PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menjalin sinergi strategis dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama di Jakarta (22/10/2024). Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan di lingkungan BKN, serta memperluas akses terhadap berbagai layanan keuangan bagi seluruh pegawai BKN.

Penandatanganan perjanjian ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto dan Plt. Kepala BKN Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum., dan Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah, S.Sos., MAP. Melalui kerja sama ini, BRI berkomitmen untuk memberikan layanan yang tidak hanya mempermudah operasional BKN sebagai institusi, tetapi juga menyediakan berbagai solusi perbankan yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai BKN.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI, Agus Noorsanto mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap upaya BKN dalam meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawainya.

"Sinergi ini mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung BKN dan seluruh pegawainya. Kami hadir dengan solusi inovatif seperti Cash Management System (CMS) dan QLOLA, yang memungkinkan BKN bertransaksi secara cashless, serta penyediaan kredit modal kerja dan Bank Garansi untuk mitra kerja BKN," jelas Agus di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

BRI juga berupaya memberikan kemudahan bagi pegawai BKN dalam mengelola keuangan mereka, baik melalui pengelolaan rekening payroll, tunjangan kinerja, hingga penyediaan fasilitas pinjaman pegawai dan Kartu Kredit Pemerintah. Semua layanan ini dirancang untuk memastikan bahwa pegawai BKN dapat memanfaatkan fasilitas perbankan yang mudah, cepat, dan aman.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum., menambahkan bahwa kerja sama dengan BRI ini kembali membuktikan kepercayaan yang tinggi terhadap BRI sebagai mitra strategis.

"Terpilihnya BRI sebagai mitra kami merupakan bukti bahwa BRI dipercaya untuk mendukung peningkatan kinerja BKN. Peningkatan layanan ini tidak hanya fokus pada kebutuhan BKN sebagai institusi, tetapi juga untuk kesejahteraan dan kemudahan pegawai dalam mengakses fasilitas perbankan," ungkapnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI buka suara terkait rencana presiden RI Prabowo Subianto mengenai penghapusan utang atau kredit macet sektor UMKM khususnya Petani dan Nelayan.

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari mengungkapkan, saat ini perseroan akan menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk rencana tersebut.

"BRI mengetahui hal tersebut dari pemberitaan di media massa dan terkait hal tersebut BRI akan menunggu diterbitkannya Peraturan Presiden terkait dengan pemutihan utang atau hapus tagih pelaku usaha," kata Supari kepada Warta Ekonomi, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Supari menyatakan, BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi antara pemerintah dan sektor keuangan akan terus mendorong kemajuan UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Ia mengatakan terkait dengan pengelolaan kredit bermasalah di industri pembiayaan, perlu dilakukan melalui hapus buku dan hapus tagih. Penghapusan pencatatan pinjaman dari neraca dengan kriteria tertentu sesuai dengan kebijakan internal bank (seperti kategori macet, sudah dicadangkan 100%, dsb).

"Hapus buku tidak menghilangkan kewajiban debitur membayar pinjaman, sehingga penagihan tetap dilakukan," imbuhnya.

Sementara itu, penghapusan kewajiban debitur atas kredit yang sudah dihapus buku, sehingga pinjaman tidak ditagih kembali.

"Kebijakan hapus tagih dilakukan pada kondisi & persyaratan tertentu, misalnya nasabah yang terkena bencana alam nasional (seperti tsunami Aceh tahun 2004) dan telah diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perlu diketahui, kebijakan hapus tagih telah tertuang pada UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), namun implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan yang antara lain untuk menentukan kriteria nasabah yang bisa dihapus tagih. Kami yakin kebijakan maupun peraturan pelaksanaan yang akan diterbitkan telah mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terkait.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat menambah pasokan Biosolar hingga 70% untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) 38.41213 Blanakan, Kabupaten Subang.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nelayan yang meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas melaut oleh Kelompok Nelayan Blanakan, Kabupaten Subang di bulan Oktober 2024.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Jawa Bagian Barat PT Pertamina Patra Niaga Eko Kristiawan menyampaikan bahwa berdasarkan realisasi konsumsi Biosolar untuk nelayan di wilayah Blanakan bulan Oktober 2024, alokasi telah terserap penuh di pekan ketiga.

"Realisasi Biosolar bulan Oktober 2024 untuk SPBUN 38.41213 Blanakan telah terserap sepenuhnya di pekan ketiga Oktober dari total alokasi yang telah ditentukan untuk 1 bulan. Sedangkan alokasi yang diberikan untuk SPBUN Blanakan ini merupakan angka yang ditetapkan berdasarkan realisasi rata-rata selama periode Januari s.d September 2024 dan evaluasi dari kebutuhan di lapangan," paparnya.

Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk menyalurkan BBM jenis Biosolar kepada masyarakat sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah di tengah peningkatan konsumsi Biosolar di bulan Oktober 2024.

"Pertamina terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk terus menyalurkan Biosolar demi memenuhi kebutuhan nelayan. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi kebutuhan, realisasi per bulan, hingga dibandingkan dengan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah hingga akhir tahun. Seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku," tambah Eko.

Ia menambahkan bahwa sesuai prosedur, pihak SPBUN telah mengajukan permohonan penambahan alokasi Biosolar pada tanggal 22 Oktober 2024 dan telah disetujui sehingga saat ini sudah diproses untuk penambahan alokasi bulan berjalan sebesar 70% dari alokasi normal.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat juga telah melakukan koordinasi dengan Fuel Terminal Cikampek untuk memprioritaskan pengiriman Biosolar ke SPBUN 38.41213 Blanakan.

Oleh karena itu, pihaknya menyayangkan sempat terjadinya aksi demonstrasi yang berujung kericuhan yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) 38.41213 pada Kamis (24/10) pukul 09.00 pagi.

"Per Kamis (24/10) pukul 17.15 WIB sore kemarin, truk tangki yang mengangkut Biosolar telah tiba di SPBUN 38.41213 Blanakan dan segera melakukan proses bongkar dan kemudian langsung dilakukan pelayanan ke konsumen nelayan. Pertamina berharap agar penyaluran Biosolar untuk nelayan wilayah Blanakan, Subang dapat berjalan dengan kondusif," tutup Eko.

Teknologi digital telah memudahkan berbagai aktivitas masyarakat, salah satunya dalam hal pembayaran. Kini, dengan kehadiran Quick Response Indonesia Standard (QRIS), pembayaran cukup dilakukan dengan meng-scan QRIS yang terpampang di berbagai toko dan gerai makanan favorit.

Kehadiran sistem pembayaran nontunai ini memang benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Terbukti, transaksi QRIS per Agustus 2024 menurut data Bank Indonesia (BI) kembali tumbuh pesat sebesar 217,33% (yoy). Sementara jumlah penggunanya telah mencapai 52,55 juta dan jumlah merchant 33,77 juta.

Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya agar pelaku usaha bisa mendapatkan QRIS. Gampang kok, karena di PT Bank Central Asia Tbk (BCA) pengajuan QRIS bisa dilakukanonlinelewataplikasi Merchant BCA. Dengan aplikasi ini, pengajuan EDC BCA atau QRIS bisa diajukan kapan pun dan di mana pun.

Ingin tahu caranya? Pertama-tama, downloadaplikasi Merchant BCAdan pastikan sudah memiliki rekening BCA. Kemudian, pilih “Daftar” untuk lakukan registrasi merchant. Kalau belum punya EDC BCA atau QRIS, pilih “Belum”. Selanjutnya, ajukan fasilitas pembayaran EDC BCA atau QRIS. Siapkan dokumen legalitas usaha, seperti TDP/NIB dan Surat Ijin Usaha serta dokumen pribadi, seperti KTP dan NPWP untuk dapat melanjutkan proses pengajuan. Ikuti prosesnya hingga selesai.

Pada aplikasi Merchant BCA, pelaku usaha juga dapat memantau transaksi dari banyak cabang secarareal time. Di aplikasi Merchant BCA terdapat menu “Transaksi” untuk melihat dan men-downloadriwayat transaksi sesuai periode yang diatur, baik itu harian, mingguan atau bulanan. Tinggal pilih menu “Toko” untuk melihat riwayat transaksi dari setiap cabang toko yang dimiliki. Untuk melihat grafik pendapatan tiap toko, pilih “Nominal Transaksi”.

Selain memberikan kemudahan dalam pengajuan EDC BCA atau QRIS, pantau transaksi secarareal time, ada juga fitur Merchant Care untuk jadi solusi mengatasi berbagai kendala mesin EDC. Lewat fitur ini, jika EDC mengalami kendala sinyal, keluhan hardware, gangguan komunikasi, atau bahkan jika kertas struk habis, Merchant Care bisa menjadi solusinya.Tertarik untuk mengajukan EDC BCA atau QRIS? Segeradownloadaplikasinya diApp Store atau Play Store. Untuk informasi lebih lanjut mengenai aplikasi Merchant BCA, lihatdi halaman ini.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan prioritas pemerintah setelah PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Prioritas pemerintah sekarang setelah perusahaan dinyatakan pailit oleh PN Semarang, kata Agus, adalah menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," kata Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antaranews, Jumat (25/10).

Lebih lanjut, ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan perintah ke 4 kementerian terkait untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema penyelamatan Sritex. Kementerian tersebut antara lain, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Tenaga Kerja.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," tuturnya.

Diketahui, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui putusan bernomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Putusan ini diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon yang sebelumnya menjadi kreditor utama perusahaan tekstil tersebut. Kasus ini juga melibatkan tiga entitas afiliasi Sritex lainnya, yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Muhammad Anshar Majid menyatakan bahwa para termohon, termasuk Sritex, telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan putusan homologasi yang disahkan pada 25 Januari 2022. “Menyatakan bahwa para termohon (termasuk Sritex) pailit dengan segala akibat hukumnya,” mengutip petitum melalui SIPP PN Semarang, Jumat (25/10/2024).

Empat kurator, Deni Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin ditunjuk untuk mengurusi kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), salah satu pabrik tekstil terbesar di Indonesia.

Penunjukan empat kurator tersebut sebagaimana putusan majelis hakim yang menangani perkara terkait kepailitan PT Sritex, ini disampaikan Juru bicara Pengadilan Niaga Semarang Haruno Patriadi di Semarang, pada Kamis (24/10/2024).

Haruno Patriadi sendiri merupakan hakim pengawas dalam proses pailit PT Sritex.

Sementara proses selanjutnya adalah rapat debitur. "Untuk selanjutnya rapat debitur akan diatur oleh kurator yang ditunjuk," katanya, dikutip dari Antaranews, Jumat (25/10).

Diketahui, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui putusan bernomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Putusan ini diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon yang sebelumnya menjadi kreditor utama perusahaan tekstil tersebut. Kasus ini juga melibatkan tiga entitas afiliasi Sritex lainnya, yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Muhammad Anshar Majid menyatakan bahwa para termohon, termasuk Sritex, telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan putusan homologasi yang disahkan pada 25 Januari 2022. “Menyatakan bahwa para termohon (termasuk Sritex) pailit dengan segala akibat hukumnya,” mengutip petitum melalui SIPP PN Semarang, Jumat (25/10/2024).

PT Bumi Suksesindo melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) menggandeng Komunitas Pemuda Etan Gladak Anyar (PEGA) Indonesia, yang berlokasi di Desa Siliragung, Banyuwangi untuk membudidayakan maggot.

Communication External Affairs PT BSI, Adhytama Damopolii menyampaikan inisiatif ini merupakan salah satu upaya dalam memberdayakan masyarakat sekitar operasional tambang.

Di mulai dari tahun 2018, bantuan BSI kepada PEGA Indonesia berbentuk infrastruktur seperti bangunan budidaya magot hingga peralatan perlengkapannya.

Selaras dengan penerapan ekonomi sirkuler dan demi menjaga keberlangsungan budidaya, BSI juga turut menyumbangkan sampah organiknya untuk dimanfaatkan sebagai pakan maggot.

"Sampah di kota besar itu akan bisa jadi skala bisnis, (namun) yang terpenting di sini adalah sampah yang sebenarnya nggak ada harga dan ini jadi cuan. Jadi bener-bener zero waste, semua dimanfaatin," jelas Adhytama di Banyu Wangi, Jumat (25/10/2014).

Ketua PEGA Indonesia, Sundari Anto menjelaskan bahwa mula-mula budidaya maggot dilakukan atas dasar keresahannya pada volume sampah yang berada disekitarnya.

PEGA Indonesia kata Sundari, dalam setahun bisa menyerap 880 Kg sampah organik yang terdiri dari sampah organik serat dan sampah organik kasar sebagai bahan pakan maggot.

"Jadi kita mengelola sampah organiknya. Kenapa kita ke organik. Karena selama ini, belum ada yang memulai organik ini. Semua seperti komunitas-komunitas peduli lingkungan lebih ke pengelolaan sampah, ke an-organiknya,"ujar Sundari.

Budidaya maggot yang dilakukan sukses menghasilkan pendapatan baru bagi komunitas PEGA dengan hara maggot fresh dengan harga Rp 6 ribu per kg, maggot kering Rp70 ribu per kg, lalu untuk pupuk padat Rp1.250, pupuk organik cair Rp6 ribu per liter.

Karena dampaknya yang signifikan, para pemuda di wilayah Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi kini banyak ikut bergabung dalam gerakan PEGA Indonesia. Selain memiliki 10 orang pengurus tetap PEGA Indonesia kini juga telah memiliki 35 volunteer.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan langkah pemerintah setelah PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Agus mengatakan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK," kata Agus Gumiwang dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip dari Antaranews, Jumat (25/10).

Presiden Prabowo Subianto, kata Agus, sudah memberikan perintah ke 4 kementerian terkait untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema penyelamatan Sritex. Kementerian tersebut antara lain, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Menteri Tenaga Kerja.

"Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," tuturnya.

Diketahui, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang melalui putusan bernomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Putusan ini diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon yang sebelumnya menjadi kreditor utama perusahaan tekstil tersebut. Kasus ini juga melibatkan tiga entitas afiliasi Sritex lainnya, yaitu PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Muhammad Anshar Majid menyatakan bahwa para termohon, termasuk Sritex, telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan putusan homologasi yang disahkan pada 25 Januari 2022. “Menyatakan bahwa para termohon (termasuk Sritex) pailit dengan segala akibat hukumnya,” mengutip petitum melalui SIPP PN Semarang, Jumat (25/10/2024).

Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk alias SRITEX resmi mengajukan kasasi atas putusan pembatalan homologasi yang dinyatakan oleh pengadilan negeri (PN) Niaga Semarang melalui putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Semarang oleh Hakim Ketua Moch Ansor pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dalam keterangan tertulisnya (25/10) pihak menagenen SRITEX menyatakan menghormati putusan hukum tersebut, dan merespon cepat dengan melakukan konsolidaasi internal dan konsolidasi dengan para stake holder terkait. “Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stake holder,” jelas keterangan tersebut.

Dikatan, upaya yang dilakukan ini merupakan bentuk tanggung jawab kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha selama lebih dari setengah abad. “Kami akan memberikan Upaya terbaik sesuai dengan ketentuan hukum.”

Lebih lanjut disebutkan bahawa, selama 58 tahun, SRITEX telah menjadi bagian dari industry tekstil Indonesia. Sebagai Perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. “Kami telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah, dan Indonesia. Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung, 50.000 karyawan dalam Group SRTEX dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktifitas bisnis SRITEX.”

Di akhir kereranganya dikatakan bahwa SRITEX membutuhkan dukungan dari pemerintah dari stake holder lain agar dapat terus berkontribusi bagi kemajuan industry tekstil Indonesia di masa depan.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang pada 21 Oktober lalu. Hal itu tertuang melalui putusan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Keputusan ini muncul setelah PT Indo Bharat Rayon, kreditur utama Sritex, mengajukan permohonan pailit karena ketidakmampuan perusahaan melunasi kewajibannya. Kasus ini melibatkan tidak hanya Sritex, tetapi juga tiga entitas afiliasinya, yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Merespons putusan tersebut, manajemen Sritex buka suara. Dalam keterangan resminya, manajemen Sritex mengaku menghormati keputusan hukum. “Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait,” tulis manajemen Sritex, dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (25/10).

Meski begitu, manajemen Sritex menyatakan akan tetap melakukan upaya hukum melalui pengajuan kasasi. Untuk diketahui, kasasi merupakan upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk meninjau kembali putusan pengadilan tingkat lebih rendah yang dianggap tidak tepat.

Dalam konteks ini, manajemen Sritex mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan pailit yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Tujuan kasasi ini adalah agar Mahkamah Agung melakukan peninjauan dan mempertimbangkan kembali status pailit perusahaan, dengan harapan mendapatkan keputusan yang lebih adil.

“Upaya ini merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha kami selama lebih dari setengah abad. Kami akan memberikan upaya terbaik sesuai dengan ketentuan hukum,” ungkap manajemen.

Lebih lanjut, manajemen menegaskan bahwa upaya hukum ini dilakukan demi menjaga kelangsungan hidup ribuan karyawan Sritex serta berbagai usaha kecil dan menengah yang bergantung pada keberlangsungan bisnis mereka.

“Saat ini ada sekitar 14.112 karyawan SRIL yang terdampak langsung 50.000 dalam Grup Sritex, dan tak terhitung usaha kecil dan menengah lain yang keberlangsungan usahanya tergantung pada aktivitas bisnis Sritex,” sambung manajemen Sritex.

Olehnya itu, manajemen Sritex menyampaikan bahwa mereka akan melakukan berbagai upaya terbaik sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar dapat melanjutkan bisnis yang telah berjalan selama lebih dari setengah abad.

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau lebih dikenal sebagai Sritex belakangan ini mengalami krisis yang berujung pada status pailit. Padahal, perusahaan ini merupakan salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia yang telah berdiri sejak 58 tahun lalu. Dengan sejarah panjang dan reputasi yang solid di industri tekstil, kondisi pailit yang menimpa Sritex tak pelak menimbulkan tanda tanya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum dari beberapa sumber, ternyata inilah sejumlah penyebab yang akhirnya memicu raksasa tekstil ini pailit.

1. Kesulitan Keuangan yang Berkepanjangan

Masalah utama yang menjerat Sritex berawal dari kondisi keuangan yang semakin memburuk. Menurut laporan keuangan perusahaan pada bulan September 2023 lalu, Sritex tercatat memiliki utang sebesar Rp24,3 triliun yang mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang. Namun, pendapatan dari asetnya hanya berkisar Rp10,33 triliun yang menunjukkan ketidakseimbangan signifikan antara utang dan aset.

Kondisi ini membuat perusahaan sulit untuk memenuhi kewajiban utangnya yang jatuh tempo. Meskipun pada Januari 2022 Pengadilan Niaga Semarang telah mengesahkan rencana perdamaian antara Sritex dan para krediturnya melalui Putusan No. 12/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg, kondisi finansial perusahaan terus memburuk.

2. Pembekuan Saham oleh OJK

Pada Oktober 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat melakukan suspensi atau pembekuan perdagangan saham Sritex di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai sanksi atas kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban publikasi laporan keuangan tahunan secara tepat waktu.

Dengan adanya suspensi saham ini, Sritex tidak hanya kehilangan kepercayaan investor, tetapi juga kesempatan untuk memperoleh modal tambahan melalui perdagangan saham yang mungkin dapat membantu mengatasi krisis keuangannya.

3. Ketidakmampuan Membayar Utang

Sritex tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada kreditur, termasuk salah satunya PT Indo Bharat Rayon yang pada tahun 2022 memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian (PKPU) terhadap Sritex.

Kegagalan ini semakin menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu memperbaiki situasi keuangannya meskipun sudah ada kesepakatan damai sebelumnya. Kegagalan membayar utang ini sekaligus memperparah kondisi finansial Sritex dan membuat perusahaan makin dekat dengan risiko pailit.

4. Permohonan Pailit dari Kreditur

Pada akhirnya, ketidakmampuan Sritex untuk memenuhi kewajibannya mendorong para kreditur mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga Kota Semarang. Pada 21 Oktober lalu, pengadilan pun menerima permohonan tersebut melalui putusan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Hal itu sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya tentang perjanjian damai antara Sritex dan kreditur. Dengan demikian, Sritex kini resmi dinyatakan pailit dan terancam bangkrut karena sudah tidak dapat melunasi utang-utangnya yang semakin membengkak.

PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRITEX), produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara, memberikan respons resmi terkait putusan Pengadilan Niaga Semarang yang membatalkan homologasi restrukturisasi perusahaan. Putusan yang dibacakan pada Senin, 21 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua Moch Ansor dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, menetapkan status pailit bagi SRITEX.

Manajemen SRITEX menyatakan menghormati putusan hukum tersebut dan segera melakukan langkah-langkah konsolidasi, baik internal maupun dengan para pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan ini, SRITEX telah mendaftarkan kasasi untuk memastikan hak-hak kreditur, karyawan, pemasok, dan pelanggan terpenuhi secara hukum.

“Kami berkomitmen memberikan upaya terbaik sesuai ketentuan hukum. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada semua pihak yang telah mendukung usaha SRITEX selama lebih dari setengah abad,” ujar manajemen SRITEX.

Dengan sejarah 58 tahun, SRITEX telah menjadi pilar ekonomi di Solo Raya, Jawa Tengah, dan menyerap sekitar 14.112 tenaga kerja langsung serta 50.000 karyawan dalam grup. Keberlangsungan usaha SRITEX juga terkait erat dengan banyak UMKM yang bergantung pada perusahaan tersebut. SRITEX berharap mendapat dukungan pemerintah dan stakeholder lain untuk melanjutkan kontribusinya bagi industri tekstil nasional.