Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan tengah berupaya untuk mengatasi kebutuhan air bersih bagi warganya dengan berbagai alternatif, termasuk proses desalinasi air laut dan pemanfaatan Sungai Mahakam sebagai sumber air baku.

Kepala Badan Perencanaan Pembangungan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Balikpapan Murni menyatakan kedua metode ini masih dalam tahap administrasi dan membutuhkan waktu panjang sebelum realisasinya.

“Desalinasi prosesnya panjang minimal 2 tahunan. Sebelumnya memang ada kajian hasilnya harga jual air bersih terlalu besar. Masyarakat kita gak sanggup, sementara dalam Pergub ada batas maksimal harga jual air bersih,” ujarnya di Balikpapan, Selasa (8/10/2024).

Selain tantangan biaya, Murni mengungkapkan bahwa harga air dari desalinasi bisa mencapai Rp30.000 per liter yang dianggap kurang sesuai dengan pasar, karena daya beli masyarakat masih terbatas. Saat ini, proses percepatan untuk mendapatkan air baku dari Sungai Mahakam juga terus diupayakan.

Murni menjelaskan, pemanfaatan air Sungai Mahakam bisa diambil alih oleh kementerian, sehingga Balikpapan tidak perlu lagi mengelola air baku dan hanya cukup membeli air bersih langsung dari pemerintah pusat dengan membangun jaringan pipa. “Jika Pemkot yang membangun, biayanya bisa mencapai Rp2,3 triliun untuk 55 km, dan ini cukup memberatkan APBD,” tambahnya.

Sementara itu, Dewan Pengawas PTMB Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo, menegaskan desalinasi adalah langkah cepat yang ditempuh. “Jika menunggu SPAM Mahakam, prosesnya bisa lama. Ada banyak izin yang perlu diselesaikan, termasuk dari Kabupaten Kukar dan PPU,” ujarnya.

Agus menyebutkan desalinasi di kawasan Balikpapan Barat akan dilangsungkan, memanfaatkan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Baru Ulu yang dekat dengan laut. “Dengan desalinasi ini, nantinya bisa menghasilkan 120 liter per detik dan mengurangi beban IPA Km 8 yang selama ini memasok Balikpapan Barat,” jelasnya.

Dia menuturkan rencana jangka panjang akan melibatkan desalinasi per kecamatan di area pesisir, yang diharapkan bisa menghemat anggaran.