Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - SUKOHARJO. Kasus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) menjadi perhatian Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi VII DPR pun mengunjungi pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (7/11). Presiden Direktur Sritex Iwan Kurniawan Lukminton menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan DPR RI terhadap Sritex maupun industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Saya mengapresiasi dukungan pemerintah dan dukungan Komisi VII DPR RI untuk hadir di masa-masa yang kurang enak ini. Kami mohon doa dan dukungannya, agar SRITEX mampu melewati masa sulit ini dengan baik, dan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang,” kata Iwan yang akbar disapa Wawan ini dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11).

Wawan meminta kepada anggota DPR yang hadir untuk membantu Sritex agar bisa beroperasi secara normal, sehingga bisa tetap mempekerjakan karyawan dan menciptakan multiflier effect bagi warga sekitar.

Ia menegaskan, Sritex bukan perusahaan mangkrak, tetapi perusahaan yang masih beroperasi dan tetap menjalankan kewajibannya dengan baik.

Wawan bilang, saat ini pihaknya fokus agar status pailit Sritex dicabut. Jika status itu dicabut, Sritex sudah selamat dan kembali dapat menjalankan usaha seperti biasa. "Bisa tetap beroperasi, mempekerjakan karyawan dan memenuhi kewajiban-kewajiban kepada para stakeholder," tandasnya.

Wawan menegaskan, dalam status pailit saat ini, Sritex ada dalam transisi. Pengelolaan beralih dari manajemen kepada kurator. Dengan demikian, ada fasilitas-fasilitas yang dibekukan yang tidak memungkinkan perusahaan beroperasi secara normal.

Ia berharap dalam proses ini para pihak bekerja cepat, kooperatif dan tidak mengulur-ulur waktu, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan menciptakan ketidakpastian yang berlarut-larut.

Wawan menyampaikan bahwa Sritex adalah perusahaan yang sehat. Sritex terus dan sedang berproses melakukan perbaikan kinerja. Strategi bisnis dan transformasi organisasi yang Sritex implementasikan dalam dua tahun terakhir, sudah menunjukkan hasil positif.

Kata Wawan, pembayaran upah karyawan dan listrik juga tidak pernah terlambat. "Kami berharap agar penanganan kondisi Sritex hari ini, didasari pertimbangan terjaganya keberlangsungan usaha, bukan didasari niat untuk mematikan atau melikuidasi aset kami. Jika motifnya seperti itu, saya rasa perusahaan sehatpun lama-lama akan sakit dan mati pelan-pelan,” ungkap Wawan.

Saat ini Sritex masih beroperasi dengan mengandalkan persediaan material yang ada. Proses keluar masuk barang masih terkendala. Kondisi ini menyebabkan Sritex mulai meliburkan beberapa karyawan, karena terkendala raw material yang tidak bisa masuk.

Penjualan atau pengiriman ke-luar negeri otomatis juga terkendala. “Kami ingin hidup dan kembali beroperasi secara normal”, tegas Wawan.

Ketua Tim Kunjungan Spesifik Lamhot Sinaga menyatakan DPR mendukung upaya penyelamatan Sritex dan juga perbaikan industri tekstil Indonesia.“Kita tahu Sritex adalah industri tekstil yang dibanggakan Indonesia. Harapan kami, semoga putusan kasasi nantinya menggagalkan kepailitan PT Sritex,” ucap Lamhot.

Data Kementerian Perindustrian menunjukkan, industri TPT Indonesia menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan memenuhi 70% kebutuhan sandang dalam negeri.

Sritex juga menjadi pemasok utama bahan dasar pembuatan batik bagi UMKM. Melihat kontribusi industri tekstil, serta dampaknya bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar, maka DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar turun tangan menyelesaikan persoalan Sritex dan memperbaiki ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

“Persoalan Sritex ini serius. Kita akan mendesak pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera selesaikan. Agar barang bisa keluar masuk, karena perusahaan harus bayar karyawan, bayar listrik,” kata Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay.

Reporter: Adi Wikanto, Arif Ferdianto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex dinyatakan pailit oleh hakim Pengadilan Niaga Semarang. Lalu, bagaimana nasib investor saham yang mengoleksi saham SRIl?

Putusan pailit Sritex tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Sritex pailit karena masalah utang.

Dilansir dari Kompas.com, pemohon dari perkara ini adalah PT Indo Bharta Rayon. Sementara, perkara tersebut mengadili para termohon yakni PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya.

Para termohon tersebut dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada para pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. "Menyatakan bahwa para termohon (termasuk Sritex) pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi petitum perkara tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Merujuk Laporan Keuangan Konsolidasi Interim 30 Juni 2024, total utang Sritex mencapai US$ 1,597 miliar atau sekitar Rp 25 triliun (kurs Rp 15.600). Jika dirinci, utang jumbo yang ditanggung Sritex ini meliputi utang jangka pendek sebesar US$ 131,41 juta, dan utang jangka panjang US$ 1,46 miliar.

Untuk utang jangka panjang, porsi terbesar adalah utang bank yang mencapai US$ 809,99 juta, lalu disusul utang obligasi sebesar US$ 375 juta.

Di sisi lain, aset perusahaan juga mengalami penurunan. Per 30 Juni 2024, perusahaan mencatatkan aset US$ 617,33 juta, menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni US$ 648,98 juta.

Dengan demikian, jumlah aset perusahaan di Sukoharjo, Jawa Tengah ini jauh di bawah kewajiban yang ditanggung Sritex.

Nasib investor saham SRIL

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan, pihaknya telah melakukan beberapa upaya perlindungan investor ritel PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, salah satunya dilakukan melalui pengenaan notasi khusus dan penempatan pada papan pemantauan khusus apabila perusahaan tercatat memenuhi kriteria-kriteria tertentu.

"Hal ini diharapkan bisa membentuk kesadaran awal bagi investor atas potensi adanya permasalahan pada perusahaan tercatat," kata dia dalam jawaban tertulis, dikutip Jumat (25/10/2024).

Sedangkan pada perusahaan tercatat yang mengalami suspensi, baik karena sanksi maupun suspensi karena penyebab lainnya, maka upaya perlindungan investor ritel dilakukan melalui beberapa hal.

Nyoman merinci, hal tersebut ditempuh dengan menyampaikan reminder delisting kepada perusahaan tercatat yang telah dilakukan suspensi atas efeknya selama enam bulan, menyampaikan undangan hearing, dan permintaan penjelasan mengenai upaya perbaikan penyebab suspensi serta rencana bisnis ke depan.

Selanjutnya, Nyoman bilang, perusahaan tercatat wajib menyampaikan update progress rencana perbaikan tersebut setiap bulan Juni dan Desember. Tak hanya itu, Bursa juga akan melakukan pengumuman potensial delisting setiap enam bulan, yang di dalamnya mencantumkan informasi mengenai masa suspensi, susunan manajemen dan pemegang saham terakhir, serta kontak yang bisa dihubungi.

"Dalam melakukan pemantauan terhadap SRIL, Bursa telah melakukan pengumuman potensi delisting setiap enam bulan," imbuh dia.

Tonton:Gagal Tangkap Putin, Ini Langkah yang Diambil ICC untuk Mongolia

Adapun, berdasarkan POJK 3/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan SE OJK No. 13/SEOJK.04/2023 tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka sebagai Akibat Dibatalkannya Pencatatan Efek oleh Bursa Efek karena Kondisi atau Peristiwa yang Signifikan Berpengaruh Negatif terhadap Kelangsungan Usaha disebutkan, apabila delisting dilakukan atas perusahaan terbuka karena kondisi yang berpengaruh pada kelangsungan usaha, maka perusahaan terbuka wajib mengubah status menjadi perusahaan tertutup.

"Dan diwajibkan melakukan buyback atas saham publik dengan ketentuan dan harga sebagaimana diatur dalam POJK 3/2021 dan SE OJK tersebut," terang Nyoman.

Adapun, Sritex juga dinyatakan telah memenuhi kriteria untuk dihapus dari bursa efek atau delisting karena telah menjalani suspensi selama 42 bulan.

BEI telah melakukan penghentian sementara perdagangan efek SRIL di seluruh pasar sejak 18 Mei 2021 hingga sampai saat ini. "Karena adanya penundaan pembayaran pokok dan bunga MTN Sritex Tahap III Tahun 2018 ke-6," ujar Nyoman.

Sehubungan dengan pemberitaan mengenai putusan pailit SRIL, Bursa telah menyampaikan permintaan penjelasan dan reminder kepada SRIL untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik mengenai tindak lanjut dan rencana perseroan. "Termasuk upaya SRIL untuk mempertahankan going concern-nya," tutup dia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen dan keluarga besar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex menyambut baik kunjungan spesifik Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat RI di Sukoharjo pada, Kamis, (7/11).

Presiden Direktur Sritex Iwan Kurniawan Lukminton (Wawan) menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan DPR RI terhadap Sritex maupun industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang sedang penuh tekanan.

“Kami mohon doa dan dukungannya agar Sritex mampu melewati masa sulit ini dengan baik dan dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang," ujar Wawan dalam siaran pers, Jumat (8/11).

Wawan mengatakan kepada anggota DPR RI yang hadir untuk membantu Sritex agar bisa beroperasi secara normal, sehingga dapat tetap mempekerjakan karyawan dan menciptakan efek berganda (multiflier effect) bagi warga sekitar. Dia pun menegaskan bahwa Sritex bukan perusahaan mangkrak, tetapi perusahaan yang masih beroperasi dan tetap menjalankan kewajibannya dengan baik.

“Saat ini kami fokus agar status pailit Sritex dicabut. Jika status itu dicabut, Sritex sudah selamat dan kembali dapat menjalankan usaha seperti biasa. Kami bisa tetap beroperasi, mempekerjakan karyawan, dan memenuhi kewajiban-kewajiban kepada para stakeholder," ungkapnya.

Dia juga menambahkan, dalam status pailit saat ini, Sritex sedang berada dalam masa transisi. Dalam hal ini, pengelolaan beralih dari manajemen kepada kurator. Dengan demikian, ada fasilitas-fasilitas yang dibekukan sehingga tidak memungkinkan perusahaan beroperasi secara normal.

Manajemen Srirex berharap dalam proses ini para pihak yang terlibat mampu bekerja cepat, kooperatif dan tidak mengulur-ulur waktu, sehingga tidak menimbulkan keresahan dan menciptakan ketidakpastian yang berlarut-larut.

Wawan kembali menegaskan, Sritex adalah perusahaan yang sehat. Pihak Sritex terus dan sedang berproses melakukan perbaikan kinerja. Strategi bisnis dan transformasi organisasi yang Sritex implementasikan dalam dua tahun terakhir diklaim sudah menunjukkan hasil positif. Pembayaran upah karyawan dan listrik juga tidak pernah terlambat.

Lantas, Wawan meminta agar penanganan kondisi Sritex benar-benar didasari pertimbangan terjaganya keberlangsungan usaha, dan bukan didasari niat untuk mematikan atau melikuidasi aset perusahaan.

"Jika motifnya seperti itu, kami rasa perusahaan sehat pun lama-lama akan sakit dan mati pelan-pelan,” ucap Wawan.

Saat ini Sritex masih beroperasi dengan mengandalkan persediaan material yang ada. Namun, proses keluar masuk barang masih terkendala. Kondisi ini menyebabkan Sritex mulai meliburkan beberapa karyawan, karena terkendala bahan baku yang tidak bisa masuk. Penjualan atau pengiriman ke luar negeri otomatis juga terkendala.

“Kami ingin hidup dan kembali beroperasi secara normal," tandas Wawan.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Spesifik DPR RI Lamhot Sinaga menyatakan bahwa DPR mendukung upaya penyelamatan Sritex dan juga perbaikan industri tekstil Indonesia. Pihak DPR jelas tahu bahwa Sritex adalah industri tekstil yang dibanggakan Indonesia.

"Harapan kami, semoga putusan kasasi nantinya menggagalkan kepailitan Sritex,” kata Lamhot.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri TPT Indonesia menyerap lebih dari 3,8 juta tenaga kerja dan memenuhi 70% kebutuhan sandang dalam negeri. Sritex juga menjadi pemasok utama bahan dasar pembuatan batik bagi UMKM.

Melihat kontribusi industri tekstil, serta dampaknya bagi perekonomian daerah dan masyarakat sekitar, maka DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar turun tangan menyelesaikan persoalan Sritex dan memperbaiki ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay menyebut, persoalan Sritex ini serius. Alhasil, DPR akan mendesak pihak-pihak terkait agar persoalan ini segera selesaikan. "Agar barang bisa keluar masuk, karena perusahaan harus bayar karyawan, bayar listrik,” tutup dia.

PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex mulai merasakan dampak putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Sebagian pegawai terpaksa diliburkan akibat kekurangan bahan baku.

"Memang kami sekarang mengalami shortage (kekurangan) bahan baku," terang Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto atau biasa disapa Wawan usai menerima kunjungan dari Komisi VII DPR RI, Kamis (7/11).

"Ada sebagian karyawan kami yang kami liburkan," sambungnya.

Sejak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang melalui putusan nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg 21 Oktober lalu, perusahaan tidak lagi leluasa mengelola aset-asetnya. Kewenangan mengurus dan membereskan harta perusahaan dialihkan oleh kurator yang ditunjuk pengadilan.

Wawan berharap kurator tidak hanya bertujuan untuk melikuidasi aset-aset perusahaan untuk kepentingan kreditur. Ia meminta kurator juga memperhatikan aspek operasional perusahaan.

"Keberlangsungan usaha ini harus tetap berjalan karena ini akan mempengaruhi roda perputaran cash flow dari perusahaan," kata Wawan.

GM HRD Sritex Group, Hario Ngadiyono menambahkan pihaknya mulai meliburkan sebagian pegawai di sektor pemintalan alias spinning. Namun, ia belum bisa menyebutkan berapa jumlah karyawan yang dirumahkan akibat putusan pailit tersebut.

"Yang sudah mulai itu di sektor pemintalan. Jumlahnya belum saya cek," kata Hario.

Ia menjelaskan sampai saat ini kebijakan untuk merumahkan karyawan hanya berlaku di pabrik pemintalan di Sukoharjo. Hal itu disebabkan karena bea cukai menghentikan arus keluar masuk barang dari Pabrik Sritex tersebut.

"Pemintalan yang lain kan masih jalan. Hanya di sini (Sukoharjo) saja karena di-stop sama bea cukai kan. Jadi kita belum bisa keluar masuk barang ya diselesaikan yang ada dulu," kata Hario.

Ia memastikan sampai saat ini perusahaan belum mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan-karyawan tersebut. Mereka dipastikan bisa bekerja lagi setelah pasokan bahan baku kembali pulih.

"Kita produksi kan tergantung bahan baku. Kalau bahan baku nggak bisa masuk, otomatis produksi berhenti, ya kita harus istirahat dulu. Kalau ada (bahan baku) ya jalan lagi," kata Hario.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya akan segera mengadakan rapat untuk menindaklanjuti temuan dari Sritex. Dari rapat itu Komisi VII akan menentukan pihak-pihak yang perlu dipanggil untuk dimintai keterangan lebih lanjut dalam upaya penyelamatan Sritex.

"Misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai juga mungkin akan dipanggil," kata Saleh.

Ia juga akan mengupayakan agar hasil produksi perusahaan yang kini dikelola kurator tetap bisa dijual. Namun ia ingin memastikan agar proses penjualan tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku.

"Bagaimana menyelamatkan barang-barang produksi mereka yang ada di sini ini? Apakah dibolehkan keluar? Karena kita tidak mau ada satu pun ketentuan perundang-undangan kita yang dilanggar," kata Saleh.

Di hadapan Komisi VII, Wawan menegaskan PT Sritex masih beroperasi meski sudah diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Bahkan perusahaan itu masih menggaji karyawannya secara utuh.

Saleh berharap semua pihak bisa bergerak cepat untuk menyelamatkan PT Sritex yang saat ini masih mempekerjakan puluhan ribu karyawan. Termasuk Mahkamah Agung (MA) yang kini menangani sidang kasasi atas putusan pailit PT Sritex.

"Kalau masalah ini diperlambat penyelesaiannya, misalnya putusannya diperlambat, karyawan-karyawan yang bekerja di sana itu bisa jadi off (diberhentikan). Karena barangnya disetop di sini, nggak bisa keluar," kata dia.

Hal itu, lanjutnya, tentu akan berdampak pada arus keuangan perusahaan.

"Kalau nggak bisa keluar kan nggak bisa dijual. Kalau nggak bisa dijual kan nggak ada uang, kalau nggak ada uang kan nggak bisa bayar karyawan. Kalau nggak bayar karyawan bagaimana?" kata Saleh.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten tekstil diselimuti awan mendung seiring catatan kinerja keuangan jeblok imbas pandemi Covid-19. Sejumlah emiten tekstil pun mendapatkan notasi khusus dari Bursa Efek Indonesia (BEI) gara-gara terlilit utang jumbo hingga ancaman pailit.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) setidaknya ada enam emiten tekstil yang mendapatkan notasi khusus. Keenam emiten tekstil itu yakni PT Century Textile Industry Tbk. (CNTX), PT Panasia Indo Resources Tbk. (HDTX), PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT), PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL), PT Nusantara Inti Corpora Tbk. (UNIT), dan PT Pan Brothers Tbk. (PBRX).

CNTX, misalnya, mendapatkan notasi khusus E gara-gara laporan keuangan terakhir yang menunjukkan ekuitas negatif, mengacu laporan keuangan kuartal II/2024. CNTX juga mendapatkan notas khusus X seiring dengan dicatatkannya CNTX di papan pemantauan khusus.

HDTX mendapatkan notasi khusus E karena laporan keuangan terakhir yang menunjukkan ekuitas negatif mengacu laporan keuangan kuartal III/2024. HDTX juga dicatatkan di papan pemantauan khusus serta masuk notasi khusus X BEI.

SBAT mendapatkan notasi khusus M karena adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). SBAT juga mendapatkan notasi L dari Bursa, karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal III/2023. SBAT juga mendapatkan notasi S seiring dengan laporan keuangan terakhir yang menunjukkan tidak ada pendapatan usaha.

Selain itu, SBAT mendapatkan notasi Y karena belum menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) sampai dengan enam bulan setelah tahun buku berakhir. Lalu, SBAT mendapatkan notasi khusus X karena masuk ke dalam papan pemantauan khusus.

SRIL bahkan mendapatkan notasi khusus B karena adanya permohonan pernyataan pailit, permohonan pembatalan perdamaian, atau dalam kondisi pailit. SRIL juga mendapatkan notas khusus E dari Bursa, gara-gara laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif.

Kemudian, SRIL memperoleh notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal II/2024. Lalu, SRIL masuk ke dalam papan pemantauan khusus sehingga mendapatkan notasi khusus X.

UNIT mendapatkan notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan per kuartal II/2020. UNIT juga mendapatkan notasi khusus Y karena belum menyelenggarakan RUPST sampai dengan 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Lalu, UNIT masuk ke papan pemantauan khusus dan mendapatkan notasi khusus X.

PBRX menghadapi PKPU sehingga mendapatkan notasi khusus M. Selain itu, PBRX mendapatkan notasi khusus L karena terakhir menyampaikan laporan keuangan kuartal I/2024. PBRX pun masuk papan pemantauan khusus sehingga mendapatkan notasi khusus X.

Harga saham deretan emiten tekstil itu pun jeblok. Harga saham SBAT yang menghadapi PKPU jeblok 88,89% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) ke level Rp1 per saham. PBRX yang juga menghadapi PKPU mencatatkan kinerja harga saham yang anjlok 54% YtD ke level Rp23 per saham.

Kinerja keuangan emiten tekstil pun jeblok. SRIL yang menghadapi ancaman pailit mencatatkan rugi bersih sebesar US$25,73 juta atau Rp405,36 miliar per kuartal II/2024 (kurs Rp15.752 per dolar AS). Kemudian, CNTX mencatatkan rugi US$3,71 juta atau Rp58,43 miliar.

PBRX yang menghadapi PKPU masih mencatatkan laba bersih US$124.909 per kuartal I/2024. Namun, laba bersih PBRX susut 89,22% sepanjang tahun berjalan (year on year/YoY).

Dampak Pandemi Covid-19 ke Emiten Tekstil

Direktur Pan Brothers Fitri Ratnasari Hartono mengatakan penurunan kinerja bisnis perseroan terjadi seiring dengan pandemi Covid-19. Pada 2021, PBRX melakukan restrukturisasi keuangan. Namun, setelah restrukturisasi keuangan, perseroan dihadapkan dengan fasilitas pinjaman yang terbatas serta kesulitan dalam memperoleh fasilitas pinjaman tambahan.

Dengan ketiadaan fasilitas letter of credit (LC), PBRX dihadapkan dengan kondisi modal kerja yang ketat. Tantangan-tantangan tersebut kemudian memuncak pada 2024 dengan adanya pengurangan fasilitas LC lebih lanjut yang berdampak pada penurunan pesanan penjualan dari pelanggan, dikarenakan keterbatasan modal kerja perseroan.

"Kalau dari pendapatan kan kami turun banyak. Dari segi cash flow, otomatis juga ketat sekali. Sehingga kami juga untuk booking capital sangat-sangat terbatas. Biasanya kami ada fasilitas LC untuk pembelian bahan baku. Sekarang fasilitas LC-nya benar-benar limited," ujar Fitri pada Rabu (6/11/2024).

Perseroan pun kini menghadapi PKPU. Status PKPU PBRX sendiri telah diperpanjang sejak Juli lalu, dan berakhir pada 22 November 2024 mengacu keputusan Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Di tengah masa PKPU, Pan Brothers fokus melakukan korespondensi dengan kreditur baik bank serta pemegang obligasi terkait skema restrukturisasi utangnya.

Total utang yang akan direstrukturisasi kepada kreditur bank serta pemegang obligasi mencapai sekitar US$340 juta. Skema penyelesaian utang itu salah satunya melalui skema obligasi wajib konversi (OWK) atau mandatorily convertible bond (MCB), kepada pemilik obligasi serta pemberi pinjaman non-active bilateral.

Komisaris Utama SRIL Iwan S. Lukminto sebelumnya sempat mengatakan bahwa kinerja SRIL yang jeblok hingga kini dalam bayang-bayang pailit, terdampak oleh penurunan permintaan di tingkat global maupun di tingkat domestik.

Iwan juga menjelaskan dampak makro ekonomi seperti suku bunga dan inflasi tinggi serta kondisi geopolitik terkait perang Rusia-Ukraina serta perang Israel-Palestina menyebabkan penurunan tingkat permintaan dimana masyarakat global lebih mengutamakan kepada kebutuhan pangan dan energi.

Selain itu, jalur pengiriman juga mengalami gangguan yang mana biaya pengiriman meningkat dikarenakan jarak tempuh yang lebih jauh untuk menghindari Terusan Suez.

Sritex pun kemudian diputus pailit oleh PN Semarang pada bulan lalu (21/10/2024). Iwan menjelaskan perusahaanya bakal membentuk tim untuk merancang strategi besar penyelamatan perusahaan usai diputus pailit.

Tim itu dibentuk sejalan dengan arahan perencanaan strategi penyelamatan usaha sebagai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Arahannya tadi aja, ya kita buat strategi besar aja, Nanti kita mempunyai tim di situ, nah ini kita baru, belum bisa dipublikasikan, tapi kita bernaung di industri [Kemenperin],” kata Iwan di Kantor Kemenperin, akhir bulan lalu (28/10/2024).

Prospek Negatif Saham Emiten Tekstil

Sejumlah analis menilai negatif prospek saham emiten tekstil, terutama selepas SRIL resmi dinyatakan pailit oleh PN Niaga Semarang. Alasannya, kinerja keuangan dan operasional emiten tekstil relatif tertekan dalam akibat impor yang masif dari China.

Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Vinko Satrio Pekerti mengatakan situasi itu membuat harga jual tekstil di dalam negeri ikut terkoreksi signifikan. Konsekuensinya, sebagian besar perusahaan tidak mampu membayar kewajiban utang pada kreditur.

“Tren penurunan penjualan sejak era pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kemampuan pemenuhan kewajiban perusahaan,” kata Vinko pada beberapa waktu lalu.

Secara umum, kata Vinko, industri tekstil tengah menghadapi tantangan fluktuasi harga bahan baku serta persaingan global. Dia berharap pemerintah dapat mencari keluar atas kesulitan industri pada karya tersebut.

Sementara, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan sebagian besar saham emiten tekstil bergerak tidak likuid sejak pandemi lalu. Dia mengatakan perlu perbaikan kinerja dari sektor ini.

“Emiten tekstil saat ini kurang likuid ya,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengatakan, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 bisa saja dilakukan, namun aakan sia-sia jika importasi ilegal terus jalan.

Diketahui, revisi Permendag 8/2024 menjadi bahasan usai PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menyatakan bahwa permendag tersebut membuat perusahaannya pailit.

"Jika harus revisi Permendag 8, saya rasa tidak akan banyak perubahan. Yang harus direvisi itu hanya di bahan baku plastik saja. Impor ilegal ini tidak pernah pakai aturan ataupun bayar pajak. Dan 80 persen pasar tradisional tekstil kita itu sudah didominasi oleh produk impor ilegal. Jadi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya," kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Agus menyebutkan, penegakan hukum atas impor ilegal dan pemberhentian impor borongan merupakan agenda utama dalam penyelamatan industri tekstil dalam negeri.

Agus mengatakan, apabila pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menyelesaikan praktik ilegal ini, Sritex maupun industri tekstil lain bakal mendapatkan kepastian pasar domestik sehingga akan membantu cash flow menjadi lebih lancar.

"Pembenahannya harus holistik. Jika impor borongan distop dan praktik ilegal impor ini diungkap hingga akarnya, Sritex bisa kembali normal secara bertahap. Begitu juga dengan industri tekstil lainnya," kata Agus.

Agus menyatakan bahwa praktik impor ilegal sudah menjadi rahasia umum dan diketahui Bea Cukai dan Kementerian Keuangan.

"Praktik ini kan sudah lama berlangsung. Jasa impor borongan dan ilegal ini secara terang terangan dipublikasikan. Kementerian Keuangan khususnya Bea Cukai sudah mengetahui praktik-praktik ini," kata dia.

Ia berharap, pemerintah dapat mengungkap pelaku impor ilegal dan memberhentikan impor borongan.

"Kita kan sudah punya Satgas. Inginnya ini dioptimalikan hingga pelaku ditemukan. Bea Cukai juga perlu dibenahi," ujar Agus.

Sebelumnya, Komisaris Utama Sritex Iwan Lukminto menyinggung Permendag 8/2024 yang membuat perusahaannya dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Iwan menyebut, sejak kebijakan impor diubah dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, banyak perusahaan tekstil yang babak belur, termasuk Sritex yang mengalami penurunan penjualan.

Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Permendag Nomor 8 Tahun 2024 justru melindungi industri tekstil.

“Tadi sudah kami klarifikasi, kalau di Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil kan,” kata Budi usai konferensi pers pembahasan usulan Program Quick Win Kementerian Bidang Perekonomian di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menyebutkan, dalam Permendag 8/2024, impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) harus melalui pertimbangan teknis.

Ia mengatakan, kuota impor pakaian jadi juga telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Nomor 7 Tahun 2024.

“Kemudian untuk TPT itu juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan, per meter sekian ribu. Kedua, pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan,” tutur Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto mengatakan, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 bisa saja dilakukan, namun aakan sia-sia jika importasi ilegal terus jalan.

Diketahui, revisi Permendag 8/2024 menjadi bahasan usai PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menyatakan bahwa permendag tersebut membuat perusahaannya pailit.

"Jika harus revisi Permendag 8, saya rasa tidak akan banyak perubahan. Yang harus direvisi itu hanya di bahan baku plastik saja. Impor ilegal ini tidak pernah pakai aturan ataupun bayar pajak. Dan 80 persen pasar tradisional tekstil kita itu sudah didominasi oleh produk impor ilegal. Jadi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya," kata Agus dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Agus menyebutkan, penegakan hukum atas impor ilegal dan pemberhentian impor borongan merupakan agenda utama dalam penyelamatan industri tekstil dalam negeri.

Agus mengatakan, apabila pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menyelesaikan praktik ilegal ini, Sritex maupun industri tekstil lain bakal mendapatkan kepastian pasar domestik sehingga akan membantu cash flow menjadi lebih lancar.

"Pembenahannya harus holistik. Jika impor borongan distop dan praktik ilegal impor ini diungkap hingga akarnya, Sritex bisa kembali normal secara bertahap. Begitu juga dengan industri tekstil lainnya," kata Agus.

Agus menyatakan bahwa praktik impor ilegal sudah menjadi rahasia umum dan diketahui Bea Cukai dan Kementerian Keuangan.

"Praktik ini kan sudah lama berlangsung. Jasa impor borongan dan ilegal ini secara terang terangan dipublikasikan. Kementerian Keuangan khususnya Bea Cukai sudah mengetahui praktik-praktik ini," kata dia.

Ia berharap, pemerintah dapat mengungkap pelaku impor ilegal dan memberhentikan impor borongan.

"Kita kan sudah punya Satgas. Inginnya ini dioptimalikan hingga pelaku ditemukan. Bea Cukai juga perlu dibenahi," ujar Agus.

Sebelumnya, Komisaris Utama Sritex Iwan Lukminto menyinggung Permendag 8/2024 yang membuat perusahaannya dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Iwan menyebut, sejak kebijakan impor diubah dengan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, banyak perusahaan tekstil yang babak belur, termasuk Sritex yang mengalami penurunan penjualan.

Namun, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa Permendag Nomor 8 Tahun 2024 justru melindungi industri tekstil.

“Tadi sudah kami klarifikasi, kalau di Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil kan,” kata Budi usai konferensi pers pembahasan usulan Program Quick Win Kementerian Bidang Perekonomian di Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menyebutkan, dalam Permendag 8/2024, impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) harus melalui pertimbangan teknis.

Ia mengatakan, kuota impor pakaian jadi juga telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Nomor 7 Tahun 2024.

“Kemudian untuk TPT itu juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan, per meter sekian ribu. Kedua, pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan,” tutur Budi.

JAKARTA - Keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dianggap sebagai biang keladi pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex .

Kendati Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menyatakan bahwa Permendag 8/2024 bukan menjadi penyebab dari gulung tikar industri tekstil di Indonesia, namun masih ada pihak yang mengaitkannya. Ekonom asal Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi menilai bahwa industri tekstil di Indonesia sudah dalam kondisi tertekan sejak 10 tahun terakhir.

?Saya rasa bukan karena Permendagnya, tidak ada kausalitas. Mungkin ada korelasi, tapi bukan penyebabnya. Iklim makro industri tekstil sudah tertekan sejak 10 tahun terakhir,? kata Fithra, Selasa (5/11/2024).

Sambung dia, berbagai faktor yang menyebabkan industri tekstil makin tertekan ialah besarnya biaya produksi. Sementara jaringan produksi yang dibangun tidak sebaik negara-negara tetangga, misalnya Vietnam.

?Jaringan produksi global tidak terintegrasi dengan baik sehingga industri kita kalah bersaing,? jelasnya.

Fithra menyebut, kendati pada pandemi Covid-19, PT Sritex menerima banyak pesanan, namun dilihat dari utang yang dimilikinya menjadi bukti bahwa perusahaan ini sudah mengalami kesulitan keuangan.

?Pada 2020 mengajukan perpanjangan utang, ini kan berarti perusahaan ini sudah mengalami kesulitan keuangan. Perbankan pun juga takut memberikan kredit sehingga mengenakan bunga premium yang cukup tinggi,? ungkap dia.

Fithra meminta pemerintah agar lebih holistik dalam menyelesaikan masalah Sritex yang juga bisa berdampak pada perekonomian.

Sebaliknya Ia menganggap keluarnya Permendag 8/2024 justru menghasilkan banyak manfaat. Mengingat tujuan dari keluarnya Permendag ini untuk merelaksasi barang-barang yang mengalami penumpukan di awal tahun.

?Penumpukan barang (impor) semakin besar sehingga mengakibatkan ongos logistik tinggi. Jadi saya kira Permendag ini manfaatnya jauh lebih banyak, misalnya membuat smooth, karena jika barang terhambat juga akan merugikan banyak UMKM kita,? pungkasnya.

KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Dosen Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi meragukan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 sebagai penyebab Sritex pailit atau industri tekstil terpuruk.

Fithra mengatakan, ada banyak faktor yang menyebankan industri tekstil tertekan, bahkan ini sudah terjadi sejak satu dekade lebih.

"Industri tekstil tertekan udah dari 10 tahun terakhir bahkan lebih satu dekade berada di bawah tekanan. Ada banyak hal yang kemudian menggerogoti kinerja industri tekstil," katanya dalam siaran pers, Selasa (5/11/2024).

Dia mencontohkan, salah satu penyebab industri tekstil tertekan adalah ongkos produksi yang cukup mahal.

Fithra menyebutkan, ongkos produksi yang mahal membuat industri dalam negeri mengalami kesulitan untuk bersaing dengan produk lain. Apalagi, ongkos produksi yang mahal tidak diimbangi produktivitas yang memadai.

"Pertama, dari sisi ongkos produksi. Ongkos produksi ini berasal dari dua hal, salah satunya kerja dalam konteks produktivitas relatif dari negara-negara lain relatif tertinggal,” ujarnya.

Menruutnya, upah dari tenaga itu tidak sebanding dengan kenaikan produktivitasnya.

Faktor lain yang menyebabkan industri tekstil goyah adalah input produksi yang menghadirkan tekanan tersendiri bagi industri ini.

Dia mengatakan, saat ini, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

"Jadi, ketika industri tekstil ingin mendapatkan input produksi yang tentu semua tidak berasal dari dalam negeri, yang tentu juga berasal dari luar negeri. Itu juga dipenuhi pembatasan-pembatasan,” katanya.

Fithra mengatakan, banyak sekali peraturan impor yang membatasi sehingga membuat industri tekstil kesulitan untuk mendapatkan akses bahan baku murah.

Masalah lainnya, kata dia, adalah kesulitan bahan baku murah yang membuat harga hasil produksi sulit untuk bersaing dengan produk lainnya sehingga harga yang dihadirkan tidak kompetitif.

"Dua hal ini kemudian yang membuat pricing (harga produk) menjadi tidak kompetitif. Ongkos produksinya itu sudah relatif mahal dari sisi penggunaan tenaga kerja dan juga penggunaan input produksi,” ujarnya.

Fithra menilai, ketika perusahaan ingin memberi harga menjadi tidak kompetitif. Hal ini juga menjadi masalah jika dilihat dari sisi indsutri global.

Masalah lainnya, adalah pandemi Covid-19 hingga perang yang terjadi di sejumlah negara, sehingga menyebabkan industri tekstil dalam negeri mengalami tekanan.

"(Perang) pasti membuat penurunan global demand. Setelah pandemi membuat demand global dan domestik terdampak. Ditambah Covid-19 yang membuat tidak hanya daya beli turun, tetapi produksi harus shut down," katanya.

Dia menyebutkan, shut down akibat dua fenomena itu menjadi beban tambahan untuk industri tekstil karena harus membayar tenaga kerja dan operasional.

Bukan karena Permendag Nomor 8 Tahun 2024

Lebih lanjut, Fithra mengatakan, keterpurukan industri tekstil bukan diakibatkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024, karena tekanan sudah terjadi selama satu dekade terakhir.

"Apakah (Permendag Nomor 8 Tahun 2024) ini merugikan (industri tekstil)? Ini harus dites lagi,” ungkapnya.

Dia menilai, pailitnya perusahaan tekstil, seperti Sritex, harus dilihat secara objektif.

“Ketika permendag dijadikan semacam ‘kambing hitam’, harus diuji dulu. Apakah benar karena peraturan tersebut mereka menjadi tertekan," katanya.

Menurutnya, untuk menguji Permendag Nomor 8 Tahun 2024, tidak bisa dilakukan hanya dalam satu atau dua tahun setelah diterbitkan. Apalagi, industri tekstil sudah mengalami tekanan dalam 10 tahun.

“Kemudian, industri tersebut bermasalah (karena) satu peraturan saja langsung collapse itu bukan karena itu, tetapi sebuah konsekuensi dari perjalanan yang sudah menahun," tuturnya.

Untuk kasus Sritex, Fithra mengatakan, tidak bisa menyalahkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sebagai biang kerok. Pailitnya Sritex harus dilihat secara menyeluruh, salah satunya dari kinerja perusahaan.

"Sritex yang membangun industri tekstilnya hanya kepada satu atau dua segmen saja itu membuat kemampuan membayar (utangnya) diragukan,” katanya.

Menurutnya, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 bukan penyebab pailitnya Sritex, melainkan inefisiensi dan mismanagement.

Untuk itu, Fithra menyarankan agar industri tekstil bisa bertumbuh positif dengan melakukan pembenahan secara menyeluruh.

"Dari sisi industri tekstilnya sudah harus ada pembenahan industri secara massif dalam konteks ekosistemnya," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto hendak melakukan penyelamatan terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex.

Airlangga mengklaim pemerintahan Prabowo ingin menyelamatkan tenaga kerja yang terancam mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja, kita harus lindungi di dalam negeri," katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).

Mantan Ketua Umum partai Golkar ini menilai bahwa industri tekstil merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah memilih untuk keberpihakan kepada tenaga kerja.

Dia melanjutkan, pemerintah sudah ancang-ancang melakukan antisipasi dengan meminta bantuan kepada Sritex dengan mengizinkan melakukan kegiatan ekspor impor, tanpa batasan waktu. Meski begitu, Airlangga menekankan agar internal perusahaan juga harus melakukan restrukturisasi utang yang telah dilakukan.

"Ya pertama ekspor impor, yang kedua tentu perlu restrukturisasi. Itu terkait dengan pemilik ya. Restrukturisasi kan yang berhutang pemilik," katanya.

Di sisi lain, dia juga menegaskan belum ada bantuan yang diberikan berupa modal kepada Sritex.

"Belum dibahas [untuk bantuan modal kepada Sritex]," ungkapnya.

Terakhir, Airlangga membantah saat industri tekstil di Indonesia sudah meredup atau sunset. Menurutnya di dalam negeri masih memiliki permintaan yang besar karena pakaian merupakan kebutuhan esensial.

"Tidak ada. Industri itu tidak ada sunset. Karena selama demand nya masih ada, dia akan terus. Dan sampai kapanpun yang namanya industri tekstil itu kan merupakan kebutuhan esensi manusia. Semua orang mau berpakaian. Selama orang berpakaian aman," pungkas Airlangga.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah berupaya keras menyelematkan raksasa tekstil Sritex dari kondisi krisis. PT Sri Rejeki Isman alias Sritex berada dalam krisis karena terancam dipailitkan.

Airlangga mengatakan pemerintah punya keberpihakan kepada industri padat karya yang mempekerjakan banyak masyarakat. Maka dari itu upaya penyelamatan dilakukan.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Dia memaparkan sampai saat ini pemerintah sudah memastikan izin ekspor impor bagi Sritex, dengan begitu perusahaan masih bisa beroperasi dan mendapat pesanan.

Urusan lilitan utang, restrukturisasi tak bisa dibantu pemerintah. Hal itu menjadi tanggung jawab perusahaan.

"Ya pertama ekspor impor, yang kedua tentu perlu restrukturisasi, itu terkait dengan pemilik ya. Restrukturisasi kan yang berutang pemilik," jelas Airlangga.

Yang jelas, Airlangga memastikan izin ekspor untuk Sritex akan terus diberikan tanpa ada batas waktu. "Nah itu jalan terus, tidak ada batas waktu," tegasnya.

(hal/fdl)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu raksasa tekstil nasional, tengah menghadapi tekanan finansial besar setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang akibat gugatan dari PT Indo Bharat Rayon.

Dalam upaya menyelamatkan perusahaan yang telah beroperasi selama 53 tahun ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan empat kementerian untuk segera bertindak.

Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI), Agus Riyanto, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil Presiden. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pembenahan menyeluruh pada ekosistem industri tekstil dalam negeri yang selama ini terganggu oleh maraknya impor borongan dan ilegal.

"Gerakan cepat ini patut diapresiasi, tapi kita harus ingat bahwa ekosistem ini perlu pembenahan total karena sudah rusak oleh impor borongan dan ilegal yang menguasai pasar," ujar Agus dalam keterangan resminya, Selasa (5/11).

Agus, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil, menegaskan bahwa revisi Permendag No. 8 Tahun 2024 akan sia-sia jika penegakan hukum terhadap impor ilegal tidak diperketat. Menurutnya, produk tekstil ilegal yang menghindari aturan dan pajak telah mendominasi hingga 80% pasar tekstil di Indonesia, terutama di pasar tradisional.

"Revisi Permendag 8 mungkin hanya akan berdampak pada bahan baku plastik, tapi tanpa penegakan hukum terhadap impor ilegal, dampaknya sangat terbatas. Pasar kita sudah didominasi impor ilegal, ini harus diberantas hingga tuntas," tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa jika pemerintah dan aparat penegak hukum mampu mengatasi praktik impor ilegal ini, industri tekstil dalam negeri, termasuk Sritex, akan mendapatkan kepastian pasar domestik yang akan memperbaiki aliran kas mereka.

"Pembenahan harus menyeluruh. Jika impor borongan dihentikan dan impor ilegal diberantas, Sritex dan industri tekstil lainnya bisa berangsur pulih," jelas Agus.

Agus menegaskan bahwa praktik impor ilegal ini telah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh pihak Bea Cukai serta Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, ia berharap Satgas yang dibentuk pemerintah dapat mengoptimalkan pengawasan untuk menindak pelaku impor ilegal dan memperbaiki sistem di Bea Cukai.

"Sudah banyak yang tahu soal praktik ini. Jasa impor borongan dan ilegal pun terang-terangan dipublikasikan. Kami berharap, dengan adanya Satgas, penindakan bisa maksimal dan pelakunya dapat ditemukan. Bea Cukai juga harus segera dibenahi," pungkasnya.