Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) Aries Marsudiyanto mewanti-wanti pengusaha agar tidak merugikan negara melalui praktik bisnis curang.

"Kami mohon kepada para pengusaha-pengusaha marilah kita sama-sama bersinergijangan menjadi pengusaha nakal sudah diberi fasilitas oleh negara, sudah diberi aset oleh negara, sudah diberi tanah oleh negara, malah juga merampok negara yang memberikan kontribusi," ujar Aries dalam konferensi pers bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada Kamis (8/11).

Aries menegaskan pihaknya akan bekerja sama dengan aparat hukum untuk memberantas praktik korupsi yang menggerogoti anggaran negara.

Sejak dilantik pada 22 Oktober lalu, Aries telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, BPKP, bahkan akan melibatkan KPK dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Langkah ini, menurutnya, adalah perwujudan dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

"Saya langsung berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, BPKP, dan sekarang dengan BUMN. Tentunya, nanti saya juga akan ke Badan Intelijen Negara, KPK, serta beberapa kementerian yang perlu kami kunjungi untuk memastikan, mengawasi, dan mengontrol kebijakan Bapak Presiden Prabowo," tutur Aries Aries.

Pada kesempatan itu, Aries juga menyoroti besarnya kebocoran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Kami akan menindaklanjuti hal ini hingga ke akar-akarnya, sampai ke pimpinan paling rendah, bahkan hingga kepala-kepala daerah, untuk memastikan, mengontrol, dan mengawasi agar APBN dan APBD berjalan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Ia menekankan bahwa tindakan merugikan negara tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga mencederai rakyat yang seharusnya dilindungi.

"Sayangilah keluarga anda, yang berbuat melanggar hukum, sayangilah anak anda sayangilah rakyat yang itu uang dari mereka pajak dari mereka yang harus bekerja keras coba dirampok oleh aparat-aparat sendiri yang harusnya melindungi rakyat," pungkas Aries.

IDXChannel – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hari ini menerima kunjungan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, di Kementerian BUMN, Jakarta. Dalam pertemuan itu, mereka membahas soal pencegahan tindak korupsi di internal perusahaan pelat merah.

Erick mengatakan, pencegahan tindak pidana korupsi dan “bersih-bersih” BUMN bakal dilanjutkan selama lima tahun mendatang. Aksi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita akan menyinergikan bagaimana pembangunan ini harus ada pengendaliannya, dan tentu juga harus diinvestigasi kalau ada penyelewengan,” ujar Erick saat ditemui wartawan, Jumat (8/11/2024).

Menurut dia, BUMN sebagai benteng ekonomi nasional masif mengerjakan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Karena itu, pengerjaannya perlu diawasi agar tidak terjadi penyelewengan.

Kasus korupsi kelas kakap pun pernah mendera sejumlah BUMN. Di antaranya adalah PT Asabri (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Jiwasraya (Persero). Erick mengatakan, kasus-kasus rasuah yang pernah menjerat beberapa perseroan negara itu tidak boleh lagi terulang.

“Tapi tentu ada yang terus kita harus perbaiki, program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, di mana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda,” ujarnya.

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus adalah instansi baru yang didirikan pada era pemerintahan Prabowo. Aries dilantik presiden sebagai Kepala BPPIK sejak 22 Oktober lalu. BPPIK mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan.

Selain itu, BPPIK melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan Presiden.

BPPIK juga berbeda dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki peran auditing dan bersifat pengawasan lintas sektor. Fokus tugas BPKP ada pada pengawasan aspek keuangan dan manajemen proyek, memastikan tidak ada penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sementara BPPIK sebagai troubleshooting atau mencari sumber masalah bertugas menyelesaikan masalah teknis dan operasional di lapangan yang menghambat pelaksanaan proyek fisik, seperti infrastruktur.

(Ahmad Islamy Jamil)