JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua tim pemenangan Pramono-Rano Karno, Lies Hartono alias Cak Lontong, menyebut pihaknya tidak akan menggunakan singkatan-singkatan yang menyulitkan lawan dalam debat Pilkada Jakarta pada Minggu (6/10/2024).

Cak Lontong mengatakan penggunaan istilah yang membingungkan dalam debat merupakan tindakan manipulatif.

Menurutnya, debat seharusnya memberikan ruang bagi para calon untuk menyampaikan gagasan mereka.

“Kalau pakai singkatan-singkatan, debat itu kan tujuannya memberikan kesempatan kepada calon untuk bersama-sama membahas sebuah tema besar, agar pesan yang ingin disampaikan kepada warga Jakarta bisa jelas,” ujar Cak Lontong di Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

“Saya rasa penggunaan istilah seperti itu bersifat manipulatif, dan saya yakin Pramono-Rano tidak akan melakukan hal tersebut,” tambahnya.

Cak Lontong melanjutkan dalam perdebatan, pihaknya tidak ingin tampil sebagai yang paling pintar. Sebaliknya, mereka ingin menunjukkan calon yang layak dipilih oleh warga.

“Kalau tujuan kita hanya ingin saling menjatuhkan, apalagi dengan niat mempermalukan pasangan lain menggunakan istilah-istilah yang awam dan hanya dia yang tahu, saya rasa itu sangat tidak edukatif untuk masyarakat,” tutup komedian tersebut.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta telah menetapkan tema debat perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 yang digelar pada Minggu (6/10/2024).

Debat perdana Pilkada Jakarta 2024 nanti mengangkat tema tentang sumber daya manusia (SDM) dan Jakarta yang tak lagi jadi ibu kota.

Tema tersebut dipilih untuk mengetahui visi dan misi dari masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk mengembangkan Jakarta dalam lima tahun ke depan seusai tak lagi menjadi ibu kota.

Nantinya ada tujuh orang panelis dari berbagai disiplin ilmu yang akan menyusun pertanyaan berkait dengan tema debat.

Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta juga telah mengingatkan para pasangan cagub dan cawagub untuk tidak saling menyerang secara personal dalam debat.

"Menyerang secara personal itu dilarang. Dalam etika debat, itu tidak boleh. Maka kami mengimbau kandidat untuk menyampaikan visi dan misi secara terbuka," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta, Benny Sabdo, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/10/2024).