BATU, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pendistribusian logistik untuk pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 27 November mendatang telah mencapai 99 persen.

Dalam proses distribusi, Kompas.com bersama KPU mengunjungi gudang surat suara di KPU Kota Batu dan KPU Kota Malang pada Minggu (10/11/2024).

Awalnya, dua Anggota KPU RI yakni Yulianto Sudrajat dan August Mellaz melakukan pemantauan langsung gudang penyimpanan kotak dan surat suara di gudang surat suara milik KPU Kota Batu.

Gudang tersebut berbentuk seperti ruko dan jaraknya sangat dekat dari kantor KPU Kota Batu.

Di sana, hampir semua kotak dan surat suara siap untuk dikirim. Dalam gudang tersebut terdapat satu ruangan yang khusus untuk menyimpan kotak dan surat suara yang bertuliskan Surat Suara Gubernur dan Wali Kota.

Sementara itu, ruangan lainnya, digunakan untuk menyimpan perangkat seperti tinta, kabel ties, dan lainnya.

Berbeda dari gudang surat suara KPU Kota Batu, gudang surat suara milik KPU Kota Malang terlihat seperti hanggar luas yang bisa menampung kendaraan truk yang menjadi armada distribusi.

Dalam gudang tersebut terlihat sejumlah pekerja melipat surat suara dan menyimpannya dengan rapi di dalam kantong coklat. Lalu, kantong coklat disimpan di dalam kotak suara.

Hampir rampung

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan, kesiapan logistik pilkada di Kota Batu dan Malang sudah hampir 100 persen.

"Kita saksikan bersama terkait dengan aspek logistik untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, semuanya sudah hampir 100 persen selesai," kata Sudrajat.

Sudrajat mengatakan, petugas harus cermat dalam menghitung jumlah surat suara per TPS. Ia mengatakan, jika jumlah surat suara tidak tepat, akan berdampak pada TPS lainnya.

"Karena kalau tidak tepat nanti berimplikasi beberapa TPS ada yang kurang dan otomatis ada yang lebih, itu butuh ketelitian dan butuh kecermatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Sudrajat mengatakan, petugas KPPS dapat komplain ke KPU daerahnya apabila logistik Pilkada tidak sesuai dengan kebutuhan di TPS.

"Kami juga sekaligus memastikan untuk distribusinya harus juga di-timeline-kan atau dijadwalkan mulai kapan ketika sudah barang logistik itu sudah sesuai, sudah masuk dalam kotak suara, kapan akan didistribusikan ke PPK, PPK juga didistribusikan ke PPS dan PPS H-1 harus sudah masuk di PPS," ucap dia.

BANDUNG, iNews.id - Forum Komunikasi Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI) Jawa Barat (Jabar) menggelar deklarasi damai menyambut Pilkada 2024 di GOR Saparua, Kota Bandung, pada Sabtu (9/11/2024). FKPPI Jabar yang berulang tahun ke-46 mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan pilkada.

“Kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pilkada yang damai, berintegritas, dan berkualitas,” ujar Ketua Pengurus Daerah (PD) X FKPPI Jabar, Dadang Rahmat Hidayat.

Menurutnya, pilkada di Jabar sangat dinamis, dengan adanya pilgub, pilwakot dan pilbup yang memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama keluarga besar FKPPI yang tersebar di berbagai wilayah.

“Kita harus mendukung pembina kami, yaitu TNI dan Polri, agar terus melaksanakan tugas dengan baik. Kita sebagai keluarganya harus mendukung situasi pilkada yang dinamis, berintergritas dan berkualitas serta damai itu yang paling penting," katanya.

Dadang menekankan untuk merealisasikan deklarasi damai tersebut, pihaknya sudah mendapatkan intruksi dari pusat agar menjaga persatuan dan kesatuan di internal FKPPI.

"Yang paling penting jaga persatuan dan kesatuan di internal dan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hoax dan kita ikut serta didalam tim manapun tapi menciptakan kebersamaan," ungkapnya.

Dalam acara ini juga digelar berbagai kegiatan sosial, seperti donor darah, khitanan, bazar UMKM dan lomba olahraga.

“Kami ingin memberikan kontribusi positif, tidak hanya untuk pilkada, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi warga sekitar,” tambahnya.

Dadang menegaskan FKPPI Jabar siap menjaga suasana damai dan kondusif selama pilkada berlangsung.

“Kami ada di mana-mana, dan kami siap mendukung agar Pilkada berjalan dengan baik. Yang terpenting adalah masyarakat bisa memberikan hak pilihnya dengan tepat, dan memilih calon terbaik untuk daerahnya,” tuturnya.

Berikut lima poin deklarasi FKPPI Jabar.

1. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung secara damai, berkualitas, jujur, adil, dan berintegritas.
2. Mengajak semua pihak untuk senantiasa menarasikan pesan-pesan kebangsaan yang positif guna menjaga muruah nilai-nilai Persatuan Indonesia.
3. Menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang selama pilkada.
4. Mengajak pemilik hak suara untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.
5. Mendukung penuh TNI/Polri dalam menjalankan tugasnya secara profesional selama pelaksanaan pilkada.

Editor: Rizky Agustian

BATU, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin mengungkapkan sejumlah daerah rawan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Afif mengatakan, salah satu daerah rawan Pilkada adalah Jawa Tengah. Sebab, kata dia, persaingan kandidat di provinsi tersebut sangat ketat.

Di Jawa Tengah, pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang didukung koalisi Prabowo Subianto bertarung dengan Andika Perkasa-Hendar Prihadi yang diusung PDI-P.

"Terakhir kemarin misalnya ada kerawanan yang berkaitan dengan persaingan kandidat yang sangat ketat, misalnya Jawa Tengah dianggap meriah," kata Afif di Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).

Afif mengatakan, daerah lain yang dianggap rawan dari sisi teritori yaitu Papua, mengingat terdapat beberapa daerah otonomi baru seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

"Ini juga diidentifikasi daerah yang biasanya secara keamanan juga ada tantangan, jadi kami sudah mengatasi daerah-daerah tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Afif mengatakan, persiapan dan pendistribusian logistik untuk pemungutan suara Pilkada serentak pada 27 November 2024 hampir mencapai 100 persen

Sejumlah pengadaan produk Pilkada sudah rampung seperti bilik pemungutan suara, kabel ties, tinta, segel, surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan sampul.

Afif mencontohkan barang yang telah rampung untuk Pilkada di antaranya, surat suara gubernur dan wakil gubernur dengan pengadaan 100 persen dan pengiriman 97 persen.

Kemudian surat suara bupati dan wakil bupati dengan pengadaan 99,9 persen dan pengiriman mencapai 99 persen. Lalu formulir Pilkada dengan pengadaan 95 persen dan pengiriman 98,63 persen.

"Bilik pemungutan, kabel ties, tinta, kotak suara dan segel, itu produksinya 100 persen penerimaannya 99,9 persen," ucap dia.

Pilkada 2024 akan diselenggarakan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.

Seluruh masyarakat Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pemilih akan memiliki kesempatan untuk mencoblos atau memilih calon wali kota, bupati, dan gubernur pilihan mereka.

Calon yang terpilih akan memimpin pada periode 2024-2029.

BOGOR, KOMPAS.com – Badan Intelijen Negara (BIN) mengidentifikasi sejumlah ancaman potensial yang dapat mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Kepala BIN Muhammad Herindra, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center, Kamis (7/11), memaparkan ancaman tersebut mencakup radikalisme, terorisme, sampai gangguan siber dan penyebaran berita hoaks.

Herindra menekankan, meskipun tingkat ancaman terorisme saat ini menurun, aspek radikalisme tetap mengkhawatirkan.

"Kita jangan mengabaikan adanya tangan-tangan invisible yang mengganggu pelaksanaan Pilkada," kata Herindra.

Herindra juga menyoroti meningkatnya tantangan dalam bentuk serangan siber yang berpotensi mengganggu keamanan data, serta penyebaran hoaks dan berita bohong di tengah masyarakat.

Dari segi tantangan alam, masuknya musim hujan di beberapa daerah berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pendistribusian logistik pemilu, yang bisa terhambat akibat kondisi tersebut.

"Saat ini mau memasuki musim hujan, tentunya ada keterlambatan dalam pendistribusian logistik," ujar Herindra.

Selain itu, tantangan ekonomi dan geografis di beberapa daerah dapat mempersulit pelaksanaan pilkada yang lancar.

Masalah lain seperti kerusakan logistik, koordinasi antara KPU dan Bawaslu, serta validasi data pemilih juga disebut sebagai hambatan yang mungkin mengganggu proses Pilkada 2024.

"Masih ada hambatan logistik, kerusakan logistik, miskoordinasi antara KPU dan Bawaslu, permasalahan validasi data," ucap Herindra.

Di masyarakat, Herindara memaparkan ancaman seperti kampanye hitam, jual beli suara, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi isu yang terus dipantau.

"Gangguan di masyarakat yaitu black campaign, netralitas ASN. Ini juga menjadi gangguan yang akan berpotensi," ucap Herindra.

Dia juga memaparkan potensi praktik politik uang (money politic), penggelembungan suara, dan potensi bentrokan antarpendukung sebagai ancaman yang perlu diwaspadai.

Dalam pemetaan BIN, hampir semua wilayah di Indonesia dinilai rawan terhadap berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Namun, Herindra optimistis.

"Pilkada ini sudah sering dilakukan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai ASN untuk mencegah terjadinya konflik," kata mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR RI akan membentuk kelompok kerja (Pokja) khusus terkait kejahatan siber.

Salah satu fokusnya adalah mengawasi kinerja mitra kerja dalam hal penanganan hoaks menjelang Pilkada serentak 2024.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB Abdullah menjelaskan, penyebaran hoaks terkait Pilkada menjadi salah satu kejahatan siber yang juga perlu di antisipasi.

Sebab, penyebaran berita bohong berpotensi mempertajam polarisasi di masyarakat.

“Kita besok itu bikin tim pokja khusus terkait kejahatan siber. Dari komisi III sudah berusaha untuk mendorong bahwa hoaks ini termasuk kejahatan siber. Yang paling berbahaya hoaks ini kan polarisasi yang terlalu ekstrem,” ujar Abdullah di Gedung DPR RI, Jumat (8/11/2024).

“Polarisasi dari isu-isu yang tidak benar itu akhirnya menimbulkan gesekan di masyarakat yang akhirnya pembelahan di masyarakat lebih tajam,” sambungnya.

Menurut Abdullah, pembentukan pokja khusus tersebut sudah disepakati dalam rapat internal. Jajaran Komisi III DPR RI juga telah melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah polda di beberapa wilayah.

Salah satu yang ditekankan adalah mendorong kepolisian untuk turut serta mencegah peredaran berita bohong, guna mencegah terjadinya gesekan di masyarakat.

“Jadi dari awal kita sudah diskusikan itu untuk antisipasi, untuk konkretnya kita sudah tanyakan ke masing-masing Polda bahwa antisipasi hoaks ini, bahayanya terkait Pilkada ini kan gesekan-gesekan yang perlu dihindari,” pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut, lanjut Abdullah, Komisi III DPR RI juga mengingatkan aparat kepolisian untuk bersikap netral selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

“Dari sisi kepolisian yang punya instrumen langsung di bawah itu sudah kita ingatkan, antisipasi terkait bahaya hoaks di Pilkada. Terus kami tekankan bahwa netralitas mereka yang harus dijaga,” pungkasnya.

Adapun pencoblosan Pilkada serentak 2024 bakal digelar pada 27 November, sedangkan untuk masa tenang setelah tahapan kampanye berlangsung pada 24-26 November 2024.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra mengungkapkan, BIN telah memetakan peran intelijen untuk mendeteksi gerakan tersembunyi pada masa tenang. Sebab, masa tenang dianggap sebagai fase krusial dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Banyak gerakan yang tidak terdeteksi, tetapi berpotensi terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada," jelas Herindra saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah di SICC Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024).

Peran intelijen menjadi vital karena berbagai bentuk disinformasi dan ancaman politik uang di lapangan berpotensi menggiring opini publik ke arah negatif.

Tidak hanya itu, intimidasi dan hoaks juga menjadi ancaman selama minggu tenang. Di tengah suasana yang diharapkan damai, informasi palsu justru sering kali menyebar lebih intensif.

Herindra pun menekankan pentingnya kerja intelijen yang terkoordinasi dalam mendeteksi mobilisasi terselubung.

Serang: Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB INSPIRA) menilai netralitas Polda Banten di bawah kepemimpinan Kapolda Irjen Suyudi Ario Seto terjamin dan aman, terutama menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Ketua Umum PB INSPIRA, Rizqi Fathul Hakim, mengapresiasi komitmen Polda Banten dalam menjaga keamanan dan kestabilan wilayah di masa sensitif ini.

"Kami percaya penuh bahwa kepemimpinan Irjen Suyudi Ario Seto, netralitas Polda Banten akan tetap terjaga," kata Rizqi Fathul Hakim, Jumat, 8 November 2024.
Dia menjelaskan jaminan netralitas ini sangat penting bagi masyarakat untuk dapat merasa aman dan percaya pada proses demokrasi yang akan berlangsung. Menurut Rizqi, kepemimpinan Suyudi telah menunjukkan keseriusan dalam memastikan netralitas aparat di Banten.
Suyudi sendiri mengimbau seluruh masyarakat Banten untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan jelang Pilkada Serentak yang digelar pada 27 November 2024. Imbauan ini disampaikan dalam acara Seminar Kebangsaan Golok Banten yang berlangsung di Serang, Kamis, 26 September 2024. D

Dalam acara tersebut Suyudi menekankan Pilkada diharapkan melahirkan pemimpin yang berkualitas, sehingga Banten dapat terus berkembang sebagai provinsi bermartabat dan berbudaya.

Suyudi mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, budayawan, dan kaum muda, untuk turut menjaga keamanan dan tradisi lokal di tengah perbedaan pilihan politik.

"Kami berharap masyarakat tetap bersatu, meskipun ada perbedaan pandangan politik. Kebersamaan ini penting agar Pilkada berjalan dengan damai," ungkap Suyudi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DEN)

BOGOR, KOMPAS.com – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, memberikan prediksi ancaman keamanan seputar pelaksanaan Pilkada 2024.

Salah satu perhatian utamanya tertuju pada minggu tenang, fase terakhir sebelum hari pencoblosan. Dalam pandangannya, pada masa itu justru harus diwaspadai karena rentan operasi senyap.

Herindra menyebutkan, dalam minggu tenang rentan terjadi mobilisasi tak terlihat atau aktivitas tertutup yang berpotensi mengganggu kelancaran Pilkada.

Ia mengungkapkan, selama masa tenang, berbagai upaya tersembunyi sering terjadi, mulai dari intimidasi sampai politik uang.

"Minggu tenang, namanya minggu tenang, tapi kadang justru di minggu tenang itu tidak tenang," kata Herindra saat memberikan paparan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah di SICC Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024).

BIN, kata Herindra, telah memetakan peran intelijen untuk mendeteksi gerakan tersembunyi dalam fase krusial Pilkada ini.

"Banyak gerakan yang tidak terdeteksi, tetapi berpotensi terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada," lanjut Herindra.

Peran intelijen menjadi vital karena berbagai bentuk disinformasi dan ancaman politik uang di lapangan berpotensi menggiring opini publik ke arah negatif.

Herindra menekankan pentingnya kerja intelijen yang terkoordinasi dalam mendeteksi mobilisasi terselubung.

Tidak hanya itu, intimidasi dan hoaks juga menjadi ancaman selama minggu tenang. Di tengah suasana yang diharapkan damai, informasi palsu sering kali menyebar lebih intensif.

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muhammad Herindra, menekankan pentingnya koordinasi intensif antarintelijen dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Saat menyampaikan paparan pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024), Herindra menyampaikan perlunya sinergi yang lebih kuat dalam mengantisipasi ancaman yang kian kompleks di era digital.

Herindra mengingatkan para aparat intelijen daerah agar tidak bekerja sendiri-sendiri atau menahan informasi yang dimiliki.

Dia menyebut fenomena ini sebagai “penyakit” yang masih terjadi dalam lingkup intelijen di berbagai wilayah.

“Jangan ada informasi di tahan sendiri. Saling sharing. Ini jadi tantangan kita semua,” kata Herindra.

Dia menyampaikan, koordinasi yang efektif memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang mungkin muncul selama proses Pilkada.

Herindra menekankan urgensi berbagi informasi secara tepat waktu, terutama di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi di era digital.

Baginya, informasi yang terlambat diteruskan justru kehilangan manfaatnya dalam proses mitigasi ancaman.

“Informasi kalau tidak tepat waktu, enggak ada manfaatnya,” ujar Herindra.

Menurutnya, kolaborasi lintas instansi, khususnya antara BIN, TNI, Polri, dan kejaksaan, sangat krusial dalam menjaga stabilitas selama Pilkada. Ia menyebut kerja intelijen dalam senyap, tetapi meminta aparat agar tetap waspada dan aktif.

BIN juga berupaya memastikan adanya akses informasi yang merata dan terkoneksi antarwilayah, terutama daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Melalui koordinasi lintas sektor, Herindra optimis deteksi dini dan mitigasi ancaman dapat dilakukan lebih efektif, dan akan menciptakan kondisi aman dan kondusif bagi masyarakat dalam menjalani Pilkada 2024.

KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan arti penting peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dalam menjaga keamanan ruang publik digital.

Lebih khusus lagi, Kemenkomdigi berupaya menjaga ruang aman digital Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

“Kami menyiapkan lima program utama dalam kampanye Pilkada Damai 2024,” ungkapnya.

Dia mengatakan itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (07/11/2024).

Meutya menjelaskan, kelima program itu, yaitu SMS Blast dan Ekosistem Media Digital, Monitoring dan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio (SFR), Dukungan Logistik, Pengamanan Ruang Digital, serta Komunikasi Publik.

Dalam konteks pengamanan ruang digital, Kemenkomdigi berfokus pada penanganan konten negatif, termasuk misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik selama masa Pilkada 2024.

“Program pengawasan dan kampanye ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan digital yang aman dan kondusif, serta memperkuat semangat kebersamaan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya melansir komdigi.go.id.

Pada kesempatan itu, Meutya juga menyatakan, rakornas merupakan momentum penting untuk penyelarasan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintah daerah (pemda).

“Acara ini menghadirkan seluruh pejabat tinggi dari Kabinet Merah Putih, para kepala daerah, dan unsur pimpinan daerah dalam forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dari seluruh Indonesia,” jelasnya.

Adapun Prabowo turut hadir dan membuka rakornas yang bertema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut.

Meutya hadir didampingi Wakil Menkomdigi Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo serta jajaran Pejabat Tinggi Madya Kemenkomdigi.

Jakarta: Independensi dan objektivitas dewan etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) dipertanyakan. Pernyataan muncul usai beberapa lembaga survei keluar dari keanggotaan perhimpunan.

“Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak?" kata Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi, dalam keterangan yang diterima, Kamis, 7 November 2024.

Menurut dia, publik juga bertanya-tanya atas dewan etik yang menyoal perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta. Sebab, ada juga perbedaan yang mengemuka dalam survei di Pilkada Jawa Tengah.
"Mengapa misalnya Jakarta yang dicermati, yang Jawa Tengah tidak. Ada urusan apa? Kan sama-sama melibatkan kepentingan publik. Jangan ada tebang pilih, kemudian independensi keanggotaan dewan etik itu mutlak harus dimiliki,” pungkasnya.

Sebanyak 3 lembaga survei keluar dari Persepi. Pertama, yakni Poltracking Indonesia mempertanyakan integritas himpunan tersebut,

"Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, pada 2024 Poltracking keluar dari Persepi juga karena pertaruhan integritas," ungkap Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi.

Keluarnya Poltracking sisusul Parameter Politik Indonesia (PPI). Hengkangnya PPI disertai surat pernyataan pengunduran diri. Alasannya, mundur secara sukarela.

"Kami sampaikan bahwa Parameter Politik Indonesia, menyatakan diri mundur dan keluar secara sukarela dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian pernyataan melalui surat yang ditandatangani Direktur Parameter Politik Indonesia, Sadam Husen Falahuddin.

Kemudian Voxpol Center Research and Consulting menyatakan mundur. Voxpol menyatakan mundur dari keanggotaan melalui surat ke Persepi.

"Melalui surat ini, kami Voxpol Center Research and Consulting menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi)," demikian bunyi surat itu.

Pengunduran ini dibenarkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Ia mengatakan Voxpol tidak lagi menjadi bagian dari PERSEPI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II Komarudin Watubun mengimbau Penjabat (Pj) kepala daerah dan jajaran aparatur sipil negara (ASN) untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada 2024.

Dia menekankan pentingnya para Pj kepala daerah dan ASN untuk fokus pada tugas mereka dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Jadi, para Penjabat (Pj) kepala daerah itu (saya imbau) sudahlah kerja dengan baik bahwa mereka ini ASN yang diatur oleh UU (soal) netralitasnya. Itu harus terjaga dengan baik,” ujar Komarudin saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, dikutip dari siaran pers, Kamis (7/11/2024).

Ketua DPP PDI-P juga meminta kepada Pj kepala daerah dan ASN yang ingin terlibat dalam pemenangan pasangan calon tertentu untuk segera mengundurkan diri.

Dengan begitu, tidak ada lagi konflik kepentingan ataupun penyalahgunaan kewenangan ketika para ASN ingin mengkampanyekan kandidat kepala daerah.

"Jangan sampai mereka jadi tim sukses. Kalau mau jadi tim sukses, keluar saja dari pegawai, cari uang jadi tim sukses, itu lebih enak kan jadi lebih fair. Jadi, jangan buat pemilu yang berpura-pura, supaya pilkada besok itu dipastikan betul-betul pesta rakyat,” tegas Komarudin.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Demokrat Rusda Mahmud mendorong agar Pj kepala daerah menerapkan sanksi tegas bagi ASN yang terlibat dalam pemenangan pasangan calon di Pilkada serentak 2024.

Menurutnya, ketegasan dalam penerapan aturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi ASN yang melakukan pelanggaran.

“Sehingga kami nantinya memberikan himbauan kepada PJ Gubernur untuk menerapkan aturan yang sebenar-benarnya, sehingga bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran,” kata Rusda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengeklaim bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah oke untuk digunakan pada Pilkada Serentak 2024.

Kepala BSSN, Hinsa Siburian menyebut bahwa pihaknya sudah lama berkoordinasi dengan KPU.

"Kemudian ketika mereka membangun Sirekap itu juga tentu kita lihat dari sisi kemananan," kata Hinsa seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI mengenai persiapan pilkada, Kamis (7/11/2024).

"Laporan kemarin ke saya, hasil monitor dari teman-teman, secara umum it's okay," ujarnya.

Ia menjelaskan, sebuah sistem elektronik perlu diperhatikan dari dua sisi.

Pertama, dari segi keandalan, sejauh mana sebuah sistem elektronik dapat berfungsi dengan baik.

Kedua, BSSN melihat dari sisi keamanan, apakah ada hal-hal yang perlu ditambahkan untuk menambah keamanan sistem elektronik tersebut.

Ia mengaku, KPU sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai arahan BSSN saat saling berkoordinasi tentang pengembangan Sirekap.

"Tentu keandalan itu, antara mereka dengan si pengembang," tegas dia.

Namun, BSSN mengaku tidak dapat memastikan apakah Sirekap dapat dipastikan 100 persen aman dari penyusupan atau peretasan jelang Pilkada Serentak 2024.

"Di ruang siber tidak ada istilah seratus persen itu aman. Yang diutamakan itu adalah bagaimana upaya kita, bagaimana antisipasi kita, bagaimana ketajaman kita membuat prediksi dan apa yang kita lakukan," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, hari ini KPU RI meluncurkan Sirekap Mobile untuk Pilkada Serentak 2024.

"Jadi beberapa rangkaian teknologi informasi (Sirekap) Insya Allah sudah optimal untuk dilakukan di Pilkada 2024," ujar anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Betty menuturkan, ada beberapa perbaikan yang diberikan KPU kepada Sirekap Mobile dibandingkan versi Sirekap pada Pemilu 2024.

Misalnya, ada formulir yang memiliki penanda pada kolom dan baris sehingga bisa mempercepat konversi sistem informasi dari Sirekap Web.

Kemudian ada pengamanan aritmatika yang diberikan untuk mendeteksi salah input dalam sistem Sirekap Mobile yang dipegang oleh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Lalu untuk beberapa hal yang lain, adalah ada fitur sekarang perbaikan yang bisa dilakukan oleh KPPS, jika yang dilihat mata itu berbeda dengan yang ada di form C hasilnya," ujar Betty.

Selain itu, Sirekap mobile juga bisa digunakan tanpa harus terhubung dengan internet.

Rekapitulasi akan diunggah ke server Sirekap Web setelah ponsel milik KPPS kembali terhubung dengan jaringan internet.

Betty menyebutkan, KPU akan memberikan bimbingan teknis kepada para pengguna Sirekap Mobile berupa video simulasi penggunaan aplikasi tersebut serta layanan bantuan 24 jam bagi pengguna yang bingung.

"Jadi kami akan menyiapkan help desk 24 jam kepada petugas kami, di seluruh Indonesia agar penggunaan Sirekap Mobile ini bisa optimal," kata dia.