Sebanyak 30% dari total Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kolaps. Plt Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengungkapkan dari 1.057 BUMD ini yang asetnya Rp 889 triliun.

Dalam acara Penandatangan Kerjasama BUMN dan BUMD pada Sektor Pertambangan dan Pengelolaan Sampah di KPK, Tomsi membeberkan perusahaan itu kolaps karena modalnya habis.

Kemudian, perusahaan ini menjadi beban daerah karena harus membayar tenaga kerja atau pegawai. "Kolapsnya modal habis, terus membebani daerah, apa, bayar itu loh bayar tenaga kerja, bayar pegawai," kata dia, Kamis (22/8/2024).

Pada kesempatan itu, ia pun meminta kepala daerah untuk bersikap tegas. Menurutnya, jika diketahui modal habis dan menimbulkan kerugian negara, lebih baik untuk dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

"Di sini juga teman-teman kepala daerah harus tegas, kalau 'nggak enak, nggak enak' terus susah, kalau dicek modal habis ada kerugian negaranya serahkan APH-nya aja, dari pada inspekturnya bingung menagih begitu kan," jelas dia.

Ia juga mengingatkan kepala daerah agar tidak menunjuk direksi BUMD bermodalkan kenalan. Ia meminta agar penunjukan direksi BUMN berdasarkan kemampuan.

"Selanjutnya saya ingatkan kepada teman-teman kepala daerah juga kalau mau menunjuk direksi begitu ya, jangan hanya masalah kenal, hanya masalah dekat, lihat kemampuannya. Kenapa, karena kita akan menunjuk orang dalam suatu perusahaan yang akan memberikan kontribusi untuk pemasukan asli daerah tadi," katanya.

Ia pun mengatakan, kepala daerah sebaiknya tidak menunjuk direksi BUMD yang dinilai tidak mampu. Menurutnya, lebih baik tidak kenal, tetapi orang tersebut profesional. Bahkan, kalau perlu perekrutan direksi BUMD ini dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat.

"Kalau kira-kira nggak mampu, sudahlah nggak usah ditunjuk. Nggak apa-apa, nggak kenal dekat, tapi dia profesional daripada kenal dekat nggak ada hasilnya pula. Ini harus dipegang teguh gitu loh. Kalau perlu diadakan asesmen, yang jelas, dibuka luas, teman-teman, putra-putra, anak-anak kita yang hebat bisa daftar," jelasnya.

Tak cuma itu, ia juga menyoroti persoalan komisaris pada BUMD. Ia memberikan sindiran jumlah komisaris di BUMD ibarat keajaiban dunia. Sebab, jumlah komisaris lebih banyak dari direksi.

"Candi Borobudur 7 keajaiban dunia, di sini ada 8 di mana komisarisnya lebih banyak dari direksinya. Terus gimana mau untung, dijadikan sebagai tempat penampungan. Kenapa, sebagai ya nggak enak, teman ini itu dan sebagainya," ungkapnya.

Simak juga Video 'Pegawai BUMD di Cianjur Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Rp 2,7 M':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi: