KOMPAS.com - Pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta yang masih aktif bekerja bisa dilakukan di kantor cabang maupun Lapak Asik. Artikel ini akan membahas terkait cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saldo JHT bagi pekerja melalui Lapak Asik.

Seperti diketahui, peserta yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT-nya. Ini hanya berlaku bagi pekerja dengan kepesertaan minimal selama 10 tahun.

"Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif bekerja bisa mencairkan sebagian saldo JHT sebesar 30 persen untuk kepemilikan rumah atau 10 persen untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan tertulis pada Agustus 2024.

Lantas, bagaimana cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan pnline bagi peserta yang masih aktif bekerja di Lapak Asik?

Cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan pekerja di Lapak Asik

Menurut informasi resmi, pencairan JHT melalui Lapak Asik bisa dilakukan oleh pekerja yang mempunyai saldo di atas Rp 10 juta.

Lebih lanjut, cara mencairkan saldo JHT bagi pekerja melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan:

• Kunjungi website Lapak Asik melalui laman https://lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Isi data diri seperti NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Unggah semua dokumen persyaratan dan swafoto dengan format JPG/JPEG/PNG/PDF dan ukuran foto maksimal 6 MB
• Selanjutnya, periksa semua data yang sudah diisi kemudian klik simpan
• Jika data sudah tersimpan, cek e-mail untuk melihat jadwal wawancara bersama BPJS Ketenagakerjaan
• Pada tahap wawancara, peserta akan melalui sesi tanya-jawab dan verifikasi data dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan secara daring
• Apabila sudah melewati tahap wawancara, proses pengajuan klaim JHT sudah selesai dan tunggu saldo JHT masuk ke rekening peserta.

Tentunya ada beberapa syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan yang harus dilengkapi oleh pekerja, yaitu:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu Keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, pencairan saldo JHT sebesar 30 persen membutuhkan dokumen tambahan berikut:

• Dokumen perbankan, yang tergantung dari peruntukannya dan diperoleh dari bank yang telah bekerjasama
• Buku tabungan bank kerjasama pembayaran JHT 30 persen untuk kepemilikan rumah.
• Bagi Anda yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan secara langsung di kantor cabang, bisa menunjukkan dokumen syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan kepada petugas untuk diproses lebih lanjut.

Itulah ulasan mengenai syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan dan cara mencairkan saldo JHT melalui Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

KOMPAS.com - Berapa lama pencairan BPJS Ketenagakerjaan? Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bisa dicairkan oleh peserta.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang bertujuan untuk menjamin pekerja agar bisa menerima uang tunai saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meningga dunia.

Lantas, berapa lama uang BPJS Ketenagakerjaan bisa cair?

Pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan

Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, proses pencairan saldo JHT berbeda-beda tergantung saldo peserta.

Bagi peserta dengan saldo di bawah Rp 10 juta, waktu pencairan saldo JHT akan diproses dalam kurun waktu maksimal 1 hari kerja setelah syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan lengkap.

"Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki saldo JHT di atas Rp 10 juta akan membutuhkan waktu pencairan maksimal 5 hari kerja, sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar," ujar Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan resmi pada Agustus 2024.

Peserta yang memiliki saldo JHT di bawah Rp 10 juta dan telah berhasil melakukan pengkinian data, bisa melakukan klaim JHT di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Sementara itu, cara klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan saldo di atas Rp 10 juta bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib dilengkapi oleh peserta antara lain:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Saat ini, peserta tidak diwajibkan menyertakan paklaring atau surat yang menyatakan seseorang pernah bekerja di perusahaan atau lembaga.

"Sata ini paklaring sudah tidak menjadi syarat wajib. Namun jika ada, dapat disertakan," pungkas Oni.

KOMPAS.com - Berapa lama pencairan BPJS Ketenagakerjaan? Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) bisa dicairkan oleh peserta.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang bertujuan untuk menjamin pekerja agar bisa menerima uang tunai saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meningga dunia.

Lantas, berapa lama uang BPJS Ketenagakerjaan bisa cair?

Pencairan saldo BPJS Ketenagakerjaan

Dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, proses pencairan saldo JHT berbeda-beda tergantung saldo peserta.

Bagi peserta dengan saldo di bawah Rp 10 juta, waktu pencairan saldo JHT akan diproses dalam kurun waktu maksimal 1 hari kerja setelah syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan dinyatakan lengkap.

"Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki saldo JHT di atas Rp 10 juta akan membutuhkan waktu pencairan maksimal 5 hari kerja, sejak berkas dinyatakan lengkap dan benar," ujar Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun dalam keterangan resmi pada Agustus 2024.

Peserta yang memiliki saldo JHT di bawah Rp 10 juta dan telah berhasil melakukan pengkinian data, bisa melakukan klaim JHT di aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).

Sementara itu, cara klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan saldo di atas Rp 10 juta bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, syarat pencairan BPJS Ketenagakerjaan yang wajib dilengkapi oleh peserta antara lain:

• Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
• KTP elektronik (e-KTP)
• Buku tabungan
• Kartu keluarga (KK)
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Saat ini, peserta tidak diwajibkan menyertakan paklaring atau surat yang menyatakan seseorang pernah bekerja di perusahaan atau lembaga.

"Sata ini paklaring sudah tidak menjadi syarat wajib. Namun jika ada, dapat disertakan," pungkas Oni.