Bisnis.com, JAKARTA — Pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) disebut semakin diminati ketika daya beli masyarakat turun. Piutang pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan dalam periode Juni hingga Agustus 2024 ini memang konsisten naik dua digit, sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi di Indonesia terjadi lima bulan beruntun sejak Mei.

"Justru daya beli melemah, paylater jadi pilihan," kata Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi kepada Bisnis, Kamis (10/10/2027).

Heru mengingatkan industri untuk menjaga rasio kredit macet atau non performing financing (NPF) di saat pembiayaan paylater ini melesat.

"Sehingga perlu ada seleksi siapa boleh pakai paylater dan mana yang tidak, termasuk mendorong kebutuhan yang produktif. Kalau untuk hal konsumtif, ya siap-siap paylater tidak terbayar. Karena enggak punya duit, orang akan pakai paylater. Sehingga trafiknya pasti naik paylater," kata Heru.

Berdasarkan data, NPF memang masih tetap terjaga di bawah ambang batas ketentuan OJK. NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik di level 2,52%. Meski begitu Heru tetap melihat ada potensi kredit macet akan memburuk bila tidak ada pengetatan.

"Apalagi kan tidak ada credit scoring atau filtering siapa boleh pakai paylater atau yang tidak boleh, semua boleh. Akibatnya, mahasiswa, pelajar, yang tidak ada pekerjaan dan pemasukan pakai paylater tapi kemudian tidak bisa membayar," kata Heru.

Senada, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan paylater menjadi alternatif menjanjikan bagi masyarakat dengan semua kemudahan yang ditawarkan.

"Bagi mereka pemenuhan kebutuhan kan sudah seharusnya dipenuhi, salah satu caranya menggunakan BNPL. Maka dari itu, terjadi kenaikan BNPL saat ini. PHK terjadi besar-besaran, daya beli masyarakat tengah melemah. Bisa dikatakan BNPL bisa menjadi bantalan pembiayaan bagi masyarakat," kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA — Terjadi peningkatan piutang pembiayaan Buy Now Pay Later atau layanan paylater dari perusahaan pembiayaan di saat daya beli masyarakat turun.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda khawatir hal ini akan menjadi bom waktu terhadap batas aman rasio kredit macet atau non performing financing (NPF).

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat dari Juni hingga Agustus 2024 piutang pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan konsisten mencetak pertumbuhan dua digit. Masing-masing tumbuh 47,81% (year on year/YoY) menjadi Rp7,24 triliun, kemudian tumbuh 73,55% (YoY) menjadi Rp7,81 triliun, dan kembali tumbuh 89,20% (YoY) menjadi Rp7,99 triliun.

Di sisi lain, daya beli masyarakat berada dalam tren penurunan yang ditunjukkan dalam data deflasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa deflasi terjadi selama lima bulan beruntun dari Mei hingga September 2024.

Meski begitu, NPF relatif tetap terjaga di bawah ambang batas sesuai ketentuan OJK. NPF gross BNPL perusahaan pembiayaan dari Juni hingga Agustus 2024 masing-masing 3,07%, 2,82%, dan membaik di level 2,52%.

"Namun demikian, terdapat potensi nilai NPF bisa meningkat dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan habisnya tabungan nasabah. Ketika sudah tidak ada biaya pembayaran cicilan, yang terjadi adalah pembayaran cicilan jadi macet. Maka potensi gagal bayar juga bisa lebih tinggi ke depan," kata Huda kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Huda mengatakan pembiayaan BNPL menjadi andalan bagi segmentasi masyarakat yang tidak bisa mendapat akses pembiayaan dari bank karena tidak memiliki data historis keuangan yang baik.

Semakin diminatinya BNPL ini pada akhirnya membuat industri perbankan juga meluncurkan produk bisnis yang sama. Bedanya, Huda menilai industri perbankan punya kemampuan lebih baik dalam mengontrol kredit macet.

"Memang BNPL dari perbankan saya rasa akan lebih baik karena sistem credit scoring mereka lebih bagus, karena ya peserta BNPL mereka dari nasabah mereka sendiri. Jadi data historis transaksi keuangan lebih baik," kata Huda.