Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tentara Korea Utara mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka akan memutuskan akses jalan dan rel kereta api yang menghubungkan Korea Utara dengan Korea Selatan.

Langkah ini disampaikan oleh media negara resmi, Korean Central News Agency (KCNA), sebagai bagian dari langkah penguatan pertahanan di sepanjang perbatasan Korea Utara.

Meskipun penutupan tersebut bersifat simbolis, karena perjalanan lintas perbatasan sudah terhenti selama beberapa tahun, tindakan ini menandakan peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea.

Latar Belakang Konflik

Keputusan untuk memutuskan akses ini diambil sebagai tanggapan terhadap latihan perang yang diadakan di Korea Selatan serta kehadiran berulang aset strategis Amerika Serikat di kawasan tersebut. Tindakan ini diungkapkan sebagai bagian dari langkah-langkah defensif Korea Utara untuk mencegah terjadinya perang dan melindungi keamanannya.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan segera menanggapi langkah ini dengan memberitahu Komando PBB yang dipimpin oleh AS, kekuatan multinasional yang mengawasi Demilitarized Zone (DMZ) antara kedua Korea, yang secara teknis masih berstatus perang.

Sejak Perang Korea pada 1950-1953 berakhir dengan penandatanganan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, kedua negara tersebut belum secara resmi berdamai.

Eskalasi Ketegangan di Perbatasan

Langkah Korea Utara untuk memperkuat pertahanan di sepanjang perbatasan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Militer Korea Selatan sebelumnya telah melaporkan bahwa Korea Utara telah memasang ranjau darat, penghalang fisik, dan bahkan menciptakan zona kosong di sepanjang perbatasan yang sangat termiliterisasi tersebut selama beberapa bulan terakhir.

Dalam pernyataannya, Tentara Rakyat Korea Utara menyebut bahwa tindakan tersebut adalah "langkah pertahanan diri untuk mencegah perang dan mempertahankan keamanan" Korea Utara. Tindakan ini juga bertujuan untuk memberikan peringatan kepada kekuatan-kekuatan yang dianggap "semakin sembrono dalam histeria konfrontasi mereka."

Korea Utara juga mengirimkan pesan kepada militer Amerika Serikat guna menjelaskan aktivitas penguatan pertahanannya, dengan tujuan untuk mencegah kesalahpahaman dan bentrokan yang tidak disengaja. Langkah ini mencerminkan betapa seriusnya situasi di Semenanjung Korea, di mana ketegangan terus meningkat.

Revisi Konstitusi Korea Utara dan Implikasinya

Selain memutuskan akses jalan dan rel kereta, langkah signifikan lainnya adalah potensi perubahan konstitusi Korea Utara. Negara tersebut tengah diharapkan untuk menghapus tujuan reunifikasi damai dengan Korea Selatan, dan secara formal menjadikan Korea Selatan sebagai negara musuh.

Perubahan ini sejalan dengan instruksi dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, yang telah disampaikan sejak Januari lalu.

Majelis Tertinggi Rakyat Korea Utara diharapkan mengumumkan revisi konstitusi ini dalam pertemuan dua hari yang diadakan minggu ini. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait amandemen konstitusi tersebut.

Sementara itu, media KCNA melaporkan pengangkatan Menteri Pertahanan baru, No Kwang Chol, yang dikenal pernah menemani Kim Jong Un dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada 2018 dan 2019.

Beberapa ahli berspekulasi bahwa amandemen konstitusi mungkin telah dilakukan secara diam-diam tanpa pengumuman resmi karena sensitivitasnya. Langkah ini dapat menandakan akhir dari perjanjian bersejarah antara kedua Korea yang ditandatangani pada tahun 1991, yang diharapkan mendorong perdamaian di Semenanjung Korea.

Uji Coba Senjata dan Risiko Konflik yang Lebih Luas

Tingkat ketegangan di Semenanjung Korea saat ini berada pada titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Korea Utara terus melakukan serangkaian uji coba senjata, termasuk uji coba sistem artileri jarak jauh pada hari Selasa, yang dilaporkan oleh KCNA.

Uji coba senjata ini, bersama dengan langkah-langkah pertahanan lainnya, menambah kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan tersebut.