JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menekankan pentingnya debat kedua dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk menggali tawaran dari masing-masing kandidat.

Menurut Zaki, pada debat sebelumnya terdapat banyak gagasan menarik, namun kurang terperinci, termasuk dalam teknis operasionalnya.

"Debat kedua perlu menjadi momen untuk lebih fokus pada solusi konkret, terutama dalam penanganan masalah kemacetan dan pemberdayaan ekonomi bagi warga kelas bawah," ujar Zaki saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/10/2024).

Selain itu, penting bagi kandidat untuk tidak hanya mengandalkan jargon dan janji-janji manis, tetapi juga memberikan langkah-langkah nyata yang dapat diterapkan.

Dengan harapan agar debat para calon gubernur dan calon wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno dapat memberikan pencerahan lebih dalam kepada publik.

Zaki menekankan perlunya kandidat memperjelas soal rencana dan strategi mereka untuk mengatasi isu-isu krusial yang dihadapi masyarakat.

"Debat kedua perlu lebih fokus ke solusi penanganan macet dan pendampingan atau pemberdayaan ekonomi bagi warga kelas bawah secara lebih konkret dan dapat diterapkan," kata Zaki.

Jadwal debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sesuai rencana KPU, debat Pilkada Jakarta bakal dilangsungkan sebanyak tiga kali.

Setelah debat pertama pada 6 Oktober 2024, para kandidat akan menjalani debat kedua pada Minggu, 27 Oktober 2024.

Sementara debat ketiga dilaksanakan Minggu (17/11/2024). Debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 berjarak sepuluh hari dari jadwal pemilihan pada Rabu (27/11/2024).

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta membuka posko pengaduan sepanjang masa kampanye calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta, Benny Sabdo, menjelaskan bahwa posko itu didirikan untuk memfasilitasi warga melapor jika menemukan pelanggaran kampanye.

"Iya, kami Bawaslu mendirikan posko. Tujuannya terkait laporan pelanggaran kampanye," ujar Benny saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/10/2024).

Adapun lokasi posko aduan itu tersebar di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten hingga kecamatan yang ada di Jakarta. Total ada 51 posko aduan.

"Posko itu di tingkat provinsi, lalu kabupaten/kota, dan kecamatan. Kecamatan di Jakarta itu ada 44 kecamatan," ucap Benny.

Selain itu, Bawaslu Jakarta juga memberikan kemudahan bagi warga yang tidak dapat melapor secara langsung dengan melakukan laporan melalui aplikasi pesan singkat.

"Kami ada call center dan nomor WhatsApp. Saya tidak hafal, tetapi itu ada di web Bawaslu," kata Benny.

Sebagai informasi, masa kampanye untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 telah dimulai sejak pekan lalu, tepatnya Rabu (25/9/2024).

Jadwal Pilkada 2024 tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024.

Berdasarkan PKPU, pelaksanaan kampanye Pilkada 2024 dilaksanakan selama hampir 60 hari, mulai 25 September hingga 23 November 2024.

Setelah kampanye Pilkada 2024 berakhir, tahapan selanjutnya adalah pemungutan suara secara serentak yang dilakukan pada 27 November.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bawaslu Buka Posko Aduan Kampanye di Pilkada Jakarta 2024", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/03/18372411/bawaslu-buka-posko-aduan-kampanye-di-pilkada-jakarta-2024.