Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meragukan ketulusan permintaan maaf Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke masyarakat jelang akhir masa jabatannya.

"Kalau merujuk data dan kebiasaan beliau, Pak Jokowi selalu mengatakan hal yang bertentangan atau tidak sinkron dengan perasaan, pikiran, dan tindakannya. Jadi saya enggak tahu kali ini dia tulus atau tidak, jangan-jangan dia sedang bersandiwara untuk mencari simpati," ujar Deddy kepada Bisnis, Jumat (2/8/2024).

Anggota Komisi VI DPR ini menjelaskan, jika Jokowi serius mau meminta maaf kepada rakyat Indonesia maka harus melalui tindakan konkret. Dia meminta orang nomor satu di Indonesia itu mencabut semua aturan yang memberatkan masyarakat.

Dia mencontohkan, Jokowi bisa membatalkan usulan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang Rancangan Undang-undang-nya sedang digodok di DPR. Lalu, pasal-pasal yang berpotensi merusak semangat Reformasi '98 juga harus dihapus dalam Revisi UU TNI-Polri.

"Kalau hal-hal itu dilakukan, baru kita belajar percaya kalau beliau serius minta maaf pada rakyat," jelasnya.

Deddy pun mendorong Jokowi menggunakan sisa waktunya untuk memperbaiki kerusakan semua lembaga yg terkait demokrasi, penegakan hukum, HAM, lingkungan hidup, dan distribusi keadilan-kesejahteraan.

Sebagai informasi, Jokowi akan lengser dari jabatan presiden pada 20 Oktober 2024. Kemarin (1/8/2024), dalam acara Zikir dan Doa Kebangsaan jelang HUT ke-79 RI di Halaman Istana Merdeka, dia menyampaikan permintaan maaf.

"Saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.

Dia mengaku belum bisa menyenangkan semua pihak sepanjang 10 tahun memimpin bersama dengan Jusuf Kalla dan Ma’ruf Amin. Menurutnya, tidak ada manusia yang sempurna menjalin hidup.