Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penutupan usaha kategori department store di Indonesia terus meningkat seiring dengan perubahan tren gaya berbelanja masyarakat, terutama di kota-kota besar.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja ikut merespon beberapa department store terkemuka seperti Lotus Department Store, Centro Department Store, dan Golden Truly Department Store yang menghentikan operasionalnya secara permanen.

Menurut Widjaja, penyebab utama dari penutupan ini adalah pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan pengalaman berbelanja yang unik dan berkesan.

"Masyarakat kota-kota besar semakin menuntut pengalaman berbelanja yang bukan sekadar transaksi, melainkan sebuah perjalanan atau 'customer journey' yang memuaskan," kata Widjaja kepada Kontan, Rabu (10/7).

Widjaja menambahkan bahwa department store yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan ini akan kesulitan bersaing dengan platform e-commerce.

"Jika tidak mampu merespons tren ini, mereka akan semakin ditinggalkan oleh pelanggan yang beralih ke belanja online," tegasnya.

Meskipun kondisi pusat perbelanjaan secara keseluruhan mulai pulih sejak pandemi COVID-19 dengan peningkatan kunjungan lebih dari 100% dibandingkan sebelumnya.

Kemudian, rata - rata tingkat okupansi telah mencapai lebih dari 80% dibandingkan pada saat pandemi COVID - 19 yang hanya berkisar 70% saja.

Widjaja menegaskan bahwa tantangan tetap besar bagi para pengelola untuk mempertahankan daya tariknya di tengah persaingan yang semakin ketat.

Pada akhirnya, Widjaja juga menyoroti pelemahan daya beli di kalangan masyarakat kelas menengah bawah sebagai faktor pendukung penutupan usaha.

Kata dia, Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ), kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% dan kebijakan lainnya yang berpotensi semakin melemahkan daya beli masyarakat terutama kelas menengah bawah.

"Kami berharap pemerintah dapat menghindari kebijakan yang dapat memperburuk situasi ini, seperti kenaikan PPN dan kebijakan lain yang berpotensi menurunkan daya beli masyarakat," pungkasnya.