REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Mahendra Sinulingga mengatakan, temuan dugaan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim di PT Industri Kereta Api (Inka) merupakan hasil laporan Menteri BUMN Erick Thohir pada 2022. "Jadi pada tahun 2022, Pak Erick itu lewat deputi hukumnya mengirim surat ke Jampidun (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) supaya minta Inka diinvestigasi," ujar Arya di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Arya menyampaikan, pelaporan itu merupakan komitmen dari Erick untuk memberantas kasus korupsi di jajaran BUMN. "Jadi yang melaporkan adalah Pak Erick, bagian dari bersih-bersih BUMN. Jadi Inka ini adalah bagian dari bersih-bersih BUMN," katanya.

Kementerian BUMN terus melakukan bersih-bersih sebagai upaya transformasi. Menurut Arya, Erick dengan tegas berani melaporkan direksi yang melakukan penyelewengan di perusahaan pelat merah. Adapun beberapa kasus yang dilaporkan oleh Erick, antara lain PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero), PT Waskita (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), dan PT Telkom Indonesia (Persero).

"Siapa yang berani melaporkan anak buahnya, coba dicek, Ya Pak Erick. Inka itu Pak Erick yang laporkan ke Kejaksaan tahun 2022," ucap mantan politikus Perindo tersebut

Penyidik Kejati Jatim menemukan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh PT Inka dan tidak ada peruntukannya mencapai sekitar Rp 28 miliar terkait proyek fiktif di Republik Demkoratik Kongo. Kepala Kejati (Kajati) Jatim Mia Amiati mengaku, masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menentukan kerugian negara dalam perkara itu.

"Kejati Jatim memiliki enam orang auditor dari bidang pengawasan yang bersertifikasi. Sebenarnya dalam melakukan perhitungan kerugian sudah sah menurut hukum acara. Tapi kami lebih mengutamakan hasil perhitungan dari BPKP," katanya kepada wartawan usai memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-64 di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (22/7/2024).

Perkara dugaan korupsi itu berawal saat PT Inka berencana mengerjakan rekayasa, pengadaan dan konstruksi (EPC) proyek transportasi dan prasarana kereta di Kongo pada 2020. Proyek itu difasilitasi oleh sebuah perusahaan asing.

Saat itu, perusahaan asing menyampaikan kebutuhan pengerjaan proyek lain sebagai sarana pendukung agar proyek transportasi dan prasarana kereta dapat berjalan, yaitu berupa penyediaan energi listrik di Kota Kinshasa. Selanjutnya PT INKA Multi Solusi (IMST) yang merupakan bagian dari afiliasi PT Inka bersama dengan sebuah perusahaan bernama TSG Utama yang diduga masih terdapat kaitan dengan perusahaan lain sebagai fasilitator, membentuk perusahaan patungan di Singapura.

Perusahaan patungan itu bernama JV TSG Infrastructure dengan tujuan mengerjakan penyediaan energi listrik. PT Inka kemudian memberikan sejumlah dana talangan kepada JV TSG Infrastructure tanpa jaminan. Namun, proyek di Kongo tersebut sampai sekarang tidak pernah terealisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir me-relaunching Yayasan BUMN. Sebagaimana BUMN, Erick pun ingin Yayasan BUMN melakukan transformasi agar bisa semakin berkontribusi bagi negara dan masyarakat.

"Sejalan dengan transformasi Kementerian BUMN dan BUMN, kami juga mendorong Yayasan BUMN untuk bertransformasi melihat isu-isu masa depan apakah soal isu hijau atau isu kesehatan yang dialami ibu dan anak dan bagaimana bisa bekeberlanjutan. Ini transformasi yang kita harapkan terjadi," ujar Erick di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Erick mengingatkan, peran besar Yayasan BUMN saat bahu-membahu membantu pemerintah dan masyarakat saat menghadapi pandemi Covid-19. Kala itu, Yayasan BUMN berkolaborasi dengan Kementrian PUPR menyiapkan wisma atlet sebagai rumah sakit penanganan Covid-19.

Erick menjelaskan, Yayasan BUMN juga bekerja keras dalam menyukseskan program vaksinasi di berbagai wilayah Indonesia. Dia menilai, hal itu membuat citra Yayasan BUMN mendapat apresiasi dari banyak pihak.

"Kita saat itu mendapat kepercayaan donasi dari swasta hampir Rp 300 miliar disumbangkan melalui BUMN, kita berdayakan untuk cari alat yang dibutuhkan seperti ventilator," ucap Erick dalam acara relaunching Yayasan BUMN bertajuk 'Membangun Jiwa Raga dan Alam untuk Indonesia'.

Erick menyampaikan, kehadiran Yayasan BUMN merupakan komitmen BUMN dalam menunaikan fungsinya yang tak sekadar sebagai korporasi, melainkan juga agen pembangunan. Dia menekankan, BUMN tak hanya terus berpacu menjadi sebuah perusahaan yang memberikan fiskal untuk negara melalui pajak dan dividen, juga mendorong pemerataan ekonomi.

"Kita ingin menjadi agen pembangunan, sebuah korporasi yang bisa menekan isu kesenjangan logistik dan hal-hal lain yang dibutuhkan masyarakat," ucap mantan Presiden Inter Milan itu.

Erick mengatakan, Yayasan BUMN pun mendapat kepercayaan untuk berkolaborasi dengan Temasek Foundation dalam menjaga kelestarian lingkungan. Erick berharap langkah Temasek Foundation dapat diikuti olehsemua BUMN untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kontribusi Yayasan BUMN bagi sektor lingkungan hingga sosial masyarakat.

"Pesan saya untuk para direksi BUMN, kalau dari luar negeri dan swasta percaya, masak kita yang BUMN tidak percaya. Kita berkolaborasi seperti saat covid-19 berjuang bersama-sama, insyaAllah akan bermanfaat untuk negara dan masyarakat," kata Erick.

70 persen PMN BUMN...

Erick Thohir mengatakan, mayoritas penyertaan modal negara (PMN) dialokasikan untuk BUMN yang menjalani penugasan pemerintah. Hal itu sekaligus menepis tudingan PMN diberikan bagi BUMN yang dalam kondisi sakit.

"Periksa dulu BUMN yang mana, ingat loh, waktu saya ketemu dengan Komisi VI (DPR) itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik (PMN) itu karena penugasan, dan ada juga restrukturisasi," ujar Erick di Sarinah, Jumat.

Erick juga terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pasalnya, terdapat sejumlah BUMN yang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Erick dan Sri pun telah bersepakat untuk memetakan sejumlah BUMN. Hal ini bentuk sinergi yang baik antara Kementerian BUMN dan Kemenkeu.

"Kan ada beberapa BUMN memang di bawah Kemenkeu. Kadang-kadang begitu bilang BUMN, langsung ke Kementerian BUMN, tetapi itu menjadi bagian kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," kata Erick.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga menjelaskan, proporsi alokasi penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. Arya mengatakan mayoritas PMN ditujukan untuk menjalankan penugasan pemerintah.

"Yang pasti PMN itu diberikan biasanya kita minta untuk penugasan. Bisa dibilang hampir 70-80 persen PMN kita itu penugasan," ujar Arya di ruang media kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).