KOMPAS.com - Warganet di media sosial mengeluhkan uang kertas yang belakangan kerap ditolak sebagai alat pembayaran saat bertransaksi.

Pasalnya, sejumlah pedagang kini lebih memilih untuk menerima pembayaran barang atau jasa menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS.

"Pemerintah ga mau melek soal beginian apa? Lama lama duit fisik udah gak berlaku lagi," tulis @Go*Y******, Selasa (8/10/2024).

QRIS adalah pembayaran digital menggunakan scan QR Code yang dapat di scan atau dibaca oleh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

QR Code nasional itu diluncurkan pada tanggal 17 Agustus 2019 dengan tujuan agar proses transaksi pembayaran secara domestik menggunakan lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Penjelasan Bank Indonesia

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia (BI), Marlison Hakim menegaskan, uang kertas masih menjadi alat pembayaran yang sah dan harus diterima di tengah maraknya transaksi menggunakan QRIS.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada pelaku usaha untuk tidak menolak pembayaran menggunakan uang kertas.

"Sesuai Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah," kata Marlison, saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (10/10/2024).

Uang rupiah memiliki tiga jenis atau bentuk, yaitu uang kartal atau uang tunai, uang elektronik, dan uang digital yang saat ini sedang dalam proses.

Dengan demikian, Marlison menambahkan, penggunaan uang secara tunai maupun nontunai harus diterima masyarakat.

Selama ini, BI terus mendorong penggunaan pembayaran nontunai karena efisien dan dapat mencegah pemalsuan uang. Akan tetapi, mengingat keragaman demografi dan tantangan geografis serta teknologi Indonesia, uang tunai masih sangat diperlukan di banyak wilayah.

Uang cash harus tetap diterima

Terkait penolakan oleh gerai, Marlison menturkan, gerai pada prinsipnya dapat mengutamakan pembayaran nontunai dalam melayani pelanggan atau pembelinya.

Hal itu sejalan dengan program BI untuk mendorong penggunaan pembayaran nontunai. Namun, BI tidak membenarkan penolakan pembayaran dengan uang tunai.

"Jika ada masyarakat yang akan membayar dengan tunai, hendaknya tetap diterima atau dilayani," kata Marlison.

Terdapat dua pilihan cara dan bentuk terkait penggunaan rupiah yang dilakukan untuk tujuan pembayaran, baik secara tunai maupun nontunai.

Pembayaran tunai dilakukan menggunakan rupiah kertas dan rupiah logam, sedangkan secara nontunai bisa dengan akun sumber dana rupiah yang memanfaatkan penggunaan teknologi digital, seperti kanal pembayaran berupa terminal Electronic Data Capture (EDC), terminal ATM, dan QRIS untuk pembayaran transaksi.

Metode pembayaran secara nontunai pada dasarnya merupakan suatu metode transaksi yang dipilih oleh penyedia barang dan/atau jasa dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang melandasinya, seperti kecepatan dan kemudahan bertransaksi.

Dengan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, termasuk dalam sistem pembayaran, masyarakat juga diperkenalkan bahwa selain pembayaran tunai, transaksi Rupiah juga dapat diselesaikan dengan metode pembayaran non tunai yang penggunaannya saat ini semakin meluas.

KOMPAS.com - Lini media sosial X (Twitter) ramai membahas batas minimal transaksi saat belanja pakai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Dalam sebuah unggahan disebutkan, belanja pakai QRIS hanya bisa dilakukan untuk transaksi tertentu.

"Bukannya bayar QRIS 11k di toko bisa ya? Masa kata penjualnya 11k gak bisa QRIS karena chargenya mahal. Kalau minimal beli 16k katanya bisa QRIS," tulis unggahan di akun @tanyarlfes, Senin (9/9/2024).

QRIS adalah standar QR Code nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diluncurkan pada 17 Agustus 2019.

QRIS digunakan untuk proses transaksi pembayaran secara domestik menggunakan QR Code dengan cara mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

Kini, QRIS tak hanya bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga di luar negeri, seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Lantas, benarkah belanja pakai QRIS ada minimal jumlah transaksi?

Penjelasan Bank Indonesia

Asisten Gubernur BI Erwin Haryono membantah narasi soal belanja pakai QRIS ada minimal transaksi.

Ia memastikan, saat ini QRIS bisa dilakukan untuk pembayaran dalam jumlah berapa pun, tanpa ada minimal pembelian.

Bahkan pembelian hanya Rp 1 sekali pun bisa dilakukan menggunakan QRIS.

"Saat ini tidak terdapat batasan minimum pembayaran menggunakan QRIS," kata dia, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/9/2024).

Erwin menyampaikan, Bank Indonesia hanya mengatur soal batas maksimal belanja pakai QRIS sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/1/PADG/2022 tentang QRIS.

Aturan itu mengatur batas nominal transaksi maksimal menggunakan QRIS yaitu Rp 10 juta per transaksi.

Biaya MDR QRIS

Meski tidak ada batas minimal belanja pakai QRIS, sejumlah toko menerapkan pembayaran dengan QRIS untuk minimal transaksi tertentu.

Alasannya, karena bayar pakai QRIS dikenai biaya transaksi QRIS atau dikenal dengan Merchant Discount Rate (MDR).