Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah warga DKI Jakarta mengeluhkan soal pencatutan namanya untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur independen di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Salah satu warga yang diduga namanya dicatut adalah Aprianus Doni. Dia merupakan warga Jakarta Selatan yang menyatakan tidak pernah ingin mendukung Dharma-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024.

"Saya tidak tahu [pencatutan nama saya di web KPU]. Ini harusnya jadi persoalan, karena saya tidak mendukung dan kenal dengan pasangan itu," ujar Doni saat dihubungi, Jumat (16/8/2024).

Dia menambahkan, persoalan ini harus ditanggapi oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

Selain Doni, Rahmad Fauzan juga mengaku namanya telah dicatut untuk mendukung Dharma Pongrekun.

Awalnya, dia iseng melakukan pengecekkan NIK di website resmi KPU karena isu pencatutan itu ramai di media sosial.

"Saya iseng cek saja karena rame di media sosial X, tiba-tiba nama saya dicatut juga," kata Fauzan.

Di samping itu, Politikus PDI Perjuangan Gun Romli mengimbau masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap NIK-nya diduga digunakan untuk mendukung Dharma-Kun Wardana.

"Warga Jakarta, cek NIK KTP anda. Banyak laporan KTP Warga Jakarta dicatut," tulis Romli di X pada Jumat (16/8/2024).

Berikut langkah pengecekan NIK KTP di Website KPU :

1. Buka situs Info KPU https://infopemilu.kpu.go.id/

2. Kemudian pilih menu "Tahapan Pemilihan"

3. Klik "Cek Pendukung Bakal Pasangan Calon Pilkada" atau langsung buka situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung

5. Masukkan 16 digit NIK yang ingin dicek

6. Klik kolom "Saya bukan robot", lalu klik "Cari"

Setelah mengikuti, tahapan tersebut maka halaman bakal menampilkan status NIK yang terdaftar mendukung bakal calon perseorangan kepala daerah atau tidak.

Sebagai informasi,

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

juga telah meminta tanggapan kepada Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata terkait persoalan ini. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, Bisnis belum mendapatkan respons dari Wahyu.