Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menyetujui postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 senilai Rp3.621,31 triliun, termasuk di dalamnya program Quick Win Prabowo-Gibran.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah membacakan postur sementara dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, dan Gubernur Bank Indonesia.

"Baiklah Bapak-Ibu sekalian, kami ingin mengambil keputusan terhadap postur sementara [APBN 2025]. Bapak-Ibu sekalian dapat disetujui?" ujar Said yang dijawab ‘Setuju’ oleh seluruh peserta Raker, Rabu (4/9/2024).

Secara umum, postur tersebut mengalami sedikit perubahan bila dibandingkan dengan RAPBN 2025 yang sebelumnya disampaikan pada 16 Agustus 2024 lalu.

Adapun rencana Penerimaan Negara naik dari Rp2.996,87 triliun menjadi Rp3.005,13 triliun. Penerimaan pajak tetap senilai Rp2.189,31 triliun, pendapatan bea cukai tetap senilai Rp301,6 triliun.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan dari Rp505,38 triliun menjadi Rp513,64 triliun. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi kinerja BUMN yang akan meningkat dan menyumbang dividen dari Rp86 triliun menjadi Rp90 triliun.

Melihat postur selanjutnya, Belanja Negara naik dari Rp3.613,06 triliun menjadi Rp3.621,31 triliun yang sejalan dengan naiknya PNBP di atas.

Belanja Pemerintah Pusat yang awalnya Rp2.693,18 triliun menjadi Rp2.701,44 triliun. Di mana belanja K/L naik Rp117,87 triliun, ditujukan untuk program Prabowo dan termasuk kebutuhan lembaga tinggi negara.

Kemudian belanja nonK/L terpangkas Rp109,61 triliun dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.606,78 triliun.

Dalam rincian belanja nonK/L, hanya belanja cadangan kompensasi BBM dan Listrik yang naik Rp1,12 triliun menjadi Rp190,92 triliun. Kenaikan tersebut pun berasal dari pengalihan anggaran subsidi energi senilai Rp1,12 trilun, sehingga menjadi Rp203,41 triliun.

Cadangan Belanja Negara, Cadangan Anggaran Pendidikan, dan Cadangan TKD dialihkan masing-masing senilai Rp28,39 triliun, Rp66,85 triliun, dan Rp14,38 triliun untuk program Quick Win Prabowo, yakni program-program yang masuk dalam janji kampanye Prabowo-Gibran.

Alhasil, masing-masing anggaran tersebut dalam APBN 2025 menjadi Rp68,49 triliun, Rp41,01 triliun, dan Rp68,22 triliun.

“Defisit anggaran Rp616,19 triliun alias tetap sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden tanggal 16 Agustus dalam nota 2,53% [terhadap PDB],” ungkap Said.

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran pada 2025

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

• Makan Bergizi Gratis

Program ini akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun.

• Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Program akan dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi cek tensi, gula darah, foto rontgen, hingga screening penyakit katastropik itu memerlukan anggaran Rp3,2 triliun.

• Pembangunan Rumah Sakit Lengkap berkualitas di Daerah

Kementerian Kesehatan juga akan melaksanakan program ini. Peningkatan rumah sakit tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya itu membutuhkan angagran Rp1,8 triliun.

• Renovasi Sekolah

Mencakup renovasi ruang kelas hingga fasilitas mandi cuci kakus (MCK). Program yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) beserta Kementerian Agama (Kemenag) itu akan menelan anggaran Rp20 triliun.

• Sekolah Unggulan Terintegrasi

Program meliputi pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi. Program itu membutuhkan anggaran Rp2 triliun.

• Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa alias Food Estate

Program ini bertujuan intensifikasi lahan 80.000 hektare dan ekstensifikasi lahan atau cetak sawah hingga 150.000 hektare. Program itu membutuhkan anggaran Rp15 triliun, yang dibagi kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian masing-masing Rp7,5 triliun.