IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan melarang jual-beli produk handphone keluaran Google Pixel di Indonesia. Hal ini dikarenakan produk tersebut belum memiliki sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

"Selain iPhone 16 series, kami tambahkan lagi ada juga produk lainnya, yakni produk dari google yaitu google pixel. Kami sampaikan bahwa sepanjang produk-produk tersebut belum memiliki sertifikat TKDN dan memenuhi skema yg sudah kami tetapkan, maka tidak boleh diperjualbelikan di Indonesia," ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di gedung Kemenperin, Kamis (31/10/2024)

Febri menuturkan, berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemenperin, jumlah produk Google Pixel yang masuk dari barang bawaan dan barang kiriman sepanjang 2024 mencapai hampir 22 ribu unit.

Dia menyampaikan, produk Google Pixel yang tidak memiliki TKDN ini masuk dari awal Januari 2024 hingga Oktober. Untuk itu, Febri mengimbau masyarkat tidak memperjualbelikan produk tersebut.

"Tentu kami akan memantaunya dan kalau seandainya ada dia memperjualbelikan, kami akan meminta kementerian/Lembaga atau penegak hukum untuk menindaknya karena itu adalah kegiatan ilegal," kata Febri.

Febri menjelaskan, kebijakan TKDN diberlakukan demi mendorong keadilan bagi semua investor yang melakukan investasi di Indonesia. Hal ini juga untuk memperkuat industri dalam negeri.

Dia menambahkan, pihaknya akan menonaktifkan Mobile Equipment Identity (IMEI) terhadap barang tersebut jika terbukti diperjualbelikan. Kemenperin juga berkodinasi dengan kementerian terkait untuk melarang aktivitas jual-beli baik toko offline maupun di online.

"Terkait dengan toko offline, kami meminta Kemendag menindaknya dan juga kami mempersilakan penegak hukum untuk menindaknya. Untuk yang online, kami minta Komdigi untuk melarang penayangan penjualan atau penawaran barang ilegal di marketplace. Kami meminta agar yang sudah tayang di market place tersebut untuk di take down," kata Febri.

(NIA DEVIYANA)

PT KAI mencatatkan angka fantastis dari barang-barang penumpang yang tertinggal di dalam kereta api. KAI memiliki layanan Lost and Found yang digunakan untuk mengurus barang penumpang yang tertinggal.

Sepanjang 2024, dari Januari hingga September terdapat 6.455 barang tertinggal yang ditemukan di kereta api, dengan estimasi nilai barang sebesar Rp 10 miliar lebih, atau tepatnya Rp 10.436.502.765.

Barang-barang yang tertinggal itu meliputi banyak hal. Mulai dari barang elektronik, perhiasan, hingga uang tunai.

"Jenis item barang-barang berharga yang diamankan seperti barang elektronik, perhiasan, dokumen berharga serta uang tunai. Sebagian besar barang tersebut sudah kembali ke pemilik, sedangkan sisanya masih KAI simpan karena belum diambil oleh pemilik," ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangannya, Kamis (24/10/2024).

Jumlah tersebut meningkat drastis dibanding satu tahun penuh di 2023, KAI menemukan 5.434 barang dan mengamankan barang tersebut dengan estimasi nilai barang sebesar Rp 6.655.984.900.

Sebagai bagian dari pelayanan kepada para pelanggan kereta api, KAI memiliki sistem layanan Lost and Found dimana para pelanggan yang merasa kehilangan atau tertinggal barangnya di dalam kereta api atau di stasiun, dapat melaporkan kepada petugas ataupun dapat juga melalui Contact Center KAI 121 untuk dapat dilakukan upaya selanjutnya.

Anne mengatakan, petugas announcer secara rutin mengingatkan kepada pelanggan agar menjaga barang bawaannya agar tidak tertinggal di stasiun atau di atas kereta api.

"Barang bawaan pelanggan merupakan tanggung jawab masing-masing, namun demikian untuk memberikan layanan maksimal, petugas KAI akan selalu berupaya membantu mengamankan barang tertinggal yang masih ada di atas kereta api ataupun stasiun," ucap Anne.

Pemeriksaan koper penumpang yang tiba dari perjalanan luar negeri beberapa kali dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Beberapa kasus sempat viral dan menjadi sorotan publik.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, Bea Cukai bertugas menjalankan aturan yang dititipkan Kementerian/Lembaga lainnya. Misalnya soal aturan barang bawaan dari luar negeri, yang mengharuskan koper penumpang diperiksa.

"Kemarin, kenapa kok barang penumpang dibukain kopernya. Itu Permendag 36, itu mengatur bahwa orang yang pulang dari luar negeri bawa barang, contohnya sepatu, itu hanya boleh dibawa sepatu baru itu sebanyak 2 pasang," katanya dalam temu media di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jumat (20/9/2024).

Ia mencontohkan seseorang yang baru pulang dari Eropa lantas terdeteksi membawa barang tertentu yang sudah diatur regulasi. Dalam hal ini, Bea Cukai perlu memeriksa isi koper demi memastikan jumlah barang yang di bawa tidak melanggar aturan.

"Nah bayangkan misalkan pulang dari Eropa, terus di tasnya, di koper, ada 5 pasang sepatu di X ray, gimana caranya Bea Cukai tau kalo yang baru cuman 2 pasang? Mau nggak mau kan dibuka, untuk memastikan dari 5 pasang tadi yang baru cuman 2 pasang," tuturnya.

Nirwala lantas menjelaskan aturan larangan terbatas (lartas) untuk sejumlah barang. Menurutnya ada sejumlah barang yang baru bisa diimpor jika sudah memperoleh izin dari Kementerian teknis

"Saya mau tanya, morfin boleh diimpor nggak? Morfin, bom, senjata, boleh diimpor? Boleh. Kalau rumah sakit butuh morfin gimana? Boleh, tapi harus ada izin dari kementerian teknis, Kementerian Kesehatan. Bom, boleh (diimpor). Lah nanti dari pertambangan, (izinnya) dari Kepolisian. Senjata, boleh, asal ada izin dari Kepolisian. Itulah kenapa disebut lartas, larangan pembatasan," tutupnya.