Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut rencana pembangunan tanggul laut Bekasi-Tangerang akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

Pembangunan proyek ini diperkirakan menelan biaya Rp 90 triliun. Sekretaris Jenderal PUPR Zaenal Fatah mengatakan pihaknya belum melanjutkan proyek tersebut usai penjajakan dengan China.

"Kita belum ya, nanti mungkin (dilanjutkan) setelah ada pelantikan kita duduk lagi," kata Zaenal saat ditemui di kantor, Jakarta Selatan, Selasa (1/10/2024).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat bertemu dengan Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan pemecah gelombang (breakwaters) dan berbagai macam struktur tanggul laut (sea dikes) yang dapat diterapkan di Indonesia.

Basuki menyebut pertemuan akan ditindaklanjuti dengan rencana kunjungan tim NHRI ke Indonesia dalam waktu dekat. NHRI akan me-review data dan kajian basic design yang sudah tersedia yang disusun oleh tim ahli Korea Selatan, Belanda dan tim Kementerian PUPR.

"Hal ini merupakan transfer of knowledge dari China ke Indonesia. Adapun rencana pembiayaan akan menggunakan skema loan," kata Basuki dalam keterangannya.

Sementara itu, Perekayasa Ahli Utama Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan bahwa Pantai Utara Jawa menghadapi ancaman tenggelamnya area pesisir dengan laju penurunan tanah 15-16 cm per tahun dan masalah tanah lunak yang signifikan. Saat ini echo sounding dilakukan untuk mengumpulkan data batimetri dan investigasi tanah dalam perancangan sea dikes sepanjang 22 km dari Bekasi ke Tangerang.

"Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan tanggul laut yang berfungsi ganda sebagai jalan raya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, dan sebagai bendungan estuari untuk menjadi tampungan air tawar. Namun demikian, perlu perbaikan sanitasi masyarakat terlebih dahulu, karena ada 13 sungai yang bermuara di area tersebut, agar tanggul tidak menjadi," katanya.

Simak Video: Jokowi Cek Tanggul Laut di Semarang, Rampung Bulan Agustus

[Gambas:Video 20detik]