JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Serikat Buruh, Said Iqbal, menyayangkan belum adanya keterwakilan buruh dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Pelawak ada, penyanyi ada, atlet ada, sayangnya buruh belum ada,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Selasa (22/10/2024).

Menurut Said, dengan jumlah buruh yang sangat banyak, seharusnya ada perwakilan di kabinet. Meski demikian, ia tetap menghormati hak prerogatif Presiden.

“Kita akan menghormati bahwa ini adalah hak prerogatif Presiden,” lanjutnya.

Said juga menyampaikan pandangannya mengenai menteri-menteri yang menangani sektor ekonomi.

“Kalau melihat komposisi kabinet, para menteri ekonominya banyak yang pro kepada Omnibus Law, UU Cipta Kerja,” imbuh Said.

Ia berharap para menteri ekonomi dapat segera memahami isu-isu seperti penetapan upah minimum yang akan dilakukan pada November 2024, tanpa perlu belajar terlalu lama.

“UMP harus ditetapkan pada 1 November, UMK pada 20 November. Jika mundur, itu menyalahi aturan,” tegasnya.

Said juga mengingatkan bahwa kenaikan upah akan menjadi salah satu tuntutan dalam aksi buruh di depan Istana Negara pada Kamis (24/10/2024).

“Ada dua tuntutan: naikkan upah minimum 2025 sebesar 8-10 persen dan cabut klaster ketenagakerjaan dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja,” pungkas Said.