BOGOR, KOMPAS.com – Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M Rusli Prihatevy, mengkritik rendahnya serapan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana di Kota Bogor, meskipun terjadi 85 bencana pada Oktober 2024.

Hingga kini, serapan anggaran baru mencapai 0,33 persen atau sekitar Rp 310 juta dari total pagu Rp 92,11 miliar.

"Dengan banyaknya bencana yang terjadi, kami mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk segera mencairkan anggaran BTT guna membantu para korban bencana, karena serapan anggaran saat ini masih sangat minim," kata Rusli kepada Kompas.com, Kamis (17/10/2024).

Rusli juga menyoroti pentingnya penyaluran anggaran untuk mencegah bencana susulan dan menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, dari 85 bencana yang terjadi, 72 rumah terdampak, dengan rincian 31 rusak ringan, 26 rusak sedang, dan 15 rusak berat.

Rusli mendesak agar Surat Keputusan (SK) kebencanaan segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait seperti Dinas PUPR dan Disperumkim untuk mempercepat perbaikan infrastruktur dan menghindari penundaan hingga tahun depan.

"Jangan sampai SK kebencanaan ini tidak segera ditindaklanjuti, sehingga menjadi beban di tahun anggaran berikutnya," ujarnya.

Laporan terkait serapan BTT ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja komisi-komisi DPRD untuk memastikan fungsi pengawasan DPRD berjalan maksimal.