JAKARTA - Penikmat gas murah industri semakin banyak, dengan tambahan 4 perusahaan baru. Adapun empat perusahaan baru yang berhak menerima harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah industri yakni PT KCC Glass Indonesia, PT Indonesia Nippon Steel Pipe, PT Rumah Keramik Indonesia dan PT Rainbow Tubulars Manufactures.

"Jadi saya kemarin menandatangani ada penambahan perusahaan yang mendapat HGBT. Salah satu diantaranya adalah KCC, pabrik kaca yang baru diresmikan kemarin di Batang," jelas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ketika ditemui di Jakarta, Senin (14/10/2024).



Diungkapkan Bahlil, pemberian HGBT kepada KCC Glass memang merupakan komitmen awal pemerintah lantaran perusahaan tersebut telah berinvestasi dengan membangun pabrik kaca di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah tahun ini.

"Memang itu sejak awal sudah dilakukan negosiasi, sejak mereka masuk, dan komitmen pemerintah untuk memberikan HGBT untuk gas," urainya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, penambahan empat perusahaan itu tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan, perubahan ini terjadi berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

"Penambahan 4 (empat) industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu, yang berarti mulai sekarang, industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri," jelas Agus dalam keterangan resminya, Sabtu (12/10/2024)

Pria yang akrab disapa Aca ini mengungkapkan, sejak aturan baru ini ditetapkan pada 9 Oktober 2024 maka empat perusahan baru tadi berhak menerima gas bumi dengan harga murah.

"Keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," pungkas Aca.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap alasan menambah empat perusahaan baru dalam industri yang berhak menerima harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas industri murah.

Adapun empat perusahaan baru tersebut yaitu PT KCC Glass Indonesia, PT Indonesia Nippon Steel Pipe, PT Rumah Keramik Indonesia dan PT Rainbow Tubulars Manufactures.

"Jadi saya kemarin menandatangani ada penambahan perusahaan yang mendapat HGBT. Salah satunya adalah KCC, pabrik kaca yang baru diresmikan kemarin di Batang," kata Bahlil ketika ditemui di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Pemberian HGBT kepada KCC Glass menjadi komitmen awal pemerintah lantaran perusahaan tersebut telah berinvestasi dengan membangun pabrik kaca di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah tahun ini.

"Memang itu sejak awal sudah dilakukan negosiasi, sejak mereka masuk, dan komitmen pemerintah untuk memberikan HGBT untuk gas," kata dia.

Penambahan empat perusahaan dalam daftar penerima HGBT tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono, mengatakan perubahan ini terjadi berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

"Penambahan 4 industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu, yang berarti mulai sekarang, industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri," kata Agus dalam keterangan resminya, Sabtu (12/10/2024)

Sejak aturan baru ini ditetapkan pada 9 Oktober 2024, maka empat perusahan baru tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga murah.

"Keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," kata Aca.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penyesuaian regulasi terkait pengguna dan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas murah untuk sektor industri.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan penambahan empat perusahaan baru yang berhak menerima harga gas murah tersebut.

Dengan demikian, mulai 9 Oktober 2024 keempat perusahaan ini berhak menerima gas bumi dengan HGBT yang telah diatur khusus untuk sektor industri.

"Jadi saya kemarin menandatangani ada penambahan perusahaan yang mendapat HGBT," ujar Bahlil saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Senin (14/10/2024).

Salah satu perusahaan baru yang termasuk dalam daftar tersebut adalah PT KCC Glass Indonesia yang berlokasi di Batang, Jawa Tengah.

Bahlil menegaskan, pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan HGBT kepada perusahaan yang baru saja diresmikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roelani.

"Memang itu sejak awal sudah dilakukan negosiasi, sejak mereka masuk, dan komitmen pemerintah untuk memberikan HGBT untuk gas," ucapnya.

Adapun keempat perusahaan baru yang mendapat HGBT yakni PT Indonesia Nippon Steel Pipe, PT Rumah Keramik Indonesia, PT KCC Glass Indonesia, dan Rainbow Turbulars Manufactures.

Selain menambah empat perusahaan, Kementerian ESDM juga mencabut status sembilan perusahaan yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu.

Bahlil menjelaskan bahwa pencabutan status ini dilakukan karena perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau tidak mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu.

"HGBT itu kan diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang membangun penciptaan nilai tambah dan bisa dikatakan pionir serta mempunyai daya ungkit ekonomi. Nah yang saya lihat FS-nya sudah bagus dan nilai ekonominya sudah bagus, sudah profit, ya boleh dong negara memberikan HGBT kepada yang belum FS-nya bagus," jelasnya.

Namun, Bahlil tidak merinci nama-nama sembilan perusahaan yang dicabut statusnya.

Penyesuaian regulasi pengguna dan HGBT ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024, yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambah empat perusahaan industri baru yang nantinya berhak untuk mendapatkan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah industri.

Penambahan empat perusahaan itu tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 yang mengatur tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono mengatakan, perubahan ini terjadi berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

"Penambahan 4 industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu, yang berarti mulai sekarang, industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri," kata Agus dalam keterangan resminya, Sabtu (12/10/2024).

Berikut daftar 4 perusahaan baru yang berhak mendapatkan HGBT:

1. PT Indonesia Nippon Steel Pipe
2. PT Rumah Keramik Indonesia
3. PT KCC Glass Indonesia
4. PT Rainbow Tubulars Manufactures

Sejak aturan baru ini ditetapkan pada 9 Oktober 2024, maka empat perusahan baru di atas berhak menerima gas bumi dengan harga murah.

"Keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap terdapat penyesuaian baru regulasi pengguna dan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah untuk industri.

Revisi aturan tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 255.K/MG.01/MEM.M/2024 yang merupakan perubahan dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang pengguna gas bumi tertentu dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Agus Cahyono Adi mengatakan perubahan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian terkait pengguna gas bumi tertentu.

Adapun, keputusan tersebut mengatur dua hal utama. Pertama, pencabutan status 9 perusahaan industri yang sebelumnya terdaftar sebagai pengguna gas bumi tertentu.

"Ini berarti industri-industri tersebut tidak lagi memenuhi kriteria atau mendapatkan manfaat dari kebijakan harga gas bumi tertentu," ujar Agus dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (12/10/2024).

Kedua, Kementerian ESDM juga melakukan penambahan 4 perusahaan industri baru sebagai pengguna gas bumi tertentu. Artinya sejak aturan ini ditetapkan yakni pada 9 Oktober 2024 maka industri tersebut berhak menerima gas bumi dengan harga yang telah diatur khusus untuk sektor industri.

Secara umum, pemerintah masih menetapkan 7 sektor industri yang dinilai memerlukan dorongan stimulus harga gas yaitu industri pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, sarung tangan karet.

Lebih lanjut, Agus menyebutkan bahwa keputusan ini merujuk pada dua regulasi utama yaitu Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan pengguna dan harga gas bumi tertentu di sektor industri.

Regulasi kedua yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022, terkait pedoman dalam menetapkan dan mengevaluasi pengguna serta harga gas bumi tertentu di sektor industri dan penyediaan listrik untuk kepentingan umum.

"Dengan demikian, keputusan ini merupakan penyesuaian untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, mengikuti evaluasi, dan perubahan kebutuhan di sektor industri," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi optimitis program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) akan dilanjutkan di era kepemimpinan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Hal itu mengingat program gas murah untuk industri tersebut akan berakhir pada akhir tahun ini.

“Kami meyakini dengan visi Pak Prabowo terhadap ketahanan pangan, Insya Allah HGBT akan terus dilanjutkan. Sehingga tidak ada kekhawatiran petani atas harga pupuk yang akan naik,” ujarnya kepada media saat mengunjungi lahan sawah PT Sang Hyang Seri di Subang, Rabu (18/9/2024).

Adapun Penetapan Program HGBT tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 15 Tahun 2022.

Dalam beleid itu disebutkan ada 7 sektor industri yang diberikan harga gas di bawah 6 dollar AS yang terdiri dari industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet.

Rahmad mengaku pihaknya telah berkomunikasi terus dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian untuk bisa melanjutkan program ini. Dalam komunikasi tersebut, kedua kementerian itu telah memberi signal kepastian program HGBT dilanjutkan.

“Kementerian ESDM sudah menunjukkan ada indikasi baik lah HGBT mudah-mudahan akan dilanjutkan. Kita cukup optimis dan kita nya kini akan diteruskan karena dampaknya pada ketahanan pangan nasional cukup signifikan,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi khawatir jumlah kuota impor beras Indonesia bisa semakin bertambah jika program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tak dilanjutkan.

Dia menyebut jika HGBT tak dilanjutkan, bisa membuat konsumsi urea turun 13 persen. Imbasnya, hal itu bisa membuat produksi pertanian turun setengah ton per hektar.

“Artinya Indonesia harus mengimpor beras 2 juta ton (beras) kalau harga pupuk naik Rp 1.000,” ujarnya dalam diskusi Menuju Indonesia Hijau di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Jakarta -

Pemerintah berencana memperpanjang program gas murah industri atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Sebelumnya, program ini dijadwalkan akan rampung akhir 2024.

Kebijakan HGBT saat ini baru menyasar tujuh sektor, antara lain industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, petrokimia, serta sarung tangan karet.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi bercerita, dirinya sempat kesulitan tidur karena program tersebut akan berakhir pada 2024. Menurutnya, kebijakan ini membantu industri mampu menghadirkan pupuk yang terjangkau.

"Kebijakan gas untuk sektor hilir gimana? Sekarang ada HGBT tapi akan berakhir 2024. Saya awal tahun nggak bisa tidur, pertengahan tahun agak bisa tidur nyenyak karena ada Ratas (Rapat Terbatas) yang mengatakan HGBT akan ditindaklanjuti," kata Rahmad dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Ia mengaku, tidurnya kembali terganggu lantaran keberlanjutan dari program HGBT ini belum diputuskan secara resmi melalui peraturan. Kebijakan HGBT 2024 direalisasikan lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 91 Tahun 2023 tentang tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

"Tapi sekarang agak terbangun-bangun setiap malam karena itu belum diputus dengan baik. Sehingga, keberlangsungan pasokan sumber gas pada harga yang ditetapkan pemerintah ini sektor pupuk belum tahu apa kiblatnya," ujarnya.

Menurutnya, kenaikan harga pupuk bisa mendatangkan efek berganda ke sektor-sektor lainnya, khususnya pangan. Bahkan, bisa-bisa hal ini berujung pada peningkatan impor.

"Bayangkan kalo harga pupuk naik Rp 1.000 saja, berdasarkan price elasticity yang kita hitung, maka konsumsi urea turun sebesar 13%," kata dia.

"Dampak pada produksi pertanian itu berapa? setengah ton per hektare. Artinya apa? Indonesia harus akan impor 2 juta ton beras. Jadi sinkronisasi kebijakan saya rasa penting," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, Kebijakan HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024. Itu berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di BidangIndustri.

Kelanjutan HGBT ini juga sebelumnya telah dibahas oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Katanya, Ratas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui kelanjutan program itu.

Selain persetujuan atas kelanjutannya, Agus menyebut, Jokowi juga menyetujui kelanjutan dari program HGBT, tetapi juga perlu pengkajian yang lebih mendalam mengenai penambahan sektor-sektor yang akan menerima program HGBT.

Agus juga bilang, hal ini akan menjadi salah satu dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi Untuk Kebutuhan Domestik. RPP ini akan mengatur pengelolaan gas untuk kepentingan industri dan untuk kepentingan sumber energi. Jadi bukan hanya untuk kebutuhan industri tetapi juga untuk kepentingan kelistrikan yang ada di Indonesia.

"Selain itu, kami sedang mengusulkan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Selama ini kami terus berjuang untuk program HGBT sektor industri. Alhamdulillah, Bapak Presiden juga menyetujui terhadap penyusunan RPP tersebut," kata Agus, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/7/2024).

Simak Video: Sedihnya Agen-Konsumen Karena LPG Non Subsidi Naik Harga

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

JAKARTA, investor.id – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN membukukan pertumbuhan pendapatan yang kuat pada semester I-2024, didorong oleh pendapatan transmisi gas sebesar US$ 134 juta atau naik 10,8% yoy dan pendapatan dari perdagangan gas alam cair (liquefiednaturalgas/LNG) senilai US$ 94 juta.

“NPM (net profit margin) atau margin laba bersih PGN meningkat 200 bps yoy menjadi 10,1%, karena GPM (grossprofitmargin) atau margin laba kotor naik 150 bps yoy menjadi 22,1%. Itu disebabkan oleh biaya gas yang lebih rendah sebesar US$ 5,3/mmbtu atau turun 5% yoy,” tulis analis Samuel Sekuritas, Farras Farhan dalam risetnya.

Namun, menurut dia, peningkatan penjualan gas HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu) menyebabkan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) perdagangan gas PGN pada kuartal II-2024 lebih rendah sebesar US$ 7,5/mmbtu atau turun 6,2% qoq, tapi naik 5,5% yoy. Akibatnya, pendapatan emiten berkode saham PGAS tersebut turun secara kuartalan.

“Beban umum dan administrasi (G&A) pada kuartal II-2024 melonjak 65,8% qoq menjadi US$ 74,9 juta, yang menyebabkan margin EBIT PGAS turun 380 bps qoq menjadi 14%,” ungkap Farras.

Di sisi lain, perluasan cakupan distribusi gas HGBT PGAS kepada 13 industri atau bertambah dari sebelumnya yang sebanyak 11 industri diproyeksikan menghasilkan margin nol. Kondisi tersebut bisa berdampak negatif terhadap laba PGAS.

Meski demikian, perdagangan LNG diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan PGAS. Hal itu seiring perpanjangan kontrak MSA LNG selama 5 tahun dan perluasan operasi kargo. Sedangkan perjanjian pembelian gas yang menguntungkan dengan Medco Energi (MEDC) diperkirakan dapat menurunkan biaya pada kuartal mendatang.

Rekomendasi dan Target Harga Saham 

Dengan berbagai pertimbangan, Samuel Sekuritas merekomendasikan beli saham PGAS dengan target harga Rp 1.800. Pada perdagangan Selasa (27/8/2024), PGAS anjlok 5,9% ke level Rp 1.580. Alhasil, potensi cuan saham PGAS sebesar 13,9%.

Amblesnya saham PGN (PGAS) berbarengan dengan publikasi laporan keuangan per 30 Juni 2024 yang ditelaah secara terbatas. Perseroan membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk US$ 186,6 juta sepanjang semester I-2024. Laba bersih itu meningkat 28,4% dari US$ 145,32 juta pada periode yang sama tahun 2023.

Namun untuk kuartal II-2024, PGAS meraup laba bersih US$ 65,46 juta atau menyusut dari capaian kuartal I-2024 yang sebesar US$ 121,13 juta.

Sepanjang semester I-2024, PGAS meraih pendapatan US$ 1,83 miliar, naik dari US$ 1,78 miliar pada enam bulan pertama tahun 2023. Adapun beban pokok pendapatan pada semester pertama tahun ini sebesar US$ 1,43 miliar, meningkat dari US$ 1,41 miliar pada paruh pertama tahun lalu.

Sedangkan laba bruto mencapai US$ 407,22 juta pada semester I-2024, meningkat dibandingkan US$ 368,11 juta pada semester I-2023.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kementerian ESDM mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat ini tengah mengaudit pelaksanaan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah industri.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut, audit ini dilakukan kepada pelaksana kebijakan pada tahun lalu dan tahun ini untuk melihat manfaat dari HGBT.

“Jadi ada gambaran yang jelas ke pemerintah, ke ESDM, ke Kementerian Keuangan, ke SKK Migas. Terutama ke penerimaan negara, ke dalam benefit-nya yang diperoleh Indonesia itu terukurnya seperti apa,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (23/8).

Selain untuk mengetahui manfaat terhadap penerimaan negara, Dadan menyampaikan hasil audit ini akan digunakan untuk sebagai dasar penentuan pihak mana saja yang akan menerima kebijakan HGBT.

“Kami akan memilih dari hasil tersebut, nanti siapa yang dapat, siapa yang kami tunda. Karena ini kan harga gasnya murah sehingga banyak yang minta sekarang,” ujarnya.

Dadan mengatakan Kementerian Keuangan sebelumnya telah mengantongi hasil laporan kajian kebijakan HGBT. “Tapi di Pak Menko Marves memutuskan HGBT ini diaudit saja sama BPKP. Ini sekarang sedang jalan,” ucapnya.

HGBT Penyebab PNBP Migas Turun

Sebelumnya, SKK Migas mengatakan kebijakan HGBT menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor migas. Kebijakan ini menetapkan harga gas dari hulu US$ 6 per MMBTU untuk tujuh sektor industri.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu migas harus mendukung kebijakan HGBT.

“Maka kebijakan penurunan harga gas harus dilakukan, itu salah satu yang membuat penerimaan kami jadi lebih rendah. Tapi HGBT kan memang harus dilakukan karena itu kebijakan pemerintah,” kata Dwi saat ditemui di Jakarta pada Rabu (14/8).

Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan migas hingga Juli 2024 mencapai Rp 64,5 triliun atau turun 6,4% secara tahunan akibat penurunan lifting minyak bumi. “Dalam setahun kami berkontribusi untuk penurunan harga gas sekitar Rp 25-30 triliun,” ujarnya.

Anjloknya lifting ini diakibatkan tertundanya onstream proyek hulu migas dan penyusutan produksi alamiah atau natural decline dari lapangan migas yang cukup tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas yang menua.

“Sekarang produksi minyak kita masih struggle untuk bisa bertambah, tapi gas sudah naik produksinya. Kalau kita bicara (produksi secara) oil equivalent sekarang sudah mulai naik,” ucapnya.

Selain itu, Dwi mengatakan penurunan penerimaan migas juga dipengaruhi alokasi produksi gas yang saat ini sebanyak 65-70% dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Karena itu kebijakan harga gas untuk domestik sangat pengaruh terhadap PNBP,” kata dia.

Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2023, tentang Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha adi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Revisi tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2024. Secara umum, terdapat beberapa perubahan dalam PP terbaru Nomor 29 Tahun 2024.

Pada beleid terbaru ini, Badan Otorita IKN memberikan jaminan kepastian jangka waktu Hak Atas Tanah (HAT) dalam satu siklus waktu untuk kebutuhan berusaha.

Pelaku usaha, akan mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) paling lama selama 95 tahun melalui siklus pertama, dan bisa langsung diperpanjang untuk satu siklus ke dua paling lama 95 tahun.

Siklus atau jangka waktu penggunaan tanah untuk kebutuhan usaha atau Hak Guna Usaha (HGU) diberikan paling lama 95 tahun. Pelaku usaha bisa memperpanjang jangka waktu HGU lagi selama 95 tahun berikutnya pada siklus yang sama.

Sementara dalam aturan lama, Bedanya, HGU bisa diberikan paling lama 95 tahun. Namun, jangka waktu tersebut dibagi dalam tiga tahapan, yakni tahap pertama 35 tahun, lalu bisa diperpanjang 25 tahun, dan tahap ke tiga bisa diperpanjang 35 tahun.

Berikut Perbedaan Pasal 18 di Aturan Lama dan Baru:

Pasal 18 Aturan Lama

Berikut adalah pasal yang telah diatur ulang agar lebih merata:

Ayat 1 berbunyi:

(1) Jangka waktu HGU di atas HPL Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dengan tahapan:

a. pemberian hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun;

b. perpanjangan hak, paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan

c. pembaruan hak, paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.

(2) HGU yang diberikan untuk 1 (satu) siklus pertama dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan pemberian hak dan dicatat dalam sertipikat HGU.

(3) Perpanjangan dan pembaruan HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sekaligus setelah 5 (lima) tahun HGU digunakan dan/atau dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

(4) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

(5) Permohonan pemberian kembali HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;

b. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;

c. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan

d. pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang.

(6) Perpanjangan dan pembaruan HGU sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah dilakukan evaluasi bersama antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang.

(7) Atas perpanjangan dan pembaruan HGU sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta pemberian kembali HGU untuk siklus kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam sertipikat HGU.

Pasal 18 Aturan Baru:

Pasal 18 ayat 1 berbunyi:

Ayat 2 berbunyi:

Ayat 3 berbunyi:

Ayat 4 berbunyi:

(5) Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun sebelum HGU/HGB hak pakai siklus pertama berakhir, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU/HGB/hak pakai untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama sebagaimana dimaksud ayat 2 sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2, dan (6) Tahapan pelaksanaan pemberian erpanjangan dan pembaruan HAT ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

SKK Migas mengatakan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau gas murah industri menjadi salah satu penyebab turunnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor migas.

Kebijakan ini menetapkan harga gas dari hulu US$ 6 per MMBTU untuk tujuh sektor industri. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu migas harus mendukung kebijakan HGBT.

“Maka kebijakan penurunan harga gas harus dilakukan, itu salah satu yang membuat penerimaan kami jadi lebih rendah. Tapi HGBT kan memang harus dilakukan karena itu kebijakan pemerintah,” kata Dwi saat ditemui di Jakarta pada Rabu (14/8).

Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan migas hingga Juli 2024 mencapai Rp 64,5 triliun atau turun 6,4% secara tahunan akibat penurunan lifting minyak bumi. “Dalam setahun kami berkontribusi untuk penurunan harga gas sekitar Rp 25-30 triliun,” ujarnya.

Anjloknya lifting ini diakibatkan tertundanya onstream proyek hulu migas dan penyusutan produksi alamiah atau natural decline dari lapangan migas yang cukup tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas yang menua.

“Sekarang produksi minyak kita masih struggle untuk bisa bertambah, tapi gas sudah naik produksinya. Kalau kita bicara (produksi secara) oil equivalent sekarang sudah mulai naik,” ucapnya.

Selain itu, Dwi mengatakan penurunan penerimaan migas juga dipengaruhi alokasi produksi gas yang saat ini sebanyak 65-70% dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Karena itu kebijakan harga gas untuk domestik sangat pengaruh terhadap PNBP,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi PNBP mencapai Rp 338 triliun per Juli 2024, setara 68,7% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp492 triliun.

Namun, realisasi itu terkontraksi sebesar 5% dibandingkan dengan kinerja periode yang sama di 2023 sebesar Rp 355,7 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 menyampaikan melambatnya kinerja PNBP disebabkan oleh menurunnya penerimaan sumber daya alam (SDA) migas maupun nonmigas.

Selain itu Sri Mulyani mengungkapkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.045,32 triliun hingga Juli 2024. Hanya saja penerimaan pajak tersebut anjlok 5,79% jika dibandingkan Juli 2023 sebesar Rp 1.109,1 triliun.

“Akumulasi perkembangan penerimaan pajak sudah 52,56% dari target APBN atau sebesar Rp 1.045,32 triliun," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTA, Selasa (13/8).

Penurunan tersebut disebabkan terkontraksinya pajak penghasilan atau PPh migas sebesar 13,21% menjadi Rp 39,32 triliun. Angka tersebut menunjukan sekitar 51,49% dari target penerimaan tahun ini.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan terus mendukung kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk terus dilanjutkan.

“Tentu saja pelaksanaan HGBT tentu akan menjadi sangat fleksibel terkait dengan investasi di hulu migas sejauh keekonomian di Hulu Migas bisa kami capai, maka tentu itu menjadi hal yang sangat baik untuk terus dilaksanakan,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat ditemui di Jakarta pada Rabu (14/8).

Dwi mengatakan terus mendorong HGBT sebab kebijakan ini merupakan program hilirisasi pemerintah secara makro yang bertujuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi ada investasi di hilir yang dibangun.

“Tinggal nanti bagaimana kami mengefisiensi industri ini sehingga keekonomiannya kontraktor kontrak kerja sama itu akan bisa kami jamin,” ujarnya.

Sebab menurutnya jaminan keekonomian investasi hulu migas merupakan hal penting sebab setiap investor di industri ini tentu saja merupakan pebisnis yang mengharapkan adanya keuntungan dari usahanya.

“Jadi kalau di Hulu Migas tidak profitable ya nanti akhirnya tidak ada investasi kan, kami sendiri jadi tidak mampu menyuplai gas,” ucapnya.

Kelanjutan HGBT

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan HGBT atau gas murah untuk industri. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan belum ada keputusan terkait sampai kapan kebijakan ini akan dijalankan.

“HGBT jalan terus, tapi dilanjutkan saja dulu,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (12/7).

Dia optimistis kebijakan ini akan memberi dampak baik bagi Indonesia baik dari sisi produktivitas industri hingga penerimaan pajak negara.

Selain itu, manfaat lainnya adalah meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia lebih bagus sehingga akses masuk ke pasar lebih mudah.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Sebelumnya Arifin memastikan perpanjangan kebijakan HGBT masih akan terbatas pada tujuh sektor industri. Ini karena banyak sub sektor yang dinilai membutuhkan, sebenarnya sudah masuk dalam tujuh sektor yang mendapatkan kebijakan harga gas murah tersebut.

Adapun tujuh kelompok industri tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet. Airlangga mengatakan pemerintah mengkaji usulan program ini diperluas ke seluruh sektor industri.

Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

Kebijakan harga gas murah US$ 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri.