Bisnis.com, BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan kembali membuka peluang bagi pemilik angkutan kota (angkot) yang belum melaksanakan uji berkala kendaraan mereka.

Kepala Dishub Kota Balikpapan Adwar Skenda Putra menyatakan pendaftaran ini dibuka kembali hingga 25 Oktober 2024 guna memberikan kesempatan tambahan bagi para pemilik angkot untuk memastikan kendaraan mereka memenuhi standar operasional.

“Ini adalah kesempatan terakhir bagi pemilik angkot yang belum melakukan uji berkala. Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada laporan atau pendaftaran, maka kendaraan yang tidak lolos uji akan terjaring dalam razia Dishub,” ujarnya, Senin (21/10/2024).

Pria yang akrab disapa Edo ini, menyebutkan jadwal uji berkala akan ditetapkan pada November 2024 secara kolektif. Pada gelombang pertama yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2024, tercatat sebanyak 77 unit angkot mendaftar untuk diuji. Kemudian, dari 58 unit berhasil hadir dan menjalani proses pengujian, sementara 20 unit dinyatakan tidak lulus akibat berbagai kekurangan teknis.

“Kendaraan yang tidak lulus akan diberikan waktu hingga tiga bulan ke depan untuk memperbaiki kekurangan, seperti perbaikan bodi kendaraan, komponen bagian bawah serta melengkapi surat-surat kendaraan seperti pajak dan STNK. Setelah semua diperbaiki, mereka wajib kembali untuk uji ulang di PKB,” terang Edo.

Lebih lanjut, Edo menambahkan bahwa bagi angkot yang berhasil lulus uji akan segera diproses penerbitan Kartu Pengawasan (KP) serta izin trayeknya.

“Selain itu, data pengemudi akan didaftarkan untuk menerima seragam dan ID Card yang nantinya wajib digunakan oleh semua pengemudi angkot yang terdaftar,” katanya.

Kemudian, Edo mengatakan pengemudi yang lulus uji juga akan diusulkan untuk menerima Bantuan Sosial (Bansos) sebagai bentuk apresiasi atas komitmen mereka menjaga kelayakan kendaraan.

Namun, Edo menegaskan terdapat konsekuensi serius bagi yang mengabaikan peraturan, dimana angkot yang tidak mengikuti program uji berkala ini akan dikenakan sanksi tegas.

“Kendaraan yang terjaring dalam razia Dishub karena tidak memenuhi standar kelayakan akan dikandangkan dan dihapus dari data Dishub. Jika kendaraan dihapus, maka mereka tidak akan bisa beroperasi lagi secara resmi,” katanya.

Program dispensasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna angkot di Balikpapan.

Dia menuturkan langkah ini juga mendukung terciptanya layanan transportasi umum yang lebih baik dan terjamin keamanannya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan akan kembali menerapkan kebijakan pemasangan stiker tarif pada angkutan kota (angkot) guna mencegah pengenaan tarif yang tidak wajar.

Upaya ini bertujuan memastikan bahwa penumpang mengetahui tarif resmi yang berlaku sesuai ketentuan.

Kepala Dishub Balikpapan Adwar Skenda Putra, menyatakan langkah ini diambil untuk menekan potensi penyalahgunaan pengenaan tarif.

"Kami akan menempel stiker tarif di pintu seluruh angkot yang beroperasi di Balikpapan agar pengguna mengetahui tarif yang harus mereka bayar," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/9/2024).

Tarif angkot di Balikpapan, lanjut Edo, masih mengacu pada Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-510/2022.

Tarif ini bervariasi tergantung trayek, misalnya untuk rute dari Terminal Balikpapan Permai (BP) menuju Sepinggan dikenakan Rp7.500, ke Batakan Rp8.000, dan ke Manggar Rp9.000.

Sementara itu, untuk rute yang lebih jauh seperti ke Lamaru, tarifnya berkisar antara Rp10.000 hingga Rp11.000, dan untuk tujuan Teritip atau Gunung Tembak, tarifnya mulai dari Rp12.500 hingga Rp14.000 per orang.

Selain itu, Dishub juga memperhatikan tarif khusus untuk pelajar. "Untuk anak sekolah, tarif tetap Rp 3.000 per anak, terlepas dari jarak yang ditempuh," tambahnya.

Di samping kebijakan terkait tarif angkutan, Dishub Balikpapan juga menyampaikan bahwa pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di lingkungan pemukiman menjadi kewenangan Kelurahan dan Kecamatan.

"Pemasangan PJU di jalan lingkungan adalah tanggung jawab kelurahan dan kecamatan. Dishub hanya menangani PJU di jalan protokol," jelas Edo.

Kendati demikian, pihaknya tetap berkontribusi dalam penataan PJU dengan menyediakan balon lampu yang diperlukan oleh warga jika ada lampu yang mati. Edo mengungkapkan bahwa pemasangan tiang PJU di jalan lingkungan dilakukan dengan menggunakan tenaga surya, mengingat banyaknya lokasi yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik.

"Untuk jalan lingkungan, PJU menggunakan tenaga surya, sementara jalan protokol tidak," ungkapnya.

Hingga saat ini, Dishub Balikpapan mengklaim telah memasang sekitar 200 PJU tenaga surya di berbagai jalan lingkungan.