Bisnis.com, PADANG - Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatra Barat tidak lama lagi akan beralih fungsi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Agro sebagai upaya pengendalian ketersediaan pangan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Arry Yuswandi mengatakan rencana untuk mengubah fungsi TTIC menjadi BLUD telah lama dilakukan, dan progres saat ini untuk mengubah fungsi TTIC sebagai BLUD, tinggal menunggu SK Penetapan Gubernur Sumbar.

"Adanya langkah untuk alih fungsi TTIC menjadi BLUD ini, setelah upaya Pemprov Sumbar untuk mengusulkan mendirikan BUMD Agro ke Kemendagri, tapi tidak mendapat persetujuan. Kemendagri mendorong untuk memanfaatkan badan usaha yang telah ada," katanya, Rabu (18/9/2024).

Dia menyebutkan tujuan Gubernur Sumbar untuk mendirikan BUMD Agro itu karena ingin memastikan ketersediaan pangan di Sumbar aman, dan tidak kalah penting adalah peran BUMD Agro bisa menjadi sebuah badan usaha menampung hasil pertanian di Sumbar.

Namun rencana itu tidak mendapat persetujuan oleh Kemendagri, dan kemudian Pemprov Sumbar melihat keberadaan TTIC bisa diubah dan beralih fungsi menjadi sebuah BLUD di sektor agro.

"Alhamdulillah dari berbagai proses peralihan fungsi TTIC ke BLUD berjalan dengan baik, dan sekarang tinggal selangkah lagi yakni menunggu SK Penetapan Gubernur," ujarnya.

Arry menyatakan untuk benar-benar menjalankan BLUD Agro itu, Pemprov Sumbar menyadari ada sejumlah kendala yang dihadapi. Mulai dari segi pembiayaan atau permodalan perlu dikuatkan kembali, hingga pentingnya melakukan pembenahan pada manajemennya.

"Manajemen BLUD pun perlu dibenahi. Kalau tidak demikian, modal yang banyak tidak menjamin kalau manajemen tidak mampu mengelolah terkelola BLUD dengan baik," tegasnya.

Kemudian untuk pola TTIC jadi BLUD Agro itu, lanjut Arry, perannya jadi double, selain nanti tetap menjalankan peran TTIC yakni cadangan pangan, nantinya BLUD juga berperan melayani kebutuhan masyarakat terhadap pangan.

"Jadi di BLUD itu akan tersedia pangan-pangan yang ditampung dari hasil pertanian di dalam daerah," ujarnya.

Dia berharap keberadaan BLUD Agro tersebut bisa berjalan sesuai harapan yakni menjadi pengendalian ketersediaan pangan di Sumbar, sehingga persoalan inflasi pun terjaga dengan baik.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar M Abdul Majid Ikram mengatakan Sumbar yang memiliki hasil pertanian yang cukup melimpah, mulai dari hasil tanaman pangan hingga untuk tanaman hortikultura. Namun yang terjadi di lapangan, Sumbar masih saja menghadapi kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar.

"Saya melihat hanya hasil minyak bumi saja yang tidak ada di Sumbar ini, selebihnya ada," ujar dia.

Menurutnya dalam melakukan pengendalian harga pangan itu, solusi adalah perlu ada BUMD yang bergerak di sektor agro. Dengan demikian nantinya bisa berperan dalam pengendalian pasokan pangan, sehingga rantai produksi dai perdagangannya jadi terpantau dengan baik.

"Sudah seharusnya Sumbar punya BUMD Agro. Dan sangat disayangkan bila sebuah daerah yang punya produksi hasil pertanian yang melimpah malah tidak ada BUMD Agro. Akibatnya, seperti yang terjadi saat ini, harga kebutuhan pokok tidak terkendali," sebutnya.

Di satu sisi, Majid mengaku tidak mudah untuk menjalankan BUMD Agro, karena butuh orang-orang yang profesional.

Untuk itu, bila kedepannya Sumbar menjalankan sebuah BUMD Agro, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan.

"Kalau bangun BUMD saja, gambang. Tapi lebih ngeri, sudah dibangun tapi manajemennya bukan dari orang profesional yang mengelola. Kalau tidak profesional, maka BUMD Agro berjalan tidak sesuai harapan," tegasnya.

Selain pengelola, hal yang perlu disiapkan oleh pemda adalah untuk menciptakan pasarnya. Namun persoalan pasar itu, langkah awal BUMD Agro bisa berjalan, kepala daerah yang sebagai pemegang kebijakan bisa menggerakan ASN yang ada di seluruh kabupaten dan kota menjadi pangsa pasar BUMD Agro.

"Jadi BUMD mengambil dari hasil pertanian, dan kemudian dijual dan pangsa pasarnya itu untuk awal-awal ke ASN saja dulu. Kalau dihitung-hitung, bisa ratusan juta bisa dikumpulkan per tahunnya. Dan ini potensi bagus untuk BUMD dan turut membuat mengamankan ketersediaan pangan di Sumbar," ungkapnya.

"BUMD nya jangan berpikir masuk ritel dulu, tapi ciptakan pasar internal saja. Jika Pemprov Sumbar serius, kondisi ini bisa belajar ke BUMD Agro di Jateng dan ke Food Station milik Pemprov Jakarta juga," sambungnya.