#30 tag 24jam
Bappebti Kerek Jumlah Pedagang Aset Kripto, Dorong Literasi
Jumlah pedagang fisik aset kripto yang masih terbatas menjadi salah satu perhatian. Bappept menerapkan sejumlah strategi untuk memacu hal itu. [284] url asal
#bappepti #kripto #aset-kripto #tanah-air #bappepti #bappebti-fokus-kerek-jumlah-pedagang-aset-kripto #dorong-literasi
(Bisnis.Com - Market) 14/10/24 21:35
v/16467561/
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memacu literasi mengenai kripto untuk menggenjot jumlah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) di Tanah Air. Jumlah PFAK di Indonesia terbilang sedikit, padahal pendaftaran izin ditutup pekan ini. Tepatnya, 16 Oktober 2024.
Kepala Bappebti Kasan mengatakan badan terus mendorong para Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) melalui Assosiasi Pedagang Kripto (Aspakrindo) dan bursa agar segera berproses menjadi PFAK.
“Upaya ini dilakukan melalui penguatan literasi kepada para pelaku industri Aset Kripto,” kata Kasan kepada Bisnis baru-baru ini.
Saat ini, terdapat 5 PFAK yang telah mendapatkan izin dari Bappebti berdasarkan Perba 13 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
Kelima pedagang tersebut adalah PT Pintu Kemana Saja (Pintu), PT Bumi Santosa Cemerlang (Pluang), PT Aset Digital Berkat (Tokocrypto), PT Kagum Teknologi Indonesia (Ajaib Kripto), dan PT Tiga Inti Utama (TRIV).
Sementara itu, 13 perusahaan lainnya yang telah memperoleh Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK), saat ini dalam proses di Bappebti untuk menjadi PFAK.
“Adapun calon pedagang yang masih dalam proses memperoleh SPAB maupun SPAK sebanyak 19 perusahaan,” jelas Kasan.
Dengan adanya Perba No. 13 Tahun 2022, lanjutnya, diharapkan ekosistem Aset Kripto di Indonesia menjadi lebih baik. Beleid ini juga dinilai dapat mendorong peningkatan nilai transaksi serta penguatan perlindungan terhadap masyarakat atau nasabah.
Namun demikian, pemerintah tidak menafikan adanya indikasi bahwa Perba 13/2022 memuat ‘ketek bengek’ yang menjadi concern para pelaku usaha.
Tentunya, kata Kasan, para pelaku usaha perlu melakukan beberapa penyesuaian. Misalnya, terkoneksi secara sistem dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), serta integrasi sistem dengan bursa, kliring dan depository.
“Dalam hal ini, terintegrasi secara langsung dan penuh. Tidak boleh pass through,” tutupnya.