Serta berkontribusi signifikan terhadap pendapatan korporasi. “Kolaborasi ini menjadi pendorong untuk memajukan sistem transportasi publik di Jakarta dan menunjang gaya hidup masyarakat sebagai bentuk representatif dari kota global yang berkelanjutan,” kata Welfizon.

Ia menambahkan penamaan Halte Senayan Bank DKI juga akan meningkatkan brand awareness Bank DKI dengan memperkenalkan kembali Jakarta Tourist Pass yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna transportasi publik serta peluang aktivasi dan event yang dapat dinikmati oleh pelanggan Transjakarta.

Selain itu, Bank DKI juga terus mendorong digitalisasi pembayaran transportasi publik terintegrasi di Jakarta melalui pengembangan produk perbankan digital. Diantaranya JakCard yang diluncurkan sejak tahun 2007, dan telah menjadi tiket pembayaran non-tunai pertama yang diuji coba dan digunakan pada layanan Koridor 1 Transjakarta, hingga kini dapat digunakan untuk transportasi terintegrasi di Jakarta, mulai dari Transjakarta, Jaklingko, Commuter Line, MRT Jakarta, hingga LRT Jakarta dan Jabodebek.

Sebagai informasi, total transaksi penggunaan JakCard di Transjakarta hingga Juni 2024 mencapai nominal sebesar Rp3,87 miliar dengan frekuensi transaksi sebanyak 980.179 kali. Jumlah ini meningkat lebih dari 111% dibanding total transaksi sepanjang tahun 2023 yang mencatatkan nominal Rp1,46 Miliar dengan frekuensi transaksi sebanyak 440.995 kali.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk meningkatkan literasi keuangan.

Dalam rangka meningkatkan implementasi program literasi dan inklusi keuangan, program ini didukung oleh berbagai pihak diantaranya Kementerian atau Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya.

Pada tanggal 3 sampai dengan 7 Juni 2024, telah dilaksanakan kegiatan Sertifikasi dan Capacity Building secara tatap muka kepada 70 orang perwakilan anggota TPAKD.

“Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap tahun bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Stakeholders terkait,” kata Aman Sentosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Senin, (8/7/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi anggota TPAKD dalam menyusun program kerja untuk tahun yang akan datang. Sebagaimana fokus tematik TPAKD untuk tahun 2025 mendatang, maka kegiatan pada tahun ini mengangkat tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi TPAKD dalam rangka Akselerasi Pemanfaatan Produk serta Layanan Pasar Modal.” jelasnya.

Selama bulan Juni, OJK berhasil menambah 3 TPKAD baru di beberapa daerah, yakni Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Paser, sehingga total tercatat sebanyak 521 TPAKD.

“Selama Juni 2024, terdapat pembentukan 3 TPAKD baru yaitu di Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Paser sehingga total tercatat sebanyak 521 TPAKD (34 provinsi dan 487 kabupaten/kota) atau 94,38 persen TPAKD telah terbentuk baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota,” jelasnya.

Komoditas kopi dari Jawa Barat telah diekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Malaysia dengan nilai ekspor mencapai 780.000 dolar AS dalam empat bulan pertama tahun 2024.

Hal ini diungkapkan oleh Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, saat menghadiri acara Familiarization Trip Specialty Coffee and Cacao Buyer Filipina yang berlangsung di Pendopo Pemda Kabupaten Bandung.

Acara tersebut merupakan kegiatan business matching yang diselenggarakan di rumah dinas Bupati Bandung, Rabu (10/7/2024).

Bey Machmudin mengatakan bahwa acara ini bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan kopi ke Filipina, mengingat kedatangan para pengusaha kopi dan cokelat dari Filipina yang diantar oleh Duta Besar Filipina.

"Acara ini diadakan untuk meningkatkan volume penjualan kopi ke Filipina karena ada pengusaha kopi dan cokelat dari Filipina yang diantar Pak Dubes. Mereka sangat tertarik dan ini bukti kopi kita sangat terkenal," katanya.

Bey sangat mendukung upaya yang dilakukan Disperindag dan Pemda Kabupaten Bandung dalam meningkatkan volume ekspor kopi.

"Kopinya enak-enak, saya terkejut tadi omzetnya besar sekali dari kopi ini. Mereka betul-betul fokus mengembangkan kopi dan kakao dengan sangat baik," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk ASN yang akan pensiun, agar mereka dapat berpartisipasi dalam industri kopi dan kakao secara produktif.

Sementara itu, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Jabar atas perhatian dan dukungannya terhadap kemajuan produksi petani di Kabupaten Bandung.

"Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur yang memberi perhatian terhadap kemajuan produksi petani Kabupaten Bandung," ujarnya.

"Kali ini hampir 20 buyer yang datang dan tadi malam dinner dengan Pak Gubernur. Semoga hasil para petani Kabupaten Bandung betul-betul ada pasarnya," ungkapnya.

Dadang menambahkan bahwa Kabupaten Bandung tak hanya terkenal dengan kopi, tetapi juga dengan komoditas lain seperti cokelat, cengkeh, dan jahe.

"Dengan adanya big data yang akan selesai dalam dua bulan ke depan, hasil produksi para petani dapat disuplai untuk kebutuhan lokal, regional, nasional, dan ekspor," pungkasnya.