Senator Negara Bagian Ohio, Niraj Antani, mengusulkan kripto menjadi alat pembayaran resmi, melalui pengajuan rancangan undang-undang penggunaan kripto sebagai pembayaran untuk pajak dan transaksi lokal di negara bagian di Ohio. 

Cryptocurrency tidak hanya dianggap sebagai masa depan, tetapi kini diakui sebagai bagian dari perkembangan ekonomi modern dan sistem keuangan global yang semakin berkembang. 

Antani, sebagai pendukung utama teknologi ini, menegaskan posisinya sebagai anggota Senat Ohio yang paling pro-cryptocurrency dan berkomitmen untuk mendorong inovasi lebih lanjut di negara bagian tersebut.

Dukungan pemerintah AS terhadap cryptocurrency terus tumbuh, menandai perubahan besar dalam cara aset digital diperlakukan. Hal ini didorong oleh perkembangan regulasi dan politik yang menunjukkan masa depan di mana kripto dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan. 

Tren ini dapat dilihat dari pernyataan terbaru Anggota Dewan Minnesota, Tom Emmer, serta langkah Louisiana yang mulai menerima pembayaran cryptocurrency untuk layanan publik. 

Dukungan juga muncul dari Kamala Harris, kandidat Presiden dari Partai Demokrat, yang mengusung cryptocurrency sebagai bagian dari platform kampanyenya. 

Selain itu, pengakuan dan dukungan publik terhadap aset digital meningkat, seiring semakin banyak perusahaan besar yang menerima kripto sebagai bentuk pembayaran resmi. 

Perkembangan ini menegaskan bahwa Amerika Serikat mulai mengambil langkah lebih konkret dalam mengadopsi kripto, memperluas potensi penggunaannya dari sekadar aset investasi menjadi alat pembayaran yang lebih terintegrasi.

Senator Antani menekankan bahwa pengesahan kripto untuk pembayaran pajak di Ohio merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa AS tetap berada di garis terdepan dalam inovasi teknologi. 

“Cryptocurrency bukan hanya masa depan, tetapi juga masa kini. Jika kita ingin mendorong inovasi dan kebebasan ekonomi di Ohio, kita harus melakukan segala upaya untuk menormalisasi penggunaan kripto. Dengan membiarkan warga Ohio membayar pajak dan kewajiban mereka dengan cryptocurrency, kita akan tetap berada di ujung tombak,” kata Antani, Senin (30/09/2024).

Langkah ini bukan yang pertama kali bagi Ohio. Pada tahun 2018, di bawah kepemimpinan Bendahara Negara Bagian saat itu, Josh Mandel, Ohio menjadi negara bagian pertama di AS yang menerima kripto untuk pembayaran pajak.

Namun, pada November 2019, Jaksa Agung Ohio menyatakan bahwa agar hal ini berlanjut, Dewan Deposito Negara harus menyetujui penggunaan cryptocurrency. Hingga kini, Dewan tersebut belum mengambil tindakan, yang mendorong Antani untuk memperkenalkan RUU ini.

“Josh Mandel adalah pemimpin dalam mendukung kripto pada 2018, dan kita berterima kasih padanya karena menjadi pelopor dalam inovasi ini. Kebijakan ini seharusnya sudah disetujui oleh Dewan Deposito, tetapi karena mereka gagal bertindak, kini legislatif yang akan melakukannya,” tambah Antani.

RUU yang diusulkan oleh Antani juga memperluas ruang lingkup penggunaan kripto dengan secara eksplisit memperbolehkan universitas negara bagian serta dana pensiun negara bagian untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, seperti Bitcoin jika mereka memilih untuk melakukannya. 

Langkah ini menunjukkan komitmen Ohio untuk memperluas adopsi cryptocurrency, tidak hanya sebagai alat pembayaran pajak tetapi juga sebagai bagian dari strategi investasi yang dapat diakses oleh publik.

Dengan perkembangan ini, terlihat bahwa adopsi kripto semakin masif, baik di tingkat negara bagian maupun federal, mulai mengakui pentingnya kripto dalam sistem keuangan masa depan, menjadikannya alat yang lebih fleksibel dan aman untuk digunakan oleh masyarakat dan institusi. [dp]