Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Singapura (SFA) menyatakan anggur Shine Muscat yang tersedia di negaranya aman dikonsumsi, dan buah tersebut harus menjalani pengujian pestisida dan tindakan pengendalian kualitas lainnya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah temuan kandungan pestisida yang sangat tinggi di Thailand dan Malaysia.

Dilansir dari CNA, SFA mengatakan pengujian pestisida pada anggur Shine Muscat di Singapura tidak mendeteksi tingkat residu yang membahayakan keamanan pangan.

“SFA akan terus menguji dan memantau situasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.”

SFA menambahkan bahwa mereka memiliki peraturan untuk membatasi jumlah sisa bahan kimia yang diizinkan, seperti pestisida, yang mungkin tertinggal dalam makanan.

Mereka juga secara rutin melakukan pengujian pestisida dalam makanan, termasuk buah-buahan seperti anggur Shine Muscat.

Makanan tidak akan diizinkan untuk dijual jika gagal dalam pemeriksaan dan uji keamanan pangan SFA.

Produk pangan, termasuk anggur Shine Muscat, juga harus diimpor oleh importir berlisensi SFA.

“Pengecer harus memastikan bahwa makanan yang mereka jual diperoleh dari sumber yang diatur SFA, disiapkan atau diproses dengan cara yang aman dan higienis, dan tidak membahayakan keamanan pangan,” katanya.

SFA mengatakan anggur Shine Muscat di Singapura sebagian besar diimpor dari negara-negara seperti China, Korea Selatan dan Jepang.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merilis peraturan terbaru, yakni Peraturan BPOM (PerBPOM) Nomor 16 Tahun 2024 mengenai Batas Cemaran Dalam Kosmetik.

Melansir Infopublik.id, regulasi ini menggantikan PerBPOM Nomor 12 Tahun 2019 yang sebelumnya mengatur batas cemaran dalam kosmetik, yang kini dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kosmetik.

Adapun pembaruan penting dalam regulasi ini adalah penurunan kadar cemaran 1,4-dioxane, senyawa kimia yang bersifat karsinogenik, dari 25 part per million (ppm) menjadi 10 ppm.

Penurunan ini menyesuaikan dengan standar yang disepakati di ASEAN. Ketentuan lengkap terkait batas cemaran dalam kosmetik dapat diakses melalui situs resmi BPOM di www.jdih.pom.go.id.

Dalam keterangan resminya pada Sabtu (27/10/2024), BPOM menyampaikan bahwa penyesuaian ini dilakukan setelah melalui berbagai kajian di tingkat Asia Tenggara untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen.

“Bahan kimia 1,4-dioxane adalah cemaran kimia yang tidak dapat dihindari dalam kosmetik, namun perlu dibatasi dan diawasi kadarnya,” ujar BPOM dalam kutipan tersebut.

Sebelum diundangkan, PerBPOM ini telah melalui proses konsultasi publik pada 10 November 2023 dan dilanjutkan dengan harmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM pada 25 Juli 2024.

Peraturan ini akhirnya mendapat persetujuan Presiden pada 17 September 2024, menjadikannya secara resmi berlaku dan wajib dipatuhi oleh industri kosmetik di Indonesia.

Dengan berlakunya peraturan ini, industri kosmetik diwajibkan untuk memenuhi batas cemaran mikroba, logam berat, dan cemaran kimia, memastikan produk kosmetik yang beredar aman dan berkualitas bagi konsumen. Pelaku usaha diharapkan aktif dalam pemenuhan regulasi ini sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan dan mutu produk.

Sanksi bagi yang melanggar

BPOM menjelaskan bahwa cemaran adalah bahan yang tidak sengaja masuk ke dalam kosmetik, bisa berasal dari proses pengolahan, penyimpanan, atau terbawa dari bahan baku, dan dapat membahayakan kesehatan jika tidak terkontrol.

Oleh karena itu, pengujian cemaran dalam kosmetik harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi atau di laboratorium internal industri yang memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).

Bagi pelaku usaha yang melanggar, BPOM telah menetapkan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan nomor notifikasi serta penutupan akses daring pengajuan notifikasi.

Pelaku usaha yang melanggar regulasi ini dapat dikenakan sanksi berupa:

• Peringatan tertulis,
• Larangan sementara mengedarkan kosmetik (maksimal 1 tahun),
• Penarikan dan pemusnahan produk dari peredaran,
• Penghentian sementara produksi atau impor kosmetik (maksimal 1 tahun),
• Pencabutan nomor notifikasi,
• Penutupan sementara akses daring untuk pengajuan notifikasi (maksimal 1 tahun).