JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana harian (Plh) Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) angkat bicara terkait kader PKS, H, yang tetap dilantik menjadi anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), padahal berstatus sebagai tersangka pencabulan anak.

Aher menyebut PKS akan menyelesaikannya secara internal. Dia mengingatkan PKS juga memiliki sanksi internal.

"Tentu kita memiliki dua langkah ya. Langkah pertama langkah internal. Kita akan menyelesaikan secara internal. Ada tim internal yang akan menyelesaikan, tentu sanksi-sanksi internal nanti," ujar Aher di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Aher menjelaskan, selain menjalankan mekanisme internal, PKS juga menyerahkan kepada proses hukum.

Dia menegaskan PKS menghormati mekanisme hukum yang berlaku terhadap kadernya.

"Ya karena sudah pada posisi tersangka sehingga ya kita ikuti. Kita ikuti kita hormati ya, untuk terus ada proses hukum sesuai dengan undang-undang dan mekanisme hukum yang berlaku," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Singkawang berinisial H dilaporkan ke kepolisian karena diduga melakukan pencabulan pada anak berusia 13 tahun, Kamis (11/7/2024).

Perkara H ini pun menyita perhatian publik dan membuat sebagian orang bertanya-tanya mengapa H masih bisa dilantik sebagai anggota DPRD padahal tersandung kasus pencabulan anak.

Menurut laporan ibu korban kepada Polres Singkawang, H diduga melakukan pelecehan seksual sebanyak dua kali sekitar bulan Juli 2023.

Dalam dokumen pelaporan tercatat, pencabulan itu terjadi pertama kali di indekos milik H.

H disebut memaksa untuk melakukan persetubuhan dan mengancam akan menagih utang indekos orangtua korban. Pada 1 Maret 2024, H dilaporkan kembali melakukan aksinya, tetapi akhirnya ditolak oleh korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan, Anggota DPRD Terpilih Singkawang berinisial HA yang menjadi tersangka pencabulan bisa saja diganti.

Namun penggantian atau penundaan pelantikan harus didasarkan pada putusan pengadilan dari kasus pencabulan yang dilakukan HA.

"Masalahnya terbukti atau tidak, sudah ada putusan pengadilannya? Jadi perbuatan asusila itu setelah ada putusannya baru bisa berlaku. Pelantikannya bisa ditunda atau diganti nanti PAW (pergantian antar waktu)," ujarnya saat ditemui di Ancol, Jakarta Timur, Kamis (19/9/2024).

Bagja menjelaskan, pengadilan nantinya memutuskan perkara pencabulan yang dilakukan HA apakah bisa memberikan dampak pemberhentian sebagai anggota dewan.

Dia juga menjelaskan, kasus HA bukan kasus pidana pemilu, tetapi kasus pidana murni yang bisa membatalkan HA sebagai caleg terpilih.

"Kalau asusila tidak termasuk tindak pidana pemilu," ucapnya.

Sebelumnya, dilansir dari Kompas.id, tersangka HA merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia 13 tahun telah dilantik menjadi anggota DPRD Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Selasa (17/9/2024).

Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar Eka Nurhayati Ishak menuturkan, pihaknya langsung mengonfirmasi kepada penyidik Kepolisian Resor (Polres) Singkawang mengenai kasus pemerkosaan anak ini.

Polres Singkawang membenarkan ada surat penetapan tersangka untuk HA.

”Penetapan HA sebagai tersangka sejak 16 Agustus 2024,” kata Eka.

Dalam kasus ini, HA dikenai Pasal 81 juncto Pasal 82 Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, ditambah sepertiga tahun karena pelaku tokoh masyarakat.

HA juga dijerat dengan UU No 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.