Bisnis.com, BATAM - Setelah meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) di Batam, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali meresmikan BLK di Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), Jumat (12/7/2024).

BLK yang selesai dibangun tahun lalu ini menggunakan anggaran Rp10 miliar, dan akan fokus pada kegiatan vokasi teknik industri.

"Kita menghadapi kondisi tantangan yang tidak mudah karena kita dipaksa untuk masuk pada era industri 4.0. Siap tidak siap kita harus menghadapi revolusi industri, ada otomasi yang berakibat dari revolusi industri," kata Ida dalam rilis pers resmi.

Menurut Ida, revolusi industri menyebabkan banyak sekali jenis pekerjaan yang menghilang. Oleh karena itu, banyak tantangan baru yang muncul yang memerlukan penyesuaian kompetensi.

"Untuk itu transformasi BLK merupakan salah satu dari sembilan lompatan yang kami lakukan. Meliputi transformasi strategi Pelatihan BLK secara terstruktur di berbagai aspek," paparnya.

BLK Karimun bernaung di bawah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Disnakertrans Provinsi Kepri. BLK ini beralamat di Jalan Raja Ishak Sei Bati, Kelurahan Pamak Kecamatan Tebing, Kabupaten Tanjungbalai Karimun.

BLK ini memiliki bangunan seluas 1.500 meter persegi yang berdiri di atas lahan seluas 1.998 meter persegi. Pelatihan yang disediakan mencakup vokasi teknik industri, seperti kejuruan las, listrik, elektronika dan mekatronika.

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengungkapkan masalah ketenagakerjaan dan pengganguran sampai saat ini menjadi perhatian khusus di Provinsi Kepri. Kedua masalah ini merupakan satu kesatuan yang menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan.

"Namun jika pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak positif dalam percepatan pembangunan," katanya.

Ia juga menjelaskan saat ini di Kepri terdapat 6 BLK yaitu BLK milik Provinsi Kepri di Kota Tanjungpinang dan Karimun, BLK milik Kementerian Ketenagakerjaan yakni BLK Komunitas di Kabupaten Bintan, Lingga dan Batam, serta BLK milik Kabupaten Natuna.

Ansar berharap semua upaya ini dapat melahirkan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing sebagai langkah solutif dalam menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepri.

"TPT Kepri yang mengalami penurunan pada periode Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023 merupakan provinsi penurunan kedua terbesar di Indonesia yaitu 1,43 %, dimana Agustus Tahun 2022 di angka 8,23 % atau jumlah pengangguran sebanyak 103,70 ribu orang, kemudian pada Agustus Tahun 2023 menurun diangka 6,80% atau jumlah pengangguran sebanyak 74,30 ribu orang," ungkapnya.

Ia juga meminta agar Disnakertrans Provinsi Kepri dapat memberikan prioritas kepada calon peserta dari keluarga miskin, putus sekolah ataupun korban PHK. (K65)