Bisnis.com, JAKARTA – Pada 16 Agustus setiap tahunnya, presiden akan membacakan nota keuangan dalam forum Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD. Tak terkecuali pada tahun ini, yang akan menjadi nota keuangan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalu, apa itu nota keuangan? Simak penjelasannya di bawah ini.

Masa jabatan pemerintahan Jokowi akan berakhir 20 Oktober 2024. Dia akan membacakan nota keuangan sekaligus Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 yang akan dijalankan pemerintah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (16/8/2024) esok.

Lalu, apa itu nota keuangan? Dilansir dari djpb.kemenkeu.go.id pada Kamis (15/8/2026), secara sederhana nota keuangan adalah dokumen yang menjelaskan dan menjabarkan RAPBN tahun depan.

Dalam nota keuangan, dijelaskan rencana keuangan dan kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam satu periode anggaran yaitu 1 Januari—31 Desember.

Lantas, apa isi dari nota keuangan? Secara daftar isi, dokumen nota keuangan kerap berubah dari tahun ke depan. Kendati demikian, setidaknya ada enam pokok bahasan selalu di bahas.

Pertama, asumsi dasar makro yaitu perhitungan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar rupiah yang akan menjadi proyeksi keuangan pemerintah tahun depan.

Kedua, pendapatan yaitu perincian sumber pemasukan negara yang diharapkan pada tahun depan seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), kepabeanan dan cukai, serta sejenisnya.

Ketiga, belanja negara yaitu perincian proyeksi pengeluaran pemerintah pada tahun depan untuk berbagai sektor seperti perlindungan sosial, pendidikan, infrastruktur, kesehatan, subsidi energi, pertanian, UMKM, dan lain sebagainya. Setiap sektor punya alokasi anggaran tersendiri, tergantung prioritas pemerintah.

Keempat, arah kebijakan fiskal yaitu berisi penjelasan prioritas pembangunan pemerintah pada tahun depan hingga evaluasi anggaran berdasarkan tahun lalu. Biasanya, akan dijelaskan rencana kebijakan-kebijakan seperti tarif pajak, subsidi, hingga intensif untuk pertumbuhan sektor tertentu.

Kelima, defisit dan pembiayaan anggaran yaitu perincian tentang rencana jumlah utang negara yang akan diterbitkan, tingkat bunganya, waktu pinjamannya, hingga pembayaran kembali. Sejalan dengan itu, adakan dijelaskan ihwal pembiayaan investasi hingga pemberian dan kewajiban pinjaman.

Keenam, risiko dan tantangan fiskal yaitu pengidentifikasian faktor-faktor yang mungkin akan mempengaruhi pelaksanaan rencana keuangan seperti perubahan kondisi ekonomi global, fluktuasi harga komoditas global, hingga dampak dan risiko implementasi sebuah kebijakan.

Biasanya, seorang presiden akan diberi waktu sekitar 45 menit untuk membacakan keterangan atas nota keuangan beserta RAPBN tahun selanjutnya.