IDXChannel - Pemerintah diminta memberikan proteksi atau perlindungan sementara kepada BBN Airlines Indonesia yang telah resmi beroperasi di Tanah Air.

Pengamat Penerbangan sekaligus Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional, Gatot Rahardjo mengatakan, perlindungan khusus tersebut bertujuan untuk memproteksi maskapai baru agar mampu bersaing terlebih dahulu dengan maskapai yang sudah lama beroperasi di Indonesia.

"Seharusnya untuk maskapai baru ada perlindungan dalam waktu tertentu agar bisa berkembang dan kemudian baru dilepas," kata Gatot saat dihubungi MNC Portal, Rabu (2/10).

Sebab menurutnya, jika BBN Airlines memilih rute-rute penerbangan gemuk alias punya permintaan tinggi, maka konsekuensinya harus bersaing dengan pemain-pemain lama. Rute gemuk ini memiliki permintaan tinggi, namun hukum pasar yang terjadi adalah harga tiket cenderung lebih rendah.

Sedangkan untuk rute-rute yang kurang gemuk, persaingan antar maskapai tidak terlalu ketat karena maskapai tidak banyak masuk. Namun di satu sisi, bisa mengendalikan harga tiket yang relatif lebih tinggi.

"Perlindungan misalnya dalam hal slot penerbangan diberikan waktu yang baik dalam jangka waktu tertentu dan dilindungi dari persaingan yang kurang sehat," kata Gatot.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan, sejauh ini, tidak ada pembahasan terkait pemberian perlindungan terhadap maskapai baru, seperti BBN Airlines. Pengoperasian maskapai tersebut sepenuhnya akan diserahkan kepada mekanisme pasar.

"Tidak ada proteksi untuk pemain yang baru, karena kalau yang bersangkutan (BBN Airlines) ini mencari rute-rute gemuk, atau rute yang sudah dioperasikan atau demand tinggi, itu tidak ada proteksi di situ," kata Adita kepada MNC Portal.

BBN Airlines melayani rute penerbangan dari Jakarta-Surabaya sebanyak tujuh kali per minggu. Kemudian, Jakarta-Balikpapan tujuh kali per minggu. Serta, Jakarta-Denpasar sebanyak tujuh kali per minggu mulai 2 Oktober 2024. Semua penerbangan dibuka dari Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.

"Memang kita harus menciptakan iklim bisnis yang harus bisa berkompetisi dengan sehat. Tentu kita melakukan pengawasan terhadap berbagai hal. Paling utama adalah soal harga tiket, ini kita atur dalam koridor TBA atau TBB, dan maskapai boleh saja menerapkan sampai di batas atas, ini sesuai mekanisme pasar," tutur Adita.

(Fiki Ariyanti)