Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul memastikan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan serius dalam menekan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

“Pemerintah kan ada upaya penanganan serius kemiskinan esktrim yang cukup tajam,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/9/2024).

Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sukses menurunkan kemiskinan ekstrem yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir.

Dia melanjutkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis selama satu dekade pemerintahan Jokowi, yakni dari 4% menjadi 0,8%.

“Terus terang aja kemiskinan esktrim kan turun signifikan, kami fokus kepada kemiskinan ekstrem. ini suatu yang jadi catatan penting, tetapi kita tahu ada Covid-19 sehingga dinamika kemiskinan cukup fluktuatif,” tuturnya.

Di sisi lain, Sektretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu juga angkat bicara mengenai fenomena anjloknya jumlah kelas menengah yang turun kasta dari kelas menengah menjadi aspiring middle class atau calon kelas menengah.

Meskipun penurunan itu mencerminkan tantangan dalam pemulihan ekonomi, tetapi penanganan kemiskinan telah menunjukkan hasil positif dengan angka kemiskinan total menurun dari 9,8% menjadi 9,03%.

Dia menilai bahwa sejauh ini strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ekstrem terbukti efektif.

“Sekarang saja [kemiskinan ekstrem] sudah turun, tingkat kemiskinan pada 2019 itu 9,22% dan sekarang 9,03% sudah turun kan dibandingkan sebelum Covid-19,” pungkas Gus Ipul.

Menurut Catatan Bisnis, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan bahwa pada tahun ini, target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia dapat tercapai jelang habis masa jabatannya.

“Kami optimistis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12% pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun ini,” ujarnya di Istana Wapres, Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Orang nomor dua di Indonesia itu melanjutkan bahwa pencapaian ini tentu saja masih dihadapkan oleh beberapa tantangan, seperti akurasi data sasaran, konvergensi program, kualitas pelaksanaan program, penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem, hingga regulasi pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan berakhir di tahun ini.

Menurutnya, seluruh pihak perlu menjaga agar tren penurunan ini terus berlanjut melalui kolaborasi dan kerja seluruh pemangku kepentingan termasuk kinerja dan peran aktif seluruh kepala daerah.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bakal mengkaji perluasan ranah program bantuan sosial (bansos) untuk menyasar kelas menengah terancam.

Menurutnya, fenomena badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kian bertambah dengan total pekerja yang kena PHK mencapai 52.993 pekerja hingga 26 September 2024 lalu.

Termasuk ukuran standar internasional yang mengacu terhadap ketentuan Bank Dunia (World Bank) lantaran menetapkan garis kemiskinan terbaru sebesar US$3,2 per kapita per hari dari sebelumnya hanya US$1,9.

“Itu juga yang termasuk kami kan perlu kerja sama dengan Kemenaker karena banyak yang perlu dikerjakan beberapa waktu ke depan, tetapi yang jelas Kemensos berusaha melakukan berbagai hal lewat pusat data dan informasi untuk update data kami dulu,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/9/2024).

Sekretaris jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu pun mengatakan bahwa pihaknya bakal kembali mengevaluasi program bantuan sosial (bansos) agar kian maksimal dan tepat sasaran.

Hal ini disampaikannya untuk menjawab tantangan dari fenomena inflasi di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang secara tahun ke tahun (year on year/yoy) mengalami peningkatan hingga 1,38% dari 2023 lalu.

Sekadar informasi, inflasi yoy untuk kelompok tersebut pada 2023 mencapai angka 6,05% serta mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 2024 menjadi 7,43%. Atau kenaikan sebesar 1,38%.

“Kami lagi diskusi ya, kami dalami, meskipun APBN sudah diketok, tetapi yang sedang ingin kami pastikan lagi adalah sasaran, sasaran ini kita bisa dapat gambaran baru, karena data itu dinamis, data itu dinamis sekali,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/9/2024).

Menurutnya, ke depan pemerintah pusat khususnya Kementerian Sosial (Kemensos) bakal memasifkan kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) baik tingkat Kabupaten/Kota dalam memahami dinamika pemberian bansos.

Salah satunya, kata Gus Ipul, kerja sama dilakukan demi memperbarui data-data di lapangan terhadap penerima bansos.

“Mungkin ada yang meninggal atau mungkin ada yang sudah tidak masuk dalam kategori memperoleh bantuan, atau ada yang turun jadi berhak mendapatkan, ini lagi kami sinkronisasi dan diskusikan,” pungkas Gus Ipul.