Blitar: Majelis Hakim Pengadilan Blitar, Jawa Timur, menjatuhkan vonis bebas terhadap Samsudin Jadab atau Gus Samsudin, atas konten bertukar pasangan yang sempat bikin heboh di PN Blitar pada Senin, 29 Juli 2024. Selain Samsudin, dua anak buahnya bernama Ahmad Yusuf Febriansah dan M Nurkhabatul Fikri juga dinyatakan tak bersalah.

Majelis hakim yang diketuai Ari Kurniawan, menyatakan terdakwa Samsudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Begitu pula dengan dua anak buanya, dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

"Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum," kata Ketua Ari, Senin.
Ada beberapa pertimbangan hakim dalam memvonis bebas Samsudin dan dua anak buahnya. Salah satunya, hakim menyatakan alat bukti yang disertakan jaksa tidak utuh, sehingga mengaburkan fakta yang sebenarnya. Jaksa menyodorkan bukti potongan video 'Tukar Pasangan' berdurasi 2 menit 45 detik dari sebuah akun TikTok Gayung-105.

Baca juga: Samsudin Terancam Pasal Berlapis terkait Konten Tukar Pasangan

Menurutnya, video yang diposting akun TikTok tersebut tidak utuh sebagaimana diunggah pertama kali oleh akun YouTube Mbah (Den) Saridin milik terdakwa Samsudin yang berdurasi 31 menit 8 detik.

Di dalam fakta persidangan, kata hakim, video utuh itu berisi syiar agama. Yakni pesan yang menyampaikan agar menjauhi dan meninggalkan ajaran sesat yang membolehkan bertukar pasangan.

Mendengar putusan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Raja Oktober,
menyatakan pikir-pikir atas putusan bebas tersebut. "Pikir-pikir, Yang Mulia," kata Raja.

Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa Samsudin dengan hukuman penjara selama 2 tahun 6 bulan. Sedangkan Fikri dan Yusuf dituntut 1 tahun 6 bulan penjara. Jaksa menilai Samsudin cs terbukti bersalah dalam perkara konten bertukar pasangan.

(MEL)

Meranti: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau mendalami dugaan adanya ajaran menyimpang atau sesat yang dilakukan oleh suatu kelompok pengajian yang dipimpin HA, yang sempat menghebohkan masyarakat. Pimpinan kelompok ini menyebut berhubungan intim dapat menghapus dosa.

Wakil Ketua MUI Kepulauan Meranti Ustad Asep Darul Tahkik mengatakan pihaknya telah membentuk tim gabungan dari MUI Kabupaten dan Kecamatan Rangsang Barat untuk menyelidiki lebih lanjut atas kebenaran informasi yang disampaikan masyarakat.

"Kami sudah menyiapkan tim gabungan untuk terjun ke lapangan. Mereka nantinya mempelajari lebih lanjut ke masyarakat tentang kebenaran yang diajarkan dalam pengajian tersebut. Juga ada pendamping dari Intel Polres dan TNI demi keamanan semuanya," katanya di Selatan Panjang, Rabu, 24 Juli 2024.

Ia mengungkapkan dalam pertemuan pertama dengan yang bersangkutan, mereka yakin tidak ada masalah dengan ajarannya. Tetapi, pihak kecamatan dan Polsek masih merasa janggal dengan pernyataan yang diungkapkan oleh kelompok pengajian itu.

"Pihak camat dan kepolisian masih merasa ada kejanggalan dari ungkapan kelompok tersebut. Oleh karena itu, kami akan menghadirkan pihak lain untuk mengumpulkan bukti yang cukup. Jadi, sekarang ini belum terang benderang permasalahannya," katanya.

Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak menghakimi yang bersangkutan, karena belum ada bukti dan diminta agar tetap menjaga ketenangan.
"Kami imbau masyarakat jangan sampai main hakim sendiri. Karena, saat ini belum ada bukti nyata dari bersangkutan melakukan ajaran itu. Mohon tenangkan diri, biarkan kami menyelidiki terlebih dahulu," tambah Asep.

Sebelumnya masyarakat sempat dihebohkan oleh kegiatan kelompok pengajian pimpinan HA di RT 09 Dusun Kuala Mekar yang diduga menyimpang dari ajaran agama Islam. Informasi itu berdasarkan dari Jo, salah seorang masyarakat Desa Mekar Baru, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti

Adapun penyimpangan dalam isi pengajian tersebut bahwa berhubungan intim dapat menghapus dosa. Kemudian, yang bersangkutan (HA) bisa melihat surga dari belakang rumahnya. Selain itu, jamaah harus memiliki senjata tajam untuk persiapan akhir zaman dan setiap pengikutnya juga boleh berhubungan intim tanpa ikatan suami istri.

(WHS)

Abuya Mama Ghufron alias Iyus Sugirman meminta maaf secara terbuka terkait dengan video potongan ceramahnya yang kontroversial. Dalam ceramahnya, Mama Ghufron mengaku bisa berbicara dengan semut dan cacing, bahkan melakukan panggilan video dengan malaikat maut.

Permintaan maaf ini disampaikan melalui akun YouTube Ponpes Uniq Nusantara. Mama Ghufron didampingi oleh tiga orang lainnya, dan permintaan maaf itu dibacakan oleh Ubad Amirullah.

"Assalamu'alaikum Wr Wb, salam rahayu, salam Pancasila. Saya atas nama Ponpes Uniq Nusantara Pancasila, Muhammad Abdul Ghufron, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke atas banyaknya framing-an video yang beredar di media sosial," ucap Mama Ghufron yang diwakilkan oleh Ubad dalam video tersebut, yang dikutip kumparan pada Kamis (18/7).

Mama Ghufron menyebutkan bahwa selama ini ia mengajarkan kepada para penghuni pondok dengan berpedoman pada akidah dan Pancasila.

"Yang jelas Pondok Pesantren Uniq Nusantara Pancasila saya ajarkan dengan ajaran yang berakidah ahlussunnah wal jama'ah Asy'ariyyah Maturidiyyah dan mencintai Pancasila, NKRI harga mati," ujarnya.

Selain itu, ia juga memberikan motivasi kepada para santri dan jemaah Ponpes Uniq Nusantara untuk bersungguh-sungguh belajar agama dan memiliki jiwa nasionalis.

"Demi menjaga kemurnian kitab kuning serta merawat marwah nilai Pancasila, kerukunan, persatuan, dan kesatuan," tutupnya.

Sebelumnya, dalam video viral, Mama Ghufron mengaku melakukan panggilan video dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dalam percakapannya, Mama Ghufron meminta kedua malaikat tersebut tidak menanyai jenazah santrinya.

"Kata Munkar Nakir, 'Ini bagaimana?'. Saya bilang, 'Ini santri saya, masa ditanyai ini itu, diamankan saja'. Alhamdulillah," ucap Mama Ghufron dalam penggalan video tersebut.

Ketua MUI, Cholil Nafis, menilai bahwa ajaran Mama Ghufron tidak sesuai dengan agama Islam.

"Bagaimana beliau video call dengan Malaikat Maut, penjaga neraka, dan seterusnya? [Itu] tidak sesuai dengan ajaran Islam bahkan cenderung tak berdasar," kata Cholil kepada kumparan, Rabu (10/7).

Cholil pun meminta pihaknya untuk mengkaji siapa sebenarnya Mama Ghufron, termasuk asal-usul dan keyakinan sebenarnya.

Malang: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang telah menurunkan tim kajian untuk meneliti ceramah Abuya Mama Ghufron. Sosok Abuya Mama Ghufron viral di berbagai platform media sosial lantaran beragam pernyataan kontroversialnya.

Ketua MUI Kabupaten Malang, KH Misno Fadhol Hija, mengatakan MUI telah beberapa kali mengkaji ceramah Abuya Mama Ghufron. Bahkan tim juga mendatangi ke Pondok Pesantren (Ponpes) UNIQ Nusantara, di Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang merupakan lokasi tempat pembuatan video ceramah Abuya Mama Ghufron.

"Yang dipermasalahkan MUI itu videonya, bukan status pondoknya. Karena informasi awal dari media sosial, yang di daerah itu tenang-tenang saja, nggak ada apa-apa," katanya, Jumat, 12 Juli 2024.
Fadhol menyebut berdasarkan hasil kajian, ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam ceramah Abuya Mama Ghufron. Seperti video ceramah bahasa semut dan percakapan dengan malaikat.
"MUI Kabupaten sudah menginventarisir itu, itu ada 10 poin, mulai poin satu sampai hasil investigasi MUI kecamatan di lokasi, sampai pertemuan dengan MUI Pusat di tanggal 6, sudah tersusun baik dan dilaporkan. Kalau dilihat kriteria MUI yang 10 item sudah banyak yang masuk (menyimpang), bukan hanya satu dua," jelasnya.

Fadhol mengaku pihaknya memiliki kewenangan untuk menegur hingga memberikan sanksi kepada Abuya Mama Ghufron. Sanksi yang diberikan jika terbukti ada penyimpangan mulai dari teguran, pembinaan, hingga sampai penutupan Ponpes UNIQ Nusantara Pancasila.

"(Pemberian sanksi oleh MUI Kabupaten Malang) Ya bisa nanti ada timnya, yang penting jangan sampai timbul anarkis, kalau bisa kan untuk kontennya ini, supaya tidak terdetek. Kedua siap untuk dibina, kalau memang mau taubat, kalau nanti sudah menyangkut masalah hukum ini pilihan terakhir," ungkapnya.

Namun pihaknya belum mau berandai-andai terkait sanksi untuk Abuya Mama Ghufro. Sebab proses kajian yang melibatkan tim dari MUI Kabupaten Malang dan MUI pusat masih berlangsung.

"Tinggal menunggu nanti akan diproses di pusat. Kalau fatwa menyangkut nasional yang menangani langsung pusat, karena videonya itu sudah terbuka di media sosial dan nasional ini," ujarnya.

(DEN)

Bandung: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengaku belum mendapatkan data mengenai penyegelan tempat ibadah yang digunakan jemaat Ahmadiyah di Garut, namun dia meminta untuk kembali pada ketentuan dan aturan yang ada.

"Nanti kita cek dulu saya belum dapat datanya. Tentu kita kembalikan kepada ketentuan, kita kembalikan kepada peraturan perundang-undangan, nanti saya cek," kata Herman di Gedung Sate Bandung, Selasa, 8 Juli 2024.

Sejauh ini, di Jawa Barat masih berlaku Peraturan Gubernur Jabar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebagai tindak lanjut dari SKB Tiga Menteri yang mengatur soal kegiatan penyebarluasan Ahmadiyah. Selain itu, atas penyegelan itu Herman meminta agar semua pihak terutama masyarakat untuk tetap tenang dan menahan diri.
"Yang jelas mohon untuk menahan diri, kita menjaga sama-sama kondusivitas Jawa Barat, itu aja. Sementara lain-lainnya kita harus koordinasikan dengan Polda, MUI dan pihak terkait lainnya, termasuk Kesbangpol," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan pemerintah menyegel sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat beribadah oleh jemaat Ahmadiyah Indonesia di Garut, di mana pemerintah setempat meminta mereka menghentikan aktivitasnya.

Penyegelan bangunan yang berada di salah satu desa di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut itu dilakukan oleh petugas gabungan pada Selasa, 2 Juli 2024. Menurut Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Garut, Jaya P Sitompul dari Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) Garut, penyegelan dilaksanakan oleh Satpol PP dan Tim Pakem.

Tim tersebut terdiri dari beberapa instansi pemerintah dan nonpemerintah di Garut, di antaranya Kejaksaan Negeri, Polres, Kodim 0611/Garut, Kementerian Agama, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

(WHS)