JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) baru-baru ini mengungkap bahwa sebanyak 200 pulau di Indonesia telah diperjualbelikan ke pihak swasta. Sebagian besar dari pulau-pulau tersebut berlokasi di wilayah Jakarta dan Maluku Utara.

Menanggapi hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun buka suara. Kusdiantoro selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP mengaku pihaknya tidak tahu menahu terkait proses jual beli pulau tersebut.

Menurut Kusdiantoro, KKP tidak ada kaitannya dengan penjualan 200 pulau karena KKP hanya mengatur pulau yang berukuran sangat kecil saja. Ia menjelaskan KKP hanya berwenang mengatur pulau yang sangat kecil saja berukuran kurang dari 100 km persegi.

"Yang pasti kita tidak ada terkait dengan penjualan pulau, nggak ada, karena dalam Peraturan Menteri KP, kita sifatnya pengaturan pulau kecil dan sangat kecil saja," ujar Kusdiantoro dalam keterangannya, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut Kusdiantoro menyatakan sektor swasta yang ingin memanfaatkan pulau-pulau kecil juga harus mengantongi izin dari pemerintah pusat. Terlebih untuk pihak asing, maka ada penanaman modal asing (PMA) yang izinnya harus dikantongi.

Kusdiantoro menjelaskan untuk pemanfaatan pulau 100 kilometer persegi, sebanyak 70% bagian pulau tersebut masih menjadi hak pemerintah yang dimanfaatkan untuk ruang hijau, sehingga investor hanya bisa memanfaatkan 30%.

Sementara untuk pulau yang berukuran di atas 100-2000 km persegi, rekomendasi tetap berada di pemerintah pusat, izinnya berada di tangan pemerintah daerah. Investasi asing pun harus dilakukan seizin pemerintah pusat, adapun investasi lokal izinnya berada di tangan pemerintah daerah.

Kusdiantoro memaparkan, untuk investasi asing, pemerintah baru mengeluarkan izin PMA untuk 22 pulau. Rincian PMA terdiri dari 18 pulau untuk rekreasi seperti wisata bahari, 3 pulau untuk pembangkit tenaga surya, dan satu pulau yang dipergunakan untuk kawasan industri terintegrasi.

Kusdiantoro menjelaskan pemanfaatan untuk 22 pulau sudah dicek secara rinci izinnya. Semua pulau tersebut berukuran di bawah 100 km persegi. Sebanyak 17.240 pulau dari total 17.508 pulau di Indonesia sudah diberi nama dan didaftarkan ke PBB. Ini berarti 99,25% dari seluruh pulau di Indonesia sudah dibakukan namanya.

"Saya kurang tahu memang (isu penjualan pulau), semuanya terdata, dan kita sudah ada lembaga, ada Kementerian Polhukam, ini data resmi. Jadi 200 saya nggak ngerti datanya dari mana dia prosesnya. Ini kan, sudah terdaftar PBB," tutupnya.

JAKARTA - Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Amarulla Octavian melaksanakan kunjungan kerja ke PT. Citra Asia Raya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Dalam kunjungannya, Waka BRIN didampingi 8 periset BRIN dari Organisasi Riset Energi dan Manufaktur yang diterima langsung oleh Direktur Irwan General Manager, beserta staf direksi.

Selama ini proses pengolahan limbah elektronika menerima berbagai peralatan elektronika seperti TV, CPU, server, laptop, tablet, ponsel, dan sebagainya yang memiliki tingkat kerusakan ringan hingga berat. Proses dimulai dengan memilah limbah elektronika sesuai dengan komponen untuk diekstraksi kandungan unsur logam, plastik, dan karet.

Saat ini unsur limbah karet dan plastik sudah bisa dilakukan daur ulang menjadi produk turunan yang bermanfaat, sementara unsur logam dari berbagai jenis masih dilebur menjadi satu material campuran Ingot. Proses pengolahan tersebut dinilai masih memiliki keterbatasan margin keuntungan ketika diekspor.

Setelah berdiskusi dan mencermati langsung semua peralatan, bahan baku, kualitas SDM operator, kondisi lingkungan, hingga tingkat teknologi yang dikuasai maka dipandang penting bagi BRIN untuk melakukan riset lanjutan agar tercipta teknologi yang mampu melakukan ekstraksi limbah unsur logam sesuai dengan jenis logam masing-masing, seperti timbal, tembaga, aluminum, merkuri, arsenik, dan sebagainya. Dengan inovasi baru tersebut, maka semua limbah unsur logam akan memiliki daya jual lebih tinggi untuk dilakukan daur ulang.

Prof. Amarulla Octavian berpendapat hasil kunjungan kerja tersebut juga berguna bagi periset BRIN melakukan riset teknologi mengelola limbah battery lithium. Dengan program pemerintah untuk mendorong pemanfaatan kendaraan listrik, maka teknologi BRIN berikutnya diharapkan dapat melakukan daur ulang battery lithium.

?Semua riset teknologi daur ulang limbah elektronika dipastikan memiliki nilai strategis karena juga ditujukan untuk menjaga kelestarian lingkungan mengingat semua limbah elektronika mengandung zat berbahaya dan bahan beracun,? ujarnya, Selasa (9/7/2024).

Prof. Amarulla Octavian berpandangan di masa depan tidak saja daur ulang limbah battery lithium yang dibutuhkan tetapi juga penting menguasai teknologi daur ulang limbah panel surya