Bisnis.com, JAKARTA -- Sebelum pemerintah menguasai 51,2%, keluarga Bakrie pernah menggenggam 10% saham saham PT Freeport Indonesia. Cikal bakal Bakrie membeli saham Freeport itu terekam oleh harian Bisnis Indonesia edisi Senin 7 Oktober 1991.

Perjalanan 10% saham Freeport Indonesia milik Grup Bakrie juga tidak kalah berliku. Setelah melalui sejumlah transaksi keuangan, 10% Freeport Indonesia kembali ke pelukan Freeport.

Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan pemerintah mendapat tambahan saham 10% pada PT Freeport Indonesia (PTFI) gratis. Dia mengatakan, pemerintah tak akan mengeluarkan uang untuk menambah saham tersebut.

"Kita nggak mau bayar. Ngitungnya nanti dari bagian yang memang dapat tambahan ke depan, tapi belum, kita belum lakukan," kata Arifin di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Penambahan saham 10% merupakan salah satu syarat bagi PTFI untuk memperpanjang kontraknya setelah 2041. Selain itu, PTFI juga harus membangun smelter baru.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka-bukaan alasan pemerintah memperpanjang kontrak PTFI yang kontraknya baru berakhir pada 2041. Dalam agenda CNBC Indonesia Economic Update 2024, Bahlil mengungkap bahwa tambang PTFI mencapai titik puncak (peak) pada 2035.

Setelah tahun itu, produksi tambang PTFI bakal turun dan bakal membuat menurunnya pendapatan. Oleh sebab itu dibutuhkan investasi baru yang bersifat jangka panjang

"Kalau dia stop, baru kita perpanjang, terus siapa yang akan menjamin operasi untuk mendapatkan pendapatan? Dan hari ini produksinya Freeport itu sudah di-underdown di bawah tanah," kata Bahlil dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (1/8).

Mantan Ketua Umum Himpunan Muda Indonesia (HIPMI) ini kemudian mengatakan bahwa untuk melakukan eksplorasi di bawah tanah (underground), PTFI butuh waktu paling cepat 10 tahun sampai 15 tahun.

Oleh sebab itu, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah berupaya mempercepat perpanjangan IUPK, bukan lagi pengajuan yang bisa dilakukan lima tahun sebelum kontrak berakhir.

Menurutnya, yang terpenting adalah pemerintah kini punya dua syarat utama ketika memperpanjang IUPK Freeport yakni penambahan saham 10% untuk Indonesia dan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian baru (smelter) di Papua.

"Dan sekarang dalam proses itu sudah tahap final untuk penambahan 10% untuk Papua. Eh untuk apa? Pemerintah Indonesia," ujar Bahlil.